IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih terus dikaji oleh pemerintah.

Sekalipun rencana konversi subsidi energi ke BLT sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024), pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga, harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran.

Bahkan, potensi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dengan nilai Rp100 triliun. Adapun nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp435 triliun.

Bahlil tak menampik saat ini formulasi yang dibahas pemerintah untuk mengkonversi subsidi energi melalui BLT.

"Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil.

“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," katanya

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai alias BLT.

Eddy mengaku sudah mendorong perubahan skema subsidi BBM sejak menjadi pimpinan Komisi VII DPR Periode 2019—2024 yang membidangi urusan energi. Menurutnya, 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan masyarakat mampu.

Oleh sebab itu, dia mendukung perubahan skema subsidi energi menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa wacana perubahan selama subsidi BBM merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, sambungnya, subsidi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, Eddy meyakini perubahan skema akan membuat pemerintah bisa menghemat banyak anggaran belanja. Dengan begitu, anggaran bisa direlokasikan untuk untuk bantuan sosial lain atau pembangunan layanan publik.

Di samping itu, dia mengakui pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah seperti melakukan pendataan hingga ke pelosok pedesaan agar penerima manfaat subsidi energi nantinya tepat sasaran. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas agar skema baru nantinya dapat dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Eddy.

Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Prabowo menyatakan akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo, Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.