Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, Pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Bahlil memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.

Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (3/11), Bahlil mengungkapkan bahwa instruksi Presiden bertujuan untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun, di mana Rp 83 triliun dialokasikan untuk LPG.

Bahlil juga menerima laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas terkait penggunaan subsidi.

Menurutnya, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM dan listrik, dengan perkiraan sekitar 20%-30% dari total subsidi tersebut, yang dapat mencapai Rp 100 triliun.

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan subsidi yang tepat sasaran.

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik secara terpisah maupun digabung dengan skema lain.

"Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kami selesaikan," kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Agus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kebijakan subsidi BBM selama beberapa tahun. Karena itu, ia menilai bahwa rencana Prabowo bukanlah hal yang baru dan sudah beberapa kali melakukan penyesuaian.

"Jadi kalau terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," katanya di Kementerian ESDM saat diwawancarai Tempo, 4 Oktober 2024.

Ia melanjutkan untuk merealisasikan rencana tersebut skema BBM subsidi seperti pertalite dan solar akan menyesuaikan dengan harga keekonomian. "Harganya bukan pasar, ini sesuai dengan harga keekonomiannya," katanya.

Menurutnya, semua barang yang diproduksi termasuk BBM, harus ada yang membayarnya, entah itu melalui mekanisme langsung dari konsumen maupun menggunakan subsidi. Pasalnya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka, badan usaha terkait tentunya akan merugi.

"Mungkin sampai impas, kalau sampai rugi, mereka nggak bisa sustain, siapa yang mengolah lagi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah berencana menerapkan skema subsidi energi, termasuk BBM menjadi bantuan langsung tunai. Terobosan itu dinilai sebagai jalan keluar karena skema subsidi energi di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, Burhanuddin mengklaim telah melakukan perhitungan terkait skema subsidi tersebut yang akan menghemat anggaran sekitar Rp150-200 triliun. "Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan," kata Burhanuddin.

Menurutnya, dengan penghematan tersebut, dana yang tersisa dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.