REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ari Kusuma Januarto menuturkan, perlu adanya diskusi antara para ahli dan pemerintah untuk menentukan batas usia janin yang dapat diaborsi. Hal itu disampaikan Ari sebagai respons mengenai peraturan dalam KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023, yang menyebutkan bahwa aborsi dilakukan pada janin yang usianya di bawah 14 pekan.

"Jujur, pada usia janin 14 pekan kami sendiri sebagai profesi sebetulnya agak bertanya-tanya. Karena pertama, 14 pekan jelas akan lebih besar, dan itu tentu mempunyai risiko perdarahan pada si ibunya," ujar Ari dalam temu media daring yang membahas tentang ketentuan aborsi dalam PP aturan pelaksana UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jumat (2/8/2024).

Dia juga menilai, janin pada usia 14 pekan sudah bernyawa. Sehingga dengan melakukan aborsi pada usia kehamilan seperti itu, risiko bagi ibunya juga semakin besar, apalagi jika kehamilannya disebabkan oleh pemerkosaan. Sejumlah dampak tersebut, ujarnya, seperti trauma psikologis, infeksi, serta perdarahan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa penting untuk melibatkan organisasi profesi, guna berdiskusi, berkolaborasi, agar dapat menyelamatkan nyawa para perempuan di Indonesia. Ari juga mengatakan perlu juga adanya keselarasan dalam penentuan batas usia janin yang diaborsi tersebut.

Dia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan enam pekan, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 yang menyebutkan 40 hari sebagai batasnya. "Kami dari profesi, tentunya siap untuk diundang, kalau untuk menyelaraskan tentang undang-undang dengan KUHP ini, karena ini semua untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyebutkan bahwa aborsi adalah sebuah tindakan medis, sehingga memiliki risiko. Oleh karena itu, sejumlah perawatan perlu diberikan pada yang melakukan aborsi. Selain persiapan tindakan untuk aborsi itu, katanya, perlu persiapan secara mental, sehingga konseling dibutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons kebijakan baru pemerintah yang menetapkan bahwa praktik aborsi diperbolehkan secara bersyarat.

Kebijakan itu terutang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. Beleid yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebutkan dua kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, yakni indikasi kedaruratan medis dan bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa MUI sudah menetapkan fatwa aborsi, dan fatwa tersebut bisa menjadi acuan untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah.

"MUI sudah menetapkan fatwa terkait aborsi, bisa jadi acuan," katanya, saat dihubungiBisnis, pada Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan fatwa MUI mengenai aborsi, dari laman resminya, terdapat lima poin yang sudah ditetapkan oleh MUI mengenai aborsi.

Adapun pada poinkeduatertulis keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah nasional (Munas) bahwa melakukan aborsi hukumnya haram jika sesudah adanya ruh di dalam janin.

"Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudahnafkh al-ruh[peniupan ruh ke dalam janin] hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu," tertulis di fatwa MUI poin kedua.

Namun di poinketigafatwa MUI juga menegaskan bahwa aborsi adanya ruh di dalam janin, juga hukumnya haram, kecuali ada alasan medis.

"Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelumnafkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari’ah Islam," tulis fatwa MUI poin ketiga.

Selain itu, dalam fatwa MUI poin keempat juga mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.

Seperti diketahui, aturan baru pemerintah yang mengizinkan praktik aborsi bersyarat, yaitu dalam kondisi tertentu yang diizinkan aborsi adalah indikasi kedaruratan medis dan bagi korban tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.