Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan pangan Indonesia, di luar sektor perkebunan, terus mengalami defisit yang semakin besar setiap tahunnya.

Pengamat Pertanian dari CORE, Eliza Mardian, mencatat bahwa pada tahun 2001 defisit neraca perdagangan komoditas pangan (di luar perkebunan) mencapai US$ 1,8 miliar. Angka ini terus meningkat hingga mencapai US$ 23 miliar pada tahun 2023.

"Semakin besar mengimpor sementara ekspornya tidak diimbangi, maka defisitnya akan bertambah dalam," ujar Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Eliza menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan yang semakin tinggi mencerminkan ketergantungan Indonesia pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Hal ini dianggap sangat memprihatinkan karena pangan merupakan komoditas strategis dan politis.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Eliza menyarankan pemerintah untuk mengurangi impor atau meningkatkan ekspor.

“Kurangi impornya atau genjot ekspornya lebih,” tegasnya.

Namun, ia juga menyoroti kelemahan daya saing produk pangan lokal di pasar global. Kelemahan ini disebabkan oleh adanya berbagai pembatasan dari negara lain yang menetapkan standar ketat, seperti sanitasi dan traceability, yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar petani Indonesia.

“Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mengurangi impor dan terus meningkatkan produktivitas lokal,” tambah Eliza.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, Eliza merekomendasikan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur mendasar yang krusial, seperti irigasi, riset, dan inovasi dalam pengembangan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi.

Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai untuk mayoritas petani berlahan sempit, serta manajemen hama dan penyakit, juga perlu diperhatikan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengoptimalkan potensi pangan di berbagai daerah guna mencapai target swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun strategi untuk mewujudkan target tersebut.

Zulhas mengakui bahwa swasembada pangan sulit dicapai jika hanya mengandalkan produksi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan pengembangan pertanian di wilayah lain, termasuk Papua.

"Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," ungkap Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Menurutnya, penanaman padi, gula, dan jagung di Papua menjadi salah satu solusi dalam mencapai swasembada pangan.

Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah akan memetakan komoditas unggulan di setiap daerah. Selain beras, gula, dan jagung, komoditas unggulan lainnya juga akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

"Nanti kita akan bagi klaster ya. Nanti di Sulawesi cocoknya apa, misalnya cengkeh dan cokelat maka di situ akan menjadi unggulan," jelas Zulhas.

Zulhas berharap proses swasembada pangan bisa dipercepat dari target yang ditetapkan.

"Mudah-mudahan dalam 5 tahun ini kita bisa percepat supaya kita bisa swasembada. Mohon doa dan dukungannya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kementerian dan lembaga yang akan berada di bawah koordinasinya, Zulhas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, namun menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional akan menjadi salah satu badan yang dikoordinasikan.

"Badan Pangan Nasional juga akan dikoordinasikan," katanya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ancaman krisis pangan dan mahalnya harga pangan, penduduk Indonesia ternyata menjadi salah satu negara yang menghasilkan sampah makanan terbesar di dunia.

Di sisi lain, Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 117 negara yang mengalami kelaparan parah. Mengutip World Population Review, Indonesia menempati posisi ke-73 negara termiskin di dunia.

Melansir dari Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia (2021), hasil riset kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Waste4Change, dan World Resource Institute memberikan proyeksi nilai kehilangan ekonomi di tahap food loss (pangan yang terbuang pada tahap produksi, pascapanen/penyimpanan, dan pemrosesan/pengemasan) sekitar Rp 106 triliun sampai Rp 205 triliun per tahun.

Adapun nilai kehilangan ekonomi pada tahap food waste (pangan yang terbuang pada tahap distribusi/pemasaran dan sisa konsumsi) berkisar antara Rp 107 triliun sampai Rp 346 triliun per tahun.

Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, jika ingin mengatasi sampah makanan, maka yang harus menjadi prioritas penanganan adalah food loss, karena kontribusi dari food waste di Indonesia terbilang kecil yakni 13% dari total sampah makanan.

"Food loss ini banyak disumbang dari sektor pangan atau pertanian akibat pasca panen yang buruk, sistem penyimpanan dan distribusi produk pertanian yang kurang baik," katanya saat berbincang dengan KONTAN, Senin (29/7/2024).

Akibat pasca panen yang tidak baik, maka banyak hasil panen pertanian yang tidak tahan lama akhirnya rusak atau busuk, sehingga berujung jadi limbah. Sebagai contoh, untuk petani buah-buahan dan sayur akan terkendala jarak dan waktu, jika jaraknya jauh proses pengantaran akan lebih lama, petani jadi khawatir barangnya tidak awet dan malah bisa berakhir busuk di konsumen.

Tak pelak, harga jual akan jadi turun. "Proses distribusi logistik dan penyimpanan yang tidak baik juga menyebabkan kualitas pangan menjadi rusak yang akhirnya terbuang," terang Dwi.

Menurut dia, berbeda dengan di negara maju, proses pasca panen, distribusi dan penyimpanan yang telah memanfaatkan teknologi, maka potensi food loss sangat kecil bahkan bisa dibilang bisa diminimalisasi guna mencegah kerugian.

"Berbeda dengan Indonesia, kondisi petani yang tidak sejahtera dan harga pangan yang murah, membuat hasil panen banyak berakhir menjadi sampah akibat proses pasca panen, pengolahan, penyimpanan dan distribusi yang masih buruk," paparnya.

Atas dasar itu, Dwi bilang, salah satu cara untuk mengurangi angka food loss di sektor pertanian adalah dengan meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, bantu kebutuhan petani dan fasilitasi pengembangan teknologi pertanian.

"Kemudian, ciptakan harga komoditas pertanian yang adil bagi petani. Dengan harga hasil pertanian yang murah, sulit bagi petani untuk bisa sejahtera," kritik Dwi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan saat ini Indonesia memiliki tingkat kehilangan atau pemborosan pangan (food loss and waste) hingga mencapai 31%. Oleh karena itu, gerakan setop boros pangan sedang dikampanyekan untuk menekan angka tersebut.

"Setop boros pangan! Kami sedang kampanye setop boros pangan. Food loss and waste Indonesia itu kurang lebih losses-nya 14%, waste-nya 17%, jadi 31% sehingga Bapanas menginisiasi untuk menurunkan food loss and waste," kata Arief dalam acara Festival Pangan Nusantara di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Yang terang, Arief menambahkan, untuk menuju ketahanan pangan, Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga harus berperilaku ramah makanan.

Sejatinya, selain pemborosan, sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Bappenas mencatat, total potensi dampak pemanasan global yang dihasilkan dari food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir mencapai 1.702,9 Mton CO2-ekuivalen atau setara dengan 7,29 persen rata-rata emisi gas rumah kaca di Indonesia selama 20 tahun.