Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan bahwa aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor dalam Permendag No.8/2024 masih berpeluang untuk dievaluasi.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Tatang Yuliono mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Menurutnya, Permendag No.8/2024 ditekan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menangani tumpukan 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan. Dia menyebut, terdapat 11 kode HS yang kala itu dilepaskan dari aturan lartas.

"Permendag No.8/2024, intinya kami memang ingin melepas yang 26.000 kontainer. Apakah kemudian, semua tanpa lartas? Enggak, ada lartasnya," ujar Tatang dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengeklaim bahwa 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan saat itu merupakan barang-barang yang sudah tiba di Indonesia saat kebijakan impor Permendag No.36/2023 diberlakukan. Menurutnya, sebagian besar bahan baku industri juga termasuk di antara puluhan ribu kontainer yang tertahan tersebut.

"Bahan baku yang tertahan itu banyak sekali, sehingga harus dilepas, kalau enggak industri bakal berhenti sehingga kita ambil kebijakan [Peremendag No.8/2024]," bebernya.

Dia pun mengakui bahwa keputusan pemerintah mengeluarkan Permendag No.8/2024 menuai pro kontra di kalangan industri.

Namun, menurutnya perdebatan itu ada dalam suatu kebijakan karena sektor industri di hulu dan hilir memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menurutnya evaluasi terhadap aturan lartas akan tetap terbuka.

Para asosiasi industri diharapkan dapat terlebih dahulu membuat kesepakatan yang dapat diterima masing-masing industri sebelum evaluasi kebijakan dilakukan di tingkat pemerintah.

"Harapan kami selesaikan dulu di pohon industrinya, selesaikan dulu di hulu dan hilirnya, kesepakatannya seperti apa. Kata kuncinya terbuka untuk evaluasi terkait dengan lartas. Kami siap untuk melalukan diskusi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.