JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, rata-rata devisa yang disumbangkan pekerja migran Indonesia (PMI) per tahunnya saat ini sebesar Rp 227 triliun.

Menurut Karding, sumbangan devisa dari PMI ke negara menjadi nomor dua terbesar setelah devisa dari sektor minyak dan gas (migas).

Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan sumbangan devisa dari PMI ke depannya bisa lebih besar dari sektor migas.

"Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar), pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," ujar Karding di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerjaan, pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas," tegasnya.

Namun, kata Karding, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap perlindungan PMI.

Kedua, menjadikan diplomasi PMI sebagai target diplomasi ke depan.

Karding mendorong agar pemerintah melakukan perlindungan PMI sejak perekrutan hingga kembali pulang dari luar negeri.

"Perlindungan tetap kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," kata Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja (PMI) domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding juga menyinggung situasi di Filipina. Yang mana di negara tersebut pekerja migran mampu menyumbang 20 persen devisa negara.

Dengan demikian pemerintah RI ingin mencapai target yang sama.

"Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, Mereka bisa mendapatkan 20 persen devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, masa kita tidak bisa mengikuti Filipina paling tidak," jelasnya.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia menyoroti lifting minyak Indonesia yang masih rendah. Padahal, sekitar tahun 1996-1997 Indonesia mencatatkan lifting minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Kita tahu bahwa 30 tahun lalu, tahun 1996-1997, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barrel per day, dengan kontribusi kepada pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024) kemarin.

Namun angka lifting terus menurun tiap tahun, meski sempat naik lagi pada tahun 2008 sekitar 800-900 ribu barel per hari. Angkanya turun lagi dan menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini.

Padahal kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih dari kebutuhan itu lantas harus diisi dari impor.

"Produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barat per day, dan konsumsi kita, itu 1.600.000 barat per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi tahun 1997, kita export, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama," bebernya.

"Kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada keberatan energi," sambung Bahlil.

Ia juga menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun per tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," terang Bahlil.

Bahlil menjelaskan, solusi untuk permasalahan itu adalah penerapan teknologi Teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) untuk meningkatkan lifting. Kemudian mengaktifkan kembali sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk lebih agresif mendorong sektor-sektor yang mendatangkan devisa. Sebab, penurunan cadangan devisa pada September 2024, lebih banyak untuk pembayaran utang luar negeri.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyampaikan, hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong program-program yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.

“Pertama, program yang berorientasi ekspor dan substitusi impor,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Kedua, lanjutnya, membuat nilai tambah atas komoditas unggulan atau hilirisasi untuk semua sektor. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya dilakukan terhadap migas dan sumber daya alam, tetapi juga di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Selanjutnya, adalah mendorong penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI), dengan mendorong transparansi kebijakan, kepastian hukum, dan deregulasi. Terakhir, mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata yang memiliki nilai jual global.

Dalam catatan Bisnis, cadangan devisa pada September 2024 mencapai US$149,9 miliar atau turun dibanding bulan lalu yang tercatat sebesar US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan posisi tersebut relatif stabil dan turun tipis karena kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang.

“Perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin(7/10/2024).

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024, katanya, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dengan demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, bank sentral melihat cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal.

KOMPAS.com – PT Inerco Global International menandatangani kerja sama operasi (KSO) dengan PT Artas Energi Petrogas atau Indonesia Seamless Tube senilai Rp 5 triliun pada Kamis (29/8/2024).

Penandatanganan tersebut diwakili Chief Executive Officer (CEO) PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes dan CEO PT Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan.

Hendrik menjelaskan, melalui perjanjian kerja sama itu, Inerco Global akan mengoperasikan pabrik pipaseamless pertama di Asia Tenggara. Pabrik ini berada di Kompleks Krakatau Steel Industry Cilegon, Banten.

“Seiring dengan (peningkatan) lifting minyak oleh pemerintah, dibutuhkan 500.000 ton pipa baja seamless per tahun untuk industri minyak dan gas di Indonesia,” kata Hendrik dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/9/2024).

Saat ini, lanjutnya, Indonesia masih mengimpor pipa baja senilai Rp 15 triliun per tahun. Oleh sebab itu, kehadiran pabrik pipa Inerco Global diharapkan dapat menghemat devisa negara sebesar nilai tersebut.

“Proyek itu juga sejalan dengan visi hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Indonesia (diproyeksikan) dapat menjadi negara industri sehingga nilai tambah berputar di dalam negeri,” ucap Hendrik.

Hendrik menuturkan, PT Artas Energi Petrogas memiliki kemampuan produksi sebesar 250.000 ton baja per tahun. Namun, produksi ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 43-50 persen karena masih mengandalkan bahan baku impor.

“Target kami (dengan kerja sama ini) nilai TKDN bisa sampai 95 persen,” tegas Hendrik.

Sebelumnya, PT Inerco Global International juga telah membuka peluang kerja sama dengan International Port of Rotterdam untuk mengembangkan pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara (Sulut).

"PT Inerco Global International dan Port of Rotterdam berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulut untuk melakukan penjajakan," tutur Hendrik.

Sebagai informasi, Port of Rotterdam merupakan pelabuhan terbesar dan pintu masuk ekspor-impor untuk negara-negara di Eropa.

Selama beberapa tahun belakangan, PT Inerco Global International dan Port of Rotterdam tengah bekerja sama dalam melakukan studi kelayakan pembangunan International Hub Port Bitung. Studi kelayakan ini juga melibatkan Pricewaterhouse Coopers.

Hendrik mengatakan bahwa studi kelayakan kini dalam tahap finalisasi. Direktur Port of Rotterdam Rene Van Der Plas pun datang langsung melihat lokasi pada Mei 2022.

IDXChannel- Industri sawit tercatat telah memberikan kontribusi devisa negara sebesar USD9,78 miliar atau setara Rp151 triliun. Angka tersebut terhitung hingga Mei 2024.

Hal itu terungkap dalam laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam acara diskusi 'Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian' yang berlangsung di Belitung Timur, Bangka Belitung.

"Sampai dengan Mei 2024, kontribusi sawit terhadap devisa negara adalah USD9,78 miliar (setara Rp151 triliun) atau di sini setara 10,01 persen dari ekspor non migas Indonesia," kata Eddy Martono selaku Ketua Umum GAPKI, dikutip Rabu (28/8/2024).

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2020 industri sawit menyumbangkan devisa sebesar USD22,7 miliar. Lalu angka tersebut mengalami kenaikan pada 2021 hingga mencapai USD34,9 miliar.

Bahkan pada 2022, kontribusi industri sawit untuk devisa negara kembali mengalami kenaikan di angka USD37,76 miliar. Sayangnya pada 2023, kontribusi sawit tersebut mengalami penurunan di angka USD29,54 miliar.

Sementara itu jika berbicara produksi dalam lima tahun terakhir, industri sawit terbilang stagnan. Pada 2020 jumlah produksi minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya ada di angka 51,583 ton.

Lalu pada 2021 ada penurunan dengan jumlah 51,300 ton dan kembali turun di angka 51,248 ton pada 2022. Sementara pada 2023 mengalami kenaikan sebesar 54,844 ton. Sedangkan hingga Mei 2024 jumlah produksinya 22,145 ton.

"Dalam 5 tahun terakhir ini produksi kita juga memang stagnan, dan produktivitasnya tidak begitu menggembirakan," kata Eddy.

Salah satu solusinya adalah merealisasikan peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini dianggap masalah karena pemerintah terlambat dalam mengelola peremajaan sawit rakyat.

"Ini kita agak terlambat di sini yang PSR, sehingga produktivitas kita bukannya naik malah justru turun, produksi kita stagnan," katanya.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Jakarta -

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, impor minyak Indonesia lebih besar daripada produksi. Dia mengatakan, Indonesia mengimpor minyak 297 juta barel setahun yang terdiri dari 129 juta barel minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Jadi produksi minyak Indonesia itu 221 juta barel dalam setahun. Impor kita 297 juta barel, terdiri dari 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM)," katanya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan, konsumsi BBM nasional tahun lalu mencapai sekitar 505 juta barel yang terbagi dalam beberapa sektor. Bebeapa di antaranya adalah sektor tranportasi yang mengonsumsi sebesar 248 juta barel atau 49%, disusul sektor industri sebesar 171 juta barel atau 34%, sektor ketenagalistrikan yang menyedot 38,5 juta barel atau 8%, serta sektor aviasi yang mengonsumsi BBM sebanyak 28,5 juta barel atau 6%.

Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut, menguras devisa negara pada tahun lalu mencapai di angka Rp 396 triliun. Oleh karena itu, jelas Bahlil, pemerintah tengah menyusun strategi agar impor minyak tersebut bisa dikurangi.

"Strategi kita dengan melihat keunggulan dan kelemahan kita, yang pertama adalah optimalisasi produksi (minyak bumi) dengan teknologi. Saya kasih contoh di Banyu Urip, itu dikerjakan oleh ExxonMobil. Itu yang didapatkan pertama itu cuma kurang lebih sekitar 90-100 ribu Barrel Oil per Day (BOPD). Tapi kemudian diinjeksi dengan teknologi yang mereka miliki, dan sekarang itu bisa mencapai 140-160 ribu BOPD," jelasnya.

Strategi kedua, lanjutnya, adalah dengan melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle atau menganggur. Dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya.

Sementara itu strategi ketiga adalah dengan melakukan eksplorasi migas khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru sehingga pemerintah akan mendorong percepatan melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik.

"Fokus area kita sekarang itu adalah di daerah-daerah wilayah timur ini. Jadi di wilayah-wilayah timur sekarang. Nah, status area saat ini, ada beberapa blok yang potensinya bagus. Seperti di Seram, Buton, di Laut Aru-Arafura, Warim, dan Timor," ungkapnya.

Simak juga Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penerapan biodiesel 40 persen atau B40 bakal menghemat devisa negara hingga USD9 miliar atau sekitar Rp144 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi,optimistis penggunaan B40 bakal semakin meningkatkan penghematan devisa dari pengurangan impor solar.

Jika penerapan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif yang saat ini berjalan telah menghemat devisa hingga Rp 122 triliun, maka penerapan B40 bisa menghemat hingga Rp144 triliun.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar 9 miliar dollar AS (sekitar Rp 144 triliun)," kata Eniya.

Eniya menambahkan selain menghemat devisa, penerima B40 juga dapat mendorong penurunan karbon dioksida (C02) yang ditargetkan bisa mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (KL) B40 pada 2025.

"Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta KL pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta KL hingga akhir tahun 2024," ujarnya.

Pemerintah telah melakukan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen pada Senin (22/7/2024) lalu.

Adapun B40 merupakan produk campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang. Pemerintah pun menargetkan produk ini akan bisa digunakan pada 2025 mendatang.

(Febrina Ratna)

Jakarta: Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umrah serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara.

Menurut Asbisindo, langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 triliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah.

Ketua Asbisindo Hery Gunardi mengingatkan masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar lebih dari Rp65 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Potensi ini, tegas Hery, harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, di mana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat," kata Hery dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah mencapai setidaknya Rp200 triliun per tahun.

Pada 2024, Indonesia tercatat menjadi negara pengirim delegasi haji terbesar di dunia dengan kuota 241 ribu jemaah yang terdiri atas 221 ribu kuota haji normal dan 20 ribu kuota tambahan.

Hery menyampaikan, ekonomi Indonesia pada 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen.

Rasio CAR bank syariah capai lebih dari 25%

Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut, kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik. Rasio CAR (capital adequacy ratio) bank umum syariah per Februari 2024 sudah mencapai angka lebih dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.

Hery menyebutkan, aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai hampir 8 persen, dari sebelumnya sekitar 7,33 persen dan diikuti dengan peningkatan market share pembiayaan yang sudah mencapai 8,11 persen.

"Jadi ada kehidupan kelihatannya perbankan syariah sudah terus mendorong pertumbuhan market share," ujar Hery.

Dia menambahkan, daya tahan ekonomi Indonesia yang baik juga diikuti secara global. State Global Islamic Economy (SGIE) pada laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dengan skor 80,1 setelah Malaysia dan Arab Saudi.

Pencapaian tersebut, menurut Hery, merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, di mana peran regulator sangat penting dalam memberikan arahan dan sasaran yang akan dicapai baik dari sisi ekonomi syariah maupun keuangan syariah.

Baca juga: Indonesia Butuh Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Tunjuk 30 BPS BPIH

Pada Senin (22/7), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian kerja sama dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Hery berharap, kerja sama BPKH dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat terhadap sistem dan penyelenggara keuangan syariah di Indonesia.

"BPKH serta semua mitra bank syariah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai kontributor utama pembangunan berkelanjutan di dunia," tutur dia.

"Semoga dengan adanya kerja sama ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh mitra BPKH, khususnya BPS BPIH," kata Hery menambahkan.

(HUS)