Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komoditas udang asal Indonesia tengah menghadapi tuduhan pelanggaran anti dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana mengatakan imbas dari tuduhan itu udang RI yang akan masuk ke Negara Paman Sam dikenai pungutan tambahan sebesar 3,9%.

Walau begitu, Erwin menjelaskan pengenaan bea anti dumping ini sudah turun dari keputusan US Department of Commerce (USDOC) pada Maret lalu yang sebesar sebesar 6,3%.

"Pada tanggal 23 Oktober USDOC menerbitkan kembali penentuan akhir terhadap tuduhan anti dumping dan kita turun dari 6,3% menjadi 3,9%," jelas Erwin dalam konferensi pers di KKP, Senin (28/10).

Lebih lanjut, dalam putusan akhir itu USDOC juga tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi atau CVD bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor ke AS.

"Ini capaian dari sinergi teman teman asosiasi, teman teman Kementerian Perdagangan dan KBRI DC dalam proses hearing bersama USDOC," tambahnya.

Meski demikian, Erwin mengatakan perjuangan untuk bebas dari dua tuduhan atas komoditas unggulan Indonesia belum berakhir.

Saat ini, pemerintah dan para asosiasi masih menunggu kajian dari dampak ekonomi putusan USDOC yang dilakukan oleh The International Trade Commission (USITC).

Pihaknya masih berharap dalam putusan akhir yang dilakukan oleh lembaga itu, Indonesia tetap terbukti tidak melakukan CVD dan dibebaskan dalam pengenaan bea masuk anti dumping udang ke AS.

"Final keputusan akan disampaikan USITC 5 Desember dan pengenaan dumping dan CVD akan dikenakan 12 desember 2024," jelasnya.

Sebelumnya KKP membeberkan Indonesia menghadapi tuduhan antidumping dan countervailingduties terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS. Tuduhan ini dikirim dalam petisi dari American Shrimp Processors Associaton (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Periode investigasi untuk tuduhan dumping dilakukan dengan menyelidiki data perdagangan 1 Januari 2022-Desember 2022. Sedangkan untuk tuduhan CVD dengan menginvestigasi data perdagangan periode 1 September 2022-31 Agustus 2023.

Komoditas yang diselidiki adalah udang beku hasil budi daya (produk utuh atau tanpa kepala dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, dan diproses dalam bentuk beku).

Dua pelaku usaha atau eksportir Indonesia sebagai mandatory responden yakni PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT First Marine Seafood (FMS) kemudian dipilih Departemen Perdagangan AS (U.S. Department of Commerce) dalam penyelidikan ini.

Indonesia kemudian terbukti tidak melakukan subsidi dalam hasil keputusan sementara terkait dengan penyelidikan AD dan CVD yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS, pada 25 Maret 2024.

Terkait dengan penyelidikan AD, pada 23 Mei 2024 Departemen Perdagangan AS menerbitkan hasil keputusan sementara yang menyatakan bahwa margin dumping FMS sebesar 6,3%. Berdasarkan regulasi AS, FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya akan dikenakan tarif bea masuk AD 6,3%.

Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - ANKARA. Turki telah mengenakan bea masuk antidumping pada beberapa produk baja yang diimpor dari Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Hal ini merupakan keputusan yang dipublikasikan pada Lembaran Negara Turki Jumat (11/10).

Sebuah penyelidikan terhadap impor baja canai panas menyusul banding produsen lokal menunjukkan bahwa dugaan dumping baja dari Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang mengancam akan merusak produksi dalam negeri.Penerapan bea masuk ini dilakukan untuk mencegah persaingan tidak adil setelah banding dari produsen dalam negeri tahun lalu.

Bea masuk yang dikenakan pada impor dari Tiongkok berkisar antara sekitar 15% hingga 43%, dan tarif yang dikenakan pada impor dari Rusia, India, dan Jepang berkisar antara 6% hingga 9%. Prosentase tersebut didapatkan dari hargaharga biaya, asuransi, dan angkutan (CIF).

Keputusan Ankara muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa terkait tarif pada kendaraan listrik, brendi, dan barang-barang lainnya serta menyusul keluhan Tiongkok kepada Organisasi Perdagangan Dunia tentang bea masuk yang dikenakan pada kendaraan listrik Tiongkok yang masuk ke Turki.

China mengenakan bea masuk antidumping sementara terhadap brendi impor asal dari Uni Eropa (UE).

Kebijakan ini dikenakan hanya beberapa hari setelah Uni Eropa memutuskan untuk mengenakan tarif impor pada kendaraan listrik (EV) buatan China.

Ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian karena harga di negara asal produk tersebut lebih mahal.

Kementerian Perdagangan China menyatakan penyelidikan awal menunjukkan adanya praktik dumping brendi asal Eropa yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi industri domestik China.

"Dumping brendi dari UE telah mengancam kerugian signifikan terhadap sektor kami," ungkap Kementerian Perdagangan China, dikutip Reuters, Selasa (8/10).

Kementerian China juga mengungkapkan penyelidikan serupa terhadap produk-produk lain dari Uni Eropa, termasuk daging babi. Mereka menegaskan keputusan mengenai penyelidikan ini akan dibuat secara objektif dan adil.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Perancis menganggap langkah China ini tidak dapat dipahami dan melanggar prinsip perdagangan bebas. Perancis juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komisi Eropa guna membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mulai 11 Oktober, importir brendi dari Eropa harus membayar deposit hingga 39 persen dari nilai impor, yang biasanya meningkatkan harga brendi di pasar China hingga 20 persen menurut analis dari Jefferies.

"Langkah ini menunjukkan bahwa China bertekad untuk membalas keputusan Eropa terkait tarif EV China," ungkap kelompok produsen cognac Perancis, BNIC.

Perancis dipandang sebagai sasaran utama penyelidikan ini karena dukungan negara tersebut terhadap pengenaan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal China. Pengenaan bea masuk tambahan ini bakal menyasar brendi ternama asal Perancis seperti Hennessy dan Remy Martin.

Ekspor brendi Perancis ke China mencapai US$1,7 miliar atau senilai dengan Rp26,6 triliun (kurs 15.670 per dolar AS) pada 2023, mencakup 99 persen dari total impor brendi ke China.

Langkah ini membuat saham-saham perusahaan barang merah Perancis terpukul. Saham LVMH, pemilik Hennessy, turun 4,9 persen sementara saham Remy Cointreau jatuh 8,7 persen.

Remy Martin, yang memiliki eksposur besar di pasar China, diperkirakan akan mengalami penurunan penjualan hingga 6 persen. China adalah pasar ekspor cognac terbesar kedua setelah Amerika Serikat, tetapi merupakan wilayah yang paling menguntungkan bagi industri ini.

Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut tindakan China sebagai 'pembalasan murni' atas keputusan Uni Eropa.

"Tarif terhadap EV China diperlukan untuk menjaga persaingan yang adil," tegas Macron.

Sementara itu, diskusi lebih lanjut antara otoritas China dan UE mengenai tarif dan perdagangan masih berlangsung, meskipun hasilnya belum pasti.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah segera menyelamatkan industri keramik dalam negeri. Caranya, dengan menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal Tiongkok.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, pihaknya telah menyurati Meteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait BMAD untuk ubin keramik impor asal Tiongkok.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah lebih dari 30 hari sejak tanggal Surat Keputusan Meteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," jelas Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Edy mengatakan tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional yang menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus yang mengalami kontrakasi," tambahnya.

Adapun dampak negatif dan kerugian sangat jelas antara lain, pertama, terjadinya penurunan tingkat utilisasi produk keramik nasional pada semester I-2024 yang hanya mampu beroperasi di level 62%, turun dibandingkan 2023 sebesar 69%, dan 2022 sebesar 78%.

Kedua, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar USD 1,24 miliar (2028 - 2023) yang semestinya tidak perlu terjadi karena industri keramik nasional memiliki kapasitas produksi 625 juta m2 per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Ketiga, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya, sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

Keempat, angka volume impor dari Tiongkok semester I - 2024 ini naik kembali sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta m2.

Edy menyebut bahwa lambannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angra rata-rata impor sebelumnya setelah diberitakan besaran BMAD oleh Menteri Perdagangan di berbagai media di awal Agustus lalu.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40% -50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan," tutur Edy.

Meski demikian, Asaki tetap memiliki optimisme bahwa kapasitas utilisasi keramik nasional tahun ini dapat segera membaik dan bangkit kembali jika PMK BMAD dikeluarkan dalam waktu singkat, dengan tingkat utilisasi tahun 2024 ini bisa berada di level 65% - 67%, meskipun tetap di bawah target tahun 2024 sebesar 70%.

"Asaki menargetkan tingkat utilisasi produksi nasional bisa mencapai 80% di tahun 2025 dan di atas 90% di tahun 2026, jika besaran BMAD ubin keramik asal Tiongkok di kisaran 70% - 80%," tutup Edy.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebut penerapan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya masih perlu pengawasan. Hal itu didorong masih adanya celah-celah produk impor ilegal yang masuk ke dalam negeri.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan mengungkapkan kebijakan-kebijakan ini dierapkan karena adanya sebuah persoalan. Meski begitu guna dapat benar-benar terlaksana, bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). masih perlu pengawasan.

"Sekarang persoalannya bagaimana ketika kita benar-benar menegakkan ini, karena selama ini kan banyak aturan tapi masih selalu dicari celah untuk melanggarnya," jelas Adie pada Diskusi Publik secara daring, Kamis (8/8).

Menurut Adie, adanya BMTP maupun BMAD ini menjadi obat bagi pelaku industri yang saat ini sedang tertekan. Ia pun berharap dengan adanya hal tersebut dapat membantu industri khususnya teksti untuk kembali bangkit.

"Tapi Kembali lagi, masih sangat perlu pengawasan, berkaca dari yang sudah-sudah meski sudah adanya aturan nyatanya masih adanya praktik impor borongan, atau juga masih ada Pelabuhan tikus yang belum terawasi," ungkapnya.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Farhan Aqil Syauqi juga mengatakan BMAD memang perlu untuk diterapkan. Meski begitu menurutnya adanya aturan tersebut juga harus diiringi dengan penegakan hukum.

"Perlu juga adanya penegakan hukum, jadi harus benar-benar ditindak oknum yang memang tidak memberikan profit terhadap negara, tidak memberikan biaya masuknya untuk kalau mereka mau impor, kemudian mereka pakai celah-celah seperti impor borongan, dan melobby orang-orang yang ada di pelabuhan, tentunya ini yang perlu ditindak secara hukum," ujarnya.

Farhan juga berharap pada kinerja satgas impor ilegal bisa lebih optimal. Ia menyebutkan satgas ini harus benar-benar bisa mengungkapkan hingga melakukan penangkapan pada oknum yang terlibat.

"Harapannya bisa seperti 2017 lalu dimana impor Borongan ini dihentikan," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024. Kedua aturan tersebut merupakan perpajangan dari aturan BMTP yang sudah berlaku sejak 2020 dan 2021 tetapi masa berlakunya berakhir pada tahun 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024. Kedua aturan tersebut merupakan perpajangan dari aturan BMTP yang sudah berlaku sejak 2020 dan 2021 tetapi masa berlakunya berakhir pada tahun 2024.

Pemerintah menjelaskan, pengenaan BMTP kembali diberlakukan mengingat hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menunjukkan masih terjadi ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural.

"Sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor," bunyi pertimbangan dalam dua aturan tersebut, dikutip Kamis (8/8).

Untuk impor berupa produk kain, BMTP dikenakan selama tiga tahun semenjak PMK 48 Tahun 2024 berlaku. Adapun BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

"Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Adapun tarif BMTP produk impor kain disesuaikan berdasarkan pos tarif serta periode pelaksanaan aturan.

Untuk segmen kain tenunan dari kapas, terdapat 26 pos tarif produk yang dikenakan tarif BMTP mulai dari Rp 1.657 per meter hingga Rp 10.261 per meter untuk tahun pertama aturan diberlakukan. Namun, besaran tarif tersebut akan mengalami penurunan pada tahun kedua dan ketiga aturan itu diberlakukan.

Kemudian, untuk segmen kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial terdapat 23 pos tarif yang dikenakan dengan tarif mulai dari Rp 1.507 per meter hingga Rp 5.131 per meter pada tahun pertama diberlakukan.

Untuk segmen kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial terdapat 24 pos tarif yang dikenakan dengan rentang tarif Rp 1.382 per meter hingga Rp 6.413 per meter pada tahun pertama.

Kemudian pada segmen kain tule dan jaring lainnya, terdapat 9 pos tarif yang dikenakan, yakni mulai dari Rp 6.414 per kg hingga Rp 26.655 per kg pada tahun pertama aturan diberlakukan.

Terakhir untuk segmen kain rajutan atau kaitan, terdapat 25 pos tarif yang dikenakan dengan rentang tarif Rp 8.285 per kg hingga Rp 25.655 per kg pada tahun pertama aturan diberlakukan.

Di sisi lain, untuk produk karpet dan tekstil penutup lainnya, maka besaran tarif BMTP yang dikenakan adalah sebesar Rp 74.461 per meter persegi pada tahun pertama aturan diberlakukan. Namun besaran tarif akan mengalami penurunan pada tahun kedua menjadi Rp 71.058 per meter dan tahun ketiga Rp 67.811 per meter.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024. Kedua aturan tersebut merupakan perpajangan dari aturan BMTP yang sudah berlaku sejak 2020 dan 2021 tetapi masa berlakunya berakhir pada tahun 2024.

Pemerintah menjelaskan, pengenaan BMTP kembali diberlakukan mengingat hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menunjukkan masih terjadi ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural.

"Sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor," bunyi pertimbangan dalam dua aturan tersebut, dikutip Kamis (8/8).

Untuk impor berupa produk kain, BMTP dikenakan selama tiga tahun semenjak PMK 48 Tahun 2024 berlaku. Adapun BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

"Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Adapun tarif BMTP produk impor kain disesuaikan berdasarkan pos tarif serta periode pelaksanaan aturan.

Untuk segmen kain tenunan dari kapas, terdapat 26 pos tarif produk yang dikenakan tarif BMTP mulai dari Rp 1.657 per meter hingga Rp 10.261 per meter untuk tahun pertama aturan diberlakukan. Namun, besaran tarif tersebut akan mengalami penurunan pada tahun kedua dan ketiga aturan itu diberlakukan.

Kemudian, untuk segmen kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial terdapat 23 pos tarif yang dikenakan dengan tarif mulai dari Rp 1.507 per meter hingga Rp 5.131 per meter pada tahun pertama diberlakukan.

Untuk segmen kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial terdapat 24 pos tarif yang dikenakan dengan rentang tarif Rp 1.382 per meter hingga Rp 6.413 per meter pada tahun pertama.

Kemudian pada segmen kain tule dan jaring lainnya, terdapat 9 pos tarif yang dikenakan, yakni mulai dari Rp 6.414 per kg hingga Rp 26.655 per kg pada tahun pertama aturan diberlakukan.

Terakhir untuk segmen kain rajutan atau kaitan, terdapat 25 pos tarif yang dikenakan dengan rentang tarif Rp 8.285 per kg hingga Rp 25.655 per kg pada tahun pertama aturan diberlakukan.

Di sisi lain, untuk produk karpet dan tekstil penutup lainnya, maka besaran tarif BMTP yang dikenakan adalah sebesar Rp 74.461 per meter persegi pada tahun pertama aturan diberlakukan. Namun besaran tarif akan mengalami penurunan pada tahun kedua menjadi Rp 71.058 per meter dan tahun ketiga Rp 67.811 per meter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pada produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Hal ini untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari kerugian akibat banjir produk impor.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Aturan mulai berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak diundangkan 6 Agustus 2024.

"Sesuai hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, masih terjadi ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya," tulis pertimbangan aturan tersebut," dikutip Rabu (7/8/2024).

Barang impor berupa produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya dikenakan BMTP selama 3 tahun. Pengenaan bea masuk ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) dan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

"Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara. Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikecualikan terhadap importasi produk kain yang diproduksi dari negara tertentu," bunyi pasal 3 aturan tersebut.

China merupakan negara yang dikenakan BMTP untuk seluruh segmen kain mulai dari kain tenunan dari kapas, kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial, kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial, kain tule dan kain jaring lainnya seperti renda dan kain sulaman, serta kain rajutan atau kaitan.

Untuk segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif, bea masuk diterapkan dari kisaran Rp 1.657/meter sampai Rp 10.261/meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru. Kemudian tahun kedua dan ketiga disesuaikan kembali.

Sedangkan untuk segmen kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial, bea masuk diberlakukan kisaran Rp 1.507/meter sampai Rp 5.131/meter di tahun pertama dengan periode waktu satu tahun diberlakukan. Tahun kedua dan ketiga juga mengalami penyesuaian.

Kemudian untuk segmen kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial, tarif bea masuk yang diberlakukan senilai Rp 1.382/meter sampai Rp 5.131 per meter, segmen kain tule dan kain jaring lainnya seperti renda dan kain sulaman di kisaran Rp 6.414/meter sampai Rp 25.655/meter, serta segmen kain rajutan atau kaitan di kisaran Rp 8.285/meter sampai Rp 25.655/meter.

Sementara itu, terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, besaran BMTP mulai dari Rp 74.461/meter persegi untuk periode tahun pertama sejak tanggal berlakunya aturan ini. Sedangkan tahun kedua Rp 71.058/meter persegi dan tahun ketiga Rp 67.811/meter persegi.

S&P Global mengeluarkan data terkait Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia. Hasilnya terjadi kontraksi dari 54,2 pada Maret 2024 menjadi 49,3 pada Juli 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa industri manufaktur di Indonesia dalam kondisi yang menurun. Hal ini pun memacu tanggapan dari pelaku industri seperti industri keramik yang belakangan sudah babak belur dihantam produk impor.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto pun berharap pemerintah segera memutuskan dan menerapkan kebijakan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk keramik impor asal Tiongkok.

Menurut Edy, saat ini para importir telah memanfaatkan celah waktu dari dikeluarkannya laporan hasil akhir penyelidikan KADI dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari pengenaan BMAD.

"Hal tersebut tentu sangat merugikan industri keramik nasional," kata Edy dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, ada beberapa faktor yang membuat PMI Indonesia menurun.

Pertama, banyak industri dalam negeri yang sudah terlanjur gulung tikar, karena buruknya iklim usaha. Kedua, derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas.

"Barang-barang import yang beredar di dalam negeri banyak yang diimport melalui jalur tidak benar. Meski sebagian barang sudah termasuk barang lartas (larangan terbatas) import, namun barang tersebut masih bisa diimport oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan, tentu dengan harus membayar mahal, untuk mendapatkan quota import. Sebagian barang yang dilarang import juga bisa menggunakan jasa borongan/under name utk dimport. Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," paparnya.

Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri.

Dirinya menyarankan, sebaiknya pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat.

"Agar tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terjadi," tegasnya.

Untuk menyelamatkan sektor industri secara umum dari badai kehancuran, menurutnya, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebagaimana diterapkan terhadap industri keramik.

"Kebijakan BMAD untuk keramik import Tiongkok itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri tanah air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," tegasnya.

Kendati demikian, Darmadi memandang, kebijakan BMAD dan langkah penegakkan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Solusinya Pemerintah harus segera melakukan transformasi di sektor industri. Contoh positif dengan adanya transformasi bisa kita lihat di mana ketika para importir keramik bertransformasi menjadi industri terbukti bisa menarik investasi-investasi baru," urainya.

Malaysia 'latah' melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memungut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produk-produk China.

Bloomberg melaporkan, Kementerian Perdagangan Malaysia tengah meninjau ulang undang-undang anti-dumping di negara tersebut. Rencananya, revisi terkait beleid itu bakal dibawa ke parlemen pada 2025 mendatang.

Alasan yang mendasari Negeri Jiran juga mirip dengan Indonesia. Mereka khawatir dengan fenomena 'banjir' produk China yang dianggap merugikan bisnis lokal.

"Pemerintah mendukung perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari imbas perdagangan yang tak adil, menyusul masuknya barang impor murah dari sejumlah negara, termasuk China, secara besar-besaran," kata Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong, dikutip Kamis (25/7).

Pada pertemuan antara stakeholder di Malaysia, Wamendag Liew mendapatkan pertanyaan dari Senator Low Kian Chuan yang merupakan ketua Association of Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia. Liew ditanya terkait upaya pemerintah dalam mengatasi serbuan produk impor.

Wamendag Liew mengklaim sudah melakukan 9 tindakan anti-dumping terhadap masuknya barang China. Tindakan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2015-2023, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan Malaysia, mengaku siap bekerja sama dengan para pengusaha lokal. Ini melingkupi kajian bagaimana dampak dari produk Tiongkok terhadap barang-barang buatan Malaysia.

Pemerintah Malaysia berdalih tak hanya menargetkan salah satu negara. Di lain sisi, Liew menegaskan produksi barang-barang dalam negeri juga harus digenjot kualitasnya agar lebih kompetitif.

"Beijing adalah mitra dagang terbesar Kuala Lumpur. Kerja sama antara China dan Malaysia bisa memberi manfaat untuk para pengusaha lokal melalui rantai pasok dan peluang bisnis," tandasnya.

Perdagangan antara Malaysia dan China naik 5,9 persen pada Januari 2024-April 2024. Total perdagangan kedua negara menyentuh US$29,8 miliar atau Rp484,87 triliun (asumsi kurs Rp16.271 per dolar AS), dibandingkan periode yang sama pada 2023 lalu.

Banjir barang impor, terutama dari China, memang menjadi permasalahan di Indonesia. Bahkan, ada sejumlah produk yang disebut masuk secara ilegal, sehingga membuat barang lokal kalah saing.

Selain BMAD, Indonesia juga memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan dua bea masuk ini akan difokuskan pada 7 komoditas.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebut rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sudah memberikan dampak yang positif. Salah satunya meningkatnya minat investasi di industri keramik.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan ada 2 investor yang siap membangun pabrik keramik baru di Indonesia. Kedua investor itu melakukan investasi salah satunya dipengaruhi Terkait adanya penerapan BMAD.

Rencana penerapan BMAD keramik sendiri besarannya mulai 100,12% sampai dengan 158,78% untuk produsen keramik Tiongkok yang kooperatif dan 199,88% untuk produsen yang tidak kooperatif.

"Asaki menyambut baik transformasi kedua pabrik baru tersebut yang sebelumnya adalah trader dan importir keramik, dipastikan investasi baru yang akan beroperasi di kuartal III tahun 2024 ini akan meningkatkan volume kapasitas produksi keramik homogenous tile yang saat ini tercatat sebesar 207 juta m2/tahun akan meningkat menjadi sekitar 250 jt m2/tahun," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya dampak positif dari BMAD tidak hanya sekadar menyelamatkan industri keramik nasional tapi terbukti telah berhasil menjadi magnet bagi investasi baru. Sehingga konsumen dalam negeri akan diberikan banyak pilihan Produk Keramik yg berkualitas dan Innovatif dgn hrg yg wajar dan terjangkau.

"Industri Keramik adalah Pasar Persaingan Sempurna dimana terdapat sekitar 40 pabrik sehingga penentuan harga jual keramik sepenuhnya lewat mekanisme pasar yakni dipengaruhi oleh yang namanya hukum Penawaran dan Permintaan," tambahnya.

Edy menegaskan Asaki sangat menyayangkan opini-opini negatif yang cenderung keliru. Dia mencontohkan adanya pandangan bahwa akan terjadi kekurangan suplai keramik dan harga keramik pasca BMAD akan meningkat tajam oleh sekelompok importir. Menurutnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena akan terjadi persaingan antar sesama produsen keramik lokal.

Sekadar informasi, dua investor yang disebutkan di antaranya PT Superior Porcelain Sukses dengan kapaitas total 21,6 juta m2 berlokasi di Subang yang akan selesai tahun ini dan PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas total 20 juta m2, yang berlokasi di Batang.

Sumber: Xinhua | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Kementerian Perdagangan China mengumumkan pada Jumat (19/7) bahwa pihaknya akan mengenakan bea anti-dumping pada produk asam propionat yang diimpor dari Amerika Serikat.

Mulai hari Minggu, semua perusahaan AS yang mengekspor asam propionat ke China akan dikenakan bea masuk sebesar 43,5% untuk jangka waktu lima tahun, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Keputusan ini diambil setelah penyelidikan anti-dumping yang dimulai pada Juli 2023 menemukan bahwa industri dalam negeri China mengalami kerugian signifikan akibat praktik dumping produk-produk tersebut dari AS.

Asam propionat adalah bahan kimia yang digunakan terutama dalam produksi bahan pengawet dan herbisida. Selain itu, zat ini banyak digunakan dalam makanan, pakan ternak, pestisida, dan berbagai bidang lainnya.