Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Permendag 8/2024 menjadi biang kerok raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritexpailit atau bangkrut.

Budi menyatakan bahwa soal Kementerian Perindustrian yang sempat menyalahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 sebagai penyebab remuknya nasib Sritex, itu hanya sebatas miskomunikasi.

"Tadi sudah kita klarifikasi. Kan kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil, kan?" ujar Budi usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia menjelaskan, Permendag 8/2024 sudah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya bisa melalui pertimbangan teknis. Selain itu, sambungnya, Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 7/2004 juga sudah mengatur kuota impor pakaian.

Bahkan, sambungnya, pakaian jadi juga kenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Oleh sebab itu, Budi meyakini Permendag 8 notabenenya tidak mempermudah produk tekstil dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Aturan Permendag 8 terkait dengan industri tekstil itu sudah clear [jelas], kita melindungi industri dalam negeri. Itu sudah pasti," katanya.

Di samping itu, dia tidak menampik ada kemungkinan revisi Permendag 8/2024. Bagaimanapun, menurutnya, peraturan harus mengikuti perkembangan situasi.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memang sempat menuduh Permendag 8/2024 mempersulit usaha perusahaan yang dipimpinnya beserta perusahaan tekstil lainnya di Indonesia.

Dia merasa, beleid tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil nasional.

"Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Berikut tujuh substansi ketentuan Permendang 8/2024:

1. Syarat permohonan Persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purna jual dari 18 komoditas yang dulu dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.
2. Pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, berupa elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).
3. Barang impor khusus untuk komoditas yang tertahan dalam di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 harus dikeluarkan.
4. Pengecualian larangan terbatas (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.
5. Simplifikasi syarat pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang yang tidak diperdagangkan serta barang keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.
6. Penambahan ketentuan berupa pengecualian lartas terhadap barang yang tidak untuk kegiatan usaha dan barang kiriman pribadi. Barang tersebut dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlahnya. Ini tidak berlaku untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor.
7. Penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam,dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut dampak dari pemberlakuan relaksasi impor meluas kini berujung pada beralihnya usaha dari produsen manufaktur menjadi pedagang yang mengimpor barang jadi dari luar negeri.

Kondisi ini disebut merupakan imbas dari penerapan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor yang tidak lagi memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 7 komoditas dari Kemenperin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan beleid tersebut yang membuat barang-barang impor seperti pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, tas, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta elektronik membanjiri pasar domestik.

"Sudah banyak yang terjadi pelaku industri kita ini dalam negeri berubah menjadi pedagang. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, kami sampaikan itu dampak dari Permendag 8/2024," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (31/10/2024).

Febri menuturkan tanpa Pertek, tujuh komoditas tersebut dapat masuk dengan bebas ke pasar domestik. Aturan ini dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Apalagi, dia menyebut ada negara produsen manufaktur terbesar yang sedang mengalami oversupply. Sementara, barang-barang dari negara tersebut juga di-banned atau dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Banjir lah ke Indonesia. Kalau pasar domestik banjir produk impor, termasuk tekstil, itu yang terjadi turun permintaan produk lokal, produksinya turun, akhirnya pelaku industri berpikir ulang karena kalau diteruskan produksinya rugi," jelasnya.

Tak sedikit dari pelaku industri yang tadinya memproduksi barang saat ini justru memilih untuk menjadi importir barang jadi. Pasalnya, ongkos mengimpor dinilai lebih efisien ketimbang memproduksi sendiri.

"Banyak itu industri elektronik utilisasi di bawah 40%, itu ya bagi kawan-kawan di pelaku industri lebih menguntungkan impor produk jadi elektronik ketimbang memproduksi," tuturnya.

Kondisi ini juga yang membuat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI mengalami kontraksi 3 bulan beruntun setelah Permendag 8/2024 diberlakukan. Pada September lalu, PMI berada pada level 49,2 naik dari bulan sebelumnya 48,9, sedangkan pada Juli 2024 pada level 49,3.

"Kami juga menyampaikan bahwa indeks kepercayaan industri Oktober ini atau PMI manufaktur itu bisa lebih tinggi karena belum ada kebijakan yang signifikan mem-boost industri dalam negeri," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita tema ekonomi mewarnai Kamis (11/7), mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga sebut belum ada rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan siapkan efisiensi penerbangan untuk turunkan harga tiket.

1. Menperin: PP 20 2024 dorong pemerataan wilayah industri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan implementasi aturan perwilayahan industri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024, bisa membuat pemerataan wilayah industri ke seluruh wilayah, sehingga dapat mengembangkan potensi perindustrian daerah.

Baca selengkapnya di sini

2. Menkeu bakal kaji penerapan ICS intuk UMKM dengan KSSK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal mengkaji penerapan innovative credit scoring (ICS) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Baca selengkapnya di sini

3. Menko Airlangga sebut belum ada rencana revisi permendag 8 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, belum ada rencana untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permedag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Baca selengkapnya di sini

4. Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.

Baca selengkapnya di sini

5. Menko Luhut siapkan efisiensi penerbangan untuk turunkan harga tiket

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, industri tekstil memerlukan sebuah kebijakan terpadu agar tetap bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor ini. Hal ini sekaligus untuk merespons ramainya polemik Permendag No.8/2024 beberapa waktu belakangan ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan, kebijakan yang dibutuhkan industri tekstil saat ini yaitu perlindungan terhadap banjirnya produk impor di Tanah Air dan kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

“Ini salah satu hal penting,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Bob menilai bahwa perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) sebelumnya menyebut, regulasi ini menjadi salah satu pemicu tutupnya sejumlah pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal.

Meski PHK sudah terjadi sejak akhir 2022, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa hadirnya regulasi ini telah mempercepat terjadinya penutupan pabrik.

“Memang posisinya setelah Permendag 8 ini terbit, dalam 2 bulan terakhir ini kan PHK dan penutupan pabrik makin marak,” ungkap Redma kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sejak maraknya PHK pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2023, Redma menyebut bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun untuk mencegah PHK.

Pemerintah, kata dia, baru mengambil tindakan pada Oktober 2023 usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk mengendalikan impor.

Lalu, pada Desember 2023, Kemendag menerbitkan Permendag No.36/2023 dan mulai berlaku di 2024. Baru berjalan dua bulan, pemerintah kemudian merelaksasi impor melalui Permendag No.8/2024.

“Ini kembali terlihat pemerintah lebih pro pada importir dibanding produsen dalam negeri, jadi secara tidak langsung Permendag 8 ini dapat dikatakan sebagai penyebab PHK dan penutupan pabrik,” jelasnya.

Di sisi lain, insentif yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk menopang kinerja pabrikan. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menanggung perbedaan harga produk lokal dengan produk impor.

“Jadi kami bisa jual dengan harga yang sama dengan barang impor, tapi selisihnya pemerintah yang bayarin sebagai insentif,” usulnya.

Asosiasi juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan insentif harga gas US$4/MMbtu atau sama dengan harga gas di China. Namun, dia tidak yakin pemerintah memiliki budget untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, Redma menilai bahwa cara termudah untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan melindungi pasar dari produk impor dumping.

“Dan yang lebih penting adalah penanggulangan impor ilegal dengan cara membersihkan Bea Cukai dari mafia impor,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan enggan untuk merevisi kembali beleid tersebut. Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas telah mengusulkan untuk melindungi industri melalui penyelidikan impor pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), alih-alih menerapkan persetujuan teknis (pertek).

Menurutnya, Presiden saat itu setuju agar Permendag No.8/2024 tidak direvisi lagi.

“Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin Permendag lagi,” jelas Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dituding menjadi biang kerok tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan, hadirnya regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain Permendag No.8/2024, pabrik tekstil nasional juga dihadapkan pada masalah order yang berkurang bahkan tidak adanya order lantaran pembeli mengalihkan pesanannya ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah. Sejumlah persoalan tersebut menjadi pemicu tutupnya enam pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Keenam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta lima pabrik di Jawa Tengah yaitu PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel.

“Permendag 8/2024 itu baru kemarin, tapi isinya menciptakan situasi arus import lebih longgar,” ujarnya.

Sejak 2019, Ristadi menuturkan bahwa sudah ada 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar dan 31 perusahaan dalam kondisi ‘Senin Kamis’ alias pemangkasan jam kerja serta efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut data yang telah diakumulasi KSPN, total korban PHK sejak 2019 hingga saat ini mencapai 200.000 pekerja. Angka ini, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran ada beberapa perusahaan yang enggan untuk dipublikasi karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan, yang dikhawatirkan dapat membuat perusahaan bersangkutan semakin kesulitan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyebut, Permendag No.8/2024 berdampak buruk terhadap kinerja industri tekstil nasional.

Kemenperin bahkan mencatat sebanyak 6 perusahaan tutup imbas diberlakukannya Permendag No.8/2024 hingga menyebabkan 11.000 pekerja kena PHK. Data ini, sama dengan data yang dimiliki oleh KSPN.

Diketahui, PT S Dupantex telah melakukan PHK terhadap 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui agar peraturan soal impor tidak direvisi lagi.

Zulhas mengatakan, persetujuan Presiden Jokowi itu muncul usai dirinya menolak usulan Menteri Perindustrian agar dilakukan revisi lagi terkait dengan kebijakan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," kata Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia merasa telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. Bahkan, Zulhas juga enggan disalahkan atas kejadian penumpukan kontainer di pelabuhan beberapa waktu lalu yang diduga akibat kebijakan impor.

"Orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? saya enggak ngerti. Kita kerja ya kerja seadanya, maksudnya apa yang diperlukan, enggak ada di balik udang apalagi di balik batu," tuturnya.

Zulhas pun pun mengaku saat itu mengusulkan kepada presiden cara lain untuk mengatasi persoalan industri dalam negeri yang terpuruk dan diduga akibat banjirnya produk impor. Alih-alih menerapkan pertek dan merevisi permendag lagi, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan perlindungan industri lewat penyelidikan impor untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Menurutnya, saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju agar Permendag No. 8/2024 tidak direvisi lagi.

"Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin permendag lagi," ungkapnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI itu pun Zulhas kembali menceritakan kronologi kementeriannya berkali-kali melakukan perubahan kebijakan impor dalam waktu yang relatif singkat.

Pada awalnya, Kemendag meluncurkan Permendag No.36/2023 dengan tujuan untuk pengetatan impor dan melindungi industri serta produk lokal di dalam negeri.

Namun, dalam implementasinya, protes mencuat dari masyarakat karena dianggap menjadi biang kerok banyaknya barang bawaan pekerja migran (PMI) dan masyarakat dari luar negeir yang tertahan. Atas keluhan itu, Zulhas akhirnya merombak aturan impor itu dan lahir lah Permendag No.7/2024.

Sayangnya, perubahan aturan itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Menurut Zulhas, saat itu dirinya tengah menghadiri rangkaian pertemuan APEC di Peru mendapati kabar dari Indonesia bahwa terdapat ribuan kontrainer tertahan di pelabuhan. Lagi-lagi, Permendag No.7/2024 dianggap jadi biang keroknya.

Beleid itu mencantumkan syarat persetujuan tekni (pertek) untuk berbagai produk yang akan diimpor. Bahkan, Zulhas mengatakan, saat itu Presiden Jokowi mendesak agar Permendag No.7/2024 segera direvisi kembali. Teranyar, lahirlah Permendag No.8/2024.

"Saya lagi di Peru, jam 2 pagi ditelpon oleh Pak Wamen, presiden marah kemudian rapat terbatas di istana. Permendag No.7/2024 harus diubah malam ini karena barang di Priok numpuk enggak bisa keluar," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai, aturan kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tidak efektif mengurangi impor produk lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seharusnya menindak tegas dan memberantas impor ilegal dan impor borongan.

“Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyebut, regulasi ini telah memicu kehawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko mnejadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan adanya dukungan dan reulasi yang tepat dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Misalnya, memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM. Menurutnya, kehadiran brand global dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara.

Hal ini sekaligus dapat mendukung salah satu program Hippindo yaitu agar Indonesia menjadi wisata belanja bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

“Asosiasi juga siap memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah terkait kebijakan khusus brand-brand global yang memiliki toko-toko resmi, menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.