Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul menyampaikan fokus kinerjanya dalam dua bulan ke depan yaitu menyamakan data penerima bantuan sosial (bansos).

Selama ini memang isu mengenai data bansos tidak selaras antar kementerian dan lembaga karena memiliki data sendiri-sendiri. Gus Ipul bilang ia akan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Pengentasan kemiskinan, BKKBN, dan Bappenas.

"Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal," kata dia sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Bekas Gubernur Jawa Timur ini menuturkan, integrasi data penerima bantuan sosial satu pintu ini diharapkan tak lagi ada data yang tercecer di lembaga lain.

"Harapan saya begitu, harapan saya begitu tidak ada lagi data macam [dari berbagai instansi], tapi tunggal yang menjadi referensi bagi semua," ujarnya.

Saifullah mengatakan masih akan menerima masukan dan arahan dari Presiden Prabowo untuk menyesuaikan regulasi payung hukumnya. Sejauh ini kewenangan mengenai data bansos ada di Kemensos.

"Kemensos diberi mandat untuk mengkonsolidasikan data itu, tapi nanti jika ada arahan dari presiden dan wakil kita akan menyesuaikan," kata dia.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo resmi mendaftar Pilwalkot Yogya, Kamis (29/8). Dia yang diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Wawan Harmawan yang merupakan Wakil Ketua Kadin DIY.

Sebelum menjabat Kepala BKKBN, Hasto merupakan Bupati Kulon Progo dari 2011-2016 dan 2017-2019. Namun, ia tidak menyelesaikan jabatannya karena menjadi Kepala BKKBN pada 2019.

Lalu apa alasan Hasto bisa maju pilkada lagi?

"Masa waktu pasti ditanya sama orang, apakah di Kulon Progo kemarin kurang 2,5 tahun atau melewati 2,5 tahun (di periode kedua)," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto di KPU Kota Yogya, Kamis (29/8).

Berdasarkan peraturan, satu periode jabatan kepala daerah dihitung apabila sudah menjabat lebih dari 2,5 tahun.

"Kita sudah mendapatkan dokumennya, baik dokumen peresmian (pengangkatan bupati), ini ada berita acara sumpah jabatan 2017. Kita juga sudah mendapatkan dokumen keputusan Mendagri nomor 131.34-3791 tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Kulon Progo," katanya.

"Alhamdulillah kita pastikan berdasarkan dua dokumen tadi, kurang lebih 2 tahun 2 bulan sekian hari (Hasto menjabat)," katanya.

Eko mengatakan masyarakat tak perlu khawatir. Percayalah pasangan Hasto-Wawan menaati setiap aturan yang ada.

"Tidak akan mengubah aturan untuk memenuhi usia tertentu," jelasnya.

Soal ini, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Perencanaan Data KPU Kota Yogyakarta Erizal pada masa pendaftaran hari ini yang diverifikasi baru syarat minimal dukungan dan legalitas yang memberi dukungan.

"Terkait nanti masa jabatan, macam-macam itu nanti akan ada masa verifikasi kami. Nanti coba kami verifikasi apakah itu kategorinya dua periode atau satu periode atau bagaimana nanti kami verifikasi dahulu," kata Erizal.

Erizal membenarkan satu periode masa jabatan setelah seseorang menjabat lebih dari 2,5 tahun.

"Pasal 19 PKPU 8 tahun 2024, itu tidak berubah. Di pasal itu menyebutkan kategori satu periode itu terhitung di Pasal 19 ayat 2 huruf c itu 2,5 tahun, satu periode. Tinggal nanti kita verifikasi kapan Pak Hasto dilantik kapan Pak Hasto diberhentikan, yang periode kedua," ungkapnya.

Soal polemik pendaftaran tersebut, menurut Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, UU Pilkada membuka ruang pemaknaan bahwa Hasto masih bisa maju di Pilkada wilayah lain. Karena posisi pencalonannya berbeda, yakni dari bupati ke wali kota.

Berikut bunyi pasal yang mengaturnya:

Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada:

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, dan Wakil Wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota, dan Calon Wakil Wali kota;

"Pasal itu mengatur pembatasan dua periode masa jabatan adalah untuk jabatan yang sama, sehingga membuka celah makna bahwa dua periode bupati adalah tidak sama dengan periode untuk wali kota. Sebab yang satu adalah bupati dan satunya lagi adalah wali kota dan penggunaan frasanya dibedakan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016," kata Titi.

"Pasal tersebut tidak menggunakan frasa "atau" saat menyebut istilah bupati dan wali kota, seperti saat menulis kabupaten/kota. Meski secara konteks dan konsep bupati dan wali kota adalah jabatan yang setara hanya berbeda dari sisi cakupan wilayah administratif," sambungnya," sambungnya.

PDIP usung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo maju sebagai calon Wali Kota Yogyakarta 2024.

Mantan Bupati Kulon Progo itu akan berpasangan dengan Wawan Harmawan yang merupakan Wakil Ketua Kadin DIY.

"Kita melihat rekam jejak Pak Hasto Wardoyo ini paling cocok ya dengan pengalaman sebagai Bupati Kulon Progo dan kemudian di BKKBN," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta.

Hasto yang juga merupakan dokter spesialis kandungan ini selama menjabat sebagai Kepala BKKBN juga dinilai sukses menangani stunting serta menekan kematian ibu dan anak.

Djarot menjelaskan dari bawah atau akar rumput juga menginginkan Hasto untuk maju di Kota Yogya. Menurutnya, Hasto merupakan figur yang tepat untuk Kota Yogyakarta.

"Ini juga perpaduan dengan wakilnya Mas Wawan aktif di Kadin dan menggeluti di bidang UMKM dan ekonomi," katanya.

Djarot mengatakan Hasto saat ini tengah mengurus berkas pengunduran dirinya sebagai Kepala BKKBN.

Vasektomi merupakan salah satu metode KB untuk pria selain KB konvensional dengan memakai kondom. Vasektomi ini sering juga disebut dengan istilah kontrasepsi mantap atau permanen.

Prinsipnya, saluran sperma dari testis atau buah zakar akan dipotong atau disumbat sehingga air mani yang dihasilkan tidak lagi mengandung sperma.

Dokter Spesialis Urologi RSUP dr Sardjito, Sakti Ronggowardhana Brodjonegoro, mengatakan bahwa meski demikian namun pria tetap bisa mengalami ereksi dan ejakulasi secara normal.

“Beberapa penelitian bahkan menemukan peningkatan kepuasan seksual karena hilangnya kekhawatiran akan kehamilan,” kata dr Sakti kepada Pandangan Jogja pekan lalu.

Proses pemotongan atau penyumbatan saluran sperma ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan sayatan dan tanpa sayatan. Dengan metode sayatan, dokter akan membuat sayatan kecil di kantung zakar untuk mencapai saluran sperma.

Saluran itu kemudian dipotong dan kedua ujungnya diikat atau dibakar agar tersumbat dan luka sayatannya akan dijahit.

“Metode vasektomi tanpa sayatan, dokter membuat lubang tusukan kecil di skrotum untuk mencapai saluran sperma. Saluran ini dipotong dan disumbat dengan cara diikat atau dibakar. Bedanya, tidak ada jahitan,” jelasnya.

Vasektomi dinilai sangat efektif mencegah kehamilan meski pria mengalami ejakulasi berulang. Angka keberhasilan vasektomi dalam mencegah kehamilan diklaim mencapai 99,85 persen.

Lalu bagaimana kalau setelah melakukan vasektomi tapi orang tersebut ingin punya anak?

dr Sakti bilang, meskipun sudah melakukan vasektomi, tapi seorang pria masih mungkin untuk memiliki anak. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni dengan pembalikan vasektomi serta aspirasi sperma dan bayi tabung.

Untuk pilihan pembalikan vasektomi, prosedurnya dokter akan menyambungkan kembali saluran sperma yang sebelumnya dipotong atau disumbat. Tingkat keberhasilannya menurutnya bervariasi tergantung pada waktu sejak vasektomi dan keterampilan dokter bedahnya.

“Untuk Aspirasi Sperma dan Bayi Tabung, prosedurnya sperma diambil langsung dari buah zakar dan digunakan dalam proses bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF). Metode ini sering direkomendasikan jika pembalikan vasektomi tidak berhasil,” kata dia.

Baru-baru ini ada pernyataan menarik dan ajaib yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN), Hasto Wardoyo. Dilansir dari kompas.com, Ia menyebutkan angka kelahiran di Indonesia menurun dan penurunan tersebut progresif menyentuh angka 2,18 pada satu dekade terakhir.

Kemudian solusi yang Ia tawarkan adalah setiap pasangan suami istri melahirkan paling tidak satu anak perempuan agar regenerasi akan terus berjalan pada masa mendatang. Beliau juga menambahkan ada target yang ingin dicapai yaitu setidaknya satu perempuan melahirkan satu anak.

Pernyataan tersebut cukup mengundang kontroversi menyebabkan warganet heran dan marah. Solusi yang ditawarkan sangat dangkal dan menunjukkan bahwa perempuan menjadi permasalahan mengapa angka kelahiran menurun. Solusi tersebut juga melihat seolah-olah perempuan hanya sebatas “alat” regenerasi dan menggunakan tubuh perempuan sebagai “pabrik anak”.

Ya, memang betul kodrat wanita melahirkan, namun seharusnya ada solusi lain yang dapat diterapkan oleh pemerintah ketimbang mengandalkan perempuan melahirkan anak untuk meningkatkan angka kelahiran. Seharusnya, pemerintah juga meneliti akar masalah mengapa angka kelahiran menurun, karena faktor perempuan tidak mau melahirkan bisa jadi hanya faktor kecil dari sekian banyak faktor penyebab lainnya.

Apabila pemerintah menginginkan solusi yaitu setiap perempuan setidaknya melahirkan satu anak perempuan, lalu apa yang pemerintah dapat jamin dengan kehidupan yang layak untuk setiap perempuan? Lalu, pemerintah mau memberikan jaminan apa saja agar perempuan mau melahirkan? Ada apa dengan penekanan perempuan setidaknya harus melahirkan satu perempuan? Perempuan tidak bisa kontrol nanti anaknya yang lahir akan perempuan atau laki-laki, jadi permintaan BKKBN untuk membuat perempuan melahirkan setidaknya satu perempuan itu sangat aneh.

Angka penurunan kelahiran tidak hanya terjadi di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura juga sudah dihadapi oleh masalah angka kelahiran selama beberapa dekade. Singapura merupakan salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Dilansir dari BBC Indonesia, Pemerintah Singapura memberikan insentif keuangan ke warganya pada saat pandemi. Insentif tersebut termasuk sistem bonus melahirkan anak. Singapura juga memberikan sistem bonus bayi dengan memberikan insentif mencapai S$ 10.000 atau sekitar Rp108 juta kepada orang tua yang memenuhi syarat.

Selain itu, Singapura juga melakukan upaya untuk memperlambat penurunan angka kelahiran dengan meningkatkan usia pensiun dan pelatihan kerja di usia paruh baya, dan mempekerjakan pekerja lansia. Singapura juga melakukan upaya memberikan setiap warga negara memiliki dokter untuk merawat dan memantau kondisi kesehatan agar setiap warga dapat terus sehat untuk memberikan kesempatan lansia bisa bekerja.

Selain Singapura, ada juga Finlandia, tepatnya kota Lestijärvi yang memberikan insentif bonus bayi bagi setiap penduduk yang melahirkan akan berhak mendapat €10.000 yang dibayar dalam kurun waktu 10 tahun. Dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Finlandia alhasil hampir lebih dari 50 anak lahir jika dibandingkan dengan tujuh tahun sebelumnya hanya ada 38 bayi lahir.

Jika melihat kebijakan dari negara-negara yang mengalami permasalahan angka kelahiran, negara-negara tersebut mendorong perempuan untuk melahirkan anak (terlepas akan melahirkan anak perempuan atau laki-laki) sekaligus memberikan insentif dan jaminan ekonomi serta hidup layak untuk keluarga. Hal ini cukup efektif untuk mendorong warga melahirkan bayi baru serta meningkatkan angka kelahiran anak.

angka kelahiran di Indonesia menurun disebabkan oleh adanya perubahan persepsi pernikahan di masyarakat. Saat ini masyarakat memandang menikah sebagai tradisi yang tidak wajib dilakukan. Selain itu, menurut Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyebutkan ada beberapa faktor angka kelahiran anak menurun yaitu, penanganan program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil. Kedua, adanya kemungkinan persepsi generasi milenial yang relatif ingin punya 1–2 anak.

Selain itu, faktor menurunnya angka pernikahan di Indonesia juga berpengaruh terhadap penurunan angka kelahiran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda (2014) dalam Ningtias (2022), terdapat beberapa faktor mengapa ada penurunan angka pernikahan, diantaranya yaitu saat ini wanita memiliki kebahagiaan hidup sendiri di usia muda, kesulitan ekonomi dapat mengancam rumah tangga, wanita tidak melihat adanya keuntungan dalam berumah tangga, dan posisi wanita apabila sudah menjadi ibu akan rentan kehilangan pekerjaan dan pernikahan membatasi kehidupan sosial wanita.

Melihat kompleksnya permasalahan sosial dan faktor-faktor lain yang menyebabkan angka penurunan kelahiran, pemerintah seharusnya dapat melakukan riset terlebih dahulu apa penyebab angka kelahiran mengalami penurunan secara progresif dan tidak membuat kebijakan asal-asalan meminta setiap perempuan untuk bisa melahirkan anak perempuan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan keluarga menunda melahirkan anak, beberapa di antaranya seperti saat ini kondisi ekonomi yang tidak baik dan kehadiran anak membutuhkan biaya yang fantastis.

Setidaknya setiap keluarga yang memiliki anak harus stabil dalam finansial untuk menjamin kehidupan sang anak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kehidupan yang layak. Fasilitas kesehatan dan kondisi lingkungan yang kurang merata dan tidak sehat menyebabkan jaminan kesehatan dan kehidupan yang layak hanya menjadi angan-angan.

Bagi keluarga yang ingin mendapatkan akses kesehatan yang mumpuni dan baik harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Sedangkan nyatanya, kondisi ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan ada tanda-tanda baik. Anak kelak akan tumbuh besar dan pastinya membutuhkan pendidikan agar dapat menumbuhkan anak yang berkualitas, cerdas, dan mandiri. Namun nyatanya, akses pendidikan di Indonesia belum merata dan kualitas pendidikan belum bisa dibilang bagus.

Dari sekian permasalahan yang nampak terjadi, BKKBN mengusulkan solusi yang hanya dangkal dan tidak dapat menjamin kehidupan yang layak untuk perempuan dan anak. Pemerintah tidak boleh memperlakukan dan melihat wanita sebagai alat regenerasi saja, melainkan sebagai individu yang berhak mendapatkan jaminan hidup aman dan layak.

Bahkan, meskipun perempuan Indonesia berhasil melahirkan anak perempuan, apakah kemudian anak perempuan ini terjamin kemudian melahirkan anak lagi apabila hidup dan tinggal di Indonesia saja tidak terjamin keamanan, kelayakan, dan kesejahteraannya? Nyatanya, perempuan masih saja dianggap sebagai pabrik anak dan perlakuan di masyarakat yang tidak memandang perempuan sebagai manusia.

Jika ingin Indonesia tidak krisis anak, maka mulailah dengan memperlakukan perempuan sebagai manusia yang berhak hidup aman, nyaman, dan sejahtera tanpa adanya penekanan ataupun stigma bahwa perempuan hanyalah pabrik anak saja

Peserta Keluarga Berencana (KB) pria, baik menggunakan metode kondom maupun vasektomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru mencapai 17,46 persen dari target BKKBN DIY yang sebesar 307 ribu peserta.

Hal itu disampaikan oleh Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr MZ Fathurachman kepada Pandangan Jogja pada pekan lalu.

Ia mengatakan, rendahnya capaian ini karena pandangan umum di tengah masyarakat masih menganggap KB hanya menjadi tanggung jawab perempuan.

“Dari target 307 ribu hanya 17,46 persen saja yang mengikuti KB pria,” kata dr Fathurachman.

“Masyarakat belum paham tentang KB pria. Pandangan masyarakat, KB itu urusan wanita, dari ngurus rumah tangga, ngurus anak, hingga KB,” lanjutnya.

Padahal, pria yang mengikuti program KB vasektomi melalui kader BKKBN di DIY akan dibebaskan dari semua biaya. Padahal, jika mau melakukan vasektomi secara mandiri, rata-rata biayanya bisa mencapai Rp 10 jutaan.

Tak hanya gratis, peserta vasektomi di DIY yang melalui kader BKKBN bahkan akan mendapatkan uang insentif.

“Diberikan pengganti biaya hidup Rp 450 ribu,” kata dia.