Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan adalah gagasan besar dari Presiden Prabowo yang akan dijalankan secara intensif untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

"Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara," jelasnya.

Revitalisasi Infrastruktur dan Transformasi Pertanian Modern

Dia mengatakan Kementerian Pertanian akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Dia mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya.

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

IDXChannel- Bank Indonesia merumuskanBlueprintSistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030sebagai cetak biru untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional untuk generasi mendatang melalui 5 inisiatif strategis.

Hal ini mengemuka dalam Gubernur Bank IndonesiaTalk onBSPI 2030 yang dilaksanakan pada hari ini (2/8) sebagai rangkaian FEKDI x KKI 2024 pada 1 Agustus sampai 4 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center.?

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan lima inisiatif yang diusung sebagai tindak lanjut dari Visi BSPI 2030 yang dikemas dalam 4I-RD yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital.

"Pertama, Infrastruktur yang berorientasi pada penyiapan infrastruktur EKD yang berdaya tahan dan terintegrasi melalui: (i) penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur SP ritel; (ii) pengembangan BI-Payment Clearuntuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi; (iii) pengembangan BI-RTGS Generasi III; dan (iv) pengembangan infrastruktur data melalui pengembanganPaymentID, sistem datacapturing, dan BI-PaymentInfo," katanya dalam rilis Jumat (2/8/2024).

Kedua, Industri yang mengarah pada konsolidasi struktur melalui penataan akses danentry policysesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi.

Ketiga, Inovasi yang berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif melalui: (i) dorongan terhadap inovasi layanan pembayaran termasuk pendirian Bank IndonesiaDigital Innovation Centre(BIDIC); (ii) penguatan literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (iii) penguatan aspek perlindungan konsumen.

Keempat, Internasional yang diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupunwholesale.

Kelima, Rupiah Digital yang berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagaiuse casespasar keuangan.Untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut, sinergi dan kolaborasi baik dengan Kementerian/Lembaga terkait dan industri menjadi kunci keberhasilan.

Dalam kesempatan yang sama, sebagai pengembangan inovasi instrumen pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional, Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah FiturOnline PaymentdenganVirtual Card Tokenization.

Menurut Perry, alat pembayaran ini diperkuat dengan teknologiVirtual Card Tokenizationdan merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur KKI yang telah ada, yakni QRIS dan Kartu Fisik, yang seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik.

Implementasi fitur baru ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah serta memfasilitasi kebutuhan Pemerintah dalam bertransaksi melaluiplatformonlinebaik di berbagai mitramarketplaceataue-commercePemerintah.

Alat pembayaran pada sektor sistem pembayaran ritel lainnya yang akan dikembangkan adalah QRIS Tap berbasis NFC yang mengintegrasikan teknologi standarmessagingQRIS dengan menggunakaninterface Near Field Communication(NFC).

Inovasi pembayaran ini dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi. QRIS Tap berbasis NFC juga menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, dengan mendukung multi sumber dana serta berbagai kanal pembayaran. Kedua inovasi tersebut diimplementasikan dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku industri.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia resmi meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Hal ini sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025.

"Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, Bank Indonesia meluncurkan BSPI 2030," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo saat acara Bank Indonesia bertajuk Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024, Kamis (1/8).

Perry menjelaskan bahwa akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada, pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, kedua konsolidasi industri pembayaran nasional, ketiga inovasi dan akseptasi digital, keempat perluasan kerjasama internasional, dan kelima pengembangan Rupiah digital.

Perry menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional mengalami akselerasi secara pesat. Pengembangan ekonomi dan keuangan digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025 telah mencatatkan beberapa pencapaian.

"Di antaranya besarnya jumlah pengguna QRIS dengan lebih dari 50 juta pengguna yang sebagian besar UMKM, transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional," ujarnya.

Penyelenggaraan FEKDI x KKI 2024 menjadi wujud nyata sinergi kuat Pemerintah, Bank Indonesia, industri sistem pembayaran dan keuangan, UMKM, akademisi, dan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, serta kolaborasi dan inovasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan kemajuan pesat yang dicapai Indonesia dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Hal ini tercermin dari peningkatan world digital competitiveness ranking peringkat ke-56 pada 2019 menjadi ke-45 pada 2023 serta peringkat pertama di ASEAN dan peringkat keenam di global sebagai startup inovatif terbanyak.

"Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital ini membawa manfaat maksimal, diperlukan fondasi yang kokoh yaitu infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi startup UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi," kata Airlangga.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, dimana salah satu poin yang menjadi perhatian BI adalah pengembangan rupiah digital.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, terdapat lima aspek penting yang akan menjadi perhatian pihaknya dalam pengembangan sistem pembayaran Indonesia pada 5 tahun mendatang.

“Lima fokus utama itu ialah modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerja sama internasional, dan pengembangan rupiah digital," jelas Perry dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8/2024).

Tahap awal BSPI 2025 sebelumnya telah diluncurkan Perry pada 2019 silam dengan fokus pada lima visi sistem pembayaran Indonesia, yakni integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, pemanfaatan data digital bisnis keuangan perbankan, interlink antara fintech dengan perbankan, inovasi digital, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara.

Perry menjelaskan, dalam perluasan kerjasama QR Indonesian Standar (QRIS) antar negara setelah direalisasikan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, saat ini pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Selatan Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

“Kedepan Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” ujar Perry.

Dalam kesempatan itu, Perry juga mengatakan pihaknya akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment. Nantinya, KKI dapat menggunakan QRIS dalam proses pembayarannya.

“Fitur QR Indonesian Standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM,” kata Perry.

(Selfie Miftahul Jannah)