Subhan, salah satu relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng nomor urut 01, M Fathul Fauzy Nurdin-H.Sahabuddin (UJI-SAH), ditusuk orang tak dikenal (OTK).

Korban ditusuk di depan rumah usai pulang dari Rumah Pemenangan UJI-SAH di Bonto Atu, Bantaeng, pada Rabu (2/10) dini hari. Kasus ini sedang diselidiki polisi.

"Betul ada peristiwa tindak pidana penikaman yang terjadi kemarin jam 02.20 WITA. Sementara proses penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Akhmad Marzuki kepada kumparan, Kamis (3/10).

Marzuki mengatakan saat itu korban diserang dua orang. Pelaku menusuk badik ke arah perut korban. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Korban yang merupakan purnawirawan TNI itu langsung melaporkan kasus penusukan ini ke kantor polisi terdekat. "Anggota Polsek yang bawa korban ke rumah sakit," sambungnya.

"Berikan kepercayaan kepada kami, tim kepolisian untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan pengungkapan kasus dan menemukan tersangkanya. Sehingga kita bisa memastikan motif dari pelaku," sambungnya.

Marzuki melanjutkan "Siapa pun pelakunya kita akan tangkap dan ungkap. Sehingga kita butuh seluruh pihak bekerja sama dengan memberikan masukan kepada kami mengenai pelakunya. Bantaeng ini harus aman dan damai dalam menyongsong pesta demokrasi," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro, meminta masyarakat untuk menjaga kondusifitas keamanan dan mengawal pesta demokrasi secara damai. Serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Bantaeng.

"Kami berharap masyarakat jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang dapat merugikan, baik secara pribadi maupun golongan. Apabila ada masalah atau dugaan tindak pidana terjadi, maka jangan langsung disimpulkan bahwa itu motif politik," ujar Nur.

"Akan tetapi setelah pelaku ditemukan dan saksi-saksi telah diperiksa, serta berkesesuaian dengan olah TKP dan bukti-bukti yang ada, maka dapat disimpulkan motif dari kejadian tersebut," lanjutnya.

Sejumlah massa menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut berujung ricuh. Mereka melempari batu ke arah kantor Kejari Bantaeng, menyebabkan sejumlah fasilitas kantor rusak.

Demonstrasi ini dilakukan usai tiga pimpinan dan sekretaris DPRD Bantaeng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi operasional anggaran rumah negara dan belanja rumah tangga (Rujab) DPRD Kabupaten Bantaeng. Kasus tersebut merugikan negara Rp 4,9 miliar.

Awalnya demo ini berjalan lancar. Mereka berorasi dengan menggunakan pengeras suara, menuntut agar kejaksaan memberikan keadilan kepada tiga pimpinan DPRD Bantaeng dan sekretaris yang diklaim mereka dikriminalisasi.

"Kami menuntut keadilan, kami pertanyakan dasar penetapan tersangka, karena rumah dinas yang tidak ditempati, harusnya juga pimpinan DPRD sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka," kata orator aksi di depan kantor Kejari Bantaeng.

Demo dengan cara menutup jalan trans Sulawesi itu mendesak kejaksaan untuk membebaskan pimpinan DPRD Bantaeng. Mereka juga membentang spanduk bertuliskan "Anda Adil, Kami Damai'.

"Kami minta pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng ini dibebaskan," sambung orator.

Kantor Kejari Bantaeng Dihujani Lemparan Batu

Massa sempat memaksa untuk masuk ke halaman kantor Kejari Bantaeng. Mereka ini hendak bertemu pimpinan Kejaksaan. Tak diindahkan, mereka emosi lalu menghujani kantor kejaksaan dengan batu.

"Hati-hati pak, jangan melempar. Jangan melempar. Kita saling menghargai," teriak salah satu petugas dengan menggunakan alat pengeras suara.

Peringatan itu tidak diindahkan. Mereka kian anarkis melempari kantor kejaksaan dengan batu. Akibatnya sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo yang dikonfirmasi belum mau memberikan keterangan terkait demo ricuh di depan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng.

"Sebentar, masih audiensi," kata Prasetyantoro.

Adapun terkait kasusnya, Kejari Bantaeng menetapkan tiga pimpinan DPRD Bantaeng dan sekretaris sebagai tersangka dugaan korupsi tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng, masa jabatan 2019-2024.

Mereka, masing-masing Ketua DPRD Bantaeng, HA alias Hamsyah Ahmad (43 tahun), Wakil Ketua 1, I alias Irianto (52 tahun), Wakil Ketua 2, MR alias Muh Ridwan (41 tahun) dan Sekretaris DPRD Bantaeng inisial JK alias Jufri Kau (52 tahun).

BANTAENG, iNews.id – Tiga pimpinan DPRD Bantaeng ditahan tim penyidik kejaksaan negeri (Kejari) terkait kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas (rumdin) sebesar Rp4,9 miliar. Selain ketiga pimpinan Dewan, Kejari juga menahan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Penahanan tersebut setelah mereka resmi menjadi tersangka. Mereka yakni berinisial H (43), I (52), MR (41), dan JK (52). “Adapun H, I, dan MR merupakan Pimpinan aktif DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2019-2024 sedangkan JK adalah Sekretaris DPRD aktif Kabupaten Bantaeng sekaligus Pengguna Anggaran masa jabatan 2021-sekarang,” beber Kepala Kejari Bantaeng, Satria Abadi, Kamis (18/7/2024).

Keempat tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Bantaeng selama 20 hari. Tim penyidik beralasan penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara penyidikan untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bantaeng, Andri Zulfikar mengatakan, telah mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi. “Tim penyidik telah mengumpulkan keterangan saksi, surat, dan petunjuk,” ungkapnya.

Adapun kronologi singkat perkara tersebut yakni, pada September 2019-2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng mengadakan kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD berupa belanja rumah tangga dengan nomenklatur Belanja Natura dan Pakan Natura yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bantaeng.

Belanja rumah tangga tersebut diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2019-2024. 

Selanjutnya, JK selaku Pengguna Anggaran setiap bulan mengajukan pencairan anggaran kepada BPKD Kabupaten Bantaeng dan diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024, yaitu H selaku Ketua DPRD, I selaku Wakil Ketua DPRD, dan MR selaku Wakil Ketua II DPRD, sejak bulan September 2019 s/d Mei 2024 setiap bulannya secara tunai.

Berdasarkan hasil penyidikan diketahui sejak September 2019-2024 Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng tidak pernah menempati rumah negara tersebut sedangkan anggaran telah dicairkan dan diterima setiap bulan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng dengan jumah bervariasi.

Adapun total yang diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024 sebesar Rp4.950.000.000, padahal dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota, Pakaian Dinas Dan Atribut Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c”

Andri menyebutkan, perbuatan tersangka H, I, MR, dan JK melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Keempat tersangka diancam hukum pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Presiden Jokowi menargetkan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan surplus panen padi hingga sayuran dalam beberapa waktu ke depan sehingga kelebihan itu bisa dibawa atau dialihkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Target katanya, dibuat karena tanah di Bantaeng tergolong subur sehingga diharapkan mampu menjadi daerah dengan produktivitas bahan pangan yang tinggi.

"Ya nanti kan ada demand, ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini, bisa dikirim ke IKN," kata Jokowi di Desa Layoa, Gantarangkeke, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Selain itu, harga bahan pangan di mayoritas daerah Sulawesi Selatan menurutnya relatif lebih murah ketimbang di pulau Jawa.

"Ada kelebihan produksi sayur di sini, bisa ditarik ke IKN. Ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, sangat baik, Rp30 ribu, bisa ditarik ke IKN," imbuhnya.

Jokowi memastikan produksi pertanian di Sulawesi Selatan akan menjadi perhatian pemerintah.

Misalnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, sebaran pompa dari 2019-2024 sejumlah 5.230 unit. Untuk Kabupaten Bantaeng dialokasikan 81 unit pompa di 2024. Sementara jumlah yang dibagikan di seluruh daerah sebanyak 20.000 pompa, dari target 70.000 pompa.

"Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali, padahal tanahnya subur, karena airnya enggak ada. Dengan pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga," ujar Jokowi.

"Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional ya. Arahnya, arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara ya," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau pemasangan pompa air di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kunjungan kerja hari keduanya, Jumat (5/7/2024).

Ia menuturkan, di Kabupaten Bantaeng, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan 80 pompa untuk kegiatan pompanisasi mengantisipasi dampak El Nino.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi, pemasangan pompa yang diberikan dari Kementerian Pertanian di Bantaeng sebanyak 80 pompa," kata Jokowi dalam keterangan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/7/2024).

Ia menuturkan, keperluan pompa di wilayah tersebut sebetulnya mencapai 150 buah. Namun sejauh ini, pemerintah sudah memberikan 80 pompa.

Menurut Jokowi, pemberian pompa itu meningkatkan produktivitas pertanian.

"Ini akan meningkatkan produktivitas, petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali. Padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada," tutur dia.

Kepala Negara menyebutkan, panen yang hanya bisa 1 kali karena kekurangan air bisa mencapai 2-3 kali panen.

"Dengan pompa ini, ini sudah nanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga. Artinya dari satu (kali panen) minimal kedua, kalau bisa, bisa ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional. A ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," papar dia.

Presiden Jokowi meninjau pemasangan 80 pompa air yang diberikan Kementerian Pertanian di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sebanyak 80 pompa itu diberikan dari kebutuhan 150 pompa.

"Ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali. Padahal tanahnya subur, karena airnya enggak ada," kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Jokowi berharap dengan pemasangan pompa, maka panen di Desa Layoa dapat meningkat.

"Sehingga dengan pompa ini, ini sudah nanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga. Artinya dari satu [kali panen] minimal kedua. Kalau bisa ketiga," ungkapnya.

Menurutnya, pemberian pompa air akan meningkatkan produktivitas beras secara nasional. "Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," tuturnya.

Saat ditanya apakah optimis dapat swasembada pangan, Jokowi mengatakan untuk mencapai itu membutuhkan proses yang panjang.

"Swasembada pangan itu tidak hanya kadang udah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu. Dulu, kan, sudah swasembada pangan. Kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina, saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam 2 tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," jelasnya.

Jokowi tidak menutup kemungkinan hasil panen di Desa Layoa bisa dikirim ke Ibu Kota Nusantara (IKN) selama ada permintaan.

"Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN. Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN. Ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, sangat baik, 30 ribu bisa ditarik ke IKN," tuturnya.

"Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga menjadi terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," pungkasnya.