Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menilai pelabelan zona merah narkoba terhadap suatu wilayah harus disertai data penunjang. Ini disampaikan merespons protes warga Kalipasir, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, atas pelabelan zona merah narkoba oleh kepolisian.

"Pihak kepolisian dalam menentukan wilayah tersebut masuk zona merah haruslah ada data dan kriterianya sampai bisa disebut zona merah," ucap Bambang Rukminto kepada Medcom.id, Selasa, 23 Juli 2024.

Bambang mengatakan pihak kepolisian harus terbuka kepada masyarakat mengapa wilayah tersebut bisa disebut zona merah narkoba. Ini penting agar masyarakat mengerti soal pelabelan tersebut.
"Polisi harus terbuka mengapa wilayah tersebut masuk zona merah,” singkatnya.

Baca juga: Polisi Labeli Kalipasir Menteng Zona Merah Narkoba, Warga Protes

Sebelumnya, Lurah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Heru Tri Prasetyo mengungkapkan kalau warga Kalipasir, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, kecewa dengan label zona merah narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat. Sang Lurah mengaku dapat banyak pengaduan warga.

"Mereka keberatan dengan label yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi harusnya melihat dampak dari label tersebut," ucap Lurah Kebon Sirih, Heru Tri Prasetyo saat dihubungi Medcom.id, Senin, 22 Juli 2024.

Heru mengatakan sebutan zona merah narkoba ini banyak dampak minusnya. Pasalnya, tidak semua warga Kalipasir tersebut pengguna narkoba semuanya.

"Mungkin Polres bisa klarifikasi bahwa tidak semua warga itu pengguna narkoba. Penyebutan zona merah itu bisa berdampak warga jadi susah dapat kerja salah satunya," ucap dia.

Heru mengatakan pihaknya akan mengundang Polres Jakarta Pusat untuk bisa menjelaskan pelabelan zona merah itu. Ia sejatinya mengapresiasi langkah Polres dalam pengungkapan kasus narkoba.

"Kalau tidak diungkap maka bisa jadi bom waktu juga," ungkapnya.

Senada, Ketua RW 08 Kalipasir Suhaeri mengatakan warganya kecewa dengan cap kawasan zona merah usai Polres Metro Jakarta Pusat melakukan konferensi pers hasil penggerebekan narkoba di wilayah mereka, Senin, 15 Juli 2024.

Pasalnya, dari 42 tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers, hanya ada 7 yang dilaporkan beralamat di RW 08, Kalipasir. Enam pengguna narkoba dan satu pengedar ini disebut tinggal di Gang Eretan RW 08.

“Wilayah kita RW 08 itu aman terkendali, hanya di sini kena ampasnya saja,” ucap Suhaeri.

Suhaeri menegaskan tidak semua tersangka tinggal di wilayahnya. Kebanyakan dari mereka justru tinggal di RW 10 yang bertetangga dengan wilayahnya. Selain itu, orang-orang yang ditangkap di RW 08 kebanyakan adalah pengguna, bukan pengedar.

“Konferensi pers kemarin ada plus minusnya. Kita juga enggak bisa menolak dengan pimpinan kepolisian yang minta disediakan tempat di sini. (Setelah konferensi pers) serangan warga ke kita juga kenceng," lanjut dia.

Pengurus RW menjadi bulan-bulanan warga setelah konferensi pers dilakukan. Mereka menilai acara polisi itu malah memberikan citra buruk kepada wilayah.

“Ketakutan warga jauh ke depan, takutnya anak-anak mereka susah mendapat kerja karena citra buruk yang ada," imbuhnya.

Pelabelan ini buntut penangkapan 26 orang terkait kasus narkoba di Kalipasir, Menteng, Jakanrta Pusat. Mereka yang ditangkap berstatus pengguna dan pengedar. Kasat Narkoba Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iver Son Manossoh mengatakan polisi juga menyita barang bukti 27.99 gram sabu.

"Yang kita amankan adalah bandar dan pengguna," ujar dia.

Iver mengatakan lokasi itu rawan peredaran narkoba yang menyasar anak-anak dan pelajar. Penggerebekan dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo dan tim gabungan Sat Narkoba, Sat Reskrim, Sat Intel, Sat Samapta, Sat Binmas, dan jajaran Polsek di Jakarta Pusat.

(AGA)

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus lima anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) yang ditangkap terkait dugaan penyelewengan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah perkara. Menurutnya, Korps Bhayangkara tak pernah memperbaiki sistem yang berakibat selalu terjadi pelanggaran oleh anggota.

"Kasus ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa kepolisian tidak pernah melakukan perbaikan sistem, karena muncul kasus dengan modus yang sama di internal," kata Bambang kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Bambang sangat menyayangkan kasus serupa terulang lagi. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Tedy Minahasa dipecat karena terlibat kasus penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Bahkan, telah divonis hukuman penjara seumur hidup.
Bambang mengatakan selain tak ada perbaikan sistem di Korps Bhayangkara, sanksi yang diberikan juga dinilai tak menimbulkan efek jera. Meski Tedy seorang jenderal bintang dua dipecat dengan tidak hormat (PTDH), hal itu tak membuat anggota lain takut berbuat pelanggaran.

Baca juga: Kurangi Barang Bukti Narkoba, 5 Polisi Angota Polda Jateng Ditangkap

"Benar, tidak ada sanksi yang membuat jera itu salah satunya. Tetapi sanksi itu langkah terakhir setelah mereka tertangkap dan terbukti melakukan tindak pelanggaran," kata Bambang.

Menurut dia, tindakan preventif penting diterapkan mencegah oknum-oknum melakukan pelanggaran. Di antaranya membangun sistem kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal ini diharapkan dijalankan dengan konsisten dan benar.

"Salah satu bentuk kontrol adalah audit barang bukti secara berkala dan pengawasan akan lebih objektif bila dilakukan oleh pihak eksternal yang bisa lebih dimintai pertanggung jawaban," katanya.

Di samping itu, pencegahan lain agar anggota tidak melanggar adalah segera memusnahkan barang bukti narkoba setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Barang bukti hanya diambil sedikit dan disimpan untuk barang bukti di pengadilan.

"Lagi-lagi ini soal pengawasan, siapa yang memusnahkan dan menyimpan ini harus diawasi dengan ketat bila tak ingin muncul kasus serupa. Kasus yang seringkali terjadi adalah saat perjalanan sebelum diserahkan pada satuan yang berwenang menyimpan barang bukti," pungkasnya.

Untuk diketahui, lima oknum itu merupakan anggota tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Mereka mengurangi berat barang bukti hasil pengungkapan kasus dengan total 250 gram. Kelimanya sudah ditahan di tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.

(ABK)