JAKARTA, investor.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari hasil penggeledahan dua rumah dan satu kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan sejak 31 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 tersebut terkait kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, dari penggeledahan tersebut KPK menyita antara lain, uang tunai kurang lebih Rp 4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan terdiri dari cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin.

KPK juga menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa laptop dan hard disk serta beberapa dokumen.

KPK menduga barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI yang tengah diusut saat ini. Lembaga antikorupsi itu selanjutnya akan mendalami lebih lanjut barang-barang yang disita.

“Semuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Diketahui, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAYAPURA, iNews.id – Polda Papua mengungkap dua kasus narkoba. Dalam kasus tersebut, 3 orang ditangkap. 

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 2,6 kilogram dan 147 bungkus plastik bening ukuran besar berisikan ganja yang diamankan dari dua lokasi berbeda.

Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian mengatakan, kasus pertama terjadi di Jalan Jembatan pojok Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu (17/7/2024) pukul 20.00 WIT.

“Pelaku penyalahgunaan narkoba ini berinisial NJ (21), seorang laki-laki dan belum bekerja,” ujar Kombes Alfian dalam keterangannya dikutip, Kamis (25/7/2024).

Dia menjelaskan penangkapan tersebut berawal saat informasi yang diterima oleh personel Dit Narkoba dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja.

“Pada saat penangkapan, tim berhasil menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari 28 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja, kantong plastik warna hitam dan 1 handphone Vivo Y17 warna hitam," ucapnya.

Untuk kasus kedua, lanjut dia terjadi di rumah Kampung Toladan, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (17/7/2024) pukul 21.30 WIT.

“Pelaku penyalahgunaan narkoba ini berjumlah 2 orang laki-laki berinisial IP berusia 24 Tahun dan berinisial TP berusia 22 tahun,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus lima anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) yang ditangkap terkait dugaan penyelewengan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah perkara. Menurutnya, Korps Bhayangkara tak pernah memperbaiki sistem yang berakibat selalu terjadi pelanggaran oleh anggota.

"Kasus ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa kepolisian tidak pernah melakukan perbaikan sistem, karena muncul kasus dengan modus yang sama di internal," kata Bambang kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Bambang sangat menyayangkan kasus serupa terulang lagi. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Tedy Minahasa dipecat karena terlibat kasus penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Bahkan, telah divonis hukuman penjara seumur hidup.
Bambang mengatakan selain tak ada perbaikan sistem di Korps Bhayangkara, sanksi yang diberikan juga dinilai tak menimbulkan efek jera. Meski Tedy seorang jenderal bintang dua dipecat dengan tidak hormat (PTDH), hal itu tak membuat anggota lain takut berbuat pelanggaran.

Baca juga: Kurangi Barang Bukti Narkoba, 5 Polisi Angota Polda Jateng Ditangkap

"Benar, tidak ada sanksi yang membuat jera itu salah satunya. Tetapi sanksi itu langkah terakhir setelah mereka tertangkap dan terbukti melakukan tindak pelanggaran," kata Bambang.

Menurut dia, tindakan preventif penting diterapkan mencegah oknum-oknum melakukan pelanggaran. Di antaranya membangun sistem kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal ini diharapkan dijalankan dengan konsisten dan benar.

"Salah satu bentuk kontrol adalah audit barang bukti secara berkala dan pengawasan akan lebih objektif bila dilakukan oleh pihak eksternal yang bisa lebih dimintai pertanggung jawaban," katanya.

Di samping itu, pencegahan lain agar anggota tidak melanggar adalah segera memusnahkan barang bukti narkoba setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Barang bukti hanya diambil sedikit dan disimpan untuk barang bukti di pengadilan.

"Lagi-lagi ini soal pengawasan, siapa yang memusnahkan dan menyimpan ini harus diawasi dengan ketat bila tak ingin muncul kasus serupa. Kasus yang seringkali terjadi adalah saat perjalanan sebelum diserahkan pada satuan yang berwenang menyimpan barang bukti," pungkasnya.

Untuk diketahui, lima oknum itu merupakan anggota tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Mereka mengurangi berat barang bukti hasil pengungkapan kasus dengan total 250 gram. Kelimanya sudah ditahan di tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menyita uang Rp6 miliar terkait kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017-2022. Duit gratifikasi itu tidak diserahkan ke rekening penampungan Lembaga Antirasuah oleh pejabat PT PLN yang menerimanya.

“Uang Rp6 miliar itu uang gratifikasi yang nanti akan dilakukan penyitaan dari PLN. Karena pengembaliannya itu ternyata disetor ke rekening PLN dan sudah dialihkan ke rekening penampungan KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Duit gratifikasi itu diterima Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro yang juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus korupsinya, dia menerima Rp750 juta, tapi mengantongi gratifikasi Rp6 miliar.
Dana itu sejatinya sudah diserahkan PT PLN (Persero) kepada KPK. Tapi, perusahaan listrik itu belum menghadirkan pihak yang berwenang menyetujui penyitaan uangnya.

“Jadi, akan dilakukan penyitaan melalui pegawai PLN yang memang berwenang untuk terkait keuangan itu ya,” ujar Tessa.

Baca Juga: KPK Periksa Manajer Audit Investigasi 2B PLN, Ini yang Diulik

Sebelumnya, KPK menyebut ada 12 pegawai PT PLN (Persero) yang kecipratan uang panas dalam kasus ini. Pendalaman aliran dana kini masih dilakukan penyidik.

KPK mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Hasil pasti kerugian negaranya belum dikantongi KPK.

Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(AZF)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sembilan daerah terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Giat tersebut dilakukan sejak 8 Juli 2024 sampai 12 Juli 2024.

“KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar, serta beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dari penggeledahan kali ini, KPK menyita banyak bukti. Bukti-bukti tersebut diduga punya kaitan dengan kasus dana hibah Jatim yang tengah diusut.

Dijelaskan Tessa, dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berbagai barang bukti di antaranya uang kurang lebih Rp 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah, dan dokumen-dokumen lainnya.

“KPK juga menyita barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami penyidik,” tuturnya.

Diberitakan, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Tiga tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu tersangka merupakan staf penyelenggara negara. Lalu dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta, 2 lainnya penyelenggara negara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News