ZURICH,investor.id – Pengangguran di Gaza telah melonjak hingga hampir 80% sejak perang Israel-Hamas meletus, menurut laporan Reuters. Ekonomi di Gaza yang hancur itu hampir runtuh total, kata Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Produksi ekonomi telah menyusut hingga 85% sejak konflik dengan Israel dimulai setahun yang lalu, yang menjerumuskan hampir seluruh 2,3 juta penduduk ke dalam kemiskinan, kata badan perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.

“(Konflik tersebut telah menyebabkan) kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luas di pasar tenaga kerja dan ekonomi yang lebih luas di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki," lapor ILO merujuk pada Gaza dan Tepi Barat, seperti dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Di Tepi Barat, tingkat pengangguran rata-rata 34,9% antara Oktober 2023 dan akhir September 2024. Sedangkan ekonominya terkontraksi 21,7% dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, kata ILO.

Sebelum krisis tingkat pengangguran di Gaza adalah 45,3% dan 14% di Tepi Barat, menurut organisasi yang berpusat di Jenewa tersebut. Warga Gaza kehilangan pekerjaan mereka sepenuhnya atau mengambil pekerjaan informal dan tidak teratur, yang terutama berpusat pada penyediaan barang dan jasa penting.

Israel melancarkan serangannya setelah orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Sebaliknya Israel menanggapi dengan serangan yang menewaskan lebih dari 42.000 orang, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Dua pertiga dari bangunan sebelum perang Gaza atau lebih dari 163.000 bangunan telah rusak atau rata dengan tanah, menurut data satelit PBB. Israel mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi militan Hamas yang bersembunyi di terowongan dan di antara penduduk sipil Gaza.

Krisis Meluas

Krisis telah meluas ke Tepi Barat, di mana hambatan Israel terhadap pergerakan orang dan barang ditambah dengan pembatasan perdagangan yang lebih luas dan gangguan rantai pasokan. Semua ini berdampak parah pada ekonomi, sebut ILO.

Israel mengatakan tindakannya di Tepi Barat diperlukan untuk melawan kelompok militan yang didukung Iran dan untuk mencegah bahaya bagi warga sipil Israel.

"Dampak perang di Jalur Gaza telah memakan korban jauh melampaui hilangnya nyawa, kondisi kemanusiaan yang menyedihkan, dan kerusakan fisik," ungkap direktur regional ILO untuk negara-negara Arab Ruba Jaradat.

"Hal ini telah mengubah lanskap sosial-ekonomi Gaza secara mendasar, sekaligus berdampak besar pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Tepi Barat. Dampaknya akan terasa hingga generasi mendatang," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Israel, Knesset, telah meloloskan rancangan undang-undang yang secara tegas membatasi UNRWA, organisasi utama PBB yang mendukung warga Palestina. Hal tersebut mengancam lambatnya aliran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di wilayah Palestina.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), keputusan untuk melarang Badan Bantuan PBB atau UN Relief and Works Agency (UNRWA) terjadi ditengah seruan baru dari sekutu Israel di Eropa, Kanada, Australia, dan Jepang untuk tidak melanjutkan undang-undang tersebut.

Selain itu, AS juga telah mendorong Israel untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa undang-undang AS mungkin mengharuskan pengurangan aliran senjata Amerika ke Israel kecuali situasinya membaik.

RUU tersebut, yang menjadi final setelah disetujui pada pembacaan kedua dan ketiga oleh Knesset, melarang aktivitas badan tersebut di wilayah Israel.

Meskipun secara teknis wilayah tersebut tidak mencakup Gaza dan Tepi Barat, pergerakan UNRWA akan sangat terpengaruh karena operasional harian dan logistiknya memerlukan koordinasi dengan Israel dan penggunaan tanah serta titik penyeberangan yang dikuasai Israel.

"Proposal tersebut melarang UNRWA menjalankan perwakilan apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, secara langsung atau tidak langsung, di dalam wilayah kedaulatan Israel," menurut pernyataan Knesset, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024).

Undang-undang tersebut mulai berlaku 90 hari setelah ditetapkan.

UNRWA, dengan gudang, kendaraan, dan tenaga kerja yang mapan, telah secara aktif memimpin distribusi bantuan kepada lebih dari 90% penduduk Gaza yang mengungsi akibat serangan Israel selama puluhan tahun ke Palestina. Israel melarang organisasi tersebut beroperasi di Gaza utara, tempat sekitar 200.000 hingga 300.000 warga Palestina masih berada di tengah kesulitan.

Penjabat kepala kemanusiaan PBB, Joyce Msuya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa seluruh penduduk Gaza utara berisiko mati. Dua juga mengkritik pasukan Israel karena secara terang-terangan mengabaikan dasar kemanusiaan, karena serangannya terhadap rumah sakit dan para pekerja kesehatan

Ketegangan berkepanjangan antara Israel dan UNRWA mencapai puncaknya setelah ratusan militan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 43.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel setelahnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

Israel mengatakan setidaknya 12 pegawai UNRWA berpartisipasi langsung dalam serangan lintas batas tahun lalu, yang memicu perang di Palestina yang sedang berlangsung. Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara sekutunya.

Awalnya menyangkal tuduhan Israel, UNRWA mengatakan pada bulan Maret bahwa Israel mencoba memaksa beberapa personel badan tersebut, yang ditahan oleh militer selama operasi darat di Palestina bersama ribuan penduduk, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Hamas dan berbagai serangannya.

Namun demikian, pada Agustus lalu, badan tersebut mengatakan sembilan karyawannya mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan akan dipecat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga Palestina yang terkena dampak konflik. Dia juga mengatakan tidak ada alternatif lain selain UNRWA.

"Saya menyerukan Israel untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Saya membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, dan akan terus memberikan informasi kepada Majelis seiring dengan perkembangan situasi," kata Guterres.