Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atas Awiek menyampaikan bahwa sesuai revisi Pasal 15 dalam RUU Kementerian Negara, kini jumlah kementerian bakal mengacu pada kebutuhan Presiden.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian, maka jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," dalam Pasal 15 RUU Kementerian Negara yang dibacakan Awiek di DPR RI, Senin (9/9/2024).

Selanjutnya, DPR dan pemerintah juga sepakat untuk menyisipkan Pasal 6A di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6A ini mengatur tentang pembentukan kementerian dapat dilakukan sepanjang memiliki terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan juga satu Pasal 9A yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk merombak unsur organisasi.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mengatur, dan/ atau mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

Sebagai informasi, kesepakatan itu diambil pada Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU Kementerian Negara bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebanyak sembilan fraksi dan perwakilan pemerintah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menkumham Supratman Andi Agtas telah setuju agar RUU Kementerian Negara bisa disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto memimpin pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kementerian Negara tersebut.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan saksi dan dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi dan disetujui oleh peserta rapat.

Wihadi kemudian mengetok palu untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara yang nantinya hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan urgensi untuk mengebut pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.

Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan urgensi pengesahan RUU itu lantaran terkait dengan fleksibilitas dalam mendukung visi-misi presiden.

Contohnya, pada program kerja makan bergizi gratis Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, perlu ada badan badan baru untuk menaungi program tersebut.

"Jangan sampai visi-misi presiden terbelenggu oleh struktural kelembagaan yang terbatas, contohnya programnya ada makan-makanan bergizi, kan membutuhkan badan, yang seperti itu tidak perlu lagi kita merujuk harus mengubah terus ada kementerian yang dipecah," ujar Awiek di DPR, Senin (9/9/2024).

Dia juga menambahkan, usulan fleksibilitas itu diusulkan dalam Pasal 6A oleh pemerintah dan Pasal 10A DPR RI soal perombakan pada kementerian.

Selanjutnya, Awiek juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan penambahan jumlah kementerian pada RUU Kementerian Negara. Pasalnya, hal tersebut masih bergantung pada kebutuhan Presiden.

Adapun, politisi asal PPP itu juga mengaku serba salah terkait dengan proses pengesahan RUU yang dinilai terkesan dikebut.

"Ya kita kalau lambat dimarahin, lambat membahas Undang-Undang, kalau cepat dimarahin, dikomplain, nanti dilaporkan lagi," pungkasnya.