Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024. Terdapat sejumlah fakta seperti lonjakan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga kontraksi setoran pajak.

Pengumuman tersebut Sri Mulyani sampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusar pada Selasa (13/8/2024).

Data-data penting keuangan negara dari awal Januari hingga akhir Juli 2024 terungkap. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan negara seperti pajak, penerimaan bea cukai, hingga penerimaan tingkat daerah.

Bendahara negara tersebut turut melaporkan belanja negara yang sudah terealisasi, seperti belanja pemerintah pusat untuk pembangunan IKN, subsidi BBM, bantuan sosial hingga belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Lalu, seperti apa perinciannya? Berikut rangkuman yang telah dihimpun Bisnis.

Defisit Rp93,4 Triliun

APBN per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja pemerintah menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani.

APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Juli 2024 mencapai Rp1.545,4 triliun atau setara 55,1% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Juli 2024 tercatat senilai Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 12,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Anggaran IKN Melonjak

Sebanyak Rp11,2 triliun anggaran pembangunan IKN Nusantara telah direalisasikan sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Sri Mulyani memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya.

Bila ditelisik, jumlah pagu Rp42,5 triliun berbeda dari pagu yang direncanakan pada awal 2024 yang senilai Rp40,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan senilai Rp1,9 triliun.

Sri Mulyani memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya.

Terungkap juga bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.

PMI Kontraksi

Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur tercatat merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’.

Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024. Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%.

Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy). Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.

“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelas Sri Mulyani.

Setoran Pajak Anjlok

Setoran pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau mencapai 52,56% dari target APBN 2024. Setoran dari pajak tersebut tercatat terkontraksi 5,8% dari periode yang sama tahun lalu.

Meski telah mengantongi lebih dari setengah target tahun ini, Sri Mulyani menyampaikan setoran pajak cukup tertekan mulai April 2024, khususnya untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan nonmigas.

Tercatat PPh Migas selama Januari hingga Juli 2024 senilai Rp39,32 triliun atau secara bruto terkontraksi sebesar 13,21%.

"Migas itu karena lifting minyak, produksi minyak kontraksi atau terus mengalami penurunan tidak pernah mencapai target yang ada di APBN meski harga meningkat," ujar Sri Mulyani.

Adapun, untuk APBN 2024, pemerintah mematok target lifting minyak bumi sebesar 580—609 ribu barel per hari. Sementara realisasi per Juni 2024 mencapai 576,2 ribu barel per hari.

Pertumbuhan yang negatif juga tercatat pada kinerja PPh Nonmigas. Hingga Juli 2024, penerimaan dari PPh Nonmigas senilai Rp593,76 triliun atau terkontraksi 3,04% secara bruto.

Kendati demikian, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan Indonesia atau terjadi capital inflow senilai Rp5,25 triliun, meskipun pada pekan lalu terjadi gejolak di pasar keuangan.

Perinciannya, capital inflow dari surat berharga negara (SBN) masuk senilai Rp4,17 triliun per 9 Agustus 2024. Selain itu, aliran modal melalui saham masuk senilai Rp1 triliun.

Biaya Bansos hingga Subsidi BBM

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan Rp1.170,8 triliun dari APBN 2024 untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2024. Belanja tersebut digunakan untuk pembiayaan bantuan sosial hingga subsidi energi.

Dari total tersebut, Sri Mulyani merincikan belanja kementerian/lembaga senilai Rp588,7 triliun digunakan untuk pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp582,1 triliun digunakan untuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

"Dari Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati. Artinya itu directly [secara langsung] masyarakat bisa menikmati," jelas Sri Mulyani.

Pembiayaan Utang Rp266 Triliun

Pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

Anggaran Pilkada 2024 dari APBD

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.

"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani.

Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.

"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.