Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - BADUNG. ASEAN Treasury Forum (ATF) diselenggarakan hari ini, Kamis (3/10) di Badung, Bali. Penyelenggaraan ATF diharapkan dapat mendorong integrasi data keuangan.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan setiap negara penting untuk terus mendorong implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Terpadu alias Integrated Financial Management and Information System (IFMIS). Dengan adanya IFMUS, negara-negara di ASEAN dapat saling berbagai informasi keuangan satu sama lain.

“Perlu adanya fokus menghubungkan dan mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga guna menciptakan basis data komprehensif yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan," jelas Thomas dalam acara Launching & First Meeting ASEAN Treasury Forum, di Badung, Bali, Kamis (3/9).

Thomas berharap ATF dapat menjadi ajang untuk mewujudkan integrasi data keuangan antara negara ASEAN. ATF juga diharapkan dapat mendorong pengembangan manajemen pengeluaran publik (public expenditure manajement), manajemen kas (cash management), dan akuntansi sekawasan ASEAN. Dia berharap, stabilitas dan kesejahteraan kawasan akan lebih mudah terwujud.

“Melalui ada ya ATF, negara-negara ASEAN dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif," ujar dia.

Thomas menambahkan, kolaborasi manajemen perbendaharaan dan keuangan publik diharapkan dapat menangkal tantangan ekonomi dengan lebih baik serta memanfaatkan peluang yang ada. Upaya kolektif dalam ATF ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masing-masing negara tetapi juga akan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan ASEAN secara keseluruhan.

"Para bendahara harus menavigasi fluktuasi ini sambil memastikan kecukupan pendanaan untuk layanan-layanan penting dan program-program sosial, melalui ATF negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagai praktik memperkuat tata Kelola fiskal," ungkapnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengharapkan pihak desa adat dan desa dinas, khususnya di wilayah Kecamatan Kuta sampai Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dapat mengingatkan terkait zona larangan bermain layang-layang.

"Kami harapkan untuk konsisten dan dibantu oleh kawan-kawan desa adat dan desa dinas, supaya dibantu kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi (kecelakaan penerbangan akibat layang-layang) karena dekat runway (landasan pacu) bandara," kata Rai Dharmadi di Denpasar, Senin (22/7/2024).

Ia menyampaikan hal tersebut terkait dengan jatuhnya helikopter akibat terlilit tali layangan di Banjar Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (19/7).

Menurut dia, dalam Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Sekitarnya sudah diatur secara detail bahwa untuk radius 0-9 kilometer, zona yang tidak boleh sama sekali untuk menaikkan layang-layang.

Sedangkan dengan radius 9-18 kilometer diizinkan menerbangkan layangan tetapi dengan batas ketinggian 100 meter. "Ini yang kadang tidak bisa dikontrol di lapangan," ucapnya.

Ia mengaku ada sejumlah tantangan dalam melakukan penegakan Perda 9/2000 itu di antaranya karena layang-layang lebih banyak dimainkan oleh anak-anak sekolah dan diterbangkan menginap, sehingga untuk mencari titik di mana diikat tidak mudah.

"Perda yang ada sudah efektif dan masih relevan untuk dilaksanakan penegakan. Kemarin-kemarin tidak melakukan penegakan karena kebanyakan mereka yang bermain layang-layang adalah anak-anak sekolah," ujarnya.

Oleh karena masih berusia anak-anak, sehingga dipertimbangkan dampak psikis ketika harus disidangkan. Mereka yang melanggar perda akhirnya hanya diberikan pembinaan.

"Tetapi karena ada kecelakaan helikopter seperti ini, kami berupaya sampai pada penegakan. Kami akan pilah, kalau orang tua (yang bermain layang-layang) tidak ada alasan tidak tahu dan wajib tahu. Sosialisasi juga sudah jauh-jauh hari kami lakukan. Kalau ini diabaikan 'kan menjadi fatal," kata Rai Dharmadi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada melarang masyarakat bermain layang-layang, tetapi mengatur dimana boleh bermain layang-layang.

"Memang tidak semua masyarakat paham bahaya bermain layang-layang di sekitar bandara dan juga seputar Sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi)," ucapnya lagi.

Dengan kejadian seperti, Rai Dharmadi berharap masyarakat bisa menerima dilakukan penertiban dan dibantu juga untuk mengingatkan pada anak-anak terkait mana daerah yang boleh dan tidak boleh bermain layang-layang.

Ia tidak memungkiri saat penertiban layang-layang, Satpol PP terkadang diremehkan oleh masyarakat. "Seringkali katanya Satpol PP itu tidak ada kerjaan, layangan diurusi. Namanya tugas, kami sudah biasa mendengar selentingan-selentingan negatif karena kita tahu kalau dicermati akibat-akibatnya itu akan fatal," katanya.

Adapun sanksi pidana sesuai Pasal 8 Ayat 1 Perda Provinsi Bali No 9 Tahun 2000 disebutkan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 6 perda tersebut diancam pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan bahwa insiden jatuhnya helikopter di Bali pada Jumat (19/7/2024) pukul 15.33 Wita merupakan pembelajaran terkait pengutamaan keselamatan.

"(Jatuhnya) helikopter di Bali, saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan, jadi pelajaran yang mahal," kata Budi di sela Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Menhub mengatakan selain pelayanan terbaik kepada penumpang, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suatu keselamatan.

Selain itu, Menhub mengatakan bahwa governance memainkan peran penting dalam menciptakan keselamatan transportasi termasuk helikopter.

"Satu sisi mereka baik melayani custumer, tapi ada hal-hal yang kurang governance, jadi saya pikir pelajaran yang mahal," ujar Menhub.

Budi mengharapkan ke depannya pihak perusahaan helikopter dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam memitigasi risiko serupa terkait jatuhnya pengoperasian helikopter di Bali.

"Jadi yang akan datang itu menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan (keselamatan)," terang Menhub.

Sebelumnya, Kepala Kantor Otoritas Bandara (Otban) Wilayah IV Agustinus Budi Hartono mengungkapkan kejadian helikopter wisata terlilit tali layangan pada Jumat (19/7/2024) di Suluban Pecatu, Bali, bukan kali pertama di tahun ini.

'Iya benar, yang pertama awal Juli tetapi tidak sampai fatal, di tahun 2024 ini yang kedua kali, yang pertama tidak sampai jatuh dan tidak ada korban jiwa," kata dia di Kabupaten Badung Bali, Sabtu (20/7/2024).

Data Kantor Otban Wilayah IV menyebutkan helikopter jatuh pada Jumat (19/7/2024) dimiliki oleh PT Whitesky Aviation yang hendak membawa wisatawan dari destinasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) ke kawasan Uluwatu.

Sementara, pada Selasa (2/7/2024), helikopter wisata milik perusahaan lain juga terlilit tali layangan, namun tidak sampai terjatuh saat hendak membawa wisatawan dari Melasti ke Tanjung Benoa.

"Secara data (tahun ke tahun) ada peningkatan helikopter yang jatuh, tidak dilokasi yang sama tetapi di Tanjung Benoa terlilit tali layangan, waktu itu membawa penumpang juga tetapi bisa diketahui lebih cepat dan bisa selamat," ujarnya.

Agustinus belum dapat menyimpulkan apakah kejadian helikopter jatuh di Suluban Pecatu termasuk kelalaian. Menurut dia, pihaknya dan KNKT saat ini sedang melakukan investigasi.

Meski belum dapat menyimpulkan apakah tali layangan menjadi penyebab utama kejadian terbaru, dari pantauan langsung terlihat jelas lilitan tali di rotor helikopter.

Untuk itu Kantor Otban Wilayah IV mengingatkan soal peraturan daerah yang mengatur area dan jarak aman bermain layang-layang yang termuat dalam Perda Bali Nomor 9 Tahun 2000.

"Itu radiusnya antara 9-18 ribu meter, memang seharusnya maksimal layang-layang hanya 100 meter, berdasarkan undang-undang penerbangan itu masih masuk radius horisontal luar KKOP," jelasnya.

Jika mengacu pada peraturan daerah dan penerbangan, maka semestinya terdapat sanksi pidana dan denda uang jika penerbang layang-layang melanggar.

Namun, hingga saat ini mereka masih mencari pemilik tali layang-layang dan melakukan investigasi di Suluban Pecatu.

"Kami intens komunikasi terus dan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat, seperti kemarin sebelum kejadian sebenarnya kami sudah coffee morning dengan seluruh stakeholder ada kecamatan, kelurahan, pemerhati lingkungan pernah, operator helikopter, sudah," ujar Agustinus.

Pada Jumat (19/7/2024) pukul 15.33 Wita, helikopter dilaporkan terjatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Kabar mengenai jatuhnya helikopter tersebut viral di media sosial dan diduga akibat baling-baling terlilit tali layangan.

Bisnis.com, BADUNG - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali Adi Arnawa mengatakan pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dilakukan di Badung akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata yang menjadi sektor utama di kawasan tersebut.
“MRT ini diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif terhadap penanganan transportasi di Badung mengingat Badung merupakan tujuan atau destinasi wisata dunia, tentu kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama,” ujar Sekda Adi Arnawa dalam keterangan resminya di Mangupura, Senin (15/7/2024).
Saat rapat pemaparan rencana pembangunan Mass Rapid Transit di Badung itu, dijelaskan bahwa pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024.
Groundbreaking dimulainya proyek transportasi angkutan massal yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan pariwisata itu rencananya akan dilaksanakan di Central Parking Kuta, Bali.
“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan dari PT. Sarana Bali Dwipa Jaya terkait dengan Pembangunan MRT di Bali, khususnya Badung yang nantinya akan melintas di tiga kabupaten/kota yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar,” kata Sekda Adi Arnawa.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara mengungkapkan pihaknya berserta jajaran berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah menerima dan mendengarkan paparan terkait dengan pembangunan MRT di Badung.
Ia menegaskan, rencana kegiatan peletakan batu pertama transportasi Mass Rapid Transit di Badung akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di Central Parkir Kuta.
Pihaknya berharap dengan adanya pembangunan MRT di Badung itu nantinya akan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan Badung sebagai daerah wisata.
“Pembangunan MRT ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menangani kemacetan yang sering terjadi selama ini," kata Ari Askhara.