KOMPAS.com – Paparan senyawa kimia Bisfenol A (BPA) yang berasal dari kemasan bahan pangan, seperti botol dan peralatan makan bayi, galon air minum guna ulang, dan makanan kaleng, menghadirkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pelaku industri, perlu mendukung pelaksanaan regulasi pelabelan risiko pelepasan BPA yang telah diberlakukan pada air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan plastik polikarbonat.

"Saya kira polemik seputar risiko (pelepasan) BPA dan pelabelannya tak perlu lagi diteruskan. Ini karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terobosan berupa pencantuman label peringatan risiko (pelepasan) BPA pada kemasan pangan," kata pendiri MedicarePro Asia dr Dien Kurtanty dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengesahkan peraturan terkait hal tersebut.

Dalam Pasal 61A Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan disebutkan bahwa air minum dalam kemasan yang menggunakan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan “dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan” pada Label.

BPA merupakan salah satu zat yang biasa digunakan sebagai bahan baku produksi plastik polikarbonat dan zat kimia resin epoksi. Zat ini dapat berpindah atau bermigrasi dari kemasan ke produk pangan sehingga berisiko terkonsumsi masyarakat.

Menurut dr Dien, poin penting dari pelabelan tersebut adalah pemerintah menaruh perhatian serius pada perlindungan konsumen.

Menurut dr Dien, poin penting dari pelabelan tersebut adalah pemerintah menaruh perhatian serius pada perlindungan konsumen.

"Uji toksikologi di berbagai negara menunjukkan, BPA membawa risiko tersendiri terhadap perkembangan dan kesehatan tubuh. BPA bisa memicu berbagai penyakit, jika terpapar secara akumulatif selama bertahun-tahun,” kata dr Dien dalam seminar bertajuk “BPA Free: Perilaku Sehat, Reproduksi Sehat, Keluarga Sehat” di Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2024).

Oleh karena itu, dr Dien berharap, pelaku usaha, kalangan ahli, dan peneliti untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen terkait risiko pelepasan BPA pada AMDK.

Pada acara sama, Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Bali dr Oka Negara menilai, regulasi BPOM tentang pelabelan risiko pelepasan BPA sebagai langkah terobosan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

“Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang dijual di pasaran, terutama produk telah mengantongi izin edar BPOM. Dengan adanya pelabelan, konsumen bisa mengenal dan mewaspadai risiko paparan BPA pada kesehatan,” kata dr Oka.

Menurut dr Oka, paparan BPA dalam jangka panjang bisa memicu gangguan keseimbangan hormon dalam tubuh, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Contohnya, risiko pubertas dini dan gangguan menstruasi pada perempuan.

"BPA itu risikonya akumulatif. Tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi jika terpapar atau terjadi migrasi di tubuh secara terus-menerus. Oleh karena itu, jika ingin menuju negara sehat, kemasan pangan bebas BPA (BPA free) harus menjadi prioritas," ujar dr Oka.

Sementara itu, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM Yeni Restiani menjelaskan, kebijakan pelabelan risiko pelepasan BPA saat ini hanya berlaku khusus bagi AMDK yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat.

"Sejak 5 April 2024, semua AMDK yang beredar di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024," katanya.

Dia menegaskan, pemerintah mendorong produsen AMDK untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan konsumen dengan menyediakan informasi yang valid terkait risiko pelepasan BPA.

KOMPAS.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Pada belied tersebut, terdapat dua pasal tambahan terkait pelabelan risiko Bisfenol A (BPA) pada kemasan air minum dalam kemasan (AMDK), yaitu 48A dan 61A. Para produsen diberikan tenggat waktu transisi empat tahun untuk melakukan penyesuaian.

Adapun pasal 48A berbunyi, “Keterangan tentang cara penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) pada label air minum dalam kemasan wajib mencantumkan tulisan ‘simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung, dan benda-benda berbau tajam’”.

Sementara, pasal 61A berbunyi, “Air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan ‘dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan’ pada label”.

Jika dirangkum, pada peraturan terbaru itu, BPOM mewajibkan pencantuman potensi bahaya BPA pada AMDK yang menggunakan kemasan polikarbonat, yakni bahan yang biasa digunakan pada galon guna ulang.

Berdasarkan data BPOM, sebanyak 96 persen dari total galon air minum bermerek yang beredar di Indonesia adalah galon polikarbonat.

Sementara itu, dari data pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi AMDK selama 2021-2022, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm atau mengalami peningkatan berturut-turut hingga 4,58 persen. Begitu pun dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

Langkah untuk mewajibkan pelabelan bahaya BPA pada air minum dengan kemasan polikarbonat itu merupakan upaya BPOM untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat paparan BPA.

Upaya itu pun sejalan dengan negara lain yang telah melarang penggunaan BPA, seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, China, Malaysia, dan Filipina.

Paparan BPA dapat berasal dari berbagai sumber berbahan plastik. Salah satu yang paling signifikan secara intensitas dan risiko adalah galon air minum yang digunakan berulang.

Dalam jangka panjang, paparan BPA dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari gangguan hormonal hingga kanker.

“BPA dikenal sebagai endocrine disruptor alias senyawa yang mengganggu fungsi normal sistem endokrin tubuh,” kata Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Prof Junaidi Khotib, SSi, Apt, MKes, PhD dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon yang mengontrol banyak fungsi penting dalam tubuh. Salah satunya, terkait proses fisiologis, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi.

Junaidi melanjutkan, begitu masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang ditempatkan dalam wadah plastik, BPA akan meniru hormon alami dan merebut tempat hormon tersebut pada reseptor di berbagai organ.

Akibatnya, terjadi gangguan hormonal dalam tubuh yang dapat memengaruhi pertumbuhan, pubertas, dan fertilitas. Bahkan, sejumlah referensi ilmiah menyebutkan, kondisi ini dapat memicu munculnya sel abnormal dalam tubuh, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan hipertensi.

Terkait peraturan terkait pelabelan risiko BPA yang dikeluarkan BPOM, Junaidi menilai, regulasi tersebut merupakan langkah maju pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan edukasi terkait bahaya BPA.

Selain itu, imbuhnya, langkah tersebut menjadi bukti keberpihakan BPOM kepada masyarakat sebagai konsumen AMDK.

“Pasalnya, sistem endokrin yang terganggu (akibat paparan BPS), efeknya tidak langsung terasa. Namun, berbahaya dalam jangka panjang,” ujarnya.