Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tak ada rencana menambah impor beras pada tahun ini.

Penegasan ini dia sampaikan untuk meluruskan pernyataan dia pada pekan lalu terkait wacana tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton dari India dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut rencana impor 1 juta ton yang dimaksud sudah termasuk ke dalam kuota penetapan impor beras sebanyak 3,6 juta ton di tahun ini. Sehingga, ia menegaskan pemerintah tak menambah jumlah ketetapan impor yang sudah ada.

"Tidak ada penambahan impor, ini yang sudah diputuskan tahun lalu 3,6 juta tapi realisasinya kan belum selesai," jelas Zulhas pada media di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Mantan Menteri Perdagangan ini menjelaskan bahwa saat ini realisasi impor beras baru mencapai 2,9 juta ton dari 3,6 juta penugasan impor beras kepada Bulog.

Sisa kuota beras impor inilah yang menurutnya akan di tambah dari India melalui skema business to business (B2B).

"Nah itu yang akan dikejar (bukan impor baru), kalau bisa tahun ini harus selesai, agar stok meningkat," jelas Zulhas.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan rencana penambahan impor akan dilakukan seiring melihat jumlah produksi beras nasional. Jika produksi beras menurun, maka impor beras akan dilakukan untuk menyiapkan dan mengamankan cadangan pangan.

"BPS (Badan Pusat Statistik) menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri," ujar Arief.

Ia berharap melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian Pertanian dapat mendukung peningkatan produksi beras sehingga cadangan dalam negeri mampu meningkat.

Adapun berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per 22 Agustus, produksi beras pada periode September-Oktober 2024 akan meningkat masing-masing menjadi 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi beras pada Juni yang tercatat 2,06 juta ton dan Juli 2,05 juta ton.

Selain itu, menurut survei BPS, produksi beras pada September-Oktober diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton dalam periode yang sama, menunjukkan adanya surplus produksi.

IDXChannel - Pemerintah mempertimbangkan impor beras sebesar 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Ya, memang kita terutang (beras). Harusnya kita impor 1 juta lagi," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Meski demikian, proses impor pun tidak mudah. Hal itu karena India, yang sebelumnya membatasi kuota ekspornya. Sehingga, transaksi yang dilakukan jika Indonesia ingin kembali mengimpor beras harus menggunakan skema business to business.

"Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau mau G to G, harus persetujuan parlemen. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang," tegas Zulhas.

Kendati demikian, opsi penambahan impor beras itu masih dalam pertimbangan. Ia mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi impor beras atau bahkan menambahkannya kembali.

"Mungkin bisa kurang sedikit, atau bisa tidak. Karena Pak Mentan kan sudah habis-habisnya nih. Mungkin sudah hampir 100 ribu sawah sudah bisa ditanam," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43 persen. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, penurunan produktivitas beras tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksi produksi beras nasional anjlok 760.000 ton di 2024. Angka itu turun 2,43 persen dibandingkan 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, produksi beras konsumsi di tahun ini diperkirakan hanya menyentuh 30,34 juta ton atau anjlok 2,43 juta ton dibandingkan 2023, yakni 31,10 juta ton.

Merosotnya, produksi beras tahun ini disebabkan oleh turunnya luas panen, serta dampak dari fenomena El Nino selama semester II-2023.

“Mengapa luas panen ini menurun? Karena merupakan dampak dari fenomena El Nino pada semester II-2023 yang kemudian menyebabkan terjadinya mundurnya musim tanam,” ujar Amalia saat konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Dia mengatakan luas panen padi di 2024 sebagai angka sementara diperkirakan mencapai 10,05 juta hektar, turun sebesar 0,17 juta hektar dibanding tahun lalu.

“Namun demikian kita lihat secara rinci, ini mungkin informasi lebih baik untuk kita cermati bersama-sama,” paparnya.

Penyumbang penurunan luas panen 2024 disebabkan adanya penurunan luas panen periode Januari-April, di mana luas panen turun 0,64 juta hektar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau kita lihat luas panen padi sepanjang Mei - Agustus atau subround 2, dan juga September - Desember atau subround 3, selama subround 2-3 ini diperkirakan mengalami peningkatan luas panen dengan masing-masing peningkatan sebesar 0,10 juta hektar dan 0,38 juta hektar,” ujar dia.

“Patut diperhatikan bahwa luas panen pada bulan Oktober sampai Desember merupakan angka potensi. Nah, nanti kita lihat angka realisasinya setelah kita memperoleh angka realisasi,” lanjut Amalia.

Sejalan dengan proyeksi luas panen, produksi padi pada 2024 diperkirakan mencapai 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 1,32 juta ton.

Seperti halnya luas panen, penurunan produksi gabah kering giling ini terjadi pada subround 1, yaitu periode Januari - April yang turunnya sebesar 3,33 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Sementara itu, untuk periode Mei-Agustus dan September-Desember terjadi kenaikan produksi gabah kering giling yang masing-masing sebesar 0,27 juta ton dan 1,74 juta ton GKG.

“Sejalan dengan gambaran luas panen secara parsial, maka wilayah Jawa diperkirakan menjadi penyumbang produksi padi nasional sepanjang 2024 yaitu 28,55 juta ton GKG, disusul oleh Sumatera dengan kontribusi sebesar 11,59 juta GKG, dan Sulawesi sebesar 6,92 juta ton GKG,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

Kementerian Pertanian (Kementan) meninjau langsung area persawahan di dua Kecamatan Kabupaten Indramayu yang mengalami kekeringan parah akibat gelombang panas global. Dua kecamatan itu antara lain, Kecamatan Kandanghaur seluas 381 hektare dan Kecamatan Losarang 1.163 hektare.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP Kementan), Andi Nuralamsyah mengatakan kedua wilayah tersebut sudah tidak memiliki potensi tanam untuk mendukung peningkatan produksi nasional.

"Kami cek sudah tidak ada potensi sumber air alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanam, maka satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan adalah meminta bantuan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) untuk menambah debit yang digelontorkan ke wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Sebagai langkah cepat, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait yakni, Dirjen SDA Kementerian PUPR, BBWS, Jajaran TNI Polri dan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai pihak yang mendampingi petani secara langsung.

"Kemarin sudah disepakati akan dilakukan Rakor pada hari Selasa dengan mengundang semua stakeholder yang mengelola irigasi di Wilayah ini," katanya.

Sebelumnya, Kementan bersama Pemerintah Kabupaten Subang juga terus melakukan pengairan melalui pompanisasi di sejumlah titik sentra padi Jawa Barat. Salah satunya pengairan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP Kementan) di Desa Jatiragas, Kecamatan Patokbeusi.

Di sana, pemerintah melakukan pemasangan pompa 6 inci sebanyak 2 unit untuk mengangkat air dari sungai setempat ke saluran sawah sekunder yang luasnya mencapai 133 hektare. Andi mengatakan selama ini wilayah tersebut merupakan wilayah penghasil padi tinggi dan dapat menyumbang kontribusi terhadap pangan nasional.

Namun, kata dia, saat ini kondisinya kering sehingga petani tak berdaya dan tak bisa bertanam. Oleh karena itu, pemerintah terus menggencarkan program pompanisasi yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Mitigasi yang telah dilaksanakan di Desa Jatiragas Hilir seluas 133 hektare. Kami langsung memasang pompa sebanyak 2 unit agar sawah kering bisa dilakukan produksi," jelasnya.

Klaim Tak Tahu Istri-Anak SYL soal Sumber Dana Umrah-Skincare dari Kementan

Klaim Tak Tahu Istri-Anak SYL soal Sumber Dana Umrah-Skincare dari Kementan