Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) meminta pemerintah untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyampaikan, pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan pengupahan baru agar upah minimum dapat naik di atas 10%, dengan formula akumulasi dari inflasi saat ini, pertumbuhan ekonomi, proyeksi inflasi mendatang, dan 64 item Komponen Hidup Layak (KHL).

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Pasalnya, berkaca dari UMP 2024 yang secara rata-rata hanya naik sekitar 3%, sedangkan di satu sisi inflasi di atas 3% dan harga pangan naik 20%.

Selain itu, dia menyebut banyak kelas menengah yang jatuh miskin dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berujung pada anjloknya daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Di sisi lain, asosiasi mengharapkan agar upah minimum tahun depan naik 20%, diiringi dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, cara ini dapat membantu pemerintahan baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional di level 8%.

“Itu akan terwujud kalau dimulai dari kenaikan UMP sebesar 20% tapi sebelumnya diturunkan dulu harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.

Adapun, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum tahun depan, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) turut buka suara perihal kenaikan upah minimum atau UMP pada 2025. Menurutnya, kenaikan upah minimum tahun depan seharusnya bisa lebih dari 10%.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan, nominal tersebut diperoleh dengan asumsi inflasi umum 2,5%, inflasi volatile food per Agustus 2024 3,04%, dan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

“Artinya upah minimum kan naiknya bisa lebih dari 10% pada 2025,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Adanya inflasi volatile food dalam asumsi tersebut, jelas Bhima, lantaran kenaikan harga pangan telah menggerus upah buruh dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dengan ditanbahnya inflasi volatile food, hal tersebut dapat mengkompensasi kenaikan harga bahan makanan.

Bhima juga menyebut, perhitungan upah minimum juga dapat disempurnakan dengan menggunakan survei kebutuhan hidup layak guna mendorong daya beli masyarakat.

“Jadi formulasi upah minimum ini yang paling penting adalah bisa menyelamatkan upah riil dari inflasi khususnya bahan makanan,” ujarnya.

Selain itu, Bhima mengharapkan agar kenaikan upah minimum tahun depan dapat mendorong sisi permintaan. Dengan begitu, disposable income dari para pekerja dapat lebih besar karena tahun depan selain ada khawatiran inflasi bahan makanan, ada penyesuaian pembatasan subsidi, energi, hingga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berpengaruh pada daya beli buruh.

Belum lagi, efek dari pajak pertambahan nilai (PPN) 12% serta pungutan-pungutan lain termasuk dana pensiun, di mana buruh di sektor formal akan menanggung iuran yang lebih tinggi lagi untuk dana pensiun.

Di sisi lain, Bhima menyebut bahwa kenaikan upah di tengah kondisi ekonomi yang tengah tertekan menjadi kebijakan countercyclical, alih-alih sebagai penghambat investasi.

Pasalnya, jika upah minimum buruh meningkat, upah tersebut akan digunakan untuk belanja produk domestik sehingga uangnya juga akan mengalir lagi ke pengusaha lokal.

“Ini yang artinya harus dipahami bahwa karena paradigmanya adalah upah sebagai stimulus maka kenaikan upahnya tentu harus lebih baik daripada formulasi di Undang-undang Cipta Kerja,” pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%. Usulan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

“2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8% -10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Permintaan ini lantas diharapkan dapat dipertimbangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir kenaikan upah buruh hanya dibawah inflasi.

Kenaikan upah tersebut lantas dinilai tak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. “Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara mengenai upah minimum atau UMP yang diusulkan naik di kisaran 8%-10% pada 2025.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan, penetapan upah minimum diharapkan dapat mengikuti formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Merujuk Pasal 88D beleid itu, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel di tingkat provinsi yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Kami harap semua pihak dapat mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan, upah minimum merupakan upah terendah untuk pekerja 0 hingga 1 tahun. Bagi pekerja di atas 1 tahun, kenaikan upah dapat didiskusikan di internal berdasarkan Struktur Upah Skala Upah (Susu) dengan memperhatikan kinerja perusahaan.

“Apindo senantiasa memberikan pemahaman mengenai Struktur Upah Skala Upah (Susu) kepada perusahaan-perusahaan dan mengedepankan dialog terhadap hal upah ini,” ujar Bob.

Adapun, kalangan buruh meminta agar upah minimum naik 8%-10% pada 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

“2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8%-10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Dalam lima tahun terakhir, Said menyebut bahwa upah buruh tidak mengalami kenaikan. Meskipun naik, hanya di bawah inflasi, seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Kenaikan upah ini juga dinilai tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup buruh sehari-hari. Sebab, kata Said, kenaikan upah yang tidak seberapa itu juga dibarengi dengan harga kebutuhan yang terlampau mahal.

“Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” ungkap Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Kalangan buruh lantas mengharapkan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan kenaikan upah minimum itu.

Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengusulkan agar upah minimum 2025 naik sebesar 20%. Usulan tersebut berdasarkan akumulasi dari kenaikan upah buruh yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai inflasi dan juga tingginya harga pangan.

Belum lagi, buruh dibebankan dengan kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk orang pribadi, dicabutnya sejumlah subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

“Kami mengusulkan [upah minimum naik] 20%,” usul Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Namun, kenaikan upah minimum harus disertai dengan menurunnya harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, Mirah mengharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat sehingga ekonomi nasional kembali bergeliat.