JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa data kondisi ekonomi masyarakat menjadi masalah besar dalam penyaluran bantuan perumahan.

Hal ini disampaikannya saat ditemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Sekarang data itu kalau semua kementerian bikin data sendiri, sosial, pendidikan, kan susah karena tidak efisien," ujarnya.

Sementara saat ini, data terbaru terkait kondisi masyarakat Indonesia tengah diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita doakan data itu bisa segera jadi, sehingga semua kementerian dan lembaga bisa pakai data itu, sehingga ada satu data yang dipakai termasuk oleh swasta," lanjutnya.

Data ini dibutuhkan agar penyaluran bantuan oleh pemerintah, baik subsidi pembiayaan rumah hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa tepat sasaran.

Sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi energi berupa BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran untuk program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya," kata Joko.

Subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk sektor energi mencapai sekitar Rp 256 triliun per tahun.

Sementara, masyarakat yang menerima subsidi tersebut tidak sedikit yang memiliki mobil, sehingga bisa dikatakan kurang tepat sasaran.

"Kalau satu mobil mencapai Rp 600.000-Rp 800.000, tapi itu yang mendapatkan orang mampu karena memiliki mobil. Itu yang akan ditransformasikan," tegas Joko.