Bisnis.com, JAKARTA — OJK mendorong kontribusi pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending dan perusahaan pembiayaan atau multifinance kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat peta jalan pengembangan dan penguatan industri P2P lending 2023—2027 dan peta jalan pengembangan dan penguatan multifinance 2024—2028 sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dua industri keuangan non bank tersebut.

"Dalam kaitannya ini, dua industri tersebut didorong melakukan peningkatan pembiayaan sektor prduktif, termasuk UMKM," kata Agusman dalam konfernesi pers RDK Oktober 2024, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sebagai implementasi peta jalan tersbut, OJK akan meningkatkan limit pembiayaan sektor produktif termasuk UMKM, menyesuaikan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online, hingga memperkuat sinergi P2P lending beserta perusahaan multifinance dengan pelaku UMKM.

Selain itu, OJK juga mendorong penyelenggara P2P lending dan perusahaan multifinance untuk meningkatkan aksesbilitas dan inklusi keuangan untuk segmen UMKM.

"Hal-hal ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana bisnis 2025 yang segera akan diserahkan kepada OJK," pungkas Agusman.

Sebagai informasi, pertumbuhan pembiayaan UMKM dari industri P2P lending dan multifinance sampai Agustus 2024 telah mengalahkan pertumbuhan kredit UMKM dari perbankan. Meski demikian, secara angka memang pembiayaan yang digelontorkan dua sektor keuangan non-bank tersebut masih sangat kecil dibanding kredit perbankan.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan dari multifinance kepada UMKM per Agustus 2024 tumbuh 8,98% (year on year/YoY) menjadi Rp182,13 triliun. Sedangkan outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% (YoY) menjadi Rp4,97 triliun.

Di sisi lain, kredit UMKM dari perbankan per Agustus 2024 hanya tumbuh 4,3% (YoY) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% (YoY) dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh peer-to-peer(P2P) lending menjadi dilema. Di satu sisi pembiayaannya menawarkan kemudahan, tapi di sisi lainnya ada bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengakui P2P lending menawarkan kemudahan pembiayaan yang tidak dimiliki perbankan. Hal ini yang membuat pertumbuhan pembiayaan UMKM oleh P2P lending mengalahkan pertumbuhan kredit bank.

Sampai Agustus 2024, outstanding pinjaman dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% yoy menjadi Rp4,97 triliun. Di saat yang sama, kredit UMKM dari perbankan hanya tumbuh 4,3% yoy menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut bahkan terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% yoy dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Edy merasakan, perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM sangat ketat dan hati-hati untuk menjaga risiko kredit macet.

"Kenapa pertumbuhannya lebih besar karena kalau kita mau jujur, apa yang disajikan perbankan lebih banyak kehati-hatian terhadap risiko. Makannya keputusan pemerintah misal Rp100 juta ke bawah tanpa jaminan, itu tidak diberlakukan. Karena perbankan takut kredit macet," kata Edy kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Sementara, Edy melihat hal serupa tidak terjadi ketika UMKM mengajukan pinjaman kepada P2P lending. "Kalau P2P lending ini ada slot di mana berani mengambil risiko tapi dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi bunganya lebih tinggi," kata Edy.

Sebagai pengusaha kelas UMKM, Edy mengatakan bunga murah atau tinggi bukan menjadi variabel utama pertimbangan UMKM mengajukan dana. Pertimbangan utama menurutnya adalah kemudahan pemberian modal, di mana hal ini dimiliki oleh industri P2P lending.

Atas dasar tersebut, Edy mengatakan bunga pinjaman online tidak menjadi masalah bagi UMKM, asalkan bisa menawarkan kemudahan pinjaman. Sedangkan dari sisi kemampuan kewajiban pengembalian, menurutnya UMKM cukup mumpuni asalkan profit yang didapat lebih besar dari beban kewajiban pinjaman yang ditanggung.

"Jadi bukan masalah. Bukan dilema juga. Kami butuh pinjaman dalam waktu cepat. Bukan bunga yang rendah-rendah amat," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bunga tinggi dan kemudahan pinjaman P2P lending menjadi dilema. Heru melihat besaran agunan yang diwajibkan untuk mendapat kredit dari bank kurang bersahabat untuk segmen UMKM.

Di sisi lain, dia menilai bunga pinjaman online yang berlaku saat ini terlalu tinggi. Berdasarkan regulasi saat ini, batas maksimum bunga pinjaman atau manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari kalender, dan mulai 1 Januari 2026 menjadi 0,067% per hari kalender. Sementara itu, untuk pendanaan sektor konsumtif sebesar 0,3% per hari kalender, dan akan menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

"Tapi UMKM juga tidak bisa dapat pendanaan dari pinjol. Karena pendanaan dari pinjol bunganya kan sudah sangat tinggi sehari 0,3% dikali 30 hari jadi 9% per bulan, setahun 108%. Ini kan berkali-kali lipat dibanding BI rate," kata Heru.

Dengan dasar tersebut, Heru menilai sektor industri P2P lending tidak bisa menjadi andalan pendanaan alternatif utama selain perbankan. Kecuali, bunga pinjaman online dan bunga kredit bank setara.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai P2P lending bisa menjadi alternatif pembiayaan segmen UMKM, selain industri keuangan non bank lainnya seperti multifinance.

Dua industri non bank tersebut menurutnya berperan dalam mengisi gap kredit yang tidak bisa dijangkau oleh kredit perbankan. Peran tersebut menjadi akan lebih terasa ketika perbankan mulai memperketat pembiayaannya untuk menjaga risiko kredit macet.

"Ke depan, perbankan akan semakin hati-hati sedangkan permintaan pembiayaan tetap tumbuh, pelaku UMKM akan mencari pembiayaan ke pembiayaan alternatif, termasuk ke multifinance dan P2P lending. Begitu pun ketika masyarakat unbanked dan underbanked membutuhkan pembiayaan ya mereka akan mencari yang eligible bagi mereka. Ketika perbankan tidak mampu untuk membiayai, mereka akan lari juga ke pembiayaan alternatif," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

JAKARTA, investor.id – Penyelenggara fintech p2p lending, PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu), yang merupakan bagian dari Validus Investment Holding Pte Ltd (Validus), mengumumkan pergantian kepemimpinan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan ini telah disahkan melalui keputusan pemegang saham secara sirkuler yang berlaku efektif pada tanggal 14 Oktober 2024.

Dalam jajaran Dewan Direksi, pemegang saham menerima pengunduran diri Tan Glant Saputrahadi dari posisinya sebagai Direktur Utama. Posisi Direktur Utama kini diisi Reza Perazi Armadi. Selain itu, Paulus Adinata Widia diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dan Mochamad Tommy Hersyaputera sebagai Direktur.

Dalam jajaran Dewan Komisaris, Pemegang Saham juga mengesahkan pengangkatan Hermanto Freddy Baton Hutasoit sebagai Komisaris. Dengan demikian, susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Batumbu adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen): Manggi Taruna Habir

Komisaris: Hermanto Freddy Baton Hutasoit*

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Reza Perazi Armadi*

Wakil Direktur Utama: Paulus Adinata Widia

Direktur: Mochamad Tommy Hersyaputera*

Komisaris Utama (Independen) Batumbu, Manggi Taruna Habir mengungkapkan apresiasinya terhadap dedikasi Tan Glant selama 3 tahun memimpin Batumbu. Di bawah kepemimpinan Glant, Batumbu telah berhasil menghadirkan solusi pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM di Indonesia, sekaligus secara konsisten membukukan pertumbuhan EBITDA bulanan perusahaan yang positif sampai dengan saat ini.

“Pencapaian tersebut berhasil membawa Batumbu menjadi perusahaan dengan performa bisnis yang kuat dan berkelanjutan,” ungkap Manggi dalam keterangannya, pada Rabu (16/10/2024).

Misi Baru Batumbu

Di sisi lain, ia juga menyambut baik penunjukkan Reza untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan yang baru. Reza dipercaya dapat melanjutkan kinerja positif dari Bantumbu di masa mendatang.

“Ke depannya, saya yakin Reza akan membawa Batumbu menjadi lebih dari sekadar platform pembiayaan, tetapi tumbuh menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha di seluruh jaringan rantai pasok, sebagai bagian dari Validus,” ujar Manggi dalam keterangan pers tanggal 16 Oktober 2024.

Reza, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Batumbu, memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di industri perbankan nasional, dengan keahlian yang luas di bidang UMKM dan layanan keuangan untuk manajemen rantai pasok. Reza bergabung dengan Batumbu pada awal tahun 2020 sebagai Chief Business Development Officer di tengah masa pandemi.

Memasuki tahun keenam operasinya di Indonesia, Batumbu berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dengan para pemberi dana dan mitra bank, demi bersama-sama berkontribusi memajukan sektor UMKM, tulang punggung perekonomian nasional.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Outstanding pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM tumbuh tinggi sebesar 20,5% pada Juni 2024. Ini jadi tren positif setelah beberapa bulan belakangan penyaluran pinjaman ke sektor tersebut tercatat kurang optimal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan, rasio gagal bayar pinjol di fintech p2p lending atau yang disebut sebagai tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) bergerak menurun. Pada Juni 2024, posisi TWP90 berada di level 2,79%.

“Pertumbuhan outstanding pembiayaan pada Juni 2024 tercatat 26,73% year on year (yoy) atau sebesar Rp 66,79 triliun, dengan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif sebesar Rp 8,33 triliun,” ungkap Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Mengacu pada keterangan OJK tersebut, nilai pinjol p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM senilai Rp 8,33 triliun sejatinya telah bergerak naik sebesar 20,5% (yoy) pada Juni 2024. Sebagai perbandingan, fintech p2p lending mencatatkan penyaluran senilai Rp 6,91 triliun kepada sektor produktif dan UMKM pada Juni 2023 lalu.

Angka pertumbuhan itu menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang semester I-2024. Secara berurutan pada periode Januari-Juni tahun ini, pinjol kepada produktif dan UMKM antara lain bertumbuh -8,45%; 22,72%; -3,04%; 7,59%; 6,61%; dan 20,49%.

Layanan pinjaman dari fintech p2p lending jadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM dikala tren penyaluran kredit sektor perbankan yang relatif melambat. Mengacu data Bank Indonesia (BI), tren kredit UMKM perbankan selama periode Januari-Juni 2024 yakni tumbuh 8,9%; 8,9%; 8,7%; 8,1%; 7,3%; dan 6,7%.

Namun demikian, kredit UMKM dari perbankan setidaknya telah mencakup 18-19% dari total kredit, meski masih jauh dari harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebesar 30%. Di fintech p2p lending, pinjaman kepada sektor produktif dan UMKM belum mampu bergerak melampaui 15% pada paruh pertama tahun ini.

Sebagai gambaran, meski kinerja tumbuh sampai dengan 20% pada Juni 2024, pinjol kepada sektor produktif dan UMKM cuma mampu mencakup 12,47% dari outstanding pinjaman fintech p2p lending. Dengan rincian cakupan sepanjang Januari-Juni 2024: 10,74%; 14,89%; 12,31%; 11,01%; 12,04%; dan 12,47%.

Layanan Dana Darurat

Di sisi lain, penyelenggara fintech p2p lending GandengTangan adalah satu yang berupaya mendukung pertumbuhan UMKM lewat pembiayaan yang mudah dan cepat. Telah resmi berizin dan diawasi OJK, hingga kini GandengTangan telah menjangkau UMKM di seluruh Pulau Jawa, Bali, Bengkulu, Sulawesi, hingga Kalimantan Timur dengan total lebih dari 28 ribu entitas UMKM.

Sejak awal berdiri hingga pertengahan 2024, GandengTangan telah menyalurkan dana hampir mencapai Rp 400 miliar. Lewat pinjaman yang diberikan dengan limit hingga Rp 2 miliar, dana tersebut bisa diterima oleh berbagai UMKM yang telah memenuhi persyaratan analisis risiko.

Lebih dari menyalurkan pinjaman kepada UMKM, GandengTangan juga berupaya memperluas cakupan pasar melalui layanan pinjaman yang dikenal sebagai Buy Now Pay Later (BNPL), QRIS, dan personal loan. Dalam hal ini, perseroan baru saja mengumumkan untuk menggandeng startup pengelolaan keuangan Finku.

CEO GandengTangan, Jezzie Setiawan menjelaskan, kebutuhan finansial tak terduga seringkali menjadi tantangan bagi setiap orang. Apalagi, jika tidak didukung literasi keuangan yang memadai, hal itu bisa memperburuk kondisi finansial jangka panjang.

“Keberadaan layanan pinjaman di aplikasi pengelolaan keuangan menjadi solusi tepat untuk senantiasa memantau pinjaman duit mereka terhadap anggaran dan keuangan mereka secara keseluruhan. Di GandengTangan, kami memberikan prosedur yang lebih sederhana dan memiliki proses transparan untuk penyaluran pinjaman,” ungkap Jezzie.

Dia menambahkan, dengan kesamaan visi GandengTangan dan Finku untuk menjangkau underservedmarket di industri keuangan, pihaknya berharap adanya integrasi sistem ini akan memberi kemudahan bagi individu maupun pelaku usaha untuk menikmati layanan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam kerjasama ini, kedua perusahaan menargetkan individu yang membutuhkan pinjaman dana darurat agar kebutuhannya dapat terselesaikan dengan cepat. Dengan mengintegrasikan sistem GandengTangan ke ekosistem Finku, konsumen yang membutuhkan pinjaman dapat mengajukan pinjaman secara langsung melalui aplikasi Finku.

Lewat kerja sama ini, kedua perusahaan berharap dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk 800 individu hingga akhir tahun 2024. Pada tahap awal, GandengTangan akan menyediakan layanan pinjaman dengan plafon Rp 10 juta. Limit ini akan dievaluasi secara berkala berdasarkan performa pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman (borrower).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengharapkan adanya skema pembiayaan hingga Rp 100 miliar untuk pelaku usaha menengah. Dia menyebut hal ini menjadi penting guna mencegah pengusaha menengah ‘stunting’ atau usahanya tidak berkembang.

“Yang menjadi PR bagaimana pembiayaan di pengusaha pengusaha kecil dan menengah, yang kira-kira mereka butuh Rp 5 miliar sampai Rp 100 miliar. Itu kan belum ada skema yang khusus, kalau bisa memang harus ada subsidi bunga di industri yang seperti itu, sehingga mereka bisa kompetitif,” ujar Anggawira sharing discussion dengan tema 'Mengurai Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM' di MidPlaza, Jakarta, dikutip Jumat (25/7/2024).

Anggawira menilai stimulus dan skema pembiayaan untuk pelaku usaha mikro telah banyak melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema dari Permodalan Nasional Madani (PNM). Namun, skema pembiayaan bagi pelaku usaha menengah belum ada. Padahal, para pengusaha menengah juga membutuhkan stimulasi modal agar lebih kompetitif.

“Jadi sebenarnya kalau untuk ke level mikro pemerintah sudah banyak, cuma yang ke kecil dan menengah perlu ada suatu stimulus yang jelas, bagaimana misalnya stimulus perbankan untuk kredit di atas Rp 5 miliar sampai Rp 100 miliar,” ujar dia.

Menurut Anggawira, hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengusaha menengah sehingga bisa survive dan bersaing dengan pengusaha dari luar negeri. Termasuk, kata dia, menciptakan skema pembiayaan hingga Rp 100 miliar untuk pengusaha menengah.

“Itu untuk mencegah pengusaha menengah terkena stunting terutama karena terkendala permodalan sehingga pengusaha menengah ini bisa naik levelnya ke industri yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional,” pungkas Anggawira.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending menjadi sebesar Rp 10 miliar, dari sebelumnya Rp 2 miliar. Limit pinjaman ini akan melengkapi supply pembiayaan bagi segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), di samping kredit usaha rakyat (KUR).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana menyampaikan, kenaikan limit pinjaman Rp 10 miliar bakal cocok untuk menyasar pelaku di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Ini adalah segmen dengan cakupan yang besar untuk dilayani mengingat usaha mikro mengambil pangsa 99,6% dari 64,2 juta pelaku UMKM.

Sementara itu, kata dia, kebutuhan nilai pembiayaan bagi usaha mikro tidak terlalu besar, sehingga dapat dilayani melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, limit pinjaman Rp 10 miliar dari fintech p2p lending dengan kapabilitasnya menyalurkan pembiayaan dengan mudah dan cepat ini bisa jadi kabar baik bagi bagi perkembangan UMKM ke depan.

“Segmentasi di atas mikro itu, yaitu kecil dan menengah (UKM) saat ini masih berjuang memperoleh pembiayaan yang mudah dan cepat. Karena memang terkadang mereka mendapatkan pesanan atau order yang harus segera dibiayai,” beber Temmy dalam program Investor Daily Talk di IDTV, Rabu (24/7/2024).

Untuk itu, Kemenkop UKM menyambut baik rencana kenaikan batas pinjaman dari fintech p2p lending. Membuka akses pembiayaan ke UMKM menjadi penting nan mendesak jika menengok salah satu hasil kajian yang memprediksi bahwa pada tahun 2026 akan ada kesenjangan antara supply dan demand pembiayaan sekitar Rp 2.400 triliun.

“Karena memang keunggulan daripada p2p lending bahwa mereka melayani langsung directly kepada calon debitur dengan teknologi AI (artificial intelligence) yang memang mereka gunakan dan lain-lain sehingga resikonya bisa diminimalisir,” kata dia.

Meski begitu, Temmy menyorot kebijaksanaan dari peminjam (borrower) yang merupakan pelaku usaha UMKM. Mereka mesti bijak dalam mengajukan pinjaman karena kalau tidak, maka nantinya kemudahan yang ditawarkan ini akan menjadi boomerang. Oleh karena itu, dibutuhkan kewaspadaan baik dari sisi pengguna maupun platform fintech p2p lending itu sendiri perihal tata kelola risiko.

“Mungkin harus lebih bijak sebetulnya dalam menghitung keperluan pembiayaan dan payment capacity yang harus dipertimbangkan kembali,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru untuk penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang juga dikenal sebagai fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan platform fintech p2p lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Pihak OJK berharap aturan ini dapat membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintech p2p lending. Lebih jauh, fintech p2p lending juga bisa berkontribusi lebih dalam mendukung pemulihan dan penngembangan ekonomi nasional ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Penyaluran kredit perbankan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh melambat sepanjang paruh pertama tahun 2024 ini. Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar bisa jadi alternatif mendorong pembiayaan ke UMKM.

Merujuk data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM dari perbankan menunjukkan perlambatan sepanjang Januari-Juni 2024. Jika diurai, kredit UMKM periode tersebut masing-masing tumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%.

Perbankan tentu berhati-hati untuk menyalurkan kredit UMKM mengingat rasio kredit bermasalah yang dalam tren peningkatan. Laporan terakhir BI menerangkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Tak pelak jika perbankan kian ragu menyalurkan kreditnya saat tidak sedikit UMKM belum pulih pascapandemi Covid-19.

Sementara itu, fintech p2p lending semakin bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. Meskipun penyaluran pinjaman produktif dan UMKM juga masih tertahan dengan nominal Rp 6,90 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya menilai rencana kenaikan limit pinjol ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fintech p2p lending. Kehadiran fintech p2p lending bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjamah bank (unbankable), khususnya mereka di sektor usaha produktif atau UMKM.

“Harapannya masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank bisa dilayani oleh fintech p2p lending sementara bagi masyarakat yang punya usaha sudah bankable ya silakan ambil ke bank. Tapi bagi masyarakat yang mungkin belum terlalu bankable atau mungkin menghindari bank bisa ke fintech,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Dia juga memastikan, peningkatan limit pinjol menjadi Rp 10 miliar nantinya bukan malah membuat dari fintech p2p lending mengeksekusi skema predatory lending. Ini adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memerhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.

“Nah, ini konsep bagi-bagi kue ini mungkin belum tersampaikan dengan jelas dari teman-teman perbankan. Mereka pun banyak melihat kami sebagai kompetitor padahal kan enggak seperti itu… Konsep ini yang masih sering salah kaprah di publik. Kita anggap ini alternatif ya, tadi dianggap predator lah dianggap predatory landing. Ini keluh kesahnya kami ya di dalam gitu,” urai Ronald.

Kontribusi Lebih

Di sisi lain, peningkatan limit pinjaman menjadi Rp 10 miliar dipercaya bisa mendorong peran lebih dari fintech p2p lending untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Lebih jauh, langkah ini juga dipercaya dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional ke depan.

Hal tersebut turut disampaikan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang meyakini rencana OJK tentang peningkatan limit itu dapat menggenjot pendanaan bagi sektor produktif dan pelaku UMKM. Direktur Eksekutif Aftech, Aries Setiadi menyampaikan, kenaikan batas penyaluran pinjaman online untuk sektor produktif ini dapat memperluas akses pelaku usaha dalam meningkatkan usaha mereka.

“In general, kalau kami di fintech sebisa mungkin memberikan akses kepada masyarakat UMKM dalam hal ini untuk peningkatan usaha mereka, peningkatan inklusi mereka. (Aturan ini) kita sambut dengan baik,” ungkap Aries, saat ditemui dalam acara Digital Bank Summit yang digelar oleh Aftech, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Aries mengakui bahwa pendanaan fintech p2p lending ke sektor produktif masih relatif minim dibandingkan ke sektor konsumtif. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta UMKM baru sebesar 31,52%.

Selanjutnya, Aries turut mengapresiasi upaya OJK mendukung peningkatkan porsi pendanaan yang lebih besar ke sektor produktif. Selain dari wacana terkait aturan kenaikan limit pinjaman, pelaku fintech p2p lending juga menyambut baik upaya OJK menyediakan berbagai metode untuk melihat kelayakan kredit calon peminjam (borowwer).

“Sekarang ada innovative credit scoring yang juga baru lulus dari regulatory sandbox di OJK, harapannya menjadi data alternatif yang bisa membantu lembaga jasa keuangan untuk melihat kelayakan kredit masyarakat, yang selama ini unbanked dan underbanked. Jadi harapannya, penyaluran dari fintech itu juga jadi bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Ekonom mengomentari wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan baru yang mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual menilai, aturan baru ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha baru memperoleh pendanaan untuk modal usaha. Menurutnya, kemudahan ini akan memotivasi lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Tanah Air.

“Iya (menarik minat pengusaha baru) startup-startup baru,” ungkap David, saat ditemui dalam acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia menyampaikan, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan. “Jadi memang terutama targetnya memang ke startup perusahaan-perusahaan baru yang secara perbankan itu memang belum bisa masuk ke dalam lingkup perbankan,” kata dia.

David mengungkapkan, borrower atau peminjam di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman dari perbankan. Padahal, mereka membutuhkan dana besar segera.

“Mereka (startup), baru beroperasi. Belum jelas dari sisi track record-nya, tetapi dengan adanya pinjaman online mereka bisa mendapatkan kemudahan,” ujar David.

David sebelumnya juga menjelaskan bahwa usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memperoleh laba. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” urain dia, saat dihubungi Senin (22/7/2024).

Skema Invoice Financing

David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan.

“Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online atau pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.

Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya berpandangan, rencana OJK menaikkan limit pinjol hingga Rp 10 miliar tersebut sejatinya tidak relevan jika diberikan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk mendongkrak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara produktif. Jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, dikhawatirkan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar bunganya hingga terlilit utang.

“Jadi saya pikir ini juga perlu diluruskan juga pinjaman ini berlaku untuk usaha, bukan untuk konsumtif,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Ronald mengaku, kenaikan limit pinjol untuk UMKM ini memberikan keuntungan bagi industri fintechp2p lending bisa memberikan pinjaman yang lebih besar. Menurutnya, rencana tersebut merupakan alternatif yang diberikan OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM, selain memlalui skema yang ditawarkan securities crowdfunding (SCF).

Berdasarkan informasi Sikapiuangmu.ojk.go.id, SCF adalah merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya, investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).

Sementara fintech p2p lending memfasilitas aktivitas pendanaan oleh pemberi dana (lender) kepada peminjam (borrower). Sejak 2016 sampai saat ini, limit pinjaman fintech p2p lending berlaku Rp 2 miliar. OJK pun merencanakan untuk meningkatkan limit pinjaman tersebut sampai dengan Rp 10 miliar.

“Kami di (fintech) p2psyariah yang memang fokus di UKM ini sebetulnya berita yang sangat baik karena kita bisa membantu klien-klien kita lebih besar lagi. Kalau dulu (pinjaman) hanya dilimit sampai Rp 2 miliar sekarang bisa sampai Ro 10 miliar. Ini saya rasa mengacu pada fintech securities crowdfunding,” tandasnya.

Kendati demikian, Ronald menyebut tidak semua fintechp2plending berhak memberikan pinjol dengan limit Rp 10 miliar dari OJK. Dia bilang, hanya fintechp2plending tertentu saja yang memenuhi tingkat keberhasilan bayar (TKB) lebih dari 95%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Vincent Iswara, CEO DANA sekaligus Bendahara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan limit pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Menurut dia, sistem pembayaran tentu jadi bagian penting dari aktivitas pinjam-meminjam di platform fintech p2p lending. Oleh karenanya, penting untuk tetap memastikan aspek pelindungan konsumen, apalagi saat limit pinjaman meningkat sampai dengan Rp 10 miliar. Diperlukan kolaborasi untuk melindungi ekosistem keuangan digital di dalam negeri.

“Bagi kita perlindungan konsumen itu sangat penting, jadi kita pasti akan menerapkan juga dan berkontribusi secara baik dengan semua anggota kami di ASPI,” kata Vincent Iswara saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Di samping itu, Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro turut menyoroti keamanan dan perlindungan konsumen pengguna fintech p2p lending, baik peminjam (borrower) maupun pemberi pinjaman (lender). Dengan kondisi literasi keuangan yang masih cukup minim, dikhawatirkan akan menambah lebih banyak lagi orang yang terlilit utang pinjol. Untuk itu, dibutuhkan literasi dan edukasi terkait dengan pinjol utamanya yang mana yang legal atau pun tidak.

“Edukasi itu penting jadi kita harus mengedepankan mana yang pinjaman daring yang berizin dengan yang tidak. Itu perlu waktu memang, itu memang tidak instan lah bahwa kita harus terus melakukan edukasi,” ujar Eddy dalam Investor Market Today IDTV, Senin (22/7/2024) lalu.

Lebih dari itu, kata Eddi, edukasi dan peningkatan literasi masyarakat juga harus didukung pemulihan citra layanan pinjol yang diselenggarakan fintech p2p lending. Salah satunya dengan menindak secara tegas dan masif maraknya pinjol ilegal. Padahal, fintech p2p lending resmi OJK melalui layanan pinjol dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, baik baik perseorangan maupun UMKM.

Sebelumnya, OJK mengungkapkan tengah meramu aturan terbaru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan platform fintech p2plending dapat menyalurkan pinjaman hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Aturan ini diyakini membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending juga akan lebih banyak mengambil peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI). Aturan ini mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, menyampaikan, aturan baru ini bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintechp2p lending.

“Pasti untuk memperkuat, memperkuat tata kelola. Karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust. Trust dari pengguna. Nah dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik,” ungkap Djoko, saat ditemui di acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Djoko, saat ini layanan pinjaman online atau pinjol masih dikonotasikan negatif. Maka dari itu, OJK perlu membangun kepercayaan pengguna agar melirik fintech p2p lending sebagai salah satu alternatif untuk mencari pendanaan.

“Jadi saya pikir ini merupakan tantangan juga ke depan bagaimana pinjol itu pada suatu saat nanti tidak dikonotasikan negatif. Tapi memang merupakan salah satu alternatif untuk bisa mencari pembiayaan atau pendanaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Djoko belum dapat mengungkapkan secara detail menyangkut aturan ini. Dia juga menyebut belum mengetahui kapan aturan ini akan terbit dan berlaku, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan fintechp2p lending untuk memberi pendanaan produktif kepada pengguna.

“Saya gak ada bocoran (kapan aturan akan segera terbit). Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang memang mengawasi terkait tingkat pinjaman,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News