Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk menahan besaran tarif 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2024. Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku 1 November 2024 ini sama seperti Oktober kemarin.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM baru melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Artinya pemerintah baru akan melakukan penyesuaian tarif listrik bulan depan untuk periode Oktober-Desember 2024. Namun berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Sementara itu, sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan menjelaskan untuk parameter ekonomi makro triwulan IV tahun ini menggunakan realisasi pada bulan Mei-Juli di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Jisman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/2024) lalu.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkasnya.

Tarif Listrik Non-subsidi yang berlaku 1 November 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh

2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

Demikian daftar tarif listrik yang berlaku 1 November 2024. Semoga bermanfaat detikers!

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi terkait aturan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bentuk perlindungan dari tindak perdagangan yang curang. Namun, besaran tarif bea masuk ini masih di bawah harapan pihaknya.

"Kami tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35% - 50%, di mana besaran tarif tersebut masih di bawah harapan Asaki yang bisa menyerupai negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran diatas 100%," kata Edy melalui keterangan resminya, Rabu (16/10/2024).

Meski begitu, dia menilai penetapan tarif BMAD ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah tercedera berat hampir 10 tahun terakhir yang berakibat pada sejumlah pabrik berhenti berproduksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan.

Edy melihat usai penerapan BMAD atas impor ubin keramik asal China serta terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib akan segera memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional naik ke level 67-68% di akhir tahun 2024 dari sebelumnya 63%. Bahkan pihaknya memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran level 90%.

Dia menjelaskan saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional menempati posisi 4 besar produsen keramik dunia dengan kapasitas produksi sebesar 675 juta meter persegi per tahun, di bawah China, India, dan Brazil.

"Namun, secara kapasitas produksi aktual kita masih tertinggal dan berada di nomor 8 besar dunia. Asaki menargetkan tahun 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review," jelas Edy.

Edy optimistis dengan terbitnya BMAD, SNI Wajib dan BMTP akan menarik investasi baru, baik dari domestik maupun luar negeri, terutama investor dari China. Pihaknya juga siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Edy, kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kapita dan rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand sudah di atas 3 m2/kapita. Bahkan, Vietnam dan China sudah di atas 5 m2/kapita.

Melalui penetapan tarif ini, dia berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan optimis dapat mendukung program pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun. Sebab, program tersebut membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware.

"Asaki berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu di bulan November mendatang, karena sangat dibutuhkan untuk melengkapi presentase BMAD yang kurang maksimal," imbuh dia.