JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Kementan mengajak investor Vietnam untuk berinvestasi dalam pembangunan industri sapi perah di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Arief menambahkan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu.

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Investor asal Vietnam berencana mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Arief menambahkan bahwa rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Kementan mengajak investor Vietnam untuk berinvestasi dalam pembangunan industri sapi perah di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Arief menambahkan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu.

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Investor asal Vietnam berencana mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Arief menambahkan bahwa rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan adalah gagasan besar dari Presiden Prabowo yang akan dijalankan secara intensif untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

"Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara," jelasnya.

Revitalisasi Infrastruktur dan Transformasi Pertanian Modern

Dia mengatakan Kementerian Pertanian akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Dia mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya.

(akn/ega)

JAKARTA - Indonesia saat ini dan ke depan memiliki tantangan besar pada kemandirian pangan dan energi. Perkebunan kelapa sawit bisa menjawab tantangan tersebut tanpa harus membuka lahan baru.

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada dua hal, yakni hasil komoditinya berupa minyak sawit. ?Dan yang kedua berupa sumber daya lahan yang bisa ditanami dengan tanaman lain non sawit atau untuk pangan maupun energi terbarukan,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Setiap tahun, kata Kacuk, ada potensi lahan sekitar 1 juta ha yang bisa digunakan untuk tanaman pangan (non sawit) atau tanaman yang bisa menghasilkan pangan maupun energi terbarukan. Potensi lahan seluas 1 juta ha dari perkebunan sawit tersebut berasal dari siklus peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit.

Perhitungannya, total kebun sawit di Indonesia saat ini sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) seluas 16,2 juta ha. Sementara siklus peremajaan sawit 25 tahun. Sedangkan program peremajaan setiap tahun ada sekitar 648.000 ha.

Potensi lahan tersedia untuk tanaman sela jika diberakan tiap tahun ada 240% dari 648.000 ha atau sekitar 1,5 juta ha. Sementara jika tidak diberakan ada 140% atau sekitar 1 juta ha.

Angka tersebut didapatkan dari lahan 648.000 ha tersebut di tahun pertama ada potensi 70% yang bisa ditanami tanaman sela, tahun kedua turun menjadi 50%, dan tahun ketiga turun lagi menjadi 20%. ?Jadi 70% ditambah 50% ditambah lagi 20% menjadi 140%. Ini perhitungan kalau langsung ditanami. Tapi kalau diberakan atau dibiarkan terlebih dahulu bisa 100% ditambah 140%, jadi ada potensi 240% dikalikan 648.000 ada sekitar 1,5 juta ha,? lanjutnya.

Adapun potensi produksi per tahun dari lahan tersebut jika ditanami sorgum mencapai 8 juta ton (tidak diberakan), sedangkan apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 12 juta ton. Jika lahan tersebut ditanami singkong berpotensi mendapatkan hasil sekitar 45 juta ton per tahun (tidak diberakan), tapi apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 70 juta ton.
Apabila ditanami kedelai varietas Grobogan jika tidak diberakan mencapai 2,9 juta ton, sedangkan apabila diberakan berpotensi mendapatkan hasil 4,5 juta ton per tahun. Kalau ditanami jagung bisa mendapatkan 8 juta ton (jika tidak diberakan), sementara jika diberakan bisa mencapai 12,4 juta ton per tahun.

?Tanaman sela sorgum, jagung, singkong dan kedelai tersebut sudah saya praktikkan di lahan perkebunan sawit milik PT Paya Pinang Group di Sumatera Utara. Dan itu hanya menerapkan praktek budidaya tanaman yang biasa atau sederhana saja. Kalau menerapkan praktek budidaya tanaman sela yang sudah bagus, pasti hasilnya lebih tinggi,? tuturnya.

Menurut Kacuk, problem utama dari konsep optimalisasi lahan perkebunan sawit pada saat replanting ini adalah persoalan off taker atau siapa yang akan membeli dari hasil panen tanaman sela tersebut. Karena itulah di sini perlu peran pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari tanaman sela tersebut.

Namun jika tidak ada pihak yang bersedia menjadi off taker, maka Kacuk menyarankan agar hasil panen tersebut dikonsumsi untuk masyarakat sekitar kebun saja. ?Misalnya padi gogo yang ditanam di Kabupaten Serdang Bedagai, hasilnya dikonsumsi masyarakat sekitar saja, jangan dikirim ke Papua. Atau beras dari Papua jangan dikirim ke Banda Aceh. Jangan seperti itu, karena ongkos logistiknya mahal,? lanjutnya.

Dengan konsep ini, masyarakat sekitar kebun akan terjamin ketahanan dan kemandirian pangannya. Selain itu mereka akan mendapatkan harga yang terjangkau karena biaya logistiknya murah. ?Masyarakat sekitar juga ada kegiatan ekonominya,? tuturnya.

Di sinilah konsep ini memiliki multiplier effect-nya tinggi. Nah, multiplier effect ini kalau di perdesaan akan menimbulkan ketahanan ekonomi. Makanya dulu ada konsep ekonomi gotong-royong itu adalah dari bawah ke atas. ?Dengan mengoptimalkan sumber daya lahan perkebunan sawit ini untuk mencapai kemandirian pangan sehingga tidak perlu membuka lahan baru lagi,? tandasnya.

JAKARTA - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menerima penghargaan sebagai Mitra Swasta Teraktif dalam Aksi Nyata Penyelamatan Pangan pada peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif IBCSD dalam mendukung upaya penyelamatan pangan di Indonesia.

Acara yang mengusung tema ?Stop Boros Pangan. Demi Kita. Demi Bumi? ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan susut dan boros pangan sebagai bagian dari solusi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

?Terima kasih praktisi food loss and waste (FLW), foodbanks, asosiasi, organisasi Pemda, Bappenas, mengenai kesadaran menyangkut moral, moral pangan, karena masih banyak yang kelaparan. Leluhur kita menghargai pangan, dan didukung Food and Agriculture Organisation (FAO), bahwa menghargai pangan penting untuk kita dan bumi," ujar Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo.

"Ada pengusaha, ada penggiat, penerima manfaat, agar sama-sama kolaborasi di tahun pertama. Tahun kedua, butuh pengaturan yang lebih tegas, dengan membuat roadmap menangani FLW dan ini sudah ada. Mulai hari ini kita bergerak bersama menyelamatkan pangan, demi kita, demi bumi. Mengapa di Solo, karena kita mendukung pemerintah membuat regulasi bersama masyarakat untuk gerakan yang membumi," sambungnya.

Nyoto juga menyampaikan bahwa pada IDAFLW di Solo, Bapanas ingin mengajak masyarakat menjadikan gerakan Stop Boros Pangan menjadi gerakan kolaborasi yg membumi demi kita, demi bumi. Pemerintah akan mendukung dengan regulasi yg dibutuhkan. ?Menangani sisa dan susut pangan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Terlebih nanti di tahun 2045 menurut roadmap Bappenas, tidak ada lagi sampah makanan di pembuangan akhir," tambahnya.

Menanggapi penghargaan ini, Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menyatakan, ?Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen kami untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui perjanjian sukarela GRASP 2030 dalam menyelamatkan pangan dan mengurangi limbah di sepanjang rantai pasok. Kami percaya bahwa keberhasilan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan.?

Lebih lanjut, ia menambahkan, ?Melalui inisiatif seperti GRASP 2030, kami berupaya mengajak sektor bisnis, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menutup celah di rantai nilai pangan dan memastikan bahwa pangan yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara maksimal.?

Acara IDAFLW 2024 yang diadakan di Lapangan Mangkunegaran Pamedan, Kota Surakarta, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor bisnis, hingga masyarakat umum. Dalam acara tersebut, terdapat berbagai kegiatan edukatif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan susut dan boros pangan.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian publik adalah pawai KarnaFun, di mana IBCSD turut serta dengan membawa atribut dan properti foto yang memuat pesan ?Konsumsi Lebih Bijak, Stop Boros Pangan?. Pesan ini merupakan bagian dari kampanye #StopBorosPangan, yang bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola pangan demi keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi IBCSD dalam pawai ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Properti foto yang diusung oleh IBCSD berhasil menarik perhatian banyak peserta dan pengunjung pawai, menciptakan momen interaktif yang mendukung pesan kampanye.

Dengan adanya penghargaan sebagai Mitra Swasta Teraktif dalam Aksi Nyata Penyelamatan Pangan dan partisipasi dalam acara ini, IBCSD berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam inisiatif penyelamatan pangan di Indonesia, yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan di kalangan masyarakat luas.

JAKARTA - Yayasan JHL Merah Putih Kasih (YMPK) menggandeng sejumlah resto, hotel, dan jaringan supermarket untuk mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan program ini sejalan dengan komitmen mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan, yang kerap disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani YMPK bersama pimpinan dari jaringan supermarket Grand Lucky, Angke Jaya Resto, Seven Kingdoms Resto - Pluit, Babah Ramu Resto, Aroma Resto, JHL Solitaire Resto, Episode Hotel, dan klub sepak bola Dewa United ? yang dapurnya rutin menyiapkan masakan untuk 300 orang. MoU diteken di kebun sayur yang dikelola YMPK bersama para petani di Pakancilan, Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/9).

?Kerja sama dengan para tenant ini sangat diperlukan, agar sayuran segar yang dihasilkan para petani bisa terserap. Dengan begitu, simbiosis mutualisme antara penyedia dan pembeli sayuran pasca panen dapat terjamin,? ujar Ketua Dewan Pembina YMPK Jerry Hermawan Lo.

Yang unik dari kerja sama ini, pihak YMPK menyerahkan ke para tenant untuk menentukan sendiri harga pembelian sayuran segar yang diproduksi para petani. ?Tentu, kita berharap, harga yang ditetapkan oleh para tenant segendang seirama dengan komitmen untuk mendukung sukses program mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan selama lima tahun,? kata Jerry.

Selain kerja sama dalam jual beli sayuran segar, YMPK dan para pengusaha yang hadir bersepakat membuka peluang kerja sama yang lebih luas untuk mendukung program pencetakan 1.000 sarjana pertanian dan peternakan itu melalui beragam bentuk kegiatan lain.

Kekayaan Alam Berlimpah

Sebagai pengusaha nasional yang menekuni bidang agrobisnis, Jerry mengaku sudah lama aktif terlibat mendukung program-program pemerintah. Di antaranya, terkait upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, yang memang butuh solusi jitu dan peran serta dari banyak pihak.

?Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam berlimpah dan tanah yang subur. Sayang, lahan yang sangat luas ini belum digarap dengan baik. Bahkan, salah dalam mengelolanya. Sudah begitu, banyak anak muda yang enggan menjadi petani, dipicu oleh potret kehidupan petani saat ini yang masih jauh dari sejahtera.,? ucap Jerry.

Tidak hanya berbisnis, lewat YMPK, yang berada di bawah naungan kelompok usaha JHL Group, Jerry juga memiliki komitmen tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pertanian. Pada Juni 2024, misalnya, YMPK telah lebih dulu menandatangani MoU dengan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Diteken langsung oleh Jerry bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MoU ini terkait kesepakatan kedua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun dan mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang berlokasi di Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat.

?Bersama TNI AD, saat itu kami canangkan target mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan,? tutur Jerry.

Target tersebut diawali dengan lebih dulu merekrut lulusan SMP untuk masuk ke SMK-nya. Siswa-siswi yang direkrut tidak hanya berasal dari Sukabumi dan sekitarnya. Tetapi dari seluruh penjuru tanah air.

Direncanakan mulai beroperasi pada 2025, tahun pertama SMK Pertanian akan mencetak 40 pelajar, dan akan terus meluluskan ratusan hingga ribuan siswa yang memiliki kecakapan dalam bertani. ?Tiap tahun kita ambil 40 siswa. Jadi, total 120 siswa untuk tiga tahun,? urai Jerry.

Untuk menjadi siswa SMK Pertanian, sama sekali tidak dikenakan biaya, apalagi pungutan. Semua gratis. SMK Pertanian bahkan tidak hanya dilengkapi dengan gedung sekolah, tetapi juga asrama siswa dengan pemandangan ladang jagung yang terhampar luas.

Jerry menambahkan, setelah lulus SMK, YMPK telah menyiapkan beasiswa S1 dan S2 pertanian dan peternakan bagi siswa/siswi yang berprestasi secara akademis. Ini akan dilakukan bekerja sama dengan IPB, UGM, dan perguruan tinggi lain yang bisa menerima murid-murid lulusan SMK Pertanian.

?Kami tekankan kepada semua penerima beasiswa, setelah menyelesaikan pendidikan harus memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan diri pada sektor pertanian atau peternakan, di mana pun di seluruh Indonesia,? sambung Jerry.

YMPK membuka sekolah alam ini dengan skema pendidikan nonformal. Siswa akan diajari bercocok tanam dan beternak, ditambah beberapa keterampilan praktis. Pembina dan pembimbing para siswa antara lain berasal dari kalangan perguruan tinggi dan didampingi para petani andal.

Intinya, para siswa diberi bekal pembelajaran untuk menjadi petani sukses. ?Tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik karya nyata di lapangan,? kata Jerry. Di sekolah, mereka belajar kurikulum wajib untuk mendapatkan ijazah Paket B dan Paket C, di samping keterampilan pertukangan, menjahit, dan lain-lain.

Inovasi dalam Mencari Sumber Dana

YMPK tidak berhenti berinovasi dalam mencari sumber dana untuk biaya sekolah, asrama, hingga (kelak) biaya kuliah anak-anak muda terbaik tersebut. Seluruh penjualan sayuran segar hasil pertanian di lahan seluas 6 hektare milik yayasan di Megamendung, misalnya, sepenuhnya digunakan untuk membiayai program pendidikan tadi.

Program penanaman sayur oleh petani ini sudah berjalan, dan hasilnya terbukti lumayan. ?Kami menanam sayuran yang sederhana dulu, seperti caisim, kailan, tomat, dan terong. Selain memasok ke restoran, hotel, dan supermarket seperti yang ditandatangani MoU-nya hari ini, banyak juga teman dermawan yang ikut menikmati panenan kebun kami,? ungkap Jerry.

Menurut Jerry, ada lima hal yang diperlukan agar Indonesia bisa semakin kuat dalam pengelolaan swasembada pangan. Pertama, sumber daya alam. Dalam hal ini, telah disebut, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Kedua, pembangunan infrastruktur yang terbilang luar biasa dalam 10 tahun terakhir.

?Dengan dukungan infrastruktur, pengangkutan hasil alam dari desa menuju kota sudah jauh lebih baik,? ucap Jerry. Ketiga, penegakan hukum yang juga sudah berjalan baik. Keempat, sumber daya manusia. Kita tahu, program mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan diarahkan untuk mengelola kekayaan alam tersebut.

Sedangkan yang kelima adalah peran serta investor. Jerry Hermawan Lo berpendapat, keterlibatan investor benar-benar sangat dibutuhkan untuk membantu mengelola lahan-lahan yang ada di berbagai daerah. Dengan begitu, masyarakat di daerah pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemanfaatan lahan di bidang pertanian dan perkebunan.

?Bersyukur, sudah banyak pengusaha yang menghubungi saya, tertarik untuk ikut serta dalam program mencetak 1.000 sarjana pertanian. Bahkan, beberapa dari mereka ingin lahannya dikelola untuk bisa mendukung program ini,? ujarnya.

Antusiasme para pengusaha inilah yang semakin memantapkan Jerry bahwa program mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan dapat diwujudkan. ?Ini semua demi Indonesia yang lebih kuat dalam swasembada pangan,? pungkasnya.

BATUBARA - PT Hasjrat Tjipta (Paya Pinang Group) menginisiasi penanaman padi gogo sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit . Penanaman padi gogo itu dilakukan di lahan milik petani yang tergabung dalam empat kelompok tani (poktan) yang menjadi mitra binaan Paya Pinang Group.

Keempat poktan tersebut yakni Poktan Tani Mandiri, Sawita Makmur, Wahana Sawit Jaya, dan Poktan Tualang Baru. ?Total ada 186 hektare (ha) yang ditanami padi gogo di penanaman pertama Program PSR ini,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto pada acara Tasyakuran Tanam Perdana Serentak Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Padi Gogo di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (7/9/2024).

Kacuk Sumarto menambahkan RSI akan selalu mendampingi petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit agar bisa bermitra yang saling menguntungkan. ?Kami harapkan nantinya petani tidak hanya menjual buah sawit, tapi juga bisa memproduksi minyak sawit sehingga pendapatannya bisa meningkat,? ujarnya.

Masalah pangan, kata Kacuk Sumarto, ke depan menjadi sensitif karena jumlah penduduk terus meningkat, sementara daya dukung bumi makin berkurang. Sementara tidak semua negara bisa memproduksi pangan dan energi.

?Kita sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa sangat memungkinkan untuk memproduksi pangan dan energi yang berkelanjutan. Termasuk tanaman padi gogo ini yang selain untuk ketahanan pangan juga punya unsur gizi yang dibutuhkan tubuh manusia,? jelasnya.

Bambang Eko, perwakilan Direksi PT Hasjrat Tjipta mengatakan, Paya Pinang Group memiliki komitmen melaksanakan PSR dan membantu petani sejak 1984 di daerah Deli Serdang. ?Semuanya adalah petani swadaya. Lebih dari 29 poktan yang bermitra dengan Paya Pinang Group. Keempat poktan yang lakukan PSR pada hari ini seluas 186 ha,? katanya.

Selain tanam sawit, hari itu juga dilakukan penanaman padi gogo sebagai tanaman sela yang benihnya disediakan RSI. ?Setelah pelaksanaan PSR di lokasi ini nantinya akan berlanjut ke daerah Asahan,? ujarnya.

Penjabat (Pj) Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung mengapresiasi Paya Pinang Group yang menginisiasi penanaman padi gogo sebagai tanaman sela di antara tanaman sawit ini. Upaya Paya Pinang ini selaras dengan program Pemkab Batubara yang berupaya mengurangi angka stunting yang masih cukup tinggi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. ?Angka stunting kami di angka 17%. Penanaman padi gogo yang memiliki kandungan gizi ini kami harapkan bisa membantu penurunan angka stunting di wilayah kami,? katanya.

Heri Wahyudi juga mengapresiasi program RSI yang mendorong petani bisa memproduksi minyak sawit. Karena itu pihaknya ingin BUMD di Batubara memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian kabupaten ini tidak bergantung dari Dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. ?Kami juga tidak hanya selalu berharap dari CSR perusahaan sawit yang ada di Batubara. Tapi kami ingin menciptakan pendapatan misalnya dari PKS yang bisa dikelola BUMD. Makanya kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan RSI,? jelasnya.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (Salma) Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono mengatakan rata-rata produktivitas kelapa sawit nasional setara dengan 2-3 ton CPO per ha. ?PSR ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sawit nasional tanpa harus menambah lahan,? tuturnya.

Pemerintah ke depan, kata Ardi Praptono, selain menjaga ketahanan pangan juga konsen di ketahanan energi melalui biofuel. Karena itu keberadaan sawit sangat penting bagi program nasional tersebut.

?Kami akan support melalui program sarpras setelah PSR ini. Setelah masuk TM (tanaman menghasilkan) kami akan berikan program sarpras,? ujarnya.

Terkait dengan Program PSR dan penanaman padi gogo ini, Kementan akan menjadikan Kabupaten Batubara, Labuhan Batu, dan Serdang Bedagai sebagai pilot project atau percontohan kemitraan perusahaan dengan petani sawit. ?Penanaman padi gogo ini harapannya bisa memperkuat ketahanan pangan kita. Tumpang sisip ini bisa menambah kesejahteraan petani,? jelasnya.

Ketua Poktan Tani Mandiri Ruslan Sinaga bersyukur poktannya terpilih sebagai mitra binaan Program PSR PT Hasjrat Tjipta (Paya Pinang Group). ?Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Paya Pinang yang dengan pendampingannya, kami telah lolos mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil),? katanya.

MASALAH pangan menjadi perhatian serius negara-negara di dunia. Perubahan iklim hingga ketersedian pasokan atau stok menjadi isu utama yang kini sedang dihadapi. Banyak negara yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangannya dari impor. Pemerintah Indonesia bertekad untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri dengan memperkuat rantai pasok hingga tingkat masyarakat sebagai konsumen akhir.

Pasar induk beras Cipinang Jakarta Timur masih saja ramai meski terik matahari menyengat kulit. Suryanto (43) kuli angkut di salah satu gudang beras Blok Q bersemangat memindahkan karung-karung beras dari dalam gudang ke truk yang akan mengangkut beras ke Serang, Banten.

Di pasar beras terbesar di Indonesia yang dikelola PT Food Station Tjipinang Jaya, Suryanto tak sendirian, puluhan orang kuli angkut beras dengan keringat bercucuran, tampak sibuk memindahkan beras dari gudang ke atas truk yang berjajar rapi. ?Dikirim ke Serang, juga wilayah Jabodetabek,? ungkapnya kepada SINDOnews, kemarin.

Menurut dia, suplai beras selalu lancar sejak awal tahun. Malahan, terkadang terjadi surplus karena pasokan lebih besar dari permintaan. Dessy, pekerja di salah satu gudang beras di pasar induk beras Cipinang mengungkapkan, harga makanan pokok masyarakat itu cenderung stabil. ?Harganya stabil. Jika mulai naik, Bulog turun tangan menyuplai beras. Harga terkendali,? ucapnya.

Dia menambahkan, beras-beras yang dijualnya selain dari pemasok swasta, juga ada yang dipasok dari Bulog. ?Jenis beras bermacam varian, kami juga mendistribusikan dan menjual beras dari Bulog,? tuturnya. Beras-beras yang dijualnya berasal dari Karawang, Indramayu Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Jawa Timur.

?Ada yang dari Karawang, Magetan. Banyak jenisnya,? tuturnya. Dua provinsi di Jawa itu memang menjadi kontributor terbesar padi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2023, Jawa Barat memproduksi 9,14 juta ton padi. Di tahun yang sama, Jawa Timur memproduksi 9,71 juta ton.

Selain sebagai sentra beras, pasar induk beras Cipinang juga dijadikan lokasi penjualan produk pangan bersubsidi untuk warga Jakarta. Ratusan warga tampak antre untuk membeli produk pangan murah senilai Rp126 ribu per paket. Mereka antre dengan tertib sejak pukul 09:00 wib.

?Masing-masing hanya bisa membeli satu paket, sesuai data di KJP,? ungkap Lilis, warga Rawa Teratai, Jakarta Utara. Lilis datang ke Food Station pasar induk beras Cipinang mengendarai motor matik bernopol B 2220 UMX. Tak sendirian, Lilis ditemani tetangganya. Nurlaila yang juga membeli bahan pangan murah itu.

Bagi Lilis, dengan tanggungan empat orang anak, program pangan murah dengan akses mendapatkan produk yang mudah, sangat membantu hidupnya. Terlebih, untuk pemenuhan gizi anak-anaknya. Selain di Food Station, Lilis dan Nurlaila juga mendapatkan jatah beras dari pemerintah, karena keduanya masuk ke dalam kategori masyarakat tak mampu. ?Untuk beras dari pemerintah, beras Bulog. Sebulan sekali dapat 10 kilogram. Di food station ini juga beras Bulog, kualitasnya bagus,? imbuhnya.

Pasar induk beras Cipinang merupakan salah satu barometer harga dan pasokan pangan nasional. Stabil atau tidaknya harga pangan maupun pasokan, kerap dipengaruhi kondisi di pasar yang lokasinya tak jauh dari stasiun Jatinegara, Jakarta Timur itu.

Selama 2024, pasokan pangan di dalam negeri cenderung stabil. Gejolak harga maupun tersendatnya pasokan kini jarang dijumpai. Pasokan pangan di dalam negeri yang cenderung stabil salah satunya karena kebijakan pangan pemerintah yang tepat sasaran. Keberhasilan pemerintah itu membuatharga pangan cenderung stabil dengan pasokan yang tetap terjaga.

Presiden Joko Widodo, saat menerima penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Jakarta Jumat (30/8/2029) menegaskan, program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pemerintah menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan, apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia.

Di berbagai kesempatan, kepala negara menegaskan, penguatan rantai pasok pangan terus dialakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan keterjangakuan terhadap pangan sehat, bergizi, dan seimbang.

Pemerintah juga memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Karenanya, program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pada 2023, sektor pertanian memberikan kontribusi 12,5% terhadap PDB nasional.

Dalam kunjungannya ke Surabaya, kemarin, Jokowi juga menyampakan, inflasi pangan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami penurunan yang signifikan, salah satunya bawang merah yang biasa dijual di atas Rp40 ribu per kilogram, kini hanya Rp25 ribu per kilogram. ?Saya kira baik ya. Jadi inflasi inti kita terutama pangan itu pada kondisi yang baik,? ujarnya.

Memperkuat Rantai Pasok Melalui Transformasi dan Inovasi

Penguatan rantai pasok pangan nasional tak bisa dilepaskan dari peran Perum Bulog. Sebagai perusahaan yang mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog juga melakukan kegiatanmenjaga harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk bantuan sosial (Bansos) dan pengelolaan stok pangan.

Tak sakadar beras, Bulog juga memiliki peran strategis untuk menjaga bahan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok lainnya seperti gula dan daging sapi. Menyadari peran yang sangat strategis itu, Bulog terus melakukan inovasi dan transformasi dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional.

Langkah transformatif dan inovatif itu dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, Bulog gencar menjalin sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Dengan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) salah satunya.Kolaborasi tersebut mencakup pengadaan gabah dan beras petani serta penyaluran dan penjualan beras petani dan produk pangan lain.

Selain itu juga berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur pengolahan, kemitraan budi daya pertanian Mitra Tani, dan kampanye bersama mendorong petani muda. Pada program Mitra Tani, Bulog melakukan penyerapan gabah secara langsung ke beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai mitra budidaya tani.

Dengan menjangkau petani secara langsung, kerja sama ini akan dilakukan secara menyeluruh baik di daerah sentra produksi padi maupun di daerah lainnya. Targetnya, meningkatkan produktivitas sekaligus jaminan penyerapan gabah petani dalam negeri sesuai (Harga Pokok Produksi) HPP atau harga pasar sehingga kesejahteraan petani diharapkan bisa meningkat.

Melalui program Mitra Tani, Bulog mendampingi para petani termasuk memperbaiki dan membantu mengatasi masalah yang kerap dihadapi para petani, salah satunya kebutuhan pembiayaan. Bulog juga memberikan bantuan pendampingan agronomis mulai dari penanaman benih, perawatan padi dan sampai merekomendasikan tanaman padi sudah siap panen atau belum.


Kuli angkut memindahkan beras dari gudang ke truk di Pasar Induk Beras Cipinang.
Peran Bulog di dalam ekosistem pangan nasional sangat diperlukan.
Foto: Anton Chrisbiyanto/SINDOnews

Dengan adanya program kemitraan ini, para petani akan terbantu dalam peningkatan produktivitas. Dalam publikasinya, Bulog menegaskan, menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya adalah salah satu visi transformasi. Karenanya, Bulog terus melakukan transformasi di semua lini untuk mencapai ketahanan pangan.

Selain dengan swasta, Bulog juga berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya dengan PT Pupuk Indonesia yang memiliki Program Makmur. Saat ini, ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Bulog juga memiliki stok dengan volume yang ideal yakni sebanyak 1,8 juta ton. Untuk menjaga stok Bulog terus mendahulukan pengadaan gabah/beras dalam negeri selama musim panen. Hingga akhir semester I 2024, Bulog telah menyerap produk petani dalam negeri sebanyak hampir 700 ribu ton.

Tak hanya di dalam negeri, transformasi di sektor hulu juga dilakukan dengan mencari sumber lain di luar negeri. Melalui penugasan dari pemerintah, Bulog mengimpor beras agar stok di dalam negeri terus terjaga. Bulog mendapat penugasan impor sebanyak 3,6 juta ton. Bulog juga melakukan penjajakan kerja sama ekonomi dan investasi pangan dengan Kamboja.

Berbagai langkah yang dilakukan itu untuk memastikan bahwa pasokan pangan kepada masyarakat tetap stabil dan terjaga. Terlebih, pemerintah memberikan penugasan tambahan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam negeri ke Bulog sebesar 600 ribu ton. CBP diperlukan untuk menopang kebutuhan beras program intervensi pemerintah, antara lain kelanjutan program bantuan pangan beras di Agustus, Oktober, dan Desember 2024 yang memerlukan 662 ribu ton.

Kemudian penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga akhir tahun kebutuhannya sekitar 500 ribu ton. ?Stok cukup, sampai dengan akhir tahun diperkirakan sampai 1,5 juta ton, masih ada di gudang,? tegas Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Di sektor hilir, Bulog melibatkan peran masyarakat untuk menjaga kedaulatan pangan, salah satunya melalui Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK). Konsep Sahabat RPK dikembangkan dengan maksud lebih mendekatkan Perum Bulog dengan masyarakat melalui pola kemitraan dan kerja sama yang setara, juga saling menguntungkan.

Dengan adanya Sahabat RPK, penyaluran pangan dari pemerintah ke masyarakat bisa didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. RPK merupakan ikhtiar Bulog untuk menjual produknya langsung ke konsumen melalui toko-toko kecil dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Selama ini, rantai pasok pangan nasional cukup panjang mulai dari Bulog kemudian disalurkan ke distributor lalu ke pedagang besar, berlanjut ke pedagang kecil hingga ke masyarakat. Keberadaan RPK akan memperpendek rantai distribusi, sehingga distribusi pangan langsung dari Bulog ke RPK kemudian ke masyarakat sebagai end user.

Bulog pun mempermudah akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam rantai pasok pangan nasional. Melalui inovasi digital, masyarakat yang ingin menjadi Sahabat RPK bisa mendaftar melalui aplikasi di telepon seluler. Melalui aplikasi MyRPK, masyarakat yang bergabung dalam ekosistem Bulog bisa memesan dan menjual produknya melalui ponsel.

Dari catatan Bulog, saat ini jumlah RPK yang berupa warung dan kios sudah mencapai 21.384 unit di seluruh Tanah Air. Dengan ratusan ribu RPK, Bulog berhasil menyalurkan hampir 300.000 ton beras ke masyarakat. Selain beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebanyak 253.293 ton, juga beras komersial sebanyak 42.675 ton.

Tak sekadar menjaga pasokan dan stabilisasi harga, keberadaan RPK akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebab, saat ini omzet RPK berkisar hingga Rp50 juta per bulan dengan potensi senilai Rp12 triliun per tahun dari seluruh RPK.

Pakar pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) DwiAndreas Santosa menilai, perubahan status Bulog dari badan penyangga pangan menjadi badan usaha perlu diperkuat. Karena sebagai badan usaha, Bulog harus menghasilkan untung. Di sisi lain, Bulog juga memiliki tugas untuk menjaga ekosistem pangan nasional.

Karenanya, lanjut Dwi, pemerintah perlu menggelontorkan anggaran tambahan untuk memperkuat Bulog. Hal itu dinilai perlu, agar selain menjaga pasokan pangan, Bulog juga bisa menjalankan bisnis ritelnya.

?Upaya Bulog ke sektor ritel (melalui RPK) sangat bagus. Bulog perlu memperbesar penguasaan pasar khususnya beras. Dengan kapasitas gudang 3 juta ton, Bulog memiliki kekuatan tiga kali lipat dibandingkan swasta. Sehingga Bulog memiliki kapasitas untuk menguasai pasar,? tegasnya kepada SINDOnews.

Dia menilai, ikhtiar mencapai kedaulatan pangan yang dilakukan Bulog sudah on the track. Hal itu terlihat dari berjalannya bisnis komersial, misi pengendalian harga, dan menyejahterakan petani secara bersamaan.

?Bulog harus ditambah anggarannya. Karena Bulog harus menjaga stok komoditas penting yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional tetapi ditugaskan ke Bulog. Besaran anggaran tambahan mungkin 10%,? sebut Dwi. Dengan anggaran yang kuat, lanjut dia, Bulog benar-benar menjadi perusahaan yang efisien dan efektif dan memiliki kapasitas berkompetisi di pasar dengan perusahaan swasta.

Perubahan fungsi Bulog dari masa ke masa, tidak mengubah komitmen Bulog menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. ?Kami terus menerus meningkatkan pelayanan sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,? ujar Direktur Transformasi& Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska.

Dalam mencapai kedaulatan pangan, rantai pasok yang adaptif dapat menjadi kunci untuk dapat mewujudkan transformasi sistem pangan nasional. Strategi yang dipilih selama ini cukup efektif, namun perlu diperkuat dengan manajemen yang lebih solid dan berkelanjutan.

Rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan dan tangguh sangat penting dalam mencapai keberhasilan transformasi sistem pangan nasional. Karena itu, ikhtiar melalui transformasi yang dilakukan Bulog diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, keberlanjutan dan ketangguhan dalam memastikan pasokan pangan yang sehat, bergizi dan seimbang.

JAKARTA - Pandu Tani Indonesia (Patani) bersama Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) mendukung penuh program makan bergizi yang digulirkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dua organisasi besar nasional ini berkolaborasi menyiapkan pasokan kebutuhan pangan untuk program tersebut, khususnya tahu dan tempe.

?Patani dan Gakoptindo sudah sering berkolaborasi, terutama dalam hal pangan. Kami tentunya terpanggil untuk turut berpartisipasi dan mengawal program-program yang akan digulirkan presiden terpilih Probowo Subianto , terutama program makan bergizi gratis,? kata Direktur Utama (Dirut) Patani Sarjan Tahir usai pertemuan dengan Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syaifuddin, di Kantor Pusat Patani, Gedung Smesco, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dipaparkan Sarjan, saat ini Patani yang memiliki 15 Kanwil dan 40.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia senantiasa fokus dalam isu-isu ketahanan pangan, bahkan memiliki program Kampung Patani yang sudah berjalan sejak 2021. ?Kampung Patani ini salah satu dari banyak program Patani di bidang ketahanan pangan yang nantinya kita dorong untuk turut men-support program makan bergizi gratis ini, bersama Gakoptindo tentunya,? kata Sarjan.

Sarjan menjelaskan, program Kampung Patani dengan Pusat Pengendali Nasional (PPN) Kampung Patani di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat, yang dikomandoi Marsda TNI (Purn) Gutomo, adalah konsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

PPN Kampung Patani- layaknya Pentagon di Amerika Serikat (AS), berfungsi untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kampung Patani di seluruh Indonesia. Awal digulirkan, ada lima Kampung Patani di daerah yang bersamaan ikut di-launching, yakni di Ogan Ilir, Sumatera Selatan; di Maros, Sulawesi Selatan; Ternate, Maluku Utara; Malinau, Kalimantan Utara; dan di Bangka Belitung. Saat ini Kampung Patani sudah banyak tersebar, baik yang dibangun secara perorangan maupun kelompok atau komunitas.

Adapun model atau bentuk Kampung Patani disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kearifan lokal kawasan setempat serta memerhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya, dan ekonomi, antara lain: Kampung Patani berbasis Kehutanan Sosial, Kampung Patani berbasis Perkebunan, Kampung Patani berbasis Tanaman Pangan, Kampung Patani berbasis Tanaman Hortikultura, Kampung Patani berbasis Peternakan, Kampung Patani berbasis Perikanan/Kelautan, dan Kampung Patani berbasis Koperasi dan UMKM.

?Banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat. Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan),? tutur Sarjan.

Sementara itu, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengaku pihaknya sangat antusiasme setiap kali bekerja sama dengan Patani. Apalagi kerja sama dalam mengawal program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal ketersediaan kedelai dan pemasaran tempe/tahu untuk program makan bergizi serta peningkatan produksi kedelai lokal.

Menurut Aip, dengan melibatkan koperasi produsen tahu/tempe secara tidak langsung turut pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ini membantu dan lebih adil karena melibatkan puluhan bahkan ratusan pengrajin tahu dan tempe," jelas Aip.

Iajuga memastikan produksi tahu/tempe dari koperasi produsen tahu/tempe sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pemerintah termasuk dengan kontrol kebersihan dan kesehatannya. Kemudian, dari sisi harga dan ketersediaan barang juga relatif terjaga daripada membeli langsung di pasar. "Kalau dari koperasi produsen tahu tempe kan pasti ada kontrak, jadi suplainya pasti terjamin termasuk dari harga dan kebersihan," ungkap Aip.

Diketahui, program makan bergizi gratis dipastikan akan langsung dijalankan usai Prabowo dilantik sebagai Presiden. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini. Tak hanya itu, untuk mengeksekusi program ini juga sudah dibentuk Badan Gizi Nasional yang diketuai Prof Dadan Hindayana .

Sementara itu, dalam suatu kesempatan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (20/8/2024), Prof Dadan HIndayana mengatakan Presiden Jokowi berpesan kepadanya agar badan yang dipimpinnya tidak hanya mengurusi program makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang.

Jokowi, kata dia, juga ingin Badan Gizi Nasional aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal gaya hidup sehat. "Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya gaya hidup sehat," ujar Dadan.

Jokowi juga, lanjut Dadan, berpesan agar program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Dadan harus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait perihal program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu.

"Namun, pada intinya kan program makan bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Termasuk juga dari sekolah-sekolah keagamaan," tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Pengamat Kebijakan Politik, Achmad Nur Hidayat menyebut Kebijakan pangan pemerintah yang terlalu berfokus pada ketahanan pangan tanpa memperhatikan kemandirian pangan.

Impor beras Indonesia yang membengkak menjadi 5,17 juta ton per tahun, mencerminkan kebijakan ketahanan pangan yang lebih menekankan pada ketahanan semata, tanpa fokus pada kemandirian pangan.

“Kebijakan pangan pemerintah yang terlalu berfokus pada ketahanan pangan tanpa memperhatikan kemandirian pangan telah menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada impor,” kata Achmad dalam keterangan tertulis, pada Senin (12/8/2024).

Achmad menjelaskan, dalam jangka pendek, kebijakan ini memang bisa membuat pasokan dan harga beras stabil. Namun, dalam jangka panjang kebijakan ini merugikan produsen lokal.

Petani dan pekerja di sektor pertanian dapat mengalami kerugian karena tidak dapat bersaing dengan beras impor yang lebih murah. Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras oleh Bapanas dan Bulog yang seharusnya menjadi tugas Kementerian Sosial (Kemensos) juga mencerminkan kurangnya fokus dan koordinasi dalam kebijakan pangan​.

Untuk itu, Achmad menyebut pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pangan yang lebih berfokus pada kemandirian pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai swasembada beras.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, REMBANG -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengunjungi proyek pabrik gula milik PT Wadah Karya Rembang di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (12/08). Pada kesempatan tersebut, ia melakukan panen demplot tebu dan uji coba mesin giling gula merah didampingi Direktur Utama PT. Wadah Karya Kamadjaya, Bupati Rembang Abdul Hafidz, dan mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Kunjungan Haedar ini tunjukkan Muhammadiyah peduli kemandirian pangan, khususnya produksi gula nasional, dan kesejahteraan petani tebu. Kehadirannya didampingi sejumlah pimpinan Muhammadiyah seperti Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti, Ketua Majelis Dikti Litbang Bambang Setiaji, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Yamin, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Fajar Riza Ul Haq, Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso, dan Direktur Utama Suara Muhammadiyah Deni Asy’ari. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

“Sebagai bangsa besar yang dianugerahi tanah yang subur, miris rasanya menyaksikan kita masih terus mengimpor pangan dalam jumlah yang besar. Dulu, kita ini pengekspor gula terbesar kedua di dunia, tapi sekarang kita malah impor. Industri gula nasional harus bangkit. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan petani tebu”, tegas Haedar. Mengacu data BPS 2023, produksi gula hanya mencapai 2,4 juta ton. Untuk menutupi kekurangannya, pemerintah melakukan impor gula sebesar 6 juta ton. Kualitas tebu yang menurun padahal luas lahan meningkat menjadi salah satu persoalan mendasarnya. Oleh karena itu, Muhammadiyah berkomitmen untuk mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkeadilan.

Disaksikan ratusan petani tebu, PT Wadah Karya Rembang dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani Nota Kesepahaman tentang penelitian dan pengembangan varietas tebu untuk konversi lahan terbengkalai dan eks tambang. Menurut Haedar, Perguruan Tinggi Muhammadiyah didorong melakukan riset untuk meningkatkan produksi tebu nasional dengan memperbaiki kualitas tebu, pengembangan agro-teknologi berbasis IT, dan praktik smart farming dalam perkebunan tebu.

“Sebagai orang yang telah bergelut puluhan tahun di industri gula, dukungan Muhammadiyah ini luar biasa. Ini dakwah ekonomi yang bisa membantu nasib petani tebu dan menyelamatkan produksi gula nasional. Saya bersyukur bisa bergandengan tangan dengan Muhammadiyah, ahli pertanian dari kampus-kampusnya bisa membantu kami. Kalau bisa unit usaha Muhammadiyah ikut terlibat mengelola dan menjadi mata rantai utama dalam distribusi gula”, ujar Kamadjaya yang pernah mendirikan Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora.

Nota Kesepahaman tersebut mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk memperkuat pilar ekonomi umat dan kesejahteraan petani. Menurut Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq, kerjasama penelitian kedua lembaga ini menjadi pintu masuk bagi terjalinnya kemitraan lebih lanjut. Muhammadiyah mempunyai sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Terlebih ini sejalan dengan komitmen presiden terpilih Prabowo ditengah ancaman krisis pangan dan konflik global, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Rekam jejak organisasi ini di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial telah teruji tapi di sektor ekonomi dan kesejahteraan umat masih butuh kerja ekstra. Muhammadiyah mampu berkontribusi dalam mewujudkan agenda kemandirian pangan pemerintahan baru nanti, diantaranya dengan mengembangkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang ramah lingkungan”, pungkas Fajar.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri mengingatkan para periset yang tergabung di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memberikan perhatian atas fenomena perubahan iklim serta situasi di sejumlah negara, yang bisa mengganggu kemandirian pangan Indonesia.

Megawati menekankan, perlunya antisipasi kondisi di sejumlah negara yang sedang bergejolak saat ini. Belum lagi, sambung dia, nilai kurs yang juga tidak stabil serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap penyediaan pangan untuk Indonesia.

Megawati juga menjawab soal rekor impor beras di Indonesia, dan darurat alih fungsi lahan meski sawah subur, malah berubah menjadi gedung. "Alokasi pertanahan untuk tanah subur seharusnya tidak boleh dikonversi. Ini sebaiknya ditata," pinta Megawati saat berdialog dengan perwakilan BRIDA se-Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/8/2024).

Megawati menegaskan, potensi daerah, khususnya di sektor pangan harus diperhatikan. Dia ingin para periset bisa meningkatkan ketahanan pangan di daerah masing-masing. "Ada potensinya atau tidak di daerahmu, kalau nanti terjadi kekurangan pangan lalu mencari pangannya ke mana?"

Megawati juga menjelaskan, BRIDA dibentuk untuk menyelaraskan supaya dapat memetakan potensi daerah yang bisa dikembangkan dengan baik. "Jadi, yang pertama saya minta adalah tolong lihat betul apa sih potensi daerahmu," ujar Megawati kepada para periset BRIDA.

Sekali lagi, Megawati mengingatkan periset untuk tidak sekadar mengeluhkan dana riset, tapi juga memberi komitmen untuk hasil riset yang bermanfaat. Terkait angggaran riset, kata dia, aspirasi itu tetap ditampung, meski lebih tepat untuk dikomunikasikan ke kepala daerah setempat dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kalian supaya tahu jadi jangan asal mau ketemu Ibu Mega membahas soal anggaran karena soal anggaran ada alurnya. Bukan BRIN yang memutuskan," kata ketua umum DPP PDIP tersebut.

Presiden ke-5 RI tersebut juga mengajak periset BRIDA agar memetakan dan menyampaikan seluruh potensi di daerah. "Sampaikan potensi daerah dan mari kita bahas bersama," ujar Megawati.

Wakil Kepala BRIN Laksdya (Purn) Amarulla Octavian, menjadi moderator dalam dialog. Di acara itu, Megawati didampingi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo dan jajaran serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.