Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Rakabuming Raka.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan kondisi kesehatan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri sedang kurang baik sehingga tidak bisa menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilangsungkan pada Minggu (20/10).

Said menjelaskan Megawati memiliki keinginan yang kuat untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. Namun sayangnya kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir di gedung Nusantara MPR/MPR RI.

“Akhir-akhir ini beliau tingkat kesibukannya sungguh luar biasa sehingga minta maaf bahwa Ibu Ketua Umum tidak bisa menghadiri hari ini,” jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Selain itu, Said juga memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Prabowo-Gibran. Ia juga menyebutkan masih ada sejumlah tantangan yang tidak mudah dalam lima tahun kedepan. Mulai dari sisi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, ketahanan energi.

“Kemudian ketahanan pangan kita dan kualitas SDM juga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said Abdullah, merekomendasikan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Agenda tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengurangan ketergantungan pada impor pangan dan energi.

Said menegaskan, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan prioritas utama bagi setiap pemerintahan.

"Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Said melanjutkan, tingkat kemiskinan pada 2014 mencapai 10,96 persen, sedangkan pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Artinya, tingkat kemiskinan selama 10 tahun terakhir hanya turun 1,93 persen.

“Penurunan kemiskinan belum cukup progresif, terutama dengan adanya penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," kata Said.

Ia juga menyoroti kondisi kesenjangan sosial di Indonesia. Adapun tingkat kesenjangan sosial yang diukur dengan rasio gini berada pada level 0,414 pada 2014 dan turun menjadi 0,379 pada Maret 2024, atau turun sebesar 0,035.

Untuk itu, lanjut Said, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

Said Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

Meskipun anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara telah dijalankan sejak 2003, Said menilai hasilnya belum optimal.

"Selama 21 tahun Indonesia masih menghadapi fakta bahwa mayoritas angkatan kerja sebanyak 149 juta, di mana 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah," jelasnya.

Menurut Said, hal itu menghambat Indonesia dalam mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," katanya.

Atasi ketergantungan impor pangan dan energi

Said juga menekankan perlunya mengatasi ketergantungan impor pangan dan energi yang masih tinggi.

Selama 10 tahun terakhir, lanjut Said, Indonesia belum dapat keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

Untuk diketahui, selama periode 2014-2023, Indonesia mengalami defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian yang sangat besar.

“Ekspor sektor pertanian mencapai 61,4 miliar dollar AS, sedangkan impor mencapai 98,46 miliardollar AS, sehingga terjadi defisit sebesar 37 miliar dollar AS,” terang Said.

Tidak hanya itu, ketergantungan impor juga terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Pada periode sama, impor migas mencapai 278,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Dengan kurs Rp 15.400 per dollar AS, nilai impor migas selama sembilan tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.

“Tantangan ini tidak mudah diatasi karena melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," kata Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PSaid Abdullah mengeklaim, Fraksi PDI-P mendapatkan empat jatah ketua pada alat kelengkapan dewan (AKD) di Parlemen.

Menurut Said, Fraksi PDI-P akan menjadi ketua di Komisi I, Komisi V, dan Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk periode 2024-2029.

"Iya, Komisi I, Komisi V, Banggar, BAKN. Kami mendapat posisi sebagai ketua," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Said, jumlah ketua komisi yang diisi PDI-P sama seperti periode sebelumnya yang juga mendapat empat posisi.

Namun, ia enggan membeberkan identitas kader yang ditempatkan di empat posisi itu karena akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Said, ada kemungkinan Utut Adianto akan menjadi ketua Komisi I DPR setelah menjabat sebagia wakil ketua Komisi I DPR pada periode sebelumnya.

Selanjutnya, ada kemungkinan Lasarus akan tetap menempati posisi Ketua Komisi V DPR RI.

Namun, Said enggan membocorkan sosok kader yang isi ketua Banggar dan ketua BAKN DPR RI.

"Enggak, belum, keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan tergantung kawan-kawan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk menambah jumlah komisi pada periode 2024-2029 dari 11 komisi menjadi 13 komisi.

DPR juga sepakat untuk membentuk AKD baru yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, fraksi-fraksi di DPR juga telah menentukan pimpinan masing-masing komisi melalui musyawarah antarfraksi.

"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa, sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada, AKD (alat kelengkapan dewan) yang ada," kata Puan, Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR terpilih Said Abdullah mengungkap sejumlah nama yang akan mengisi lima kursi pimpinan DPR 2024–2029. Puan Maharani salah satunya.

Said mengatakan bahwa Puan dipastikan menjadi calon Ketua DPR yang dimajukan PDIP sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD atau MD3. Seperti diketahui, partai banteng kembali memeroleh suara terbanyak dari Pemilu 2024.

"Dari PDIP sesuai dengan UU MD3 Insyaallah kalau tidak ada aral tidak ada halangan tidak ada hambatan, mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Selain Puan, Said turut mengungkap empat politisi lainnya yang akan mengisi Wakil Ketua DPR. Berdasarkan perolehan hasil Pileg, maka wakil ketua DPR akan dijabat oleh Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) 20219–2024 itu menyebut Sufmi Dasco, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Faisol Riza bakal mengisi kuris empat wakil ketua DPR.

"Sekelumit tentu dari Gerindra pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya yang saya dengar Adies Kadir, dari Nasdem saya dengar juga ada Saan Mustopa, dan dari PKB mantan ketua komisi 6 adinda [Faisol] Riza," ucap anggota DPR terpilih 2024–2029 dengan perolehan suara terbanyak itu.

Untuk diketahui, anggota DPR, DPD dan MPR terpilih hasil Pemilihan Umum 2024 lalu akan mengucapkan sumpah jabatan hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mereka akan dilantik terlebih dahulu sebelum nantinya presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR terpilih 2024–2029 mulai memasuki ruangan tempat pembacaan sumpah jabatan dan pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Anggota DPR petahana hingga wajah baru terlihat tiba di Gedung DPR pagi ini.

Beberapa politisi Senayan petahana terlihat sudah memasuki Gedung DPR, melalui Gedung Nusantara 2. Ada Mardani Ali Sera (PKS), Said Abdullah (PDIP), Meutya Hafid (Golkar) hingga Ahmad Sahroni (Nasdem).

Kemudian, Nurul Arifin (Golkar), Andre Rosiade (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN) dan lain-lain.

Wajah-wajah baru pun juga terpantau tiba di DPR jelang acara pelantikan. Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Kamil akan dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar. Kemudian, ada selebitas Uya Kuya yang memenangkan kursi dari PAN.

SIAPA KETUA DPR?

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR terpilih Said Abdullah mengungkap sejumlah nama yang akan mengisi lima kursi pimpinan DPR 2024–2029. Puan Maharani salah satunya.

Said mengatakan bahwa Puan dipastikan menjadi calon Ketua DPR yang dimajukan PDIP sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD atau MD3. Seperti diketahui, partai banteng kembali memeroleh suara terbanyak dari Pemilu 2024.

"Dari PDIP sesuai dengan UU MD3 Insyaallah kalau tidak ada aral tidak ada halangan tidak ada hambatan, mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Selain Puan, Said turut mengungkap empat politisi lainnya yang akan mengisi Wakil Ketua DPR. Berdasarkan perolehan hasil Pileg, maka wakil ketua DPR akan dijabat oleh Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Perekonomian Said Abdullah memaparkan beberapa tantangan dan strategi yang harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Tantangan pertama, yakni pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan pada konsumsi rumah tangga.

“Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,05 persen, sedangkan target yang ditetapkan adalah 5,7 persen,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Said mencatat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menurun, dari rata-rata 5,12 persen pada periode 2011-2019 menjadi 4,82 persen pada kuartal II-2024, menjadi salah satu penyebab utama.

Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi nasional hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga, target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,7 persen yang ditetapkan dalam Visi Indonesia Emas 2045 akan sangat sulit terwujud.

“Tanpa adanya terobosan signifikan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan terbatas pada maksimum 5,0 persen dalam lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Said mengungkapkan bahwa tantangan kedua adalah daya beli dan volatilitas harga komoditas.

Daya beli rumah tangga, kata dia, berpotensi terus terganggu akibat volatilitas harga komoditas pangan dan energi yang semakin meningkat setiap tahun.

“Pada 2023, ekspor hasil pertanian Indonesia mencapai 6,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS), sementara impornya mencapai 11,59 miliar dollar AS, yang mengakibatkan defisit impor hasil pertanian sebesar 5,0 miliar dollar AS,” jelas Said.

Selain itu, lanjut dia, defisit impor minyak mentah mencapai 39,2 miliar dollar AS dalam periode 2015-2023.

Hal itu terjadi karena impor minyak mentah sebesar 69,3 miliar dollar AS tidak diimbangi dengan ekspor yang hanya 30,1 miliar dollar AS.

“Defisit juga terlihat dalam sektor minyak, di mana nilai impor mencapai 165,2 miliar dollar AS, sementara ekspor hanya 17,9 miliar dollar AS, menghasilkan defisit besar sebesar 147,3 miliar dollar AS,” imbuh Said.

Ia menilai bahwa inflasi pangan dan energi yang tinggi menjadi faktor utama penurunan daya beli rumah tangga, sementara kapasitas subsidi fiskal terbatas. Gangguan daya beli ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Adapun tantangan ketiga, yaitu investasi dan struktur ekonomi. Meskipun kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 29,3 persen pada 2023, angka ini masih rendah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, yang mencapai 32,35 persen.

“Besarnya investasi yang ada saat ini belum cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat. Ini disebabkan oleh dominasi investasi di sektor bangunan, sementara investasi dalam mesin, kekayaan intelektual, dan teknologi baru masih sangat minim,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut Said, profil investasi di Indonesia tidak selaras dengan kebutuhan tenaga kerja dan tidak cukup mendorong perputaran ekonomi secara efektif serta merata.

Selain itu, investasi yang ada tidak cukup mengubah struktur ekonomi, karena masih terfokus pada sektor komoditas dan belum cukup mendorong pengembangan sektor manufaktur.

“Padahal, sektor manufaktur sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global,” tutur Said.

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah pertumbuhan industri pengolahan.

Said mengungkapkan bahwa sejak 2011, pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia telah jauh di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selama periode tersebut, kata dia, pertumbuhan PDB berkisar antara 5 hingga 6 persen, sementara pertumbuhan industri pengolahan hanya antara 3 hingga 4 persen.

“Akibatnya, porsi industri pengolahan terhadap PDB menurun dari 21,7 persen pada tahun 2011 menjadi hanya 18,2 persen pada kuartal II-2024,” tutur Said.

Selain itu, lanjut dia, struktur industri pengolahan di Indonesia saat ini didominasi oleh sektor makanan dan minuman yang terutama mendukung konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, industri berteknologi tinggi mengalami pertumbuhan yang sangat lambat.

“Situasi tersebut menunjukkan adanya tantangan deindustrialisasi yang serius, padahal sektor industri sangat penting untuk mendorong peralihan Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi,” imbuh Said.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi adalah sektor maritim. Sektor ini meliputi energi, keanekaragaman hayati, pariwisata, pendidikan, dan makanan.

Said mengungkapkan bahwa sektor maritim saat ini masih didominasi oleh sektor perikanan, dengan perikanan tangkap dan budi daya sebagai fokus utama.

“Belum terlihat adanya pengembangan hilirisasi di sektor perikanan, dan sektor-sektor maritim lainnya juga belum dikembangkan secara optimal,” jelasnya.

Padahal, lanjut Said, Indonesia memiliki kekayaan hayati maritim yang melimpah dan berpotensi menjadi keunggulan ekonomi negara pada masa depan.

Namun, alih-alih mengembangkan sektor maritim secara berkelanjutan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan yang dimaksud, seperti perubahan iklim yang merusak ekosistem laut, pembangunan yang tidak memperhatikan pelestarian ekosistem laut, serta kurangnya perhatian terhadap nelayan tradisional dalam pengembangan sektor maritim, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan alat produksi.

Selain sektor maritim, kesehatan dan angka harapan hidup juga menjadi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Said, capaian angka harapan hidup penduduk saat ini menjadi modal penting menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Namun, kita menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam penurunan angka harapan hidup. Peningkatan kasus penyakit degeneratif, seperti Parkinson, Alzheimer, kanker, diabetes, hipertensi, osteoartritis, dan multiple sclerosis menjadi perhatian utama.

Said mengungkapkan bahwa Indonesia kini termasuk dalam sepuluh besar negara dengan tingkat penyakit degeneratif tertinggi.

Penyebab utama masalah tersebut adalah pola konsumsi yang semakin tidak sehat. Industri pengolahan makanan yang tidak terkontrol dengan baik dalam menjaga kualitas gizi dan perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung memilih makanan instan berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit degeneratif.

“Di sisi lain, di lapisan bawah masyarakat masih menghadapi masalah stunting akibat kekurangan gizi, dengan kesadaran budaya yang menyebabkan penurunan prevalensi stunting berlangsung lambat,” jelas Said.

Meskipun stunting tidak langsung mengancam kematian, lanjut dia, kondisi ini dapat menghambat pengembangan generasi masa depan menjadi lebih sehat dan produktif.

Tak hanya kesehatan, bonus demografi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Saat ini, kita tengah menikmati periode bonus demografi dari 2012 hingga 2036, yang memberikan kita SDM di usia produktif yang melimpah,” imbuh Said.

Namun, lanjut dia, tantangan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan angkatan kerja. Dari total 149,3 juta angkatan kerja, sekitar 54,6 persen hanya memiliki pendidikan hingga sekolah menengah pertama (SMP) atau di bawahnya.

Meskipun memiliki keuntungan dari bonus demografi, kata Said, manfaat maksimal tidak dapat tercapai karena kualitas SDM yang masih rendah.

“Untuk mengoptimalkan periode bonus demografi ini, kita harus memprioritaskan peningkatan kualitas angkatan kerja dan memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan pada masa depan,” ucapnya.

Sementara tantangan terakhir yang harus dihadapi adalah kemiskinan dan sektor pertanian.

Setelah pandemi Covid-19, Said mengatakan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan, tetapi penurunan ini sangat lambat.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perekonomian yang diterapkan belum efektif dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

“Khususnya, kemiskinan di sektor pertanian masih menjadi masalah yang signifikan, seperti yang tercermin dalam data yang tersedia,” kata Said.

Strategi untuk capai Visi Indonesia Emas 2045

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Said mengusulkan beberapa strategi kunci.

Pertama, pengendalian inflasi dan transformasi ekspor. Menurutnya, pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan dan energi sangat penting untuk menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga.

Dengan inflasi yang stabil, sebut Said, konsumsi domestik akan tetap terjaga, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kedua, kita perlu melakukan transformasi pada kebijakan ekspor. Saat ini, ekspor utama kita masih didominasi oleh komoditas seperti batubara dan kelapa sawit,” imbuhnya.

“Ke depan, kita harus beralih ke ekspor barang dan jasa bernilai tinggi serta berusaha untuk masuk dalam rantai pasok global. Transformasi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” sambung Said.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,25 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II-2024.

Untuk lima tahun ke depan, kata Said, Indonesia memerlukan kontribusi ekspor terhadap PDB rata-rata sebesar 0,5 hingga 1 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Said mengungkapkan bahwa strategi kedua adalah investasi yang inklusif dan berorientasi maritim.

Ia menekankan pentingnya kebijakan investasi yang inklusif untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Indonesia.

"Untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita perlu menerapkan kebijakan investasi yang lebih inklusif dan memperhatikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif kita,” jelas Said.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu keunggulan tersebut adalah sektor maritim, termasuk perikanan, pariwisata bahari, kuliner, energi, dan industri bahari.

Said menilai, investasi yang menyeluruh dalam sektor maritim akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat pesisir, yang mencakup sekitar 161 juta orang atau 60 persen dari total penduduk Indonesia.

Selain itu, sebut dia, peningkatan investasi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Saat ini, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berada di angka 1,32 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II-2024,” tutur Said.

Untuk lima tahun ke depan, lanjut dia, diperlukan kontribusi investasi terhadap PDB yang rata-rata berkisar antara 1,5 hingga 2 persen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi selanjutnya yang harus dilakukan adalah reformasi sektor pertanian dan kemiskinan.

Said mengungkapkan bahwa pusat kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, yang bergantung pada sektor pertanian, perhutanan, dan perkebunan rakyat.

"Untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan, kita perlu memperbaiki ketiga sektor ini dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Langkah penanganan tersebut termasuk penerapan teknologi terapan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani tradisional, diversifikasi produk pangan agar tidak hanya bergantung pada beras, serta pembenahan tata kelola seperti irigasi, suplai pupuk, distribusi lahan, dan benih.

Di sektor hilir, kata Said, pemerintah harus memperbaiki tata niaga hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan rakyat, termasuk meningkatkan kapasitas Bulog untuk menyerap produksi mereka.

“Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan meluasnya rantai ekonomi di sektor-sektor ini, kita dapat mendorong kesejahteraan di kawasan pedesaan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Said, tingkat kemiskinan di perdesaan berada di angka 11,79 persen pada kuartal II-2024.

Melalui konvergensi kebijakan yang tepat, ia yakin, Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan ini rata-rata 1 hingga 1,5 persen per tahun, atau sekitar 500 hingga 750.000 orang per tahun.

Untuk strategi keempat dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Said menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan EBT yang sangat melimpah, tetapi saat ini pemanfaatannya masih jauh dari optimal.

“Saat ini, kontribusi EBT terhadap total energi nasional baru mencapai 12 persen. Badan Energi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah membantu merancang peta jalan untuk pengembangan EBT di Indonesia, yang menargetkan porsi penggunaan EBT nasional mencapai 53 persen pada 2030,” jelasnya.

Said menjelaskan, strategi kebijakan yang harus diterapkan mencakup moratorium bertahap pada pembangkitan listrik berbasis batubara, serta investasi dan insentif untuk energi bersih.

Selain itu, kata dia, pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi EBT juga perlu diperhatikan agar kita dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan secara maksimal.

Strategi kelima yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi.

Said menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja baru.

"Untuk memastikan SDM kita mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri, terutama di era teknologi tinggi, kita perlu memperkuat sektor pendidikan, terutama di kalangan rumah tangga miskin,” imbuhnya.

“Fokus harus diberikan pada pengembangan pendidikan vokasi dengan penekanan pada bidang sains, teknologi, ekonomi, dan matematika (STEM),” sambung Said.

Melalui pengembangan STEM, lanjut dia, Indonesia dapat mendorong inovasi teknologi dan rekayasa industri yang akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.

Strategi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga menyiapkan mereka untuk memenuhi tuntutan industri yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi.

Adapun strategi terakhir untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan infrastruktur.

Said mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus difokuskan pada kebutuhan pengembangan SDM, kemandirian pangan dan energi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Dengan dukungan infrastruktur yang terkoordinasi untuk berbagai prioritas kebijakan, percepatan pencapaian agenda-agenda tersebut akan lebih efektif dan terjamin,” imbuhnya.

Sasaran dan indikator Visi Indonesia 2045

Sebelumnya, Said mengungkapkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 menetapkan beberapa indikator kunci sebagai ukuran keberhasilan.

“Pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar 5,7 persen. Kedua, pendapatan per kapita mencapai 23.199 dollar AS,” jelasnya.

Ketiga, peringkat PDB dunia di posisi kelima. Keempat, kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 38,1 persen.

Kelima, kontribusi industri terhadap PDB mencapai 26 persen. Keenam, sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB minimal 12 persen.

“Ketujuh, rata-rata angka harapan hidup penduduk mencapai 75,5 tahun. Kedelapan, angka partisipasi kuliah mencapai 60 persen,” imbuh Said.

Kesembilan, lanjut dia, jumlah angkatan kerja lulusan SMA dan perguruan tinggi mencapai 90 persen. Terakhir, tingkat kemiskinan mencapai 0 persen.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Said, dibutuhkan komitmen politik yang kuat guna memastikan pembangunan berkelanjutan berjalan sesuai rencana, terutama dalam konteks pergantian pemerintahan setiap lima tahun.

“Dalam jangka menengah, khususnya dari 2025 hingga 2029, penting untuk mengevaluasi capaian saat ini berdasarkan berbagai indikator dan mengidentifikasi tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi dalam lima tahun mendatang,” jelasnya.

Saat ini, sebut Said, Indonesia memulai perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen, pendapatan per kapita pada 2024 sebesar 5.300 dollar AS.

Kemudian, peringkat PDB Indonesia berada di posisi 15 dunia, kontribusi investasi terhadap PDB tahun 2023 mencapai 29,3 persen, dan kontribusi industri terhadap PDB sebesar 16,3 persen.

“Sumbangan ekonomi maritim, khususnya perikanan, terhadap PDB adalah 2,81 persen. Angka harapan hidup penduduk mencapai 73,9 tahun,” imbuh Said.

Selain itu, lanjut dia, angka partisipasi kuliah sebesar 29,7 persen dan angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMP ke bawah (54,6 persen).

Sementara itu, lulusan perguruan tinggi mencapai 12,7 persen, serta tingkat kemiskinan sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang.

Said mengungkapkan bahwa setiap negara menetapkan visi pembangunan jangka panjangnya untuk mengarahkan arah dan tujuan pembangunan.

Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasionalnya melalui visi Indonesia Emas 2045, yang mengusung prinsip berdaulat, adil, dan makmur.

Visi tersebut bertujuan untuk mengarahkan kebijakan politik dan pembangunan nasional menuju status negara berpendapatan tinggi (high income country), dengan fokus pada pengembangan SDM yang unggul, pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta penguatan ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah akan meminta pemerintah mengerek target pertumbuhan ekonomi menjadi minimal 5,4% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%. Target itu cenderung konservatif karena pada tahun 2024, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan di angka yang sama.

Said secara terbuka tidak puas dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% seperti dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 yang diajukan pemerintah ke DPR. Oleh sebab itu, sambungnya, Banggar akan menegosiasikan kembali angka tersebut dengan pemerintah.

"Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4%," jelas Said dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Elite PDI Perjuangan (PDIP) tersebut meyakini, angka pertumbuhan 5,4% masih moderat. Tak hanya itu, target tersebut juga akan memudahkan pemerintahan Prabowo ke depan untuk mewujudkan janji kampanye pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya.

"Kita pernah tumbuh 6-7%, seperti yang diharapkan Presiden [terpilih] Prabowo Subianto," ujarnya.

Tak hanya itu, Said juga kurang setuju dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun depan yang diproyeksikan pemerintah sebesar Rp16.100. Padahal, dia meyakini bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menurunkan suku bunga.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo ke depan bisa memanfaatkan itu dengan bauran kebijakan pembayaran valas yang lebih beragam. Dengan demikian, sambungnya, ketergantungan terhadap dolar AS bisa kita dikurangi sehingga kurs rupiah bisa lebih rendah di level Rp15.900—16.000.

"Demikian halnya dengan suku bunga SBN bisa kita dorong lebih rendah, sebab kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di Asean. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen," lanjut Said.

Target Konservatif

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 5,2%. Target ini cenderung konservatif dibandingkan dengan target-target pada lima tahun terakhir.

Dalam catatan Bisnis, pada periode kedua pemerintahan presiden Jokowi, rata-rata target pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,2%. Tentu saja penghitungan angka rata-rata itu tidak menghitung kondisi force majeure Covid-19 yang melanda tanah air pada tahun 2020 dan baru recovery pada akhir 2022.

Target 2025 itu lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2023 yang mencapai 5,3%. Angka pertumbuhan di angka 5,2% itu juga sama pada tahun 2022 dan 2024. Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% hanya lebih besar dibandingkan target tahun 2021 yang waktu itu hanya dipatok sebesar 5%.

Kendati demikian, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dianggap terlalu optimistis jika mengacu kepada realisasi pertumbuhan ekonomi pada 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2023 (audited) dan 2024 (outlook), hanya sebesar 3,42%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan komunikasi dengan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dilakukan dengan landasan menghindari politik transaksional.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah, mereka tetap menghormati posisi KIM dan terus menjalin komunikasi dengan para petinggi partai yang berada di dalamnya.

"Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan," kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ketika disinggung soal peluang apakah PDI-P melirik buat bergabung dengan KIM atau tetap mengajukan kandidat gubernur di Pilkada Jakarta, Said menyampaikan mereka sampai saat ini masih melihat pergerakan dan arah dinamika politik yang berkembang.

"Kalau teorinya, teori probably, mungkin tidak, mungkin iya. Kan persoalannya di KIM Plus juga kan belum mengerucut pada nama. Kecuali figur pertamanya (Ridwan Kamil)," ujar Said.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

Jakarta: Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dipastikan tak direvisi. Perubahan beleid itu disebut belum diperlukan lantaran tak ingin mengganggu iklim demokrasi.

"Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang MD3. Karena kita semua menjaga demokrasi, termasuk di dalamnya etik berdemokrasi," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia mengatakan semua partai politik (parpol) sepakat tak dilakukan perubahan terhadap revisi UU MD3. "Sampai saat ini, tidak ada yang berkehendak semua partai politik, dan fraksi, untuk tetap komitmen menjaga demokrasi, dan segala etik di dalamnya, supaya MD3 berjalan terus," ujar Said.
Menurut Said, revisi UU MD3 masih memungkinkan diubah. Namun, usai pelantikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Kalau mau diubah, pasca pelantikan Oktober, sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua," ujar Said.

Baca juga: Pemerintah Disebut Sudah Siapkan Perppu MD3, DPR: Siapa yang Ngomong Ya?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Said Abdullah mengusulkan Revisi UU MD3. Dasco mengatakan revisi itu diusulkan Said karena pasal yang berkaitan dengan soal keuangan perlu diubah.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hal itu bukan permintaan dari pimpinan DPR. "Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pada 21 Oktober.

Said mengimbau, agar kementerian strategis di kabinet Prabowo-Gibran diberikan kepada sosok profesional.

"Hanya saya minta untuk hal-hal kalau bisa mengimbau, bukan meminta lah ya, kementerian-kementerian yang strategik hendaknya itu bisa diberikan kepada para orang-orang tokoh yang memang profesional," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

"Seperti Kementerian Keuangan, Bapenas dan lain-lain karena itu penting," tambahnya.

Lebih jauh, dia mengaku tidak ingin ikut campur terhadap pemerintahan yang akan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut adalah hak pregatif presiden.

"Bahwa urusan kabinet kewenangan sepenuhnya prerogratif presiden. Kami tidak punya pretensi untuk menilai apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024, dan sidang kabinet perdana akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.

“Kemarin dia (Prabowo) bilang, ‘Aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu, aku lantik, terus sidang kabinet 23’,” ujar Luhut dalam peluncuran buku berjudul “Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik” karya Laksamana (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa.

“Begitu sudah sistematiknya Beliau melakukan. Membuat programnya,” kata Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan, partainya tetap membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terkait Pilkada Jakarta.

Said pun mengaku berkomunikasi dengan sejumlah elite partai politik yang tergabung di KIM Plus.

"Ya itu (komunikasi dengan) KIM Plus lah. Kan tidak bisa dihindari komunikasi itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

"Kami dengan Bapak Airlangga (Ketum Partai Golkar) bertelpon, kadang bertemu, dengan Bang Zul (Ketum PAN) kami datang, dengan Gus Imin (Ketum PKB) kami datang, ke Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra) kami datang. Ini kan membuat nyaman hidup kita," ujar dia.

Said menyebutkan, PDI-P menghormati kedaulatan partai politik KIM Plus yang telah sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Namun, ia menyebutkan interaksi antarpartai terus berjalan karena ada sosok calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil belum ditentukan.

Said pun mengatakan, semua kemungkinan masih terbuka ketika ditanya soal peluang PDI-P bergabung ke KIM Plus.

"Figur keduanya (cawagub) kan belum. Marilah kasih kesempatan kami, partai politik ini untuk terus-menerus melakukan komunikasi lintas partai," terang Said.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja.

Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.

Adapun Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dengan perubahan kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih disempurnakan, kata dia, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR.

"Pak Dasco sendiri melalui media juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR bahwa tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3," tuturnya.

Dia menjelaskan salah satu alasan pengusulan revisi UU MD3 tersebut, yakni karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah.

Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, Said menuturkan berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan fraksi di DPR selama ini, telah terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Dia menambahkan, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU MD3.

"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ucap Said.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai Perppu MD3 yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR untuk periode kepemimpinan berikutnya.

"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Adapun soal masuknya revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024, Dasco menyebut bahwa itu diusulkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebab ada sejumlah pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Namun, dia menjelaskan bahwa revisi UU MD3 pada akhirnya disepakati untuk tidak digulirkan parlemen karena dikhawatirkan menuai polemik.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, berpeluang menjadi Ketua DPR jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Dasco berpengalaman selama lima tahun jadi wakil ketua DPR, dan sudah saatnya menjadi ketua DPR," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR. Karena salah satu poin yang mungkin direvisi, terkait dengan posisi ketua DPR.

"Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Kata dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Selain Dasco, bursa calon ketua DPR dari KIM akan diramaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

"Doli tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum Golkar bidang Pemilu dan ketua komisi II DPR RI," katanya.