Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan pemerintahan tidak setuju untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi menyampaikan bahwa saat ini hal tersebut tengah dibahas dalam revisi Revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

"Kan DPR mau mengubah [nomenklaturnya], pemerintah tidak setuju," ujarnya di Kompleks Senayan, Senin (9/9/2024).

Dia menambahkan, diskusi antara pihaknya dengan pemerintah terkait nomenklatur Wantimpres diubah menjadi DPA bakal kembali dilakukan pada Selasa (10/9/2025).

"Ya itu, itu juga yang akan didiskusikan besok. Apakah tetap Wantimpres atau Dewan Pertimbangan lagi," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Namun demikian, hal ini masih belum dijelaskan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah sebanyak 52 DIM terkait RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto memerinci 52 DIM itu terdiri dari DIM tetap sebanyak 27, DIM perubahan substansi 8 hingga DIM yang dihapus sebanyak 14.

"DIM RUU Wantimpres dari pemerintah sebanyak 52 DIM dengan rincian DIM sebagai berikut, DIM tetap sebanyak 27 DIM, DIM perubahan substansi 8 DIM, DIM penambahan substansi atau substansi baru 3 DIM, DIM dihapus 14 DIM," ujarnya di DPR RI, Senin (9/9/2024).

Dia menambahkan, bahwa pihaknya menginginkan agar RUU Wantimpres segera dirampungkan dan langsung dilimpahkan ke tahap pembicaraan tingkat II pada rapat Paripurna.

"Dan RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk dapat disetujui sebagai UU. Apakah dapat disetujui? Setuju," tambahnya

Selain itu, Wihari juga menyampaikan rapat panitia kerja pembahasan RUU Wantimpres bakal berlangsung pada Selasa (10/9/2024).

"Sebelum kami menutup rapat kerja ini perlu kami informasikan bahwa nama-nama anggota panja telah disampaikan ke Baleg DPR RI. Maka rapat panja RUU Wantimpres dijadwalkan pada hari Selasa (10/9/2024) pukul 10.00 WIB," pungkas Wihadi.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.