JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) terus berlanjut.

Kepastian itu disampaikan di tengah rencana Indonesia untuk bergabung menjadi anggota organisasi kerja sama ekonomi multilateral, BRICS Plus.

Airlangga memastikan bahwa keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS Plus tidak akan mengganggu proses aksesi, sebab Indonesia merupakan negara yang menganut politik non-blok.

"Dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD," ujar dia, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Airlangga membeberkan bahwa pada November mendatang, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, akan kembali datang ke Indonesia untuk melanjutkan rangkaian proses aksesi Indonesia ke dalam "klub negara maju" itu.

"Kita akan mempersiapkan namanya initial memorandum, itu yang akan kita bahas dengan Sekjen," katanya.

"Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo," sambungnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebutkan, rencana Indonesia bergabung ke dalam BRICS menjadi langkah yang bagus untuk menyeimbangkan struktur kekuatan geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

"Menurut saya, negara emerging market seperti India, China, Rusia, Brasil, Indonesia, dan South Africa itu sudah saatnya berkumpul bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan bahwa wacana Indonesia bergabung ke dalam BRICS tidak akan berpengaruh terhadap fokus pemerintah melakukan aksesi keanggotaan OECD.

Pasalnya, kedua organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana OECD merupakan organisasi internasional yang fokus menciptakan standar perekonomian antar negara anggota, sementara BRICS merupakan forum yang mendorong kerja sama riil antar anggota.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan," tutur Edi, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Selain itu, Edi menilai bahwa tujuan utama dari rencana Indonesia bergabung ke dalam BRICS bukan untuk "berpihak" ke pihak tertentu.

Salah satu kepentingan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS ialah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, lewat berbagai kerja sama multilateral, seperti local currency transaction (LCT).

"Tidak kemudian hanya spesifik kita bicara politik untuk memihak ini, memihak itu, tidak," ucap Edi.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia, 23-24 Oktober 2024.

Pertemuan itu salah satunya menyepakati peningkatan kerja sama regional dan global dalam berbagai forum.

"Selain itu, sebagai negara dengan potensi dan PDB yang besar di kawasan Asia Tenggara, kedua Menlu sepakat akan meningkatkan kerja sama regional dan global termasuk melalui ASEAN, PBB, BRICS, dan forum-forum lainnya," tulis Kementerian Luar Negeri dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Menlu RI juga menekankan pentingnya nilai strategis hubungan bilateral dengan Thailand. Termasuk, mendorong peningkatan kerja sama bilateral melalui berbagai mekanisme yang telah berjalan.

Kedua Menlu juga bertukar pandangan mengenai BRICS sebagai forum yang membahas strategi, khususnya bagi negara-negara berkembang, untuk ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Selain kerja sama, kedua Menlu juga membicarakan mengenai masalah Myanmar yang konfliknya menguat sejak 2021.

Kedua Menlu pun sepakat perlunya penyelesaian segera terhadap konflik di Myanmar.

"Menlu Sugiono menyampaikan perlunya terus mendorong upaya-upaya kolaboratif dan inklusif, serta pendekatan khusus dengan melibatkan semua pihak di Myanmar," tulis Kemenlu.

Di lain sisi, Menlu RI juga menekankan pentingnya tetap menjaga solidaritas dan sentralitas ASEAN di tengah geopolitik yang dinamis.

Sementara itu, Menlu Thailand menyampaikan harapannya agar Indonesia sebagai bagian dari Troika Plus dapat terus memainkan perannya

Untuk diketahui, tahun 2025, Indonesia dan Thailand akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Thailand juga turut hadir dalam pelantikan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto pada 20 Oktober lalu dengan diwakili oleh Deputi Perdana Menteri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menlu Sugiono dan Menlu Thailand Sepakat Meningkatkan Kerja Sama Bilateral", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/14335201/menlu-sugiono-dan-menlu-thailand-sepakat-meningkatkan-kerja-sama-bilateral.

Kazan: Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff di sela KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mengawali pertemuan, Menlu RI menyampaikan berbagai program strategis nasional, di antaranya pembangunan rumah rakyat, perbaikan sanitasi sekolah, program makan siang bergizi, serta transisi energi berbasis biofuel.

Dalam keterangan di situs Kemenlu Ri, Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa program-program tersebut memiliki banyak kemiripan dengan program-program bantuan pendanaan NDB.

Presiden NDB menyampaikan bahwa program-program Indonesia tersebut sejalan dengan mandat NDB untuk melawan ketimpangan. Ia juga berbagi pengalaman beberapa negara BRICS, seperti Brasil, yang telah berhasil melaksanakan program-program khususnya untuk program perumahan rakyat dan transisi energi.

Rousseff mendorong Indonesia agar dapat segera bergabung dengan NDB dan menyambut baik potensi kerja sama di masa yang akan datang.

NDB merupakan multilateral development bank yang didirikan negara-negara pendiri awal BRICS untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.
NDB dibentuk pada Juli 2014 dan memiliki kantor pusat di Shanghai, Tiongkok dan Pusat Regional Afrika di Johannesburg, Afrika Selatan. Indonesia telah diundang untuk bergabung dengan NDB sejak tahun 2022, dan saat ini masih dalam proses pengkajian.

Baca juga: Menlu Sugiono Diyakini Mampu Kembangkan Kebijakan Sesuai Kebutuhan Strategis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)