Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah bersiap menerapkan mandatori program biodiesel 40% atau B40 pada tahun 2025.

Hanya saja di tengah rencana B40, produksi sawit nasional justru stagnan bahkan cenderung menurun.

B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) 40% dan solar 60%. Artinya, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel dipastikan melonjak, dari yang saat ini mencapai 35%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton per Agustus 2024. Angka ini turun sekitar 4,1% dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia tengah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, progres program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang lambat. Tak pelak, produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meski faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," kata Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui jika rencana mandatori B40 hingga B50 tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO. Atas dasar itu, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian dari industri sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas," tandasnya di kesempatan yang sama.

Sudaryono menegaskan, adanya kebijakan B40,B50, hingga B100 tak lain sebagai strategi kita dalam menghadapi tantangan global terhadap komoditas kelapa sawit yang sangat sangat strategis bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki nilai tawar yang kuat lantaran posisi sawit masih sangat dibutuhkan dunia dan belum bisa digantikan oleh minyak nabati lainnya.

Untuk diketahui, implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan, yakni kudu memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025. Apalagi bahan bakar B40 telah tuntas uji coba.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menyebutkan, implikasi pengurangan ekspor CPO harus diperhitungkan secara matang.

Pasalnya, pengurangan ekspor bakal berdampak pada berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). Terlebih dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, masih ada kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyatakan, untuk merealisasikan B40 pada tahun depan membutuhkan dana sekitar Rp 47 triliun. Proyeksi kebutuhan dana tersebut berdasarkan asumsi harga biodisel lebih tinggi ketimbang solar.

"Penerapan B40 butuh 16 juta kiloliter biodiesel atau naik 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan CPO untuk B35 yang membutuhkan biodiesel 13,4 juta kiloliter," ungkapnya.

Namun konsekuensinya biaya yang mesti disiapkan BPDPKS jadi lebih besar jika harga biodiesel lebih mahal dari solar. Kecuali, seperti pada tahun 2023 lalu yang mana harga solar lebih tinggi dari FAME."Itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

BPDPKS juga memperkirakan pada akhir tahun 2024 memiliki saldo sebesar Rp32 triliun, sedangkan pendapatan dari pungutan ekspor CPO pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 21,5 triliun. Alhasil, jika diakumulasikan saldo yang dimiliki BPDPKS mencapai Rp 53,5 triliun.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Peningkatan kandungan minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dalam program biodiesel Indonesia bakal berdampak pada harga CPO global.Berkurangnya ekspor Indonesia di saat permintaan berpotensi meningkat, bakal mengerek harga CPO.

Research and Development ICDX Girta Yoga melihat, peningkatan program mandatori biodiesel akan berdampak bagi peningkatan harga CPO. Terlebih lagi, ada estimasi penurunan produksi yang terjadi di dua negara produsen utama CPO yaitu Indonesia dan Malaysia.

"Kondisi ketatnya pasokan di pasar CPO global ini sangat berpotensi kuat untuk mengangkat harga CPO," kata Yoga kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Seperti diketahui, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar (B50) yang ditargetkan pada 2026. Untuk B40, rencananya bakal diterapkan awal 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, saat ini produksi sawit mentah dalam negeri mencapai 46 juta ton dengan konsumsi domestik sekitar 20 juta ton. Untuk kebutuhan program B50 diproyeksi sebesar 5,3 juta ton, yang akan diambil dari ekspor CPO sebesar 26 juta ton.

Adapun program peningkatan biodiesel B35 saat ini menjadi B40 ataupun B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. CPO bakal digunakan sebagai bahan dasar dari BBM yang dikombinasikan dengan solar.

Yoga menjelaskan bahwa tentunya harga CPO global bakal terpengaruh kebijakan peningkatan biodiesel karena merupakan salah satu negara produsen utama komoditas tersebut. Dengan dipangkasnya ekspor, maka akan berdampak pada jumlah pasokan di pasar global.

"Gangguan keseimbangan, baik pada sisi pasokan maupun permintaan, pada akhirnya akan berpengaruh bagi harga CPO itu sendiri," tutur Yoga.

Selain efek pasokan CPO Indonesia bakal berkurang, Yoga melihat bahwa kondisi cuaca di negara produsen utama akibat fenomena El Nino dan La Nina. Gangguan hujan lebat ataupun juga kekeringan dapat berdampak pada produksi minyak sawit, yang pada akhirnya bisa mengerek harga.

Di Malaysia, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) melaporkan bahwa produksi CPO Malaysia meningkat sebesar 2,9% menjadi 1,89 juta ton pada bulan Agustus 2024 dari 1,84 juta ton pada bulan Juli 2024. Dari sisi ekspor, MPOB mencatat adanya penurunan 9,7% menjadi 1,53 juta ton dari 1,69 juta ton pada bulan Juli.

Namun harga CPO global kembali menguat akhir-akhir ini usai sejumlah perusahaan kargo mencatat pengiriman minyak sawit Malaysia naik secara bulanan antara 8,7% hingga 9,5% pada 1-20 Oktober. Di lain sisi, data dari Southern Peninsular Palm Oil Millers menunjukkan penurunan produksi sebesar 6,3% selama 20 hari pertama bulan Oktober dari bulan sebelumnya.

Di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan bahwa total produksi CPO pada Agustus 2024 sebesar 3,98 juta ton atau naik dari bulan sebelumnya sebanyak 3,61 juta ton. Sementara itu, total ekspor mengalami kenaikan dari 2,24 juta ton pada Juli menjadi 2,38 juta ton pada Agustus atau naik sebesar 6,35%.

Yoga turut melihat kenaikan harga minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Ringgit yang melemah. Dimana, saat nilai tukar Ringgit melemah, permintaan cenderung meningkat karena daya beli dari negara importir akan ikut menguat.

Sementara itu, permintaan dari India dinilai masih berpotensi tertekan dengan kenaikan bea masuk untuk impor CPO maupun minyak kedelai sebesar 20%. Demikian juga dengan permintaan dari China yang berpotensi menurun karena lebih memilih minyak nabati.

Kendati demikian, Yoga berujar bahwa efek peralihan ke minyak nabati itu hanya jangka pendek karena China memang cenderung lebih memilih minyak nabati saat mendekati akhir tahun. CPO sendiri dianggap rentan terhadap suhu, yang mana di akhir tahun itu memasuki musim dingin, sehingga CPO gampang membeku.

"Di luar musim dingin, biasanya pasar lebih mempertimbangkan disparitas harga antara CPO dan minyak nabati. Sebagai produk subtitusi dari CPO, pergerakan harga minyak nabati umumnya memiliki korelasi yang positif dengan harga CPO," jelas Yoga.

Menurut Yoga, harga CPO di tahun depan berpotensi untuk bergerak dengan level resistance di kisaran harga RM 5.500–RM 6.000 per ton. Dan apabila mendapat katalis negatif, maka ada potensi turun menuju level support di kisaran harga RM 3.500–RM 3.000 per ton.

Berdasarkan data Trading Economics, Rabu (23/10) sore, harga minyak sawit berjangka Malaysia berada di posisi RM 4.514 per ton. Harga terpantau meningkat lebih dari 2% dalam sehari dan naik sekitar 13,16% dalam periode sebulan.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penerapan biodiesel 40 persen atau B40 bakal menghemat devisa negara hingga USD9 miliar atau sekitar Rp144 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi,optimistis penggunaan B40 bakal semakin meningkatkan penghematan devisa dari pengurangan impor solar.

Jika penerapan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif yang saat ini berjalan telah menghemat devisa hingga Rp 122 triliun, maka penerapan B40 bisa menghemat hingga Rp144 triliun.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar 9 miliar dollar AS (sekitar Rp 144 triliun)," kata Eniya.

Eniya menambahkan selain menghemat devisa, penerima B40 juga dapat mendorong penurunan karbon dioksida (C02) yang ditargetkan bisa mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (KL) B40 pada 2025.

"Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta KL pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta KL hingga akhir tahun 2024," ujarnya.

Pemerintah telah melakukan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen pada Senin (22/7/2024) lalu.

Adapun B40 merupakan produk campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang. Pemerintah pun menargetkan produk ini akan bisa digunakan pada 2025 mendatang.

(Febrina Ratna)

Kementerian ESDM meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

Untuk diketahui, B40 merupakan solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%. Pemakaian B40 diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Hari ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke (sektor) perkeretaapian untuk B40 ini," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar dua bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, uji coba berikutnya pada tahun 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretaapian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya optimistis penggunaan B40 ini bisa mendorong penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 144 triliun)," ujarnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit akan dirilis awal tahun depan.

Pada tahun 2025, penerapan biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 yang sudah berlaku tahun sebelumnya.

"Mudah-mudahan awal tahun, kita sudah siap. Uji coba sudah siap, teknis siap, pasokan juga sudah siap, pendanaan siap, tinggal launching saja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambahkan, saat ini program B40 masih tahap uji coba ke mesin non otomotif, setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program B40 sekitar 17,57 juta kilo liter.

Asumsi ini mengacu kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

Program BBM dicampur dengan biodiesel 40% atau dikenal B40 diterapkan tahun depan. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Iya (tahun depan)," kata Arifin mengkonfirmasi, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dia berharap, program tersebut bisa berjalan pada awal tahun depan. Dia mengatakan, secara teknis dan pasokan sudah siap. Menurutnya, program BBM campur 'sawit' 40% itu hanya tinggal diluncurkan.

"Tunggu lah, mudah-mudahan awal tahun. Kita sudah siap, uji coba udah siap, teknis siap, pasokan juga siap, pendanaan siap, tinggal di-launching aja," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, rencana penerapan B40 sudah sesuai jadwalnya. Dia mengatakan, uji coba untuk sektor otomotif sudah selesai.

"Sekarang baru non-otomotif yang dipastikan. Sampai dengan Desember," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (26/6).

Pihaknya telah melakukan analisa kapan B40 diterapkan. Setelah uji coba selesai dan sinkronisasi pembahasan yang di dalamnya juga memuat peningkatan produksi, maka B40 paling cepat diterapkan pertengahan 2025.

"Kalau dari prediksi kita sendiri setelah tes selesai, lalu misalnya ada sinkronisasi pembahasan, karena di situ perlu ada peningkatan kapasitas produksi. Terus nanti di titik-titik serah itu mulai diperbesar penampungannya untuk bisa naik dari 35 ke 40. Nah, ini mungkin kalau pun perlu waktu, ya paling cepat 2025 pertengahan. Kalau bisa smooth semua dipersiapkan," paparnya.