Praktik batas usia melamar kerja, khususnya membatasi lowongan pekerjaan hanya bisa untuk usia muda, akhirnya menuai konsekuensi yang membuat gamang. Pasalnya, para pencari kerja berusia di atas 30 tahun bakal sulit untuk masuk ke sektor formal. Alhasil, mereka terpaksa harus bekerja di sektor informal yang kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menjelaskan bahwa saat ini semakin banyak angkatan kerja yang masuk ke sektor informal, dan mengakibatkan kerentanan dalam dunia kerja. Sebabnya, sektor informal saat ini amat kurang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sektor informal juga jarang mendapatkan pengembangan karier personal.

Kendati demikian, dia memaklumi praktik pembatasan usia melamar kerja yang kerap tertera di lowongan pekerjaan adalah hal yang wajar dan kemungkinan dilakukan karena alasan pragmatis pemberi kerja untuk mengurangi biaya rekrutmen.

“Mengurangi biasa seleksi jika pelamar berjumlah banyak) dan kemungkinan pekerja usia muda atau lulusan baru lebih cenderung mau menerima gaji yang lebih rendah dan lebih mudah dibentuk,” ucap Teguh kepada Warta Ekonomi, Selasa (6/8/2024).

Kondisi seperti itu, ujar Teguh, terjadi karena jumlah lowongan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Kondisi berbeda akan terjadi di negara maju. Pasalnya, di negara-negara maju terjadi penuaan populasi sehingga jumlah lowongan pekerjaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (30/7/2024) menolak seluruh permohonan uji materi pasal 1 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh karyawan swasta asal Kota Bekasi, Jawa Barat, Leonardo Olefins Hamonangan.

MK, dalam dokumen putusannya dengan nomor 35/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan bertentangan dengan segala bentuk atau jenis diskriminasi yang termuat dalam putusan MK sebelumnya. Antara lain putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005, dan putusan MK Nomor 72/PUU-XXI/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Undang-undang (UU) No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK menilai bahwa batasan usia, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminasi.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tulis Ketua MK Suhartoyo dalam Putusan No.35/PUU-XXII/2024, dikutip Kamis (1/8/2024).

Pemohon dalam hal ini menggugat Pasal 35 ayat (1) UU No.13/20223 sebagaimana telah diubah UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Menurut Pemohon, diberlakukannya Pasal 35 ayat (1) beleid itu telah menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon memperoleh pekerjaan seperti misalnya pengalaman kerja maupun adanya batas usia minimal melamar pekerjaan yang disyaratkan.

Merespons hal itu, MK menilai bahwa dalam penempatan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan harus pula mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Untuk mendukung hal tersebut, MK menyebut bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, juga harus menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

“Dengan demikian, pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif,” tulis MK dalam putusannya.

Apalagi, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU No.13/2003. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Kendati begitu, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur. Menurutnya, MK seharusnya dapat mengabulkan argumentasi hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan.

Guntur menilai, norma Pasal 35 ayat 1 potensial disalahgunakan sehingga membutuhkan penegasan lantaran sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan kerja.

Selain itu, pasal 35 ayat 10 dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari kerja, khususnya terhadap frasa “merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang sangat diletakan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja “berpenampilan menarik” (good looking).