Bisnis.com, JAKARTA - Wacana mengubah skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kian kencang berembus. Presiden Prabowo Subianto pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Lantas, apakah perubahan skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT tersebut benar-benar mutakhir? Apa saja untung ruginya?

Ancaman Bagi Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan perubahan skema subsidi BBM ke BLT perlu diperhatikan. Pasalnya, penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Faktanya kan yang menggunakan BBM bersubsidi ada kelas menengah rentan juga. Mau dikatakan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, membuat kelas menengah rentan ini candu beli BBM bersubsidi,” kata Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Oleh karena itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin. Sebab, mereka tak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ucapnya.

Karenanya, Bhima mengingatkan agar rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap. Selain itu, dibutuhkan cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Persoalan data

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan sukses tidaknya penyaluran BBM lewat BLT tergantung pada data yang presisi. BLT, tuturnya, jadi suatu isu besar kalau datanya tidak tepat sehingga akan melahirkan politisasi.

“Kalau datanya kurang presisi maka akan terjadi protes, Mampukah pemerintah membuat data BLT jadi valid?" kata dia.

Menurutnya, jika hanya disalurkan kepada masyarakat miskin yang berjumlah 26 juta jiwa, tentu implikasi terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin, namun rentan miskin, yang akan terjerembab dan tidak mendapatkan BLT jika kebijakan pengetatan subsidi terjadi.

Setidaknya ada 130 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin atau sering disebut aspiring middle class. Menurut Eko, kalau BLT tidak menyentuh level ini, dia khawatir pengetatan subsidi BBM berimplikasi pada aktivitas ekonomi kelompok tersebut.

“Kalau diperlebar ke kelompok itu seberapa jauh juga. Waktu Covid bantuan juga merambah kelas menengah ini,” pungkasnya.

Belum Saatnya

Eko pun menilai kebijakan pengetatan BBM subsidi itu tidak tepat diterapkan di situasi ekonomi domestik saat ini yang tidak mendukung. Situasi ekonomi tak mendukung ini ditandai dengan penurunan daya beli serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

“BBM itu vital untuk ekonomi, termasuk industri dan transportasi. Kalau saya melihat jika terjadi pengetatan subsidi saat ini memang tidak akan menaikkan inflasi namun dipastikan akan gerus pertumbuhan ekonomi dan tambah efek psikologi bertambah,” ujarnya.

Kondisi masyarakat saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah tabungan masyarakat yang berada di bawah Rp100 juta.

Saat ini, rerata uang yang berada pada tabungan masyarakat menengah ke bawah hanya sebesar Rp1,5 juta. Dengan kondisi itu, kalau ada hentakan harga konsumsi akan berimplikasi makin dalam pada perekonomian.

“Momennya harus pas, tapi setidak jangan saat masyarakat sedang ekonominya lesu,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai alias BLT.

Eddy mengaku sudah mendorong perubahan skema subsidi BBM sejak menjadi pimpinan Komisi VII DPR Periode 2019—2024 yang membidangi urusan energi. Menurutnya, 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan masyarakat mampu.

Oleh sebab itu, dia mendukung perubahan skema subsidi energi menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa wacana perubahan selama subsidi BBM merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, sambungnya, subsidi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, Eddy meyakini perubahan skema akan membuat pemerintah bisa menghemat banyak anggaran belanja. Dengan begitu, anggaran bisa direlokasikan untuk untuk bantuan sosial lain atau pembangunan layanan publik.

Di samping itu, dia mengakui pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah seperti melakukan pendataan hingga ke pelosok pedesaan agar penerima manfaat subsidi energi nantinya tepat sasaran. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas agar skema baru nantinya dapat dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Eddy.

Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Prabowo menyatakan akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo, Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.