Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini hilirisasi yang telah dilakukan di eranya dapat menambah penerimaan negara sangat signifikan. Jika penerimaan bertambah, diyakini dapat menggenjot pembiayaan untuk pembangunan jalan tol hingga bantuan sosial (bansos).

Jokowi menjelaskan dahulu Indonesia selama beberapa puluh tahun terus melakukan ekspor bahan mentah. Menurutnya, untuk ekspor nikel saja dalam bentuk bahan mentah, negara cuma menerima pemasukan US$ 2,9 miliar per tahun.

"Begitu setop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 itu US$ 34,4 miliar, lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali," kata dia dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi bercerita bahwa banyak yang bertanya keuntungan hilirisasi hanya untuk perusahaan. Dia menegaskan bahwa hal itu keliru, karena pendapatan negara akan bertambah banyak dari hilirisasi.

"Baik dalam bentuk pajak badan, PPh 21, royalti, kalau kita ikut saham seperti freeport kita dapat deviden. Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali," lanjutnya.

Menurut dia jika semua turunan bahan mentah industri dapat dihilirisasi, maka dapat membantu anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur hingga bantuan soaial.

"Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, bangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkap konektivitas jalan bebas hambatan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bertambah sepanjang tahun.

Hingga saat ini, total panjang ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 2.893 kilometer (km). Posisinya meningkat hingga 13% per tahunnya selama pemerintahan Presiden Jokowi.

“Pembangunan tol di Indonesia 9 tahun terakhir meningkat signifikan menjadi 13% per tahun. saat ini panjang tol Indonesia telah mencapai 2.893 km,” jelas Ma’ruf Amin saat meresmikan Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Adapun, pembangunan Tol itu paling masif terjadi pada ruas jaringan Jalan Tol Trans Jawa serta Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Kemudian sisanya juga tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga Bali.

Ma’ruf Amin menilai, hal itu sangatlah menggembirakan. Pasalnya, dengan luas daratan mencapai 2 juta km2, Indonesia memerlukan tingkat konektivitas yang tinggi.

Dia optimis, pembangunan tol tersebut bakal meningkatkan aksesibilitas, pusat ekonomi, kawasan industri, pertanian hingga pariwisata.

“Ini penting demi mendukung keberlanjutan industri dan meningkatkan daya saing Indonesia,” pungkas Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km.

Dari total 2.893 km jalan tol tersebut, Presiden Jokowi sendiri membangun hingga 2.113 kilometer (km).

Artinya, selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 72,6% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia.