Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan bahwa aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor dalam Permendag No.8/2024 masih berpeluang untuk dievaluasi.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Tatang Yuliono mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Menurutnya, Permendag No.8/2024 ditekan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menangani tumpukan 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan. Dia menyebut, terdapat 11 kode HS yang kala itu dilepaskan dari aturan lartas.

"Permendag No.8/2024, intinya kami memang ingin melepas yang 26.000 kontainer. Apakah kemudian, semua tanpa lartas? Enggak, ada lartasnya," ujar Tatang dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengeklaim bahwa 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan saat itu merupakan barang-barang yang sudah tiba di Indonesia saat kebijakan impor Permendag No.36/2023 diberlakukan. Menurutnya, sebagian besar bahan baku industri juga termasuk di antara puluhan ribu kontainer yang tertahan tersebut.

"Bahan baku yang tertahan itu banyak sekali, sehingga harus dilepas, kalau enggak industri bakal berhenti sehingga kita ambil kebijakan [Peremendag No.8/2024]," bebernya.

Dia pun mengakui bahwa keputusan pemerintah mengeluarkan Permendag No.8/2024 menuai pro kontra di kalangan industri.

Namun, menurutnya perdebatan itu ada dalam suatu kebijakan karena sektor industri di hulu dan hilir memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menurutnya evaluasi terhadap aturan lartas akan tetap terbuka.

Para asosiasi industri diharapkan dapat terlebih dahulu membuat kesepakatan yang dapat diterima masing-masing industri sebelum evaluasi kebijakan dilakukan di tingkat pemerintah.

"Harapan kami selesaikan dulu di pohon industrinya, selesaikan dulu di hulu dan hilirnya, kesepakatannya seperti apa. Kata kuncinya terbuka untuk evaluasi terkait dengan lartas. Kami siap untuk melalukan diskusi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian mengungkap evaluasi pemberlakuan larangan terbatas alias lartas impor yang dilakukan pemerintah.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso memaparkan bahwa evaluasi lartas dilakukan menyikapi keluhan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat atas sulitnya melakukan impor serta banyaknya barang impor yang tertahan di pelabuhan.

Sebelumnya, sekitar 26.000 kontainer tertahan di dua pelabuhan Indonesia, yakni sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 di Pelabuhan Tanjung Perak.

Susi memaparkan, evaluasi terhadap pemberlakuan lartas dilakukan agar tujuannya tercapai dengan tepat sasaran dan tidak membebani perekonomian serta industri dalam negeri.

Dia memaparkan, pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/2023 dengan Permendag Nomor 8/2024 yang merupakan perubahan ketiga. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan untuk melakukan revisi peraturan.

"Perubahan yang dilakukan berfokus pada relaksasi lartas dan syarat lartas," jelas Susi dalam pemaparannya di Bisnis Indonesia Forum (BIF), dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Kondisi Impor Indonesia

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja impor Indonesia pada Juni 2024 senilai US$18,45 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 7,58% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan impor pada Juni 2024 secara tahunan tersebut didorong oleh kenaikan impor minyak mentah dan hasil minyak.

"Sementara, secara bulanan turun 4,89% dari Mei 2024," ujarnya.

Amalia merinci, secara bulanan impor migas tercatat senilai US$3,73 miliar atau naik 19,01% (month-to-month/MtM). Namun, impor nonmigas mengalami penurunan sebesar 8,83% mtm menjadi senilai US$15,18 miliar.

Penurunan impor secara bulanan ini, kata Amalia, disebabkan oleh impor nonmigas dengan andil penurunan sebesar 7,58%.

Sementara itu, kinerja impor menurut penggunaan yaitu barang konsumsi naik 2,48% secara bulanan menjadi US$43 juta, lalu kelompok bahan baku penolong turun sebesar 3,41% menjadi US$482,3 juta, dan barang modal turun 14,51% menjadi senilai US$509,3 juta.

"Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 74,11% dari total impor pada bulan Juni 2024," ujar Amalia.

Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi dan bahan baku penolong naik masing-masing sebesar 12,02% dan 10,62%, sedangkan barang modal turun sebesar 6,34%. Tiga komoditas impor utama tercatat mesin peralatan mekanis, mesin pelatan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik.

"Nilai impor ketiga komoditas ini memberikan share 35,87% terhadap total impor nonmigas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.