Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan keterlibatan empat menteri terkaya dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam bisnis tambang. Kekayaan yang dimiliki oleh empat menteri tersebut setara dengan 54 persen total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet.

“Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total kekayaan keempatnya mencapai lebih dari Rp13,36 triliun atau setara dengan 54,24 persen total kekayaan dalam kabinet,” bunyi laporan CELIOS yang bertajuk Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin tersebut.

Keempatnya berdasarkan laporan CELIOS terafiliasi dengan bisnis tambang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam salah satu usaha tambang terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy. Sandiaga terlibat langsung sebagai salah satu pemilik, sementara Erick terafiliasi lewat kakak kandungnya, Garibaldi ‘Boy’ Thohir yang menjadi salah satu pemilik perusahaan.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga merupakan pemilik langsung dari dua perusahaan tambang. Prabowo memiliki Nusantara Group, dan Luhut di sisi lain bergeliat di PT Toba Sejahtera. Namun, dua perusahan ini memiliki kapasitas yang relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan tambang lainnya seperti PT Adaro Energy, PT Bumi Resources, Sinar Mas Mining Group, PT Indika Energy, hinga PT Bayan Resources.

Empat menteri tersebut dikatakan memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Mereka adalah Sandiaga dengan kekayaan Rp7,97 triliun. Kemudian ada Erick Thohir yang memiliki kekayaan Rp2,3 triliun, Prabowo Subianto yang memiliki kekayaan Rp2,04 triliun, serta Luhut yang kekayaannya mencapai Rp1,04 triliun.

CELIOS juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61 persen. Hal ini jauh mengungguli kenaikan tahunan upah pegawai secara nasional yang hanya berkisar 5,51 persen. Adanya temuan ini menurut CELIOS menjadi bukti ketidakadilan ekonomi dimana pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan.

"Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara pada Rabu, 25 September 2024.