BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk Pilkada Kota Bekasi 2024 pada Minggu (22/9/2024).

Ketiga pasangan calon tersebut adalah Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe, Heri Koswara-Sholihin, dan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni.

Ketiganya resmi ditetapkan sebagai calon karena telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai pasangan calon pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

"Telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024," tulis KPU Kota Bekasi dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Setelah penetapan ini, ketiga pasangan calon akan mengikuti tahapan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada sore ini.

Dalam Pilkada Kota Bekasi 2024, pasangan Tri-Harris didukung oleh 10 partai politik, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Perindo.

Selain itu, mereka juga didukung oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Ummat.

Sementara itu, pasangan Heri-Sholihin mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Hanura.

Adapun pasangan Uu-Sumarheni didukung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem.

BEKASI, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi belum menertibkan alat peraga kampanye (APK) bakal calon wali kota Bekasi dalam waktu dekat.

Untuk saat ini, Satpol PP baru menertibkan bendera partai yang tersebar di sejumlah ruas jalan.

"Sekarang ini kan kami sudah tertibkan bendera-bendera partai dan bukan bakal calon. Saat ini memang masih kita biarkan ketika belum ada penetapan calon yang dipastikan akan maju dalam pilkada," kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait pencopotan APK bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi.

"Kita langsung (sosialisasi) ke partai dan memberitahukan sudah jelas. Ketentuannya sudah ada bahwa ketika dia bukan calon kan berarti harus dicopot," kata Karto

Kendati demikian, pemasangan APK juga harus memenuhi persyaratan dan aturan.

"Yang dilarang itu di depan fasilitas pemerintah daerah, sarana ibadah, sekolah, kemudian di taman. Tapi kalau di taman ketentuannya kan yang masang itu kadang-kadang tidak paham terhadap aturan yang dilarang. Tapi kami prioritaskan titik lokasi yang memang di sarana pemerintah, lalu sarana ibadah," tambah Karto.

Jika sudah ada penetapan calon wali kota oleh KPUD, maka pihak Satpol PP akan langsung mencabut APK bakal calon.

Diketahui, sejumlah bakal calon wali kota memasang APK pada ruas jalan di Kota Bekasi.

Secara umum, APK tersebut berisi tentang program yang akan dijalankan jika menjabat kelak.