Jakarta - Pemerintah belum memutuskan negosiasi pelarangan iPhone 16 dari Apple karena tidak memenuhi aturan TKDN. Simak pandangan pengamat jika kesepakatan gagal. (yum/yum)

JAKARTA, investor.id-Pengamat Energy yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) dan Ketua Asosiasi Pengamat Energy Indonesia (APEI) Sofyano Zakaria mengatakan, pembangunan proyek objek vital nasional (obvitnas) yang sedang berjalan di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan Terminal LPG Tuban di Jawa Timur harus didukung.

“Pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur energi seperti terminal LPG merupakan hal yang sangat strategis dan berperan besar dalam membantu ketahanan energi nasional. Apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat,”kata Sofyano di Jakarta, Jumat (08/22/2024). Berdasar data kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Sofyano memaparkan pembangunan terminal LPG berbeda dengan pembangunan objek vital nasional lain. Ini mengingat LPG sendiri merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya mengungkapkan terpilih kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan kebijakan proteksionisme perdagangan internasional.

Menurut Putu, Donald Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik, kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat setelah berhasil mengalahkan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris. Terpilihnya Trump yang mengedepankan ‘America First’ sebagai motonya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, plus Trump dengan kebijakan ‘America First’-nya, akan dapat meningkatkan proteksionisme perdagangan internasional yang juga akan berimbas negatif bagi Indonesia. Dampak pertama tentu saja akan ada potensi pengurangan net export Indonesia karena Trump akan menaikkan sekitar 10-20 persen tarif barang-barang impor yang masuk ke AS,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Pengurangan net export ini akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan-III 2024 adalah 4,95 persen year-on-year yang mana masih di bawah rerata 5 persen yang dicapai beberapa tahun terakhir.

Dampak kedua adalah adanya capital outflow atau dolar pulang kampung ke AS karena Trump berjanji untuk memberikan insentif sangat besar, seperti pemotongan pajak dan deregulasi bagi perusahaan multinasional Amerika dan bahkan investor asing untuk lebih berfokus mengembangkan barang dan/atau jasanya di AS.

“Insentif maupun kondisi ekonomi domestik di AS lebih menarik dibandingkan kondisi ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, maka terjadi capital outflow. Muaranya adalah ke pelemahan nilai tukar rupiah. Perusahaan di Indonesia yang berutang dengan dolar akan semakin terbebani. Dampak jangka panjang yang ditakutkan adalah efisiensi perusahaan dengan PHK,” kata Putu.

Dia mengatakan retaliasi proteksionisme juga berpotensi akan dilakukan oleh negara-negara lain sebagai dampak ketiga. Hal ini akan membuat perdagangan internasional akan semakin menjauh dari semangat perdagangan bebas.

“Kebijakan proteksionisme sedang terjadi dan kemungkinan akan tereskalasi karena Trump. Makin berjamur. The Indonesian Institute melihat bahwa kebijakan proteksionis di seluruh dunia, seperti pembatasan perdagangan, memiliki Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 82,55 persen selama periode 2009-2022. CAGR pembatasan perdagangan yang diberlakukan untuk barang itu 77,63 persen, untuk jasa sebesar 61,68 persen, dan untuk investasi sebesar 52,04 persen,” katanya.

Terkait dengan hal itu, negara maju mendominasi banyaknya kebijakan proteksionis di dunia. Kalau nanti para mitra dagang Indonesia melakukan proteksionisme imbas dari kebijakan Trump, Indonesia akan semakin merugi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

ISTANBUL, investor.id – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) resmi mengubah status Palestina menjadi negara pengamat nonanggota. Sebelumnya, status Palestina hanya sebagai “gerakan pembebasan”.

Keputusan itu diambil dalam Konferensi Umum Dewan Direksi ILO. Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, putusan tersebut melibatkan perwakilan dari serikat pekerja Arab maupun internasional.

Namun, keputusan ini juga membutuhkan persetujuan akhir yang akan dibawa dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) pada Juni 2025.

Sekretaris jenderal Federasi Umum Serikat Pekerja Palestina (PGFTU) Shaher Saad menyatakan keputusan tersebut memungkinkan pemerintah Palestina untuk berpartisipasi penuh dalam seluruh struktur ILO dan menjadi langkah menuju keanggotaan penuh pada masa depan.

ILO didirikan pada 1919, merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didedikasikan untuk memajukan keadilan sosial dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional.

Adapun ILO tetap menjadi satu-satunya badan tripartit dalam PBB. Organisasi ini menyatukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara untuk menetapkan standar perburuhan dan memajukan kondisi kerja yang adil secara global.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

(ada/das)

Burung migran layang-layang asia (Hirundo rustica) kembali tiba di Yogyakarta pada musim migrasi tahun ini. Burung-burung ini banyak bertengger di kabel-kabel sepanjang Jl KH Ahmad Dahlan, di barat titik Nol Kilometer Jogja.

Pada 2 Oktober lalu, Paguyuban Pengamat Burung Jogja (PPBJ) mencatat ada 1.293 individu yang terhitung. Bagaimana pengamat menghitung jumlah burung migran yang sangat banyak ini?

Peneliti burung dan Guru Besar Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pramana Yuda, menyebutkan dua metode utama yang sering digunakan untuk menghitung burung layang-layang asia: teropong atau binokuler dan kamera.

Pada metode teropong, pengamat menghitung burung satu per satu dalam lingkaran pandang teropong. Setelah selesai pada satu area, teropong digeser ke area berikutnya. Jumlah total burung dihitung dengan mengalikan jumlah lingkaran pandang sepanjang kabel atau area tempat burung bertengger.

"Dalam satu pandangan teropong itu, kita hitung berapa ekor, lalu geser ke arah kabel berikutnya. Setiap lingkaran dalam teropong kita hitung, kemudian tinggal dikalikan sepanjang kabel berapa lingkaran," ujar Pramana kepada Pandangan Jogja, Jumat (25/10).

Metode lain adalah penghitungan menggunakan kamera, di mana pengamat mengambil foto burung yang bertengger dan mengelompokkan area burung dalam model kotak-kotak kecil untuk memudahkan perhitungan. Teknologi kamera yang semakin canggih juga memungkinkan penghitungan lebih akurat dengan video.

“Cara lain yang lebih teliti adalah dengan mengambil foto, lalu kita buat model klaster menggunakan kotak-kotak agar bisa dihitung ulang. Dengan adanya kamera digital atau HP yang zoom-nya bagus, bisa juga kita gunakan video, kemudian capture untuk menghitung ulang," jelas Pramana.

Namun, Pramana mengakui adanya potensi bias dalam pengamatan, terutama jika pengamat memiliki tingkat keterampilan yang berbeda. Selain itu, ada burung lain yang terkadang turut bertengger, sehingga kemampuan identifikasi jenis burung sangat diperlukan.

Penghitungan burung migran ini juga dibantu oleh Paguyuban Pengamat Burung Jogja (PPBJ).

"Proses perhitungan ini bisa dilakukan sendiri, tetapi biasanya dibantu paguyuban pengamat burung agar lebih cepat. Tugasnya biasanya dibagi, misalnya dari tiang ini sampai tiang itu dihitung siapa," katanya.

"Orang yang bertugas menghitung harus punya kemampuan identifikasi jenis, terutama untuk membedakan spesies, karena terkadang ada jenis lain yang ikut bertengger, seperti layang-layang batu," tutup Pramana.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan pemerintah tidak akan bisa meningkatkan volume minyak bumi yang telah diolah dan siap dijual atau lifting minyak dalam waktu singkat. Menurutnya, yang bisa dilakukan saat ini hanya mengurangi laju penurunan. Seminimal mungkin, adalah produksi minyak dalam negeri dapat disesuaikan dengan target APBN.

"Sebetulnya kalau cuma mencapai target (APBN) ya lebih sederhana ya. Kan targetnya udah rendah. Jadi yang realistis adalah cobalah capai target APBN itu. Tapi kalau bicara lifting dinaikkan berarti langkahnya ada banyak itu," ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024.

Ia mengatakan secara garis besar hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan lifting adalah dengan memberikan insentif besar-besaran kepada lapangan yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Hal tersebut bertujuan agar Pertamina bersedia melakukan investasi untuk menggenjot produksi minyak.

"Alih kelola kan sudah diubah ke Pertamina, lapangan tua. Ya Pertamina butuh insentif," kata dia.

Langkah selanjutnya, kata dia, mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor migas dengan cara diberi keistimewaan. Hal ini dilakukan agar PSN migas bisa segera melakukan Put On Production (POP). Namun, Pri Agung menilai langkah tersebut tidak bisa dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun.

"Misalnya tadi saya bicara percepatan Proyek Strategis Nasional, itu kan bisa tiga sampai lima tahun mendatang baru ada dampaknya," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah seharusnya juga memberikan kemudahan dalam perizinan sektor migas. Ia menilai bahwa perizinan sebaiknya dilakukan melalui satu pintu, sehingga tidak perlu melibatkan banyak kementerian dalam prosesnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih bersikap rendah hati dalam menarik investor di sektor migas. Investasi tersebut dapat membuka peluang untuk menemukan lapangan baru dalam skala besar. Pasalnya, menurut dia, lapangan yang ada saat ini tidak akan bisa untuk meningkatkan lifting minyak.

"Kalau permintaannya menaikkan lifting, itu nggak realistis. Itu seperti maaf saya harus bilang seperti tidak memahami apa yang terjadi di upstream," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memikirkan cara agar lifting minyak bisa terus meningkat. "Seliter pun tidak kita biarkan turun. Harus naik, setiap tahun harus naik," kata Jokowi dalam acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

Menurut Jokowi, penurunan produksi minyak bumi yang terjadi di Indonesia saat ini membuat negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sebabnya, kebutuhan untuk mengimpor minyak dari luar negeri demi memenuhi permintaan dalam negeri. "Berarti impor kita. Impor minyak, impor gas, ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara lifting minyak yang ada kurang dari 600.000 barel per hari.

Sampai dengan triwulan kedua, yaitu periode Januari hingga Juni 2024, Kementerian ESDM belum berhasil mencapai target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 635.000 barel per hari. Realisasi lifting minyak nasional hanya mencapai 576.110 barel per hari, atau sekitar 90,73 persen dari target yang ditetapkan.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Lucianty dan Syaparuddin, semakin memperkokoh dominasinya dalam Pilkada Muba 2024.

Setelah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba pada 28 Agustus 2024 lalu, elektabilitas keduanya kian meroket, seiring popularitas di berbagai platform media, meninggalkan jauh pasangan rival, Toha-Rohman.

Survei terbaru memperlihatkan bahwa pasangan Lucianty-Syaparuddin berhasil mencatat dukungan yang sangat solid dari masyarakat. Posisi mereka begitu kuat hingga sulit dikejar oleh kompetitor.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, M. Haekal Al-Haffafah, mengatakan hal ini tidak lepas dari persiapan matang serta pendekatan intensif yang dilakukan keduanya.

Lucianty, yang didukung oleh 11 partai politik, termasuk partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Gerindra, menunjukkan keunggulan signifikan hingga ke akar rumput.

Menurutnya. keunggulan Lucianty-Syaparuddin bukan semata hasil dari faktor logistik.

"Dukungan politik yang solid dan strategi komunikasi yang jitu menjadi kunci utama mengapa mereka mendominasi. Lucianty tidak hanya berpengaruh di kalangan elite, tapi juga mampu meraih simpati masyarakat luas," ujar Haekal.

Sedangkan di sisi lain. Kampanye negatif yang dilancarkan oleh pasangan calon lain, kerap kali tidak efektif dalam menggoyahkan posisi Lucianty-Syaparuddin.

Bahkan, strategi kampanye lawan yang cenderung menggunakan isu-isu personal justru dianggap kontra produktif oleh banyak pemilih.

Seperti yang terbaru, ketika dugaan kampanye negatif mereka dilaporkan oleh tim advokasi hukum Lucianty ke Bawaslu Musi Banyuasin.

Dengan elektabilitas yang kuat dan dukungan politik yang kokoh, Haekal menilai bahwa pasangan Lucianty-Syaparuddin hampir mustahil dikejar dalam waktu satu bulan menjelang hari pemilihan.

Bahkan dengan pertarungan logistik sekalipun, posisi mereka tetap sulit untuk dikalahkan mengingat hanya sedikit pemilih yang belum menentukan pilihan.

Optimisme ini juga disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Lucianty-Syaparuddin, Beni Hernedi, kendati dalam beberapa waktu ke belakang terdapat beberapa upaya lawan untuk memanipulasi persepsi publik dengan tindakan-tindakan yang tidak etis.

“Kami percaya bahwa masyarakat Musi Banyuasin cukup cerdas untuk memilih calon pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, dan kami yakin bahwa Lucianty dan Syaparuddin adalah pilihan terbaik,” terang Beni yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muba itu.

Sebelum ini, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Cabang (DPTB) PKS Kabupaten Muba, Musheni juga telah mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Lucianty unggul. Selain selalu menempati urutan pertama di setiap survei, Lucianty punya kualitas dan kapabilitas dibanding pesaingnya.

“Secara elektabilitas dan popularitas beliau (Lucianty) selalu tertinggi. Sebab, secara umum masyarakat melihat track record beliau dan komunikasi yang sangat baik, baik dengan masyarakat maupun dengan para petinggi partai," ujarnya beberapa waktu lalu.

Bank DKI menolak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalankan PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan berbagai cara. Terbaru lewat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal, PKPU WSBP telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 Juni 2022, atas pengesahan homologasi atau perjanjian perdamaian.

Meski begitu, pengamat BUMN, Ahmad Yunus, mengatakan WSBP tetap dapat menjalankan kewajiban membayar utang di tengah polemik gugatan Bank DKI. Yunus menjelaskan syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan adalah ada 2 kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana.

"Apabila kreditur lain (minimal 2 atau lebih) tetap menginginkan PKPU maka proses PKPU harusnya tetap dapat dilanjutkan," kata Yunus kepada wartawan, Selasa (1/10).

Menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan sebagian gugatan Bank DKI dengan nomor perkara 05/Pdt.G./2024/PNJkt.Tim, WSBP mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi pada 2 Oktober 2024 .

Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto, mengatakan langkah itu sebagai bentuk komitmen perseroan dalam memperjuangkan hak kreditur lain yang telah menyepakati perjanjian perdamaian. Ia menyebut telah menerima permintaan dari pemegang saham untuk dapat melakukan upaya Bank DKI yang dianggap dapat merugikan kreditur lain.

“Perseroan telah menerima permintaan dari kurang lebih 21,69 persen pemegang saham untuk dapat mengambil upaya apapun yang tersedia agar putusan Gugatan Bank DKI tidak merugikan kreditur dari WSBP dan semua pihak kreditur dapat diperlakukan secara adil,” ujar Fandy melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10).

“Terlebih, apabila upaya yang dilakukan oleh Bank DKI dapat memberikan dampak pada kreditur yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian,” tambahnya.

Salah satu kreditur yang juga vendor WSBP, PT Janti Sarana Material Beton, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bank DKI yang dinilai tidak komitmen dalam mengikuti perjanjian perdamaian yang sudah disepakati oleh seluruh kreditur.

Direktur Utama PT Janti Sarana Material Beton, Doni L, menganggap keputusan Bank DKI untuk terus mengajukan gugatan meskipun putusan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap bisa mengganggu kelancaran restrukturisasi yang sedang dilakukan WSBP.

"Kami sangat kecewa dengan Bank DKI yang tidak konsisten mematuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan kami sebagai vendor yang bergantung pada keberlanjutan proses restrukturisasi WSBP,” ungkap Doni kepada wartawan, Jumat (4/10).

"Kreditur yang tergabung dalam PKPU WSBP, baik perbankan, vendor, dan pemegang obligasi telah bersama-sama menyepakati skema restrukturisasi yang kami pilih berdasarkan voting di pengadilan, dan saya rasa setiap pihak memahami risiko dari pilihan kami,” tambahnya.

Kreditur lain juga menolak permintaan Bank DKI naik ke Tranche A setelah keputusannya vote no terkait PKPU WSBP di 2022.

Pada 17 dan 20 Juni 2022 WSBP dapat persetujuan kreditur dalam voting atas rencana perdamaian PKPU di Pengadilan Niaga Jakpus. Dalam voting, 92,8 persen kreditur konkuren (yang tak punya jaminan kebendaan) dan 80,6 persen kreditur separatis (yang punya jaminan kebendaan) menyetujui rencana perdamaian. Seluruh Kreditur Finansial setuju dan masuk ke golongan Tranche A kecuali Bank DKI yang satu-satunya tidak setuju dan memilih masuk golongan Tranche B-C.

Pada 31 Mei 2023, WSBP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obliasi untuk voting ulang atas permintaan Bank DKI untuk perubahan golongan ke Tranche A. Hasilnya, lebih dari 50 persen kreditur juga tidak menyetujui permintaan Bank DKI mengubah golongan. Bank DKI tetap di Tranche B-C.

WSBP lalu menyelenggarakan RUPSLB pada 30 Juni 2023. Hasilnya 99,9 persen pemegang saham WSBP setuju untuk memberlakukan dan melaksanakan perjanjian perdamaian.

kumparan sudah menghubungi pihak Bank DKI terkait polemik gugatan PKPU WSBP. Bank DKI memberikan informasi sedang menyiapkan jawaban. Namun, hingga berita ini di-publish belum ada tanggapan dari Bank DKI.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia sekaligus Analis Kebijakan Publik, Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan masyarakat memiliki hak penuh untuk menggugat dan menolak usulan kenaikan tarif jalan tol ke ranah hukum. Hal tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tubagus memandang langkah tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan kenaikan tarif tol, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusi Indonesia. Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif tol otomatis seringkali diberlakukan tanpa evaluasi yang memadai.

Hal tersebut dapat melanggar sejumlah hak konstitusional masyarakat. Selain menyulitkan secara ekonomi, sumber daya dan fasilitas publik sudah seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat.

"Sumber daya dan fasilitas publik harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya kepentingan bisnis,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Adapun, argumen hukum yang menurutnya bisa membuat masyarakat menggugat kenaikan tarif tol adalah lewat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kenaikan tarif tol yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dapat dianggap melanggar prinsip keadilan sosial dan bertentangan dengan tujuan penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, adalah Pasal Pasal 28H UUD 1945. Tubagus berpendapat, Proses penetapan tarif yang tidak melibatkan publik serta tidak transparan berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijalankan dengan keterbukaan dan akuntabilitas.

Kemudian, Pasal 34 UUD 1945. Baginya, negara bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kenaikan tarif tol otomatis bisa dianggap mengabaikan tanggung jawab ini jika tidak diimbangi dengan evaluasi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kemudian yang terakhir adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ia mengatakan kenaikan tarif tol harus melalui evaluasi yang mempertimbangkan inflasi dan kondisi ekonomi. Kenaikan otomatis tanpa evaluasi yang mendalam bisa dipertanyakan keabsahannya secara hukum.

Dalam keterangan tertulis lain ia mengatakan saat ini jalan tol masih dipenuhi masalah seperti kemacetan, jalan rusak, dan fasilitas minim. Kenaikan tarif tanpa perbaikan signifikan adalah bentuk ketidakadilan bagi pengguna.

Karena itu, ia menyatakan penolakannya terhadap kenaikan tarif tol. Kenaikan tersebut juga menaikkan biaya hidup dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak pandemi. Biaya transportasi yang naik akan langsung berdampak pada harga barang dan jasa, merugikan konsumen luas.

"Mendorong masyarakat untuk aktif memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum jika merasa dirugikan oleh kebijakan kenaikan tarif tol," katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Regional Tol Metropolitan Jasamarga, Widiyatmiko Nursejati mengatakan akan diberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota pada 22 September 2024. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) No.2130/KPTS/M /2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol.

Menurut Jasamarga Metropolitan Tollroad, penyesuaian tol sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Selain itu, regulasi lain yang mengatur soal penyesuaian tarif tol adalah PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Jakarta: Pengamat militer Khairul Fahmi menilai ada beberapa kendala pembebasan pilotSusi Air Kapten Phillip Mark Mehrthens. Salah satunya, kondisi geografiis.

Menurut Khairul, pengumpulan data dan informasi intelijen yang akurat tentang lokasi dan kondisi sandera sangat sulit. Apalagi KKB pelaku penyanderaan sering berpindah-pindah tempat.

"Dalam keterbatasan informasi intelijen, tergesa-gesa menggelar operasi untuk membebaskan sandera bisa sangat berisiko, baik bagi sandera itu sendiri maupun bagi personel yang terlibat. Prioritas pemerintah tentunya adalah bagaimana menghindari eskalasi kekerasan yang bisa membahayakan nyawa sandera," kata Khairul Fahmi kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.
Kendala lain yaitu rumitnya negosiasi dengan kelompok separatis itu. Sebab, mereka memiliki tuntutan politik yang tidak bisa dikabulkan pemerintah.

"Rumitnya negosiasi dengan KKB, terutama karena mereka memiliki tuntutan politik yang nyaris tidak berpeluang dipenuhi oleh pemerintah," ungkap dia.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Seret Pembunuh Pilot Selandia Baru ke Pengadilan

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini mengatakan upaya pembebasan sandera seperti ini selalu memerlukan keseimbangan antara negosiasi yang hati-hati dan tindakan militer yang terukur. Tujuan utamanya, kata dia, untuk memastikan keselamatan sandera dan mengurangi risiko terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.

"Sebenarnya pemerintah telah menggunakan pendekatan yang beragam, termasuk dialog, tekanan militer, dan upaya diplomatik dengan Selandia Baru untuk mencari solusi terbaik yang memastikan keselamatan sandera," sebut dia.

Pilot Susi Air itu disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023. Philip disandera kelompok separatis itu saat mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Philip ditawan, sedangkan pesawatnya dibakar. Motif penyanderaan orang asing ini untuk Papua Merdeka.

(ABK)

Empat daerah yang ada di Sumsel menghadapi ancaman kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Ancaman kotak kosong ini akan terjadi karena mayoritas partai politik (parpol) di wilayah tersebut ramai-ramai mengusung calon petahana dan keluarga mantan kepala daerah, yang membuat persaingan politik di daerah tersebut menjadi minim.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyebutkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, ada dua sisi dari isu kotak kosong ini. Sisi positif adalah bahwa dukungan parpol terhadap petahana bisa dilihat sebagai apresiasi atas kinerja mereka. Namun, sisi negatifnya adalah hal ini mencederai sistem kompetisi dalam demokrasi dan berpotensi melukai hati rakyat.

"Jika kotak kosong terjadi karena kinerja yang baik, itu bisa dimaklumi. Tetapi, jika terjadi karena sistem transaksional parpol yang didorong bukan oleh prestasi, ini akan berdampak buruk bagi masyarakat," ujar Bagindo Togar, Jumat 9 Agustus 2024.

Empat daerah yang terancam menghadapi kotak kosong adalah Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, dan Ogan Ilir (OI). Bagindo menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, kotak kosong ini rawan dipengaruhi oleh kekuatan modal dan kepentingan elite politik di daerah.

Bagindo juga menyoroti bahwa popularitas dan hasil survei mempengaruhi kondisi kotak kosong ini. Politisi cenderung fokus pada pencitraan dan popularitas daripada menawarkan gagasan yang substansial kepada masyarakat.

"Indikator yang sering digunakan dalam sistem politik kita saat ini adalah kekuatan finansial, elektabilitas, dan integritas. Padahal, integritaslah yang seharusnya menjadi patokan utama dalam memilih kepala daerah, bukan seberapa besar modal yang dimiliki," tegas Bagindo.

Ia menambahkan, sikap parpol yang cenderung menerima sistem transaksional ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Kondisi ini perlahan mengubah sistem politik menjadi lebih pragmatis dan berbasis kepentingan, yang akhirnya merugikan kader partai yang berpotensi.

"Penggunaan modal dalam politik akan meminggirkan kader yang sebenarnya berpotensi. Masyarakat pun hanya akan ditawarkan calon pemimpin yang mungkin secara intelektual kurang memadai," jelasnya.

Saat ini, tiga calon kepala daerah petahana di Sumsel diperkirakan akan menghadapi kotak kosong, yaitu Joncik Muhammad-A Rifai di Empat Lawang, Panca Wijaya Akbar-Ardani di Ogan Ilir, dan Ratna-Suprayitno di Musi Rawas. Selain itu, pasangan Lucyanti-Syafaruddin di Musi Banyuasin juga mendapat dukungan besar dari parpol.

Bagindo menekankan bahwa seharusnya parpol mendukung munculnya calon lain agar kompetisi yang ada menjadi lebih sehat dan demokratis.

"Seharusnya parpol ini mendukung munculnya calon lain agar kompetisi yang ada menjadi lebih sehat," jelas dia.

Pengamat: Sarat Transaksional Kotak Kosong Mengancam Pilkada di Sumsel

Empat daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) terancam menghadapi kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Hal ini terjadi lantaran Partai Politik ramai-ramai mengusung calon petahana dan keluarga mantan kepada daerah.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dirinya melihat ada dua sisi yang muncul dari isu kotak kosong pertama, sisi positif lantaran parpol mendukung prestasi petahana yang ada. Kedua, sisi negatif mencederai sistem kompetisi dalam demokrasi dan melukai hati rakyat.

"Kalau kotak kosong karena prestasi kinerja itu dibenarkan. Namun kalau kotak kosong karena sistem transaksional parpol bukan karena prestasinya maka hal ini akan berakibat buruk pada masayarakat," ungkap Bagindo Togar, Kamis (8/8/2024).

Sejauh ini ada empat daerah terancam menghadapi kotak kosong seperti Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, dan Ogan Il…