Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Badan menghemat anggaran besar-besaran. Salah satunya mengurangi perjalanan dinas.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan dalam pengarahan itu Prabowo meminta anggaran kementerian yang sudah dihemat bisa dialokasikan ke hal-hal produktif lain bagi masyarakat

Misalnya saja setelah perjalanan dinas bisa dihemat-hemat, anggaran lebihnya bisa digunakan untuk penjaminan bagi rumah-rumah rakyat di Indonesia.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," beber Hasan usai rapat kabinet, Rabu (6/11/2024).

Hasan melanjutkan, Prabowo juga meminta jajarannya tak perlu gembar-gembor menyelenggarakan seremoni, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," sebut Hasan Nasbi.

Alasan utama, Prabowo meminta penghematan anggaran adalah karena pemerintah ingin memfokuskan kebijakannya pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia berpesan khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo minta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo menyebut nama Kabinet Merah Putih adalah simbol persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, hal itu adalah sumber kunci keberhasilan untuk kebangkitan suatu bangsa.

Meski masing-masing memiliki kepentingan politik atau kelompok, Prabowo mau jika bicara bangsa dan negara, semua sepakat menganggapnya sebagai kepentingan nasional yang vital.

"Kuncinya adalah bila elitenya bekerja sama, bersatu. Persatuan ini artinya adalah bisa kita sepakati mana kepentingan nasional yang intim, mana kepentingan yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri-menteri Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Perdana':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Sejumlah maskapai mengurangi frekuensi atau jadwal penerbangan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat (NTB), lantaran sepi peminat. Adapun, rute yang minim peminat di antaranya penerbangan dari Batam dan Semarang menuju Lombok maupun sebaliknya.

"Kami sudah berusaha menghadirkan rute baru ini. Tidak mungkin Dishub (kerja) sendiri," kata Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal di Mataram, Senin (21/10/2024).

Faozal menuturkan frekuensi penerbangan Lombok-Semarang dan sebaliknya sudah dikurangi sebanyak tiga kali. Sedangkan, jadwal penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya berkurang dua kali dalam sepekan. Menurutnya, jadwal penerbangan rute Jakarta-Lombok dan sebaliknya tak ada pengurangan.

"(Jadwal penerbangan) Batam itu di hari Kamis dan Sabtu, Semarang Rabu, Kamis, dan Sabtu, Makassar tiga kali juga," imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut.

Faozal memahami alasan maskapai tidak bisa memaksakan pembukaan rute penerbangan menuju Lombok karena terkait profit yang ingin didapat oleh masing-masing maskapai. Dia menyebut maskapai yang melayani penerbangan menuju Lombok ingin mendapatkan bantuan promosi.

Ia mengungkapkan penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya awalnya dibuka dengan harapan bisa menggaet penumpang dari kalangan pekerja migran Indonesia (PMI). "Karena sasaran kemarin mengejar PMI yang ke Batam itu awalnya, tetapi kok semakin ke sini memang harus dievaluasi lagi," ujar Faozal.

Di sisi lain, Faozal menuturkan maskapai Garuda Indonesia yang melayani penerbangan dari Jakarta menuju Lombok kini menggunakan pesawat dengan kapasitas lebih besar. Maskapai itu, dia berujar, mengganti pesawat dari jenis boeing 737 berkapasitas 185 penumpang menjadi air bus berkapasitas 420 penumpang.

Penggantian kapasitas Garuda tersebut menyebabkan maskapai lainnya yang meminta exstra flight saat MotoGP Mandalika 2024 mengalami penundaan. Misalkan Batik Air yang akhirnya batal menambah jadwal penerbangan ke Lombok.

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

PT Pertamina (Persero) melakukan injeksi CO2 di salah satu sumur lapangan Sukowati di Bojonegoro, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon (CO2) di udara, sekaligus menggenjot produksi migas di Kawasan itu.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan penyuntikan CO2 dilakukan ke sumur SKW-26 (lapangan Sukowati) dengan metode enhanced oil recovery (EOR). Injeksi ini sebagai bagian dari program Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

"Di Bojonegoro kita melakukan kick-off untuk interwell CO2 injection di lapangan Sukowati dan ini merupakan tahapan yang kedua. Setelah sebelumnya kita berhasil melakukan half and puff, CO2 injection di lapangan yang sama," kata Nicke dalam acara 'Kick Off Field Trial Interwell Injection' di lapangan Sukowati-Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (14/10/2024).

Dengan implementasi penyuntikan ini, Pertamina secara efektif dapat menyimpan CO2 dan mengurangi polusi udara di atmosfer. Di saat yang bersamaan, cara ini juga meningkatkan laju ekstraksi minyak yang kemudian berkontribusi pada peningkatan produksi lapangan migas tersebut.

"Jadi ini ada dua hal yang bisa kita capai (dari penyuntikan CO2). Yaitu satu kita bisa menurunkan emisi karbon dan yang kedua adalah meningkatkan produksi minyak dari Sukowati ini," terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, sejauh ini lapangan Sukowati dapat menghasilkan sekitar 4.000 barel minyak mentah per hari. Lalu dengan adanya penyuntikan ini, produksi migas di kawasan ini ditargetkan naik hingga 14%.

Namun Nicke belum bisa memastikan angka kenaikan jumlah produksi Lapangan Sukowati, Bojonegoro berkat implementasi CO2-EOR ini. Sebab pihaknya masih dalam tahap monitoring dan penghitungan pasca-injeksi.

"Jadi hari ini sebagian kan karena sedang ada pelaksanaan atau implementation injection ini, maka ada beberapa sumur yang di non-operasikan. Hari ini, (kalau berjalan normal) 4.000 barel per hari dari lapangan A dan juga B Sukawati," ucapnya.

"Tentu dari situ (injeksi CO2) kita harapkan adanya peningkatan produksi. Sementara ini (peningkatan) 14%, tentu kita harapkan bisa lebih besar lagi dan kita tunggu hasilnya nanti di hari ke-18. Tadi saya dapat laporan hari ke-18, diharapkan ada yang lebih akurat lagi," tambah Nicke.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim mengatakan program CCUS ini dapat terlaksana melalui kerja sama Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) dan Japan Petroleum Exploration Company Limited (JAPEX).

Lapangan Sukowati memiliki volume injeksi (kapasitas tampung CO2) hingga 2.500 ton. Dalam hal ini proses penyuntikan CO2 diperkirakan akan berlangsung selama 30 hari dengan kapasitas injeksi 80-100 ton per hari.

"Kegiatan ini kita akan melakukan injeksi di Sukowati 26 (sumur SKW-26) dan itu sudah dimulai sejak tanggal 8 Oktober kemarin. Insyaallah akan berlangsung selama 30 hari dengan rata-rata sekitar 80-100 ton CO2 yang diinjeksi setiap harinya," terangnya.

Chalid kemudian menyebut proses injeksi CO2 di sumur SKW-26 ini akan membantu proses produksi migas di tiga sumur lapangan Sukowati lainnya.

"Injeksi dari sumur Sukowati 26, kemudian kita ada 3 sumur producer atau monitoring itu di Soekowati (sumur) 2, 5 dan 22 sidetrack. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan lancar sehingga apa yang kita harapkan dari field trial ini bisa memberikan hasil sesuai dengan keinginan," pungkasnya.

IDXChannel - Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan, nantinya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, perampingan ini sesuai dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick lebih lanjut menerangkan, kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel. Meskipun dia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan ditutup, karena perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," kata dia.

Untuk diketahui, Erick Thohir menargetkan perampingan BUMN bisa terealisasi hingga 2024. Erick mencatat, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar foot print-nya, ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah melaporkan postur APBN 2025 kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan bahwa postur yang dimaksudkan mengenai pembahasan awal dari DPR yang merujuk terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestic.

Harapannya, pemerintah ke depan lebih memahami tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR,” katanya kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa akan ada beberapa penyesuaian lantaran RAPBN 2025 akan menampung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2025 dapat memuluskan program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

“Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa berbagai program pemerintahan selanjutnya memang sudah masuk di dalam postur APBN 2025.

Namun, dia melanjutkan untuk beberapa kebijakan-kebijakan khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pada mereka sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tandas Sri Mulyani

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk dapat mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan diperlukan formula yang tepat agar RAPBN 2025 dapat membantu secara optimal program-program dari presiden terpilih periode 2024—2025 Prabowo Subianto.

“Pagi hari ini kami akan membahss menegnai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan agar semua jajaran menteri terkait juga turut mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, termasuk dengan tensi dari geopolitik.

Menurutnya, dua faktor tersebut memiliki dampak signifikan atau akan berimbas pada krisis pangan atau krisis energi, seperti harga minyak yang berpotensi naik.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu jug mendorong menteri agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

“Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan export. Dan, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” pungkas Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan belum ada kesimpulan terkait biaya untuk seporsi makanan dalam program makan bergizi gratis. Kesimpulan yang sudah dapat dipastikan baru sekadar alokasi anggaran untuk program itu pada 2025.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Namun, hingga saat ini biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan masih belum ditentukan.

"Yang jelas anggaran yang tersedia 2025, Rp 71 triliun. Kami akan optimalkan ini," kata dia di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Ihwal isu mengenai biaya Rp 7.500 untuk seporsi makanan gratis itu, Hasan mengatakan, hingga saat ini masih dirumuskan dengan tim pakar. Artinya, belum ada keputusan terkait harga satu porsi makan bergizi gratis.

Hasan menambahkan, pihaknya juga belum melakukan pembahasan terkait biaya satu porsi makan bergizi gratis. Termasuk, pembahasan dengan Heriyanto Irawan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan bergizi gratis.

"Saya ingin menyampaikan tidak ada pembahasan di Tim Sinkronisasi (dengan Heriyanto). Ini riset sedang jalan, belum ada satu pun yang bisa kami ambil kesimpulan, selain Rp 71 triliun," kata dia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami, tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Pasalnya, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis hingga hari ini, selain kepastian besaran anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan program itu pada 2025.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan. Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai proyek percontohan atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macam ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti, harga setelah itu," kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Lantaran sampai sekarang, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis. Meski anggaran yang sudah disepakati untuk menjalankan program itu pada 2025 sebesar Rp 71 triliun

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan.

Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini smeacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macem ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti harga setelah itu," kata Hasan.

Program Diyakini Berjalan

Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis bukan hanya program investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang. Lebih dari itu, makan bergizi gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran.

"Ini sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo-Gibran. Jadi saya ingin menyampaikan enggak akan ada yang boleh dan bisa main-main soal ini," ujar dia.

Ia memastikan, pihaknya akan berupaya maksimal agar program makan bergizi gratis bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Apalagi, program itu tak lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, makan bergizi gratis pada dasarnya bukan program yang baru di dunia. Banyak negara telah menerapkan program serupa. Bahkan, ada 90 negara yang tergabung dalam program school meal.

"Jadi ini program sudah dilaksanakan di berbagai negara dan terbukti sukses. Kalau neara lain bisa melakukan itu, kita bisa melakukan itu. Kita takkan main-main soal ini. Teman-teman bisa pantau lah ya," kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, kini menjadi sorotan. Hal itu setelah munculnya isu pemangkasan anggaran untuk besaran harga per porsi makanannya.

Semula, anggaran untuk program makan siang gratis itu direncanakan Rp 15 ribu per porsi. Namun kini beredar kabar anggaran per porsi makanan bagi siswa itu dipotong menjadi Rp 7.500 per porsi.

Salah seorang pedagang warung makanan di Jalan MT Haryono Sindang, Kabupaten Indramayu, Ririn Selamet, menyebutkan, untuk harga makanan Rp 7.500 per porsi di warungnya, bisa mendapatkan nasi dan telur dadar. ‘’Tapi nasinya juga tidak satu porsi, agak kurang,’’ ujar Ririn kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Ririn menyebutkan, satu porsi nasi dijualnya seharga Rp 4.000 per porsi. Begitu pula telur dadar, juga dijual Rp 4.000 per porsi. Karena itu, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka nasinya akan berkurang sedikit dari porsi yang seharusnya. ‘’Ya itu, bisa dapat nasi dan telur dadar, tapi tidak pakai sayur,’’ kata Ririn.

Jikapun tidak menggunakan telur, lanjut Ririn, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka bisa dengan lauk tahu dan tempe. Dia menjual tahu dan tempe seharga Rp 1.000 per potong. ‘’Namun tetap tidak bisa pakai sayur,’’ tukas Ririn.

Seperti diketahui, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran Rp 7.500 tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih. Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju menguatkan adanya rencana anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per siswa. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Program makan bergizi gratis diketahui merupakan program unggulan Prabowo-Gibran sekaligus janji politik selama masa kampanye Pilpres 2024.

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah. Sebab, kata Muhadjir, harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besaran anggaran untuk makan bergizi gratis akan berbeda setiap daerah. Namun, ia tak membantah ada rencana anggaran untuk makan bergizi gratis jadi Rp 7.500 di daerah tertentu. “Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga mewanti-wanti media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15 ribu per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju menguatkan adanya rencana anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per siswa. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Program makan bergizi gratis diketahui merupakan program unggulan Prabowo-Gibran sekaligus janji politik selama masa kampanye Pilpres 2024.

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah. Sebab, kata Muhadjir, harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besaran anggaran untuk makan bergizi gratis akan berbeda setiap daerah. Namun, ia tak membantah ada rencana anggaran untuk makan bergizi gratis jadi Rp 7.500 di daerah tertentu. “Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15 ribu per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.