JAKARTA - Nama dan tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Mardi Barus diduga dicatut dan dipalsukan untuk mendongkel posisi Ketua DPD Perindo Kabupaten Karo yang kini dijabat Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Atas pencatutan dan pemalsuan tersebut, Mardi Barus didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Putra Simatupang & Partners, telah membuat laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024) kemarin. Laporan tersebut tercatat dalam nomor Laporan : STTLP / B / 1585 / XI / 2024 / SPKT/Polda Sumatra Utara.

Mardi Barus yang menjabat sebagai Anggota DPRD periode 2019-2024 itu mengungkapkan, kasus dugaan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini terungkap setelah munculnya surat DPP Partai Perindo yang salinannya mereka dapatkan pada 1 November 2024 lalu. Surat itu pada intinya meminta agar DPW Perindo Sumatra Utara melakukan proses evaluasi atas jabatan Putra Sinulingga sebagai Ketua Perindo Karo, dengan sejumlah alasan.



Setelah ditelusuri, surat DPP Partai Perindo itu terbit karena adanya surat permohonan evaluasi dari sejumlah nama yang mengaku pengurus dan kader Perindo Karo. Nama dan tanda tangan Mardi Barus terdapat pula sebagai pemohon dalam surat tertanggal 16 Oktober 2024 itu.

"Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Sehingga saya dirugikan dan bersama penasihat hukum saya sudah membuat laporan ke Polda Sumut," terang Mardi, Rabu (6/11/2024).

Mardi menyebutkan ia bersama beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat permohonan evaluasi itu, memang pernah duduk bersama di salah satu kafe di Kabupaten Karo pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun saat itu tidak ada pembicaraan terkait permohonan evaluasi atas jabatan Ketua Perindo Karo, seperti yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut.

"Saat itu saya diundang, saya datang dan hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja. Tidak ada pernyataan-pernyataan evaluasi itu. Makanya saya terkejut begitu tahu ada surat itu dan ada tanda tangan saya di dalamnya," terang Mardi.

Penasihat Hukum Mardi Barus, Putra Simatupang, meminta agar penyidik Kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang mereka laporkan ini.

Sehingga aktor intelektual dari peristiwa pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu bisa diungkap dan klien mereka tidak lagi terfitnah sebagai pengkhianat partai.

"Dampaknya terhadap klien kita, atas pencatutan ini, klien kita ini dianggap pengkhianat di tubuh partai. Oleh karena itu kita minta ini segera diusut tuntas," kata Putra Simatupang.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Karo, Putra Sinulingga, juga mendorong agar kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini segera diungkap. Karena kasus ini tak sebatas bisa memicu perpecahan di internal partai, tetapi juga menyangkut integritas pribadinya.

"Ada unsur fitnah yang menyangkut nama baik saya dalam kasus ini. Sehingga saya mendorong kasus ini dituntaskan," katanya.

Putra mengaku selama ini kepengurusannya cukup solid dan kerja-kerja kepartaian di Kabupaten Karo berjalan baik. Ia pun langsung melakukan rapat konsolidasi bersama para pengurusnya sehari setelah mendapatkan salinan surat DPP Perindo ke DPW Perindo Sumut itu.

"Tanggal 2 kemarin kita langsung rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPD Perindo Karo. Kita kemudian sudah mengirimkan bantahan ke DPP Perindo atas surat permohonan yang diduga dipalsukan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang kita punya. Bantahan itu ditandatangani seluruh pengurus lengkap. Jadi ini harus segera dituntaskan dan semua yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Batam: Warganet Indonesia pernah dijuluki sebagai yang tidak sopan se-Asia Pasifik. Hasil survei Microsoft 2020 itu menyebut, hoaks dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang memengaruhi tingkat kesopanan orang Indonesia, yakni dengan persentase 47 persen.

"Ujaran kebencian ada di urutan kedua dengan persentase 27 persen, lalu diskriminasi sebesar 13 persen," ungkap Kepala Sub Bagian TU Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Novyana Handayani, dalam webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kota Batam, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 14 Oktober 2024.

Mengusung tema 'Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!', diskusi online yang diikuti pelajar dan tenaga pendidik itu digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara pada survei Digital Civility Index Februari 2021, jelas Novy, terdapat 3.640 ujaran kebencian yang diumbar di media digital dalam kurun 2018-2021. Karena itu, etika berjejaring dengan menekankan slogan 'jarimu harimaumu menjauhkan jari-jari mengetik kalimat ujaran kebencian (hate speech), yang merupakan ekspresi tindakan antipati kepada seseorang atau kelompok orang.

"Hate speech adalah ujaran jahat, bermotivasi bias, dan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ciri bawaan yang terlihat atau melekat. Ujaran tersebut mengekspresikan ketidaksukaan, diskriminasi, permusuhan, dan intimidasi," terang dia.

Baca juga: Kemenkes Tekankan Pentingnya Literasi dan Menyaring Informasi untuk Menjaga Kesehatan Mental

Tekankan kecakapan digital

Dari sudut pandang berbeda, dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU) Deny Yudiantoro mengatakan, berjejaring di media sosial butuh kecakapan digital. Tips berjejaring di dunia maya di antaranya ialah tidak menyebar hoaks.

"Berikutnya tidak asal posting, setop cyberbullying, tidak posting konten sensitif terkait suku, agama, maupun ras di dunia maya. Cara menjaga diri berjejaring, tidak mudah terprovokasi, asal sharing, over posting, komentar kasar, dan hindari menghina, menghujat, dan melecehkan," rinci Deny.

Sementara, Ketua Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo M. Adhi Prasnowo mengingatkan siswa pengguna digital untuk waspada terhadap keamanan digital. Untuk itu, kompetensi keamanan digital perlu dikuasai.

"Tips aman bermedia digital, di antaranya: pasang perangkat lunak antivirus, password kuat, menggunakan aplikasi resmi, melakukan autentifikasi dua faktor (2FA), dan perlindungan data pribadi," tegas Adhi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di media sosial untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.

Dari akun TikTok resmi ojk_indonesia ditampilkan sebuah video berdurasi 35 detik yang menarasikan sejumlah bank yang akan segera ditutup.

Video tersebut telah diberikan cap berwarna merah dan tanda seru bertuliskan HOAX.

"Sobat OJK, hati-hati kalau baca informasi di sosmed ya. Apalagi kalau dari sumber yang tidak terpercaya. Banyak informasi yang tidak benar, seperti potongan konten yang satu ini. Yuk, jadi smartzen dan bijak menerima informasi," tulis OJK, dikutip Selasa.

(kil/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah memberikan surat izin usaha di bidang order platform merchant e-commerce di TikTok Shop. Pernyataan tersebut disampaikan usai adanya surat edaran pemberian izin usaha yang mengatasnamakan OJK.

Melansir dari akun Instagram @ojkindonesia, surat tersebut bernomor PENG-8D.122/2021 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Order Platform Merchant E-commerce kepada TikTok Shop. Melalui surat tersebut, Dewan Komisioner OJK telah memberikan izin usaha perusahaan order platform merchant e-commerce kepada TikTok Shop.

"Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut," tulis surat tersebut seperti dilansir dari akun Instagram, @ojkindonesia, Senin (23/9/2024).

Menanggapi hal tersebut, OJK menegaskan tidak pernah memberikan surat izin usaha di bidang Order Platform Merchant E-Commerce kepada Tiktok Shop. OJK pun mengimbau kepada masyarakat agar hati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan OJK.

"HOAX: Surat Pemberian Izin Usaha Mengatasnamakan OJK. OJK tidak pernah memberikan surat izin usaha di bidang Order Platform Merchant E-Commerce kepada TikTok Shop," terangnya.

OJK mendorong agar masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke beberapa kontak, seperti kontak OJK di 157, WhatsApp 081 157 157 157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Simak Video: Alasan TikTok Shop Gandeng Tokopedia Jadi Mitra E-commerce

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan ribuan konten berita bohong (hoaks) selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi mengatakan temuan ribuan konten hoaks itu berdasarkan hasil pantauan dari bagian Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo.

“Yang jelas setiap hari ada ribuan hoaks [terkait isu Pilkada]. Kami setiap hari dapat laporan dari Aptika, ini memang memiliki engine untuk monitoring hoaks ini ada ribuan hoaks tersebar di ruang sosial media,” kata Prabu saat ditemui seusai acara Deklarasi Pemberantasan Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Kendati demikian, Prabu menuturkan Kemenkominfo telah meminta klarifikasi kepada platform maupun publisher yang menyebarkan berita hoaks selama Pilkada 2024. “Ada juga yang kita sudah takedown atau turunkan,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, Prabu menyampaikan Kemenkominfo akan meluncurkan kanal yang bisa menginformasikan dan melaporkan temuan hoaks terkait Pilkada 2024.

“Jadi Pilkada ini, kami berkomitmen untuk bisa berjalan dengan baik seperti Pilpres sebelumnya, salah satunya adalah menginformasikan secepat mungkin kepada publik,” ujarnya.

Prabu juga menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah bertemu dengan tiap platform. Dalam pertemuan itu, Kemenkominfo meminta agar setiap platform berkomitmen dan merespon dengan cepat terhadap sebaran hoaks yang muncul di masing-masing platform.

“Sebaran hoaks itu cepat sekali, 20 kali lebih cepat dari konfirmasinya, jadi kalau misalnya nanti proses untuk klarifikasi hoaks itu terlalu berbelit-belit, terlalu birokratis gitu malahan hoaksnya sudah menyebar terlalu jauh begitu,” jelasnya.

Jika berkaca dari Pemilu 2024, angka hoaks terkait Pemilu 2024 mengalami penurunan sebesar 68,2% dibandingkan dengan hoaks pemilu pada 2019.

Berdasarkan data dari Kemenkominfo, angka hoax pada pemilu tersebut mencapai angka 714 hoaks, dengan perincian pada 2018 adalah 58 hoaks dan 656 hoaks pada 2019.

Kemudian, pada 2023 angka hoaks hanya sebesar 227 hoaks. Rinciannya, 192 hoaks sepanjang 2023 dan 35 hoaks pada Januari 2024.

Diketahui, pada 2019 ada sekitar 20 jenis hoaks yang beredar di masyarakat, mulai dari hoaks survei pilpres, black campaign, koalisi partai dengan PKI, dokumen palsu, manipulasi berita nasional terkait paslon, hingga kecurangan saat perhitungan suara dan kerusuhan.

KOMPAS.com - Riuhnya isu politik membuat kita kebanjiran informasi.

Namun, berhati-hatilah, karena pada situasi seperti ini, informasi yang salah atau hoaks rawan menyebar.

Apalagi, sebagian orang merasakan adanya dorongan untuk saling mendahului ketika menyebarkan informasi.

• Banjir Berita Negatif Bikin Stres? Kenali Gejala dan Cara Atasinya
• 5 Cara Mengatasi Stres akibat Media Sosial

Jika kamu salah satunya, pastikan mencermati terlebih dahulu berita yang akan dibagikan, sebelum menyebarkannya.

"Setiap kali lihat konten, coba untuk dicermati apakah beritanya valid dan perlu ikut menyebarkan atau tidak dengan pertimbangan seberapa bermakna baik dan benar jika konten tersebut disebarkan, sehingga bisa lebih bijak dalam ber-social media," ujar psikolog Samanta Elsener MPsi kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Selain memastikan berita yang dibagikan valid, pastikan kamu juga memahaminya.

Memahami sebuah isu bisa dilakukan dengan membaca-baca berita dan sumber informasi lainnya di internet, serta sumber literatur lainnya.

Mencegah penyebaran berita hoaks

Dikutip dari situs Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional RI, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoaks dari diri sendiri:

1. Cek judul informasi

Kita sering melihat berita "clickbait" yang menggunakan judul menjebak.

Maksudnya, judul tersebut memancing kita untuk terprovokasi atau menyebarkannya, padahal mungkin berbeda dengan isi berita.

Biasanya, berita hoaks memiliki judul yang mengejutkan agar membuat rasa penasaran. Isi kontennya pun biasanya terlihat provokatif dan memanfaatkan isu-isu yang sedang tren.

Misalnya, isu tentang penyakit atau bencana tertentu yang ramai, atau bisa pula isu politik yang dikaitkan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

2. Periksa sumber berita

Periksa sumber berita yang akan disebarkan, apakah dari situs resmi dan terpercaya atau bukan.

Jika informasi berasal dari platform media sosial dan situs yang belum dapat dipercaya kebenarannya, tunda dulu untuk menyebarkannya.

3. Periksa foto dan video

Tidak hanya tulisan, hoaks juga bisa datang dalam wujud foto dan video. Jadi, kita juga jangan langsung memercayainya dan pastikan melakukan pengecekan sumber informasi terlebih dahulu.

Untuk mencari tahu faktanya, kita juga bisa memeriksa keaslian dari berita foto dan video tersebut dengan memanfaatkan teknologi fitur dari Google Images.

4. Hati-hati dengan pesan "forward"

Kamu tentunya pernah menerima pesan "forward" atau yang dilanjutkan, baik dikirim secara langsung maupun di group chat.

Biasanya oknum atau mereka yang tidak begitu paham isunya akan menyebarkan ke banyak orang.

Oknum biasanya menyebarkan dengan dalih meminta pesan itu untuk segera diteruskan ke banyak orang dan menyertakan ancaman.

Ancaman tersebut jika tidak meneruskan pesan tersebut. Jika menerima pesan seperti itu, segera hapus dan abaikan.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Kompas.com (@kompascom)

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mewanti-wanti masyarakat waspada hoax lowongan kerja (loker). Loker itu mengatasnamakan OKIN dan beredar belakangan ini.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan, informasi tersebut bukan berasal dari OIKN. Hal ini disampaikannya sebagai klarifikasi atas beredarnya informasi hoaks tersebut.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap segala bentuk manipulasi informasi yang mengatasnamakan Otorita IKN," kata Troy dalam keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut Troy menjelaskan, seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Otorita IKN maupun di Kementerian/Lembaga (KL) lainnya, baik pusat maupun daerah, pada saatnya nanti akan diumumkan melalui kanal resmi.

Pengumuman maupun pelaksanaannya akan dilakukan lewat aplikasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Pengumuman juga akan disampaikan melalui kanal informasi resmi OIKN.

Troy menambahkan pengadaan ASN di Otorita IKN selalu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi terkait lowongan kerja di IKN," ujar Troy.

Jika menemukan informasi yang meragukan maupun segala bentuk pungutan biaya yang mengatasnamakan OIKN, harap segera laporkan kepada pihak aparat atau yang berwenang yaitu melalui LAPOR (https://www.lapor.go.id) atau hubungi layanan informasi resmi melalui media sosial resmi IKN (www.ikn.go.id / Instagram: @ikn_id).

(shc/hns)

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan X menarasikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus 2024.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.

17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus.

Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia”

Namun, benarkah Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus?

Penjelasan:

Sebelumnya, dilansir dari ANTARA, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Namun, tidak ada narasi BBM subsidi akan dihapus.

Disisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/07).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Arifin mengatakan masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, sehingga jika pembatasan diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

Klaim: Pertalite dihapus mulai 17 Agustus

Rating: Misinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Seluruh Indonesia dilarang isi Pertalite, menurut aturan baru 2023

Cek fakta: Hoaks! Beda warna Pertalite baru lebih bening dan boros

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024