Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

JAKARTA - Era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, digitalisasi menjadi pilar penting dalam memperkuat fondasi pemerintahan modern. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, Peruri berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema ?Big Data and AI for Digital Government Improvement? di Balai Subono Mantofani, Kantor Peruri Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan, bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, dimana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, Imam Resti M menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan, bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan, pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari Peruri menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Head of Government Digital Solution and Service Digital Peruri, Median Yuli Hartanto mengharapkan, kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

?Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif,? tutup Median.

JAKARTA - Penelitian Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023 yang baru dirilis Mei 2024 menunjukkan, infrastruktur mutu Indonesia menduduki peringkat nomor 27 di dunia. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia dengan infrastruktur mutu nasional paling unggul di ASEAN.

"Hasil penelitian yang dirilis GQII Program tersebut tentu saja membanggakan. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efektifitas peran dan fungsi infrastruktur mutu nasional untuk mewujudkan daya saing produk Indonesia di pasar global," ujar Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo dalam keterangan resminya, Minggu (7/7/2024).

Secara terinci, peringkat pilar infrastruktur mutu Indonesia berdasarkan riset GQII 2023, untuk bidang metrologi berada di posisi 38. Selanjutnya, pada bidang standardisasi Indonesia berada di posisi 37, dan di bidang akreditasi di peringkat 10 dari 185 negara di dunia.

Menurut Donny, jika dibandingkan dengan negara-negara G20, infrastruktur mutu Indonesia berada pada posisi ke-17, selaras dengan peringkat PDB Indonesia yang juga berada pada posisi ke-17. Sementara itu, 3 negara dengan peringkat infrastruktur mutu nasional tertinggi di dunia adalah Jerman pada peringkat 1 yang mewakili Uni Eropa (UE), China pada peringkat 2, dan Amerika Serikat (AS) pada peringkat ke-3.

Donny mengatakan, hal itu juga selaras dengan PDB ketiga negara tersebut yang juga terbesar di dunia, yaitu AS pada peringkat 1, China pada peringkat 2, dan UE di peringkat 3. "Keselarasan peringkat ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan infrastruktur mutu nasional memiliki korelasi langsung dengan PDB satu negara," jelasnya.