Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Beleid tersebut salah satunya memuat terkait ketentuan soal diperbolehkannya wajib pajak mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih.

Adapun, wajib pajak yang dimaksud di antaranya dapat mencakup wajib pajak usaha bank yang meliputi bank umum dan bank perekonomian rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, adapula wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi hingga wajib pajak perusahaan anjak piutang. Tentunya wajib pajak yang dimaksud merupakan perusahaan yang telah terdaftar atau memproleh izin serta dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbitnya aturan ini dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih, termasuk bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna, usaha dengan hak opsi dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) PMK 74/2024, pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan biaya yang diperoleh dari nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun Pajak dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih awal.

Lebih lanjut, cadangan piutang tak tertagih sendiri merupakan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak setelah memperhitungkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama tahun pajak berjalan sebagai pengurang.

Dalam pasal yang sama, wajib pajak, misalnya usaha bank boleh mengurangkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

Adapun, batasan tertentu yang dimaksud tersebut diterapkan pada perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) PMK 74/2024, nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun dibentuk dan dihitung atas setiap kelompok kualitas piutang

Kelompok kualitas piutang meliputi kelompok kualitas piutang berdasarkan tahapan (staging) yaitu piutang dalam tahap baik; kurang baik; dan buruk.

Sementara itu, kelompok kualitas piutang lainnya menggunakan kelompok kualitas piutang berdasarkan pada kolektibilitas. Kelompok ini terdiri atas piutang dalam kolektibilitas lancar; perhatian khusus; kurang lancar; diragukan dan macet.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (6) PMK 74/2024, piutang yang menjadi dasar perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak merupakan:

1. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan tahapan/staging, atau
2. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan setelah dikurangi nilai agunan, untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas.

Adapun ketentuan pengurangan nilai agunan itu dikecualikan untuk piutang yang merupakan:

1. Nilai tercatat piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas lancar (untuk bank umum, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan
2. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas lancar (untuk Bank Perekonomian Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pergadaian)

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 74/2024, besarnya nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat piutang ditetapkan sebesar 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid dan 75% dari nilai agunan lainnya. Nilai agunan ini berdasarkan pada penilaian wajib pajak.

Dalam hal ini, apabila wajib pajak yang merupakan wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan kepada OJK, nilai agunan menggunakan nilai agunan dalam laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ketentuan penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak Tahun Pajak 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [18 Oktober 2024]," demikian bunyi Pasal 13 yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Lebih jelasnya, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan telah menjamin hampir 100 persen rekening nasabah baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, secara rinci sudah 99,94 persen untuk bank umum yang dijamin oleh LPS dan 99,98 persen untuk BPR.

“Dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 592.415.428 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR/BPRS,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Adapun untuk nasabah selain bank umum yang isi rekeningnya maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah dijamin LPS.

Purbaya juga menyampaikan, LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Pada periode penetapan reguler kuartal-III 2024 per September 2024, Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75 persen untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.

Penetapan TBP LPS salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diketahui bahwa TBP simpanan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk program penjaminan simpanan.

“Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan likuiditas perbankan dan dinamika selain itu time lag dan respons atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang gradual dan cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai,” ujar Purbaya.

(Febrina Ratna)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan kinerja yang cukup solid pada posisi Agustus 2024, dilihat dari total aset, dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kreditnya.

Total aset perbankan di Sulsel tercatat telah mencapai Rp198,95 triliun per Agustus 2024, tumbuh 7,78% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp184,58 triliun.

Aset bank umum tumbuh 7,85% menjadi Rp195,24 triliun, sementara aset bank perekonomian rakyat (BPR) tumbuh 4,48% menjadi Rp3,71 triliun.

DPK tercatat mencapai Rp133,64 triliun, tumbuh 8,61% jika dibandingkan posisi bulan yang sama pada 2023 yang hanya Rp123,04 triliun. Penyaluran kredit sebesar Rp162,32 triliun per periode tersebut, tumbuh 7,68% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp150,74 triliun.

"Penyaluran kredit di Sulsel ini masih didominasi oleh kredit produktif mencapai 55,04%. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit paling banyak disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi sebesar 23,82% atau mencapai Rp38,66 triliun," ungkap Kepala Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman melalui keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

Capaian tersebut pun didukung dengan kinerja intermediasi perbankan Sulsel yang terjaga dengan loan to deposit ratio atau sebesar LDR 123,72% dan tingkat rasio kredit bermasalah yang masih berada pada level sebesar 2,98%.

Darwisman menambahkan perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank konvensional.

Per Agustus 2024 aset perbankan syariah mencapai Rp15,54 triliun, tumbuh 16,86% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp13,30 triliun.

Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp11,26 triliun, tumbuh cukup meyakinkan 21,1% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp9,29 triliun. Sementara, pembiayaan di perbankan syariah telah tersalurkan senilai Rp13,26 triliun, tumbuh 17,22% jika dibandingkan posisi Agustus 2023 yang hanya Rp11,31 triliun.

"Tingkat intermediasi perbankan syariah di Sulsel per Agustus 2024 juga berada pada level 117,72% dengan tingkat NPF pada level aman 2,26%," tutupnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Jakarta: Bank Mandiri didirikan pada 1998 sebagai hasil penggabungan empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Tujuan penggabungan ini adalah untuk memperkuat sektor perbankan nasional yang terdampak krisis ekonomi.

Meskipun menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan operasional dan budaya kerja dari keempat bank, Bank Mandiri berhasil berkembang menjadi bank ternama di Indonesia dengan komitmen untuk memberikan layanan perbankan modern.

Bank Mandiri terus berinovasi dengan mengembangkan layanan perbankan digital seperti Mandiri Online dan Livin’ by Mandiri, serta layanan perbankan korporasi dan investasi yang inovatif. Melansir dari laman PT Bank Mandiri, yang akan membahas lebih lengkap dan lanjut tentang sejarah dan profil Bank Mandiri. Berikut penjelasan lengkap di bawah ini.

Sejarah dan perjalanan Bank Mandiri

Konsolidasi dan integrasi

Bank Mandiri berhasil membangun organisasi yang solid dan mengimplementasikan sistem perbankan terintegrasi baru.

Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri terus meningkat, dengan laba yang tumbuh dari Rp1,18 triliun pada 2000 menjadi Rp5,3 triliun pada 2004.

Pada 2003, Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana sebesar 20 persen atau setara dengan empat miliar lembar saham.

Program Transformasi Tahap I (2005-2009)

Bank Mandiri punya target besar di 2005, yakni menjadi bank terkemuka di regional. Untuk mencapai tujuan ini, mereka fokus pada empat strategi utama:

1. Membangun budaya kinerja: Semua karyawan fokus pada hasil dan terus berkembang.
2. Menangani kredit macet: Memastikan pinjaman yang diberikan aman dan terkelola dengan baik.
3. Memperluas pasar: Menjangkau lebih banyak pelanggan dengan strategi yang unik untuk setiap kelompok.
4. Bekerja sama: Semua unit bisnis bekerja sama untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Program Transformasi Tahap II (2010-2014)

Bank Mandiri terus bertransformasi dengan menetapkan visi baru untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia. Mereka menetapkan target keuangan yang ambisius untuk tahun 2014, termasuk mencapai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dan masuk dalam jajaran Top 5 Bank di ASEAN.

Untuk tahun 2020, targetnya adalah masuk dalam jajaran Top 3 di ASEAN dan menjadi pemain utama di regional. Untuk mencapai visi ini, Bank Mandiri akan fokus pada tiga area bisnis utama.

Program Transformasi Tahap III (2015-2020)

Bank Mandiri terus bertransformasi untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan meningkatkan kinerja secara lanjutan. Mereka menetapkan visi jangka panjang untuk menjadi bank terbaik di ASEAN pada 2020 dengan fokus pada pelayanan, produk, dan imbal hasil yang unggul.

Bank Mandiri ingin menjadi kebanggaan Indonesia dengan adanya menyediakan layanan dan solusi keuangan terintegrasi yang didukung oleh teknologi, kualitas manusia, dan sinergi bisnis. Mereka menargetkan kapitalisasi pasar USD55 miliar dan Return on Equity 23 persen-27 persen pada 2020, dengan tujuan menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN.

Baca juga: Rayakan Semangat HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Pasar Murah di 260 Titik Seluruh Indonesia

Corporate Plan Restart(2016-2020)

Pada 2016, Bank Mandiri menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi, termasuk peningkatan kredit macet. Hal ini mendorong mereka untuk kembali fokus pada segmen Corporate Banking, yang merupakan keunggulan utama mereka. Bank Mandiri terus menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target kinerja dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada.

Corporate Plan2020-2024

Bank Mandiri memiliki tiga tujuan utama dalam strategi Corporate Plan 2020-2024. Berikut tujuannya di bawah ini.

1. Menjadi Wholesale Bank Terdepan (Be the Prominent Wholesale Bank, beyond lending)
Bank Mandiri ingin memperkuat posisinya sebagai bank Wholesale dengan fokus pada layanan beyond lending, seperti Structured Finance and Trade, transaction banking, dan menjadi financial advisor bagi nasabah. Mereka akan memanfaatkan kolaborasi dengan entitas anak dan memperkuat platform digital KOPRA by Mandiri.

2. Mendorong Pertumbuhan Segmen SME & Mikro yang Sehat dan Berkelanjutan (Promote sustainable SME & Micro Growth)
Bank Mandiri ingin mendorong pertumbuhan bisnis SME dan Mikro yang sehat dan berkelanjutan dengan memperkuat tim penjualan, menggunakan data analytics, mempermudah proses bisnis, meningkatkan layanan cabang, membina nasabah, dan memperluas kemitraan dengan Fintech.

3. Menjadi Modern Digital Bank yang Terbaik


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp 2 miliar) sebanyak 592,42 juta rekening, atau sebesar 99,27% dari total rekening per Agustus 2024.

Sedangkan pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 15,81 juta rekening, atau sebesar 99,78% dari total rekening.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp 2 miliar per nasabah.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” ungkap Purbaya saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/9).

Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

“Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” ungkapnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan perbankan ke level 4,25% untuk simpanan rupiah bank umum. Tingkat bunga penjaminan ini berlaku efektif pada 1 Oktober sampai 31 Januari 2025.

Selain itu, LPS juga menahan bunga penjaminan simpanan valuta asing (valas) bank umum dan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masing-masing 2,25% dan 6,75%.

"Rapat dengan komisioner LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan BPR dengan rincian masing-masing bank umum 4,25%, valas 2,25%, untuk BPR 6,75%," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9).

Purbaya menjelaskan, tingkat bunga penjaminan ini ditetapkan setelah menimbang berbagai hal seperti waktu jeda dan respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 bps hingga ke level 6%. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan yakni cakupan (coverage) simpanan yang masih memadai dari segi nominal maupun rekening.

"LPS juga berniat memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga," kata Purbaya.

Program Penjaminan Simpanan Bank

Purbaya kembali menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk dalam program penjaminan simpanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS mengimbau agar bank transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.

"Melalui penempatan informasi di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta saluran komunikasi bank kepada nasabah," ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada perbankan agar selalu memperhatikan tingkat bunga penjaminan simpanan ketika mengelola dana nasabah. Begitu juga dalam kegiatan operasional sehari-hari, LPS meminta bank untuk tetap mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan guna tetap menjaga tingkat likuiditas tetap sehat.

"Dalam menjalankan operasional, bank juga diminta tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan perubahan jumlah bank di Indonesia pada kuartal II/2024. Selama periode ini, tercatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank.

Dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II 2024 yang diterbitkan di Koran Bisnis Indonesia edisi Senin (30/9/2024), LPS menerangkan bahwa jumlah bank pada kuartal II/2024 tercatat sebanyak 1.663 bank. Jika dirinci, jumlah ini terdiri dari 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," tulis LPS.

Dari jumlah bank yang ada di Indonesia, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024. Nilai ini tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Sementara, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," tulis LPS.

Adapun, dari awal tahun hingga kuartal II/2024, LPS telah melakukan likuidasi 12 BPR/BPRS dengan jumlah rekening layak bayar sebanyak 82.917 rekening atau 99,52% dari total rekening dari kedua belas BPR tersebut.

Nominal simpanan layak bayar tercatat senilai Rp403,71 miliar atau 99,52% dari total simpanan pada 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Sebelumnya, LPS menyampaikan hingga akhir 2024 dianggarkan Rp1,2 triliun untuk pembayaran klaim simpanan nasabah dari BPR yang tutup.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa angka tumbangnya bank pada awal 2024 telah melampai angka rata-rata tahun lalu yakni sebanyak 7-8 BPR.

Meski begitu, dia menyebut tutupnya beberapa BPR tersebut bukan mengindikasikan ekonomi yang memburuk, melainkan buruknya tata kelola yang ada. “Lima bulan terakhir ini ada 12 BPR yang tutup, hal tersebut lebih banyak dari kelemahan manajemen atau adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pengurus BPR,” jelasnya.

Purbaya juga menyebut LPS secara teliti memantau secara berkala kondisi kesehatan BPR-BPR. "Untuk saat ini terpantau dalam kondisi sehat, namun yang pasti ke depan kami pun selalu siap apabila OJK menyerahkan BPR kepada LPS apabila ada BPR yang bermasalah,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan tercatat kian melambat pada pertengahan Kuartal III-2024. Data Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) di bank hanya tumbuh 6,2% secara tahunan (year on year/yoy) per Agustus 2024 dengan total nilai Rp 8.364,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, DPK bank masih tumbuh di angka 7,7% yoy per Juli 2024 dengan nilai Rp 8.405,6 trliun.

Perlambatan ini sudah terjadi sejak bulan Mei 2024, dimana DPK tumbuh 8,5% yoy. Namun angka pertumbuhannya makin mengecil selama empat bulan berturut-turut, dan bergerak mendekati angka pertumbuhan per Januari 2024 yang hanya tumbuh 5,8% yoy.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya, yang membenarkan adanya perlambatan pertumbuhan DPK yang disebabkan oleh simpanan kelas menengah ke bawah yang menurun.

BTN mencatat DPK sebesar Rp 373,87 triliun per Agustus 2024, jumlah ini meningkat 16,48% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 320,95 triliun. Namun sedikit terkoreksi tipis sebesar 0,21% dari bulan Juli lalu yang sebesar Rp 374,67 triliun

"Iya, daya beli memang menurun dan itu berdampak pak semua sektor termasuk di BTN, yang mayoritas penabungnya segmen menengah bawah," ungkap Direktur Distribution & Funding BTN, Jasmin kepada Kontan, Rabu (25/9).

Namun demikian, Jasmin mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik pada triwulan II lalu, yakni tumbuh sekitar 5% yang artinya lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Ke depan, Jasmin bilang pihaknya akan fokus untuk meningkatkan transaksi retail yang berasal dari transaksi Wholesale banking seperti cash management, virtual account, trade service.

"Kami juga akan fokus pada peningkatan transaksi mesin EDC, MB QRIS, Internet Banking untuk mendorong sumber dana tabungan," ungkap Jasmin.

Senada, Senior Vice President Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri, Evi Dempowati membenarkan adanya koreksi simpanan nasabah. Namun dia bilang, terkoreksinya DPK masih dalam porsi yang wajar.

"Menurut hemat kami, terkoreksinya DPK masih dalam porsi yang wajar mengingat penurunan dana berasal dari nasabah korporasi yang memanfaatkan simpanannya untuk kebutuhan perputaran bisnis, yang mana hal ini tentunya berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia," ungkap Evi kepada Kontan, Rabu (25/9).

Evi merinci, total DPK Juli 2024 ini bila dibandingkan dengan posisi Juni 2024 sedikit terkoreksi sekitar 1,3%, sementara untuk dana murah (CASA) terkoreksi sekitar 0,6%. Namun sampai Juli 2024, DPK Bank Mandiri masih terjaga pertumbuhannya sekitar Rp 148 triliun atau tumbuh 11,4% yoy bila dibandingkan posisi Juli 2023. Begitu pula dengan DPK yang bersumber dari dana murah (CASA), pada periode yang tercatat sebesar Rp 141 triliun atau tumbuh 13,6% YoY.

Ke depan Bank Mandiri akan tetap berfokus pada strategi mengoptimalkan dana murah serta fokus pada pemanfaatan dan peningkatan layanan digital multi transaksi yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas transaksional seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri.

"Kami optimis pertumbuhan DPK Bank Mandiri Hingga akhir tahun 2024 akan tetap tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan pasar," ungkap Evi.

Melihat tren perlambatan simpanan di perbankan, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, adanya fenoma makan tabungan dari masyarakat kelas menengah mengingat kelompok masyarakat tersebut cenderung menggunakan sebagian dari jumlah tabungan mereka untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena peningkatan biaya hidup atau stagnasi pendapatan.

"Fenomena ini sering terjadi ketika inflasi meningkat atau daya beli masyarakat melemah.

Kedua, pendapatan masyarakat diperkirakan juga mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi atau kondisi yang memburuk di sektor-sektor tertentu, hal ini dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menabung," ungkap Josua kepada Kontan, Rabu (29/9)

Ketiga, Josua menyebut terdapat tren peralihan dari simpanan bank ke instrumen keuangan lain seperti surat berharga negara (SBN) atau investasi non-bank lainnya, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dibandingkan simpanan bank tradisional.

Di sisi lain, perlambatan ini masih akan terus berlanjut jika ke depannya dipengaruhi inflasi yang cenderung meningkat, maka masyarakat akan lebih cenderung menggunakan dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hal ini akan terus menekan simpanan di bank.

"Selanjutnya, sejalan dengan potensi ruang pemangkasan suku bunga acuan BI kedepannya, maka berpotensi membuat simpanan di bank menjadi kurang menarik karena imbal hasilnya lebih rendah, sehingga masyarakat mungkin akan mencari alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan," ungkap Josua.

Namun demikian, penurunan suku bunga BI rate diperkirakan akan mendorong aliran modal ke pasar keuangan domestik sehingga berpotensi mendorong peningkatan likuiditas, dan investasi swasta atau pemerintah pun juga diperkirakan akan meningkat sehingga pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia sedemikian sehingga berpotensi menjaga pertumbuhan laju tabungan masyarakat.

Jakarta:Bank umum merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Layanan yang diberikan oleh bank umum sangat beragam, mulai dari simpanan, kredit, hingga berbagai transaksi keuangan lainnya.

Keberadaan bank umum memungkinkan perputaran uang menjadi lebih efisien dan transparan. Lantas, apa saja pengertian, fungsi, tugas, dan contoh bank umum? Simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian Bank Umum

Pengertian bank umum diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1:

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."
Berdasarkan buku Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (2020), jasa yang diberikan bank umum bersifat umum, artinya mencakup berbagai layanan perbankan. Bank umum, yang juga dikenal sebagai bank komersial, dapat beroperasi di wilayah manapun.

Fungsi Bank Umum

Menurut Universitas Binus, bank umum memiliki tiga fungsi utama:

1. Agent of Trust (Agen Kepercayaan): Bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan uang.
2. Agent of Equity (Agen Ekuitas/Permodalan): Bank menyediakan modal bagi usaha atau individu melalui penyaluran kredit.
3. Agent of Development (Agen Pembangunan): Bank berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui penyediaan dana bagi sektor produktif.

Tugas Bank Umum

Tugas dan kegiatan bank umum diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023, antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
4. Menempatkan dana pada bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain.
5. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga.
6. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga.
7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
8. Melakukan pengalihan piutang.
9. Menyediakan layanan penitipan barang dan surat berharga.
10. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Contoh Bank Umum

Berikut adalah beberapa contoh bank umum yang beroperasi di Indonesia:

1. Bank Negara Indonesia (BNI): Bank milik pemerintah yang menawarkan layanan perbankan, dari tabungan hingga kredit usaha.
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI): Fokus pada layanan masyarakat pedesaan dan usaha kecil dan menengah (UMKM).
3. Bank Mandiri: Bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, melayani nasabah individu hingga korporasi.
4. Bank Central Asia (BCA): Bank swasta terbesar dengan fokus pada layanan perbankan digital dan transaksi elektronik.

Dengan memahami pengertian, fungsi, tugas, dan contoh bank umum, kita bisa lebih memahami peran penting bank umum dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:
Mengenal Beda Bank Konvensional dan Syariah
Apa itu Bank Sentral? Ini Pengertian, Tujuan, Tugas dan Wewenangnya

(WAN)