JAKARTA, investor.id – Keberadaan Microfinance akan memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan memberikan akses terhadap pembiayaan produktif, seperti usaha kecil dan menengah, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya bantuan modal dari Microfinance maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan Microfinance di desa, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Brebes dalam membantu para mustahik pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya.

Simbolisasi peluncuran dilakukan di Kantor BMD Brebes, Komplek Islamic Centre Brebes, Jl. Laksda Yos Sudarso No. 35, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (4/10/2024).

Turut hadir Pj Bupati Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan, MT, Pimpinan Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI Eka Budhi Sulistyo, Kepala Divisi Bank Zakat BAZNAS RI Noor Aziz, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Ketua BAZNAS Kab.Brebes, dan jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes.

PJ Bupati Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan, MT,  mendukung penuh program pemberdayaan yang dikembangkan BAZNAS. Menurutnya, hal ini merupakan pertanda baik untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. 

"Kami sangat mendukung sekali program ini, karena akan membantu usaha yang masih pemula. Apalagi ini tanpa bunga, akan bermanfaat sekali untuk mengentaskan kemiskinan di Brebes," ujar Djoko Gunawan. 

Menurutnya, program ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Brebes yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pelaku UMKM.

"Kami berharap dengan adanya program BMD ini, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes. Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Diketahui, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi global, terutama di negara berkembang. Dengan lebih dari 90 persen dari seluruh usaha di dunia berada dalam kategori ini, UMKM memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM, terutama di negara berkembang, adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal. International Finance Corporation mengungkapkan adanya kesenjangan pendanaan tahunan sebesar US$ 5,2 triliun untuk UMKM di seluruh dunia, dengan 40 persen dari kesenjangan ini berada di negara berkembang.

Dalam sambutannya, Achmad Sudrajat memaparkan, BAZNAS Microfinance Desa (BMD) adalah program pembiayaan produktif kepada para mustahik dengan prinsip nonprofit dalam rangka pengembangan usaha serta diharapkan jadi solusi dalam meningkatkan penghasilan.

BMD merupakan salah satu upaya BAZNAS yang terus meluncurkan program produktif, dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, termasuk terbebas dari jerat rentenir.

"BAZNAS Microfinance Desa Brebes ini adalah bentuk dari layanan keuangan mikro syariah yang dikembangkan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Brebes serta memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan memberikan akses terhadap pembiayaan produktif, seperti usaha kecil dan menengah, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat," ujarnya.

Ia berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu hadirnya BAZNAS Microfinance Desa di Brebes. Menurutnya, hal ini merupakan sinergi positif yang terjalin untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

"BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Brebes didukung penuh oleh stakeholder wilayah terkait, salah satunya dengan disediakannya kantor BMD yang berada di komplek Islamic Centre Pemkab Brebes. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur usaha baik kita semua mendapat dukungan yang positif," kata Kiai Ajat.

"Dana zakat yang disalurkan masyarakat melalui BAZNAS sangat memberikan manfaat untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ekonomi, salah satunya di program BMD ini. Nantinya BAZNAS tak hanya memberikan dana, namun juga akan dibekali pelatihan atau modal usaha. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka," pungkasnya

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons catatan DPRD DKI perihal pengelolaan aset daerah.

Dirinya berpendapat, pengelolaan aset di DKI Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah lainnya karena besaran posisi aset yang mencapai Rp715,49 triliun.

“Aset DKI Jakarta sebesar sekitar Rp700 triliun. Yang dikelola hanya sekian ratus miliar,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Heru Budi, aset tersebut terdiri dari jalan raya, saluran air, hingga taman yang harus dikelola oleh Pemprov DKI.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa hanya sebagian aset yang dimiliki pihaknya yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

“Yang memang bernilai ekonomis kan tidak semuanya. Kira-kira begitu,” sambungnya.

Sementara itu, terkait relaksasi pajak yang sempat disebut berdampak terhadap pendapatan denda pajak, Heru memberi sinyal bakal meneruskan kebijakan itu sesuai sasaran.

“Ya semaksimal mungkin pasti berjalan dengan tepat waktunya dan tepat sasarannya,” tandas pria yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI tersebut.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Anggota Fraksi PSI, Cornelis Hotman menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari rendahnya pendapatan DKI Jakarta dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

“Terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, yang pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp253 miliar, tetapi pada TA 2023 hanya mencapai Rp94,8 miliar alias 28,64%,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menanggapi hal tersebut, Heru memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terutama pendapatan denda pajak.

“Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat,” katanya pada forum yang sama.

Heru Budi membeberkan, stimulus itu berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurutnya, selain pendapatan denda pajak, hal tersebut juga berdampak terhadap pendapatan hasil pemanfaatan BMD dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Di samping itu, terkait penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang belum optimal, pihaknya berkilah mengenai kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) membukukan lababank only senilai Rp162,98 miliar. Nilai ini menyusut 10,78% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp182,66 miliar.

Meskipun begitu, laba konsolidasi perseroan tercatat sebesar Rp288,67 miliar pada semester I/2024, tumbuh 58,21% yoy dari sebelumnya Rp182,45 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan secara konsolidasi, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp463,85 miliar per Juni 2024, turun 4,23% yoy dari sebelumnya Rp484,35 miliar. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) berada di level 6,41% dari 6,51%.

Lebih lanjut, pendapatan nonbunga atau pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 5,51% yoy menjadi Rp5,26 miliar. Lalu, pendapatan lainnya pun turun 18,34% yoy menjadi Rp23,83 miliar.

Dari sini, beban operasional selain bunga bersih naik 1,91% yoy menjadi Rp255,97 miliar dari sebelumnya Rp251,17 miliar. Alhasil, laba operasional tertekan 10,85% yoy menjadi Rp207,88 miliar.

Dari sisi intermediasi, BBMD mencatatkan kinerja 16,38% yoy menjadi Rp10,19 triliun dibanding sebelumnya Rp8,76 triliun. Namun, aset turun 1,37% yoy menjadi Rp16,12 triliun dari sebelumnya Rp16,35 triliun.

Seiring dengan penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mencapai 1,34% dari 1,12%. Kemudian, NPL net berada di level 0,61% dari sebelumnya 0,49%.

Adapun, dana pihak ketiga (DPK) BBMD turun 3,92% yoy menjadi Rp10,65 triliun. Dana murah alias CASA turun 1,46% yoy dari Rp5,07 triliun menjadi Rp4,99 triliun.