REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan kembali mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Perampasan Aset saat ini ada di wilayah legislatif untuk segera dibahas dan disahkan sebagai undang-undang.

“Masalah itu (RUU Perampasan Aset) sekarang ada di DPR. Pemerintah sudah menyerahkan itu ke DPR,” begitu kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Kata dia, pemerintah sebetulnya sudah menerima penjelasan dari DPR perihal mengapa RUU Perampasan Aset tersebut tak kunjung disahkan. Salah satu alasan yang disampaikan DPR adalah terkait pendeknya waktu di masa sidang dewan periode berjalan saat ini yang akan purna pada Oktober 2024.

Karena itu, kata Supratman, pemerintah akan kembali menyusun program legislasi nasional (prolegnas) yang akan disorongkan ke DPR periode 2024-2029. Salah satu RUU yang akan kembali dimajukan ke DPR adalah RUU Perampasan Aset.

“Sekarang ini, kita (pemerintah) sudah memasuki pembahasan prolegnas. Nanti kami akan komunikasi dengan presiden, apakah RUU Perampasan Aset ini tetap akan dilanjutkan (dalam prolegnas) atau tidak,” begitu kata Supratman.

Dari Kemenkumham, kata Supratman, pun mendorong agar presiden tetap pada rencana untuk kembali mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu yang masuk dalam prolegnas 2024-2025. “Itu yang sedang kami bahas dan diskusikan untuk masuk prolegnas di tahun depan,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024 lalu, menyampaikan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai UU. Permintaan presiden tersebut menyusul dinamika ketika itu yang cepat dalam rencana membahas revisi UU Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, DPR menjawab desakan presiden ketika itu, dengan jawaban tak lagi punya waktu masa sidang untuk membahas RUU Perampasan Aset. Padahal, RUU Perampasan Aset tersebut bolak-balik disorongkan ke DPR oleh pemerintah sejak 2012.

Pun setiap tahunnya RUU Perampasan Aset itu masuk dalam prolegnas. Masa pemerintahan Presiden Jokowi, bakal habis pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan penggantinya adalah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan revisi UU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan UU Keimigrasian akan disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis mendatang (19/9/2024).

“Ya jadwal paripurna itu kalau nggak Selasa, Kamis. InsyaAllah minggu ini dan minggu ini tinggal hari Kamis,” kata Awiek saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Pada Selasa 10 September 2024, sembilan fraksi menyatakan setuju agar revisi UU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, Awiek menuturkan final terbentuknya UU tergantung pada rapat paripurna mendatang. Hal ini karena semua fraksi harus menyampaikan sikapnya dalam rapat resmi.

“Ya tergantung di paripurna. Ya namanya kemungkinan [fraksi menarik persetujuan] di politik selalu ada lah. Tapi semua itu harus disampaikan dalam rapat resmi, jadi kalau misalkan dalam rapat resminya tidak menarik dukungan ya berarti setuju,” tegas dia.

“Kalau hanya ngomong di media kan nggak bisa kita anggap sebagai keputusan resmi, jadi semuanya sikapnya harus disampaikan dalam rapat resminya,” imbuhnya.

Senada dengan Awiek, Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto turut membenarkan bahwa pengesahan ketiga revisi UU tersebut akan berlangsung pada Kamis minggu ini.

“Ya, hasil kemarin waktu raker kan sudah jelas bahwa akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Kalau melihat paripurna terdekat, kemungkinan dalam minggu ini. Sudah rapim,” tutur Wihadi di tempat yang sama.

Diberitakan sebelumnya,ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Kedua, ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Adapun, poin terakhir yakni perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.