Bisnis.com, JAKARTA - Pengalihan subsidi energi menjadi bentuk bantuan langsung tunai menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran negara.

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Berdasarkan hitung-hitungan tim penasihat ekonomi Prabowo, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, diberitakan Reuters pekan lalu.

Burhanuddin menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Adapun, dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi sebesar Rp1,1 triliun menjadi Rp203,4 triliun dari RAPBN awal sebesar Rp204,5 triliun. Penyesuaian tersebut seiring perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang disepakati dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Secara terperinci, total anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun, sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun dan anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandang positif wacana yang digulirkan oleh tim presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana Prabowo tersebut sejatinya sama dengan tujuan pemerintah saat ini, yaitu agar penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

“Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya,” kata Agus kepada wartawan dikutip, Minggu (29/9/2024).

Namun, Agus mengaku belum ada pembicaraan mengenai rencana perubahan skema penyaluran subsidi BBM, LPG, maupun listrik menjadi bantuan langsung tunai antara pemerintah dengan tim presiden terpilih.

Saat ini, Agus mengatakan bahwa penyaluran subsidi BBM dan lainnya masih berbasis komoditas. Artinya, harga BBM, LPG, dan listrik yang diberikan subsidi.

Sementara itu, pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai merupakan jenis subsidi tertutup atau berbasis penerima manfaat.

“Kalau sistem terbuka itu harganya masih yang disubsidi. Kalau subsidi langsung yang disubsidi orangnya. Orang yang tidak mampu disubsidi untuk punya kemampuan membayar barang sesuai dengan harganya,” ujarnya.

Untung Rugi

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai wacana tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema penyaluran subsidi menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dicermati dengan saksama.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum serta dapat mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang ingin memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana Prabowo tersebut sejatinya sama dengan tujuan pemerintah saat ini, yaitu agar penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

“Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya,” kata Agus kepada wartawan dikutip, Minggu (29/9/2024).

Namun, Agus mengaku belum ada pembicaraan mengenai rencana perubahan skema penyaluran subsidi BBM, LPG, maupun listrik menjadi bantuan langsung tunai antara pemerintah dengan tim presiden terpilih.

Adapun, saat ini, Agus mengatakan bahwa penyaluran subsidi BBM dan lainnya masih berbasis komoditas. Artinya, harga BBM, LPG, dan listrik yang diberikan subsidi.

Sementara itu, pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai merupakan jenis subsidi tertutup atau berbasis penerima manfaat.

“Kalau sistem terbuka itu harganya masih yang disubsidi. Kalau subsidi langsung yang disubsidi orangnya. Orang yang tidak mampu disubsidi untuk punya kemampuan membayar barang sesuai dengan harganya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowoingin memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Burhanuddin menuturkan, pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.