Bisnis.com, JAKARTA - Budi Gunadi Sadikin kembali ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih. Dia pun mengunggah ungkapan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam akun media sosialnya.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri yang mengisi Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam. Tercatat, ada sebanyak 48 menteri yang diumumkan.

'[Nomor] 20, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan," ucap Prabowo saat pengumuman.

Mengutip situs Kemenkes, Budi dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Budi terpantau mengunggah foto dalam akun Instagramnya @bgsadikin dan @budigsadikin.

Melalui caption unggahannya itu, Budi menyampaikan terima kasih kepada Prabowo dan Gibran atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Kesehatan serta kepada Dante Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan untuk meneruskan reformasi Kesehatan.

"Ternyata, 3 tahun 9 bulan belum menyentuh episode akhir cerita saya di @kemenkes_ri," tulisnya.

Profil Budi Gunadi Sadikin

Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988.

Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada tahun 2004.

ChFC adalah sebutan profesional yang telah menyelesaikan kursus komprehensif mengenai pendidikan keuangan. Mereka yang mendapatkan gelar tersebut dipahami memiliki pengetahuan dalam masalah keuangan dan memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik.

Sementara itu CLU adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki speliasasi dalam asuransi jiwa dan perencanaan harta benda. Individu harus lulus serangkaian kursus dan ujian untuk menerima penunjukan.

Lebih lanjut, sebelum didapuk sebagai Menteri Kesehatan RI, dirinya berkiprah sebagai Wakil Menteri yang membidangi BUMN Kesehatan dan Farmasi.

Diketahui, dirinya terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dengan membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumberdaya dalam negeri untuk pengadaan alat PCR test, vaksin Covid-19 beserta sistem pelaksanaan dan distribusi vaksin, dan juga pengadaan obat penyembuhan (therapeutic) Covid-19.

Budi juga berperan aktif dalam penanganan Covid-19 dengan memonitor dan mengelola 70 rumah sakit BUMN.

Dia memulai kariernya pada 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bank Bali Tbk. hingga tahun 1999.

Berikutnya, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia. Tak hanya itu, dia juga sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk. dan Adira Quantum Multi Finance.

Tahun 2006, dirinya pun menjabat sebagai Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri, serta menjadi direktur utama BMRI pada 2013-2016. Setelah menyelesaikan jabatannya di Bank Mandiri, BGS menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) dari September 2017 sampai dengan November 2019.

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Budi Gunadi Sadikin terlihat datang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Budi, yang akrab disapa BGS ini, diketahui merupakan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Mengutip situs Kemenkes, BGS dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019.

Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988.

Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada tahun 2004.

ChFC adalah sebutan profesional yang telah menyelesaikan kursus komprehensif mengenai pendidikan keuangan. Mereka yang mendapatkan gelar tersebut dipahami memiliki pengetahuan dalam masalah keuangan dan memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik.

Sementara itu CLU adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki speliasasi dalam asuransi jiwa dan perencanaan harta benda. Individu harus lulus serangkaian kursus dan ujian untuk menerima penunjukan.

Lebih lanjut, sebelum didapuk sebagai Menteri Kesehatan RI, dirinya berkiprah sebagai Wakil Menteri yang membidangi BUMN Kesehatan dan Farmasi.

Diketahui, dirinya terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dengan membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumberdaya dalam negeri untuk pengadaan alat PCR test, vaksin Covid-19 beserta sistem pelaksanaan dan distribusi vaksin, dan juga pengadaan obat penyembuhan (therapeutic) Covid-19.

BGS juga berperan aktif dalam penanganan Covid-19 dengan memonitor dan mengelola 70 rumah sakit BUMN.

Budi Gunadi Sadikin sendiri memulai kariernya pada tahun 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bank Bali Tbk. hingga tahun 1999.

Berikutnya, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia. Tak hanya itu, dia juga sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk. dan Adira Quantum Multi Finance.

Tahun 2006, dirinya pun menjabat sebagai Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri, serta menjadi direktur utama BMRI pada 2013-2016. Setelah menyelesaikan jabatannya di Bank Mandiri, BGS menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) dari September 2017 sampai dengan November 2019.

Sebagaimana diketahui, daya tarik jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut mendapat perhatian dari Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Menurut pantauan Bisnis, terdapat 13 menteri dari kabinet Jokowi yang digadang-gadang bakal kembali menjadi calon menteri untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Beberapa diantaranya terpantau hadir di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagian akan disisi oleh menteri yang menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Muzani mengatatakan bahwa memang ada beberapa menteri yang memiliki kualitas dan kompatibel untuk menduduki bangku-bangku tertentu dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ada beberapa nama yang sekarang duduk sebagai menteri kemudian kembali menduduki pada pos yang sama atau berbeda. Ada beberapa yang cukup competible cukup bagus untuk duduk lagi sebagai menteri,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepadaBisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser menduga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Nasser menambahkan, dua pejabat Kemenkes itu diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung.

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Sebab, korban yang diduga tewas itu merupakan bendahara dalam PPDS.

"Ada pemalakan 20-40 juta itu juga tidak benar, Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul 40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Namun demikian, Nasser menyampaikan bahwa pelaporannya itu belum bisa diterima oleh kepolisian, sehingga penyidik menyarankan tim komite solidaritas profesi agar melakukan mediasi terlebih dahulu dengan terlapor.

Terkait hal ini, menurut Nasser, kepolisian siap memfasilitasi komite solidaritas profesi dengan pihak terlapor.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta [mediasi], karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah. Jadi, diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.

Perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser menduga Budi dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Nasser menambahkan, dua pejabat Kemenkes itu diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung.

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Sebab, korban yang diduga tewas itu merupakan bendahara dalam PPDS.

"Ada pemalakan 20-40 juta itu juga tidak benar, Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul 40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Namun demikian, Nasser menyampaikan bahwa pelaporannya itu belum bisa diterima oleh kepolisian, sehingga penyidik menyarankan tim komite solidaritas profesi agar melakukan mediasi terlebih dahulu dengan terlapor.

Terkait hal ini, menurut Nasser, kepolisian siap memfasilitasi komite solidaritas profesi dengan pihak terlapor.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta [mediasi], karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah. Jadi, diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Buntut dari kasus ini, Kementerian Kesehatan kemudian menghentikan program anestesi Undip yang ada di RSUP Dr Kariadi. Keputusan itu tertuang dalam surat nomor: TK.02.02/D/44137/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya pada 14 Agustus 2024. Surat ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.