IDXChannel – Inggris belum merasakan 60 persen dampak ekonomi dari keputusannya untuk keluar dari Uni Eropa, beberapa tahun silam. Hal itu diungkapkan Sekretaris Ekonomi Kementerian Keuangan Inggris, Tulip Siddiq, akhir pekan kemarin.

The Independent pada Minggu (3/11/2024) melansir, ini adalah pertama kalinya London mengukur seberapa besar dampak dari Brexit yang telah mereka rasakan sejauh ini. Angka itu diperoleh Siddiq dari data yang dirilis Kantor Pertanggungjawaban Anggaran Inggris (OBR).

Menurut prediksi tersebut, ekonomi akan terkontraksi hingga 4 persen dalam jangka panjang akibat Brexit. Siddiq pun meramalkan ekspor dan impor Inggris pada akhirnya bakal menjadi 15 persen lebih rendah daripada jika negara itu tetap berada di Uni Eropa.

Pada 2016, hasil referendum menunjukkan sebanyak 51,8 persen warga Inggris memilih negaranya untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara 48,1 persen memilih untuk tetap berada di blok supranasional itu.

Peristiwa lantas dikenal dengan istilah Brexit, yang merupakan singkatan dari “British exit” yang berarti keluarnya orang-orang Inggris dari Uni Eropa.

Penarikan diri resmi Inggris dari Uni Eropa direalisasikan pada 31 Januari 2020. Langkah itu kemudian diikuti oleh masa transisi pasca-Brexit, yang berakhir pada 31 Desember 2021, mengakhiri secara penuh keanggotaan Inggris di blok tersebut selama 47 tahun.

(Ahmad Islamy Jamil)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintahan Inggris akan kembali berganti. Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, akan tampil jadi perdana menteri (PM) yang baru menggantikan Rishi Sunak. Ia jadi PM ke-6 di Inggris hanya dalam delapan tahun sejak Brexit tahun 2016.

Petahana Rishi Sunak kalah telak dalam pemilihan umum yang digelar Kamis (4/7), setelah Partai Buruh berhasil mengamankan 326 dari 660 kursi di parlemen, menurut perhitungan exit poll.

Partai Buruh berjanji untuk segera bertindak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun, tantangan akan berat mengingat kondisi keuangan negara yang tertekan selama pandemi.

Melansir Channelnewsasia, Starmer menekankan pentingnya investasi di sektor-sektor kunci, seperti kesehatan dan pendidikan, sambil tetap mengutamakan keseimbangan anggaran negara. Ia berupaya keras menghindari pengulangan kebijakan tahun 2022, yakni pemotongan pajak tanpa dana dari pemerintah, yang membuat pasar panik.

Inggris telah mengalami krisis politik dan ekonomi sejak Brexit 2016. Yang paling menonjol, saat Liz Truss mundur dari jabatan PM pada 20 Oktober 2022 setelah baru 45 hari berkuasa. Ia merupakan PM ke-4 yang mundur sejak Brexit.

Referendum Brexit diinisiasi oleh mantan PM David Cameron. Ia berharap pemungutan suara di parlemen mampu mengakhiri perang saudara yang terjadi antar anggota Partai Konservatif .

Namun, langkah ini jadi kesalahan besar. Parlemen Inggris memilih meninggalkan Eropa dengan selisih perhitungan suara yang kecil, tapi menimbulkan perpecahan serta mengubah arah kebijakan luar negeri, ekonomi, dan perdagangan Inggris.

Tak lama setelah referendum, para pencetus Brexit, termasuk juru kampanyenya, Boris Johnson, tak punya rencana nyata untuk mengurai ikatan ekonomi dan politik dengan Eropa. Ahasil, kekacauan politik pun terjadi.

Usai berhasil menggolkan Brexit, Cameron justru mengundurkan diri dari jabatanannya dan digantikan Theresa May yang berkuasa selama tiga tahun. May tak membawa perubahan terhadap ekonomi. Ia lalu digantikan Boris Johnson pada 2019 saat awal pandemi Covid-19.

Pada Juni 2020, Johnson melanggar aturan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintahannya sendiri dan dihukum. Ia kemudian memutuskan mundur dari jabatannya pada Juli 2022.

Liz Truss menggantikan posisi Johnson pada 6 September 2022. Ia menginisiasi sebuah program ekonomi yang justru memperburuk ekonomi Inggris, yakni pemotongan pajak untuk perusahaan dan orang kaya, tanpa mengurangi belanja publik.

Di tengah inflasi tinggi akibat krisis energi setelah sanksi terhadap Rusia, program ini membuat pasar keuangan guncang, poundsterling anjlok, dan bunga KPR meroket.