Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025. Namun jumlah penerima bantuan akan turun dari 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM.

Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan rencana kelanjutan bantuan pangan itu akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5,1 triliun.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya.

Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025.

Ia mengatakan rencana itu segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,Rabu (6/11).

Namun, Arief mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari sebelumnya 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM. Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," imbuhnya.

Arief mengatakan anggaran bantuan pangan pada Januari-Februari tahun depan diperkirakan Rp5,1 triliun. Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan bantuan pangan untuk pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting bisa berlanjut di tahun depan.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 800 miliar untuk mengakomodir program ini.

"Usulan anggarannya (tahun depan) Rp 800 miliar, masih sama dengan tahun 2024," kata Sarwo usai Appreciation Night Program Penyaluran Bantuan Pangan Pengentasan Stunting Tahun 2024, Kamis (17/10) malam.

Sarwo bilang rencananya program ini akan kembali disalurkan di tujuh wilayah provinsi dengan kasus stunting terbesar di Indonesia.

Beberapa wilayah itu di antaranya adalah Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya bantuan pangan ini bisa mulai pada awal tahun depan jika anggaran yang diusulkan disetujui. Adapun rencananya penyalurannya dilakukan selama 6 bulan mulai dari Januari-Juni 2025.

"Misal diterima bisa mulai Januari, Februari Maret tahap pertama dan lanjut April, Mei Juni, kalau anggarannya disetujui," pungkas Sarwo.

Sebelumnya, Bapanas menugaskan kepada ID Food untuk penyaluran bantuan pangan pengentasan stunting pada tahun 2024.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto menjelaskan sepanjang 2024, seluruh paket bantuan yang terdiri dari 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam tersebut didistribusikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai kelompok penerima manfaat.

1,4 juta KRS tersebut tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” sebutnya.

Sis Apik mengatakan, pendistribusian bantuan stunting ini dilakukan dalam 2 tahap secara proporsional dengan menyasar penerima yang berada di wilayah perkotaan hingga ke daerah 3 T, sesuai data KRS yang diperoleh dari BKKBN.

Untuk Sumatra Utara terdapat 137.000 penerima (KRS), Banten 92.000 KRS, Jawa Barat 403.000 KRS, Jawa Tengah 345.000 KRS, Jawa Timur 374.000 KRS, Sulawesi Barat 20.000 KRS, dan NTT 73.000 KRS.

"Masing-masing KRS mendapatkan bantuan sebanyak 3 kali dalam setiap tahapan, atau 6 kali dalam satu tahun. Dengan asupan protein hewani secara berkala bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, diharapkan dapat mengurangi potensi stunting di masa depan,” jelasnya.

Bulog Jabar memastikan stok beras sampai saat ini masih aman hingga akhir tahun.

Bandung (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Jawa Barat (Jabar) memastikan ketersediaan beras mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayahnya hingga akhir tahun 2024.

Pimpinan Perum Bulog Jabar Saldi Aldryn menyebutkan per hari ini stok beras yang dikuasai oleh Bulog Jabar mencapai 130.736 ton dan cukup aman untuk kebutuhan hingga akhir Desember 2024.

“Bulog Jabar memastikan stok beras sampai saat ini masih aman hingga akhir tahun. Saat ini kami masih terus menyerap beras petani, serta melakukan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan pemerintah,” kata Saldi Aldryn, di Bandung, Rabu.

Saldi merinci stok sebanyak 130.736 ton tersebut terdiri dari stok beras operasional yang ada di gudang-gudang Bulog sebanyak 130.116 ton dan stok dalam perjalanan sebanyak 620 ton.

Adapun, kata dia lagi, selain dari stok yang tersedia tersebut Bulog Jabar juga akan mengoptimalkan pengadaan beras dari dalam negeri, pada masa panen nanti.

"Bulog berkomitmen untuk selalu menjaga ketersediaan stok, sehingga distribusi beras untuk wilayah Jawa Barat, baik melalui SPHP maupun Bantuan Pangan Pemerintah ini berjalan aman dan lancar," kata dia.

Terkait program SPHP, dia mengaku, Bulog Jabar akan terus menggelontorkan beras ini dalam rangka stabilisasi harga beras yang dilakukan secara terjadwal di titik-titik potensial, khususnya menyasar para pedagang pasar tradisional, maupun ritel modern.

"Kegiatan SPHP ini telah terjadwal di masing-masing kantor cabang, dengan jumlah beras yang disalurkan sesuai permintaan," kata dia.

Dia menyebut sepanjang tahun 2024 Bulog telah menggelontorkan sebanyak 85.352 ton beras SPHP di seluruh kabupaten dan kota di Jabar.

Beras SPHP ini didistribusikan kepada para pedagang pasar, dengan harga jual oleh pedagang kepada konsumen maksimalnya Rp12.500 per kilogram.

"Jenis beras untuk program SPHP ini termasuk kelas medium yang dijual dalam kemasan 5 kilogram. Beras tersebut hanya bisa dijual pedagang dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp62.500," ujarnya pula.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo Subianto sebagai penerusnya untuk melanjutkan salah satu program andalannya, yaitu bantuan pangan beras 10 kilogram kepada masyarakat. Jokowi bilang dia akan membisiki Prabowo agar program ini jalan terus.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan pembagian bantuan beras di Gudang Bulog, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 Oktober 2024 kemarin. Dia meminta agar masyarakat juga meminta kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk melanjutkan program bantuan ini.

"Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak-Ibu semuanya lho ya," ujar Jokowi saat berbincang dengan masyarakat, ditulis Kamis (3/10/2024).

"Nanti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan," lanjutnya lagi.

Namun, Jokowi menekankan bahwa keputusan program bantuan beras dilanjutkan lagi atau tidak akan menjadi keputusan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan baru.

"Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, Presiden baru nanti," ungkap Jokowi.

Program bantuan beras 10 kg sendiri telah berjalan sejak akhir tahun lalu sebagai antisipasi turunnya daya beli masyarakat dan naiknya inflasi pangan karena ada siklus El Nino yang mengganggu panen.

Bantuan diberikan setiap sebulan sekali kepada sekitar 22 juta penerima. Namun, per bulan Juni bantuan diberikan dua bulan sekali, mulai dari Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Belum ada keputusan apakah setelah Desember bantuan bakal dilanjutkan atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bakal mengusulkan agar Prabowo Subianto melanjutkan program bansos beras setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peninjauan ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Bulog, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan ke NTT, Presiden berdialog dengan masyarakat penerima manfaat yang hadir. Dia menanyakan perkembangan distribusi beras untuk bulan Oktober dan kualitas dari beras yang diberikan.

“Ini yang Oktober ya, sudah diterima ya. Nanti diterima lagi Desember, ya. Dan nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa [bansos beras] diteruskan. Setuju ndak?” kata Jokowi, Rabu (2/10/2024).

Presiden Ke-7 RI itu ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog agar dapat berlanjut di pemerintahan selanjutnya.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

“Nah nanti pemerintah baru. Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari bapak-ibu semuanya lho ya? Saya sampaikan bapak-ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, presiden baru nanti,” katanya.

Dengan dimulainya distribusi ini, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program bantuan pangan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

“Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober kemudian Desember, dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah. Untuk stok kurang lebih hampir 1.000 ton, gede banget,” pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memohon maaf kepada masyarakat jelang purnatugas. Kali ini, hal itu dilakukan pada saat dia meninjau ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dalam peninjauan itu dia ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.

Di sela kunjungan itu Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menjelang masa purna tugasnya.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat," tutur Jokowi dalam keterangan Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024).

Jokowi juga membawa nama Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama. Dia berharap program bantuan pangan beras 10 kg dapat dilanjutkan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, sampaikan pak minta dilanjutkan, karena saya nanti tanggal 20 Oktober sudah purnatugas, sudah pensiun," beber Jokowi.

Kunjungan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Paser, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Simak juga Video: Video Jokowi soal Isu 44 Menteri Kabinet Prabowo: Prerogatif Presiden Terpilih

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih meneruskan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Bantuan ini sudah diberikan Jokowi sejak tahun lalu.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi meminta para warga menyampaikan harapannya untuk melanjutkan program bantuan pangan bila bertemu dengan Prabowo.

"Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, sampaikan pak minta dilanjutkan, karena saya nanti tanggal 20 Oktober sudah purna tugas, sudah pensiun," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024).

Dalam keterangan yang sama, disebutkan kunjungan Jokowi hari ini ke Gudang Bulog dan membagikan bantuan pangan menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Paser, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Bantuan pangan beras 10 kg awalnya diberikan setiap bulan sejak akhir 2023. Namun, pertengahan 2024 kemarin intensitasnya sedikit dikurangi, bantuan cuma diberikan dua bulan sekali hingga Desember 2024.

New York: Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membahas seputar bantuan pangan, peningkatan gizi, hingga kelaparan dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), Cindy McCain, di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 24 September 2024.

Konflik global, krisis ekonomi, perubahan iklim, telah berdampak pada krisis pangan di berbagai belahan dunia.

Data WFP pada 2024 telah menunjukkan bahwa 309 juta orang mengalami kelaparan kronis di 71 negara. Peningkatan jumlah orang kelaparan di dunia masih terjadi. Kondisi ini telah menjadi tantangan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pertemuan Menlu Retno dengan Direktur Eksekutif WFP membahas inisiatif Koalisi Makanan Sekolah (School Meals Coalition).

“Tujuan inisiatif ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.

Pertemuan juga membahas rencana Indonesia meningkatkan perannya sebagai negara pemberi bantuan hibah bantuan pangan, terutama ke negara-negara terdampak konflik, termasuk melalui potensi perluasan program bantuan biskuit energi tinggi Indonesia ke wilayah yang paling membutuhkan, seperti Afghanistan dan Ethiopia.

Menlu Retno juga mengajak WFP menjajaki inisiatif bersama yang mengintegrasikan solusi air dan sanitasi dalam strategi pengentasan kelaparan.

"Ketersediaan dan kualitas air berdampak langsung pada ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan," kata Menlu Retno, seraya menambahkan bahwa lebih dari dua miliar orang hidup di negara-negara dengan pasokan air yang tidak memadai.

WFP telah menjadi mitra erat Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dalam menghadapi ancaman kerawanan pangan.

Baca juga: Inovasi Ketahanan Pangan: Kolaborasi untuk Masa Depan Pertanian Indonesia

(WIL)