Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan di level 6% dalam pertemuan bulanan Rapat Dewan Gubernur pada 19—20 November 2024.

Josua tidak menampik bahwa Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) memutuskan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%—4,75% pada pertemuan FMOC (Federal Open Market Committee) November 2024.

Keputusan The Fed itu, sambung Josua, memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk lebih fleksibel dalam memutuskan kebijakan terkait suku bunga acuan. Kendati demikian, Josua menjelaskan bahwa pemotongan suku bunga oleh The Fed semakin melambat.

Sebelumnya, The Fed langsung memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 bps. Namun, bulan ini The Fed hanya memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps.

"Pemotongan suku bunga yang lebih lambat oleh The Fed diperkirakan akan membatasi arus masuk modal ke pasar portofolio Indonesia, yang bisa memberi tekanan pada rupiah," jelas Josua kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2024).

Apalagi, sambungnya, hasil Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024 sudah terlihat yaitu dimenangi oleh calon presiden oposisi Donald Trump. Perubahan lanskap politik di AS tersebut diyakini akan semakin membuat BI berpikir dua kali apabila ingin memangkas suku bunga acuan.

Tak hanya faktor eksternal, Josua menjelaskan BI telah memperluas insentif likuiditas ke sektor-sektor pencipta lapangan kerja tinggi dan insentif untuk UMKM serta sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan mulai Januari 2025.

Dengan demikian, diharapkan permintaan domestik dapat terdorong. Menurut Josua, kebijakan perluasan insentif likuiditas tersebut juga akan pengaruhi langkah BI ke depan.

"BI diperkirakan akan tetap hati-hati dalam memutuskan arah suku bunga ke depannya dan memperhatikan stabilitas rupiah serta kondisi likuiditas dalam negeri," tutupnya.

Sebagai informasi, secara historis, BI seringkali mengikuti langkah bank sentral AS sebagai langkah melakukan stabilitas ekonomi.

Usai mengumumkan bahwa suku bunga acuan tetap di level 6% pada RDG Oktober lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan arah penurunan suku bunga BI Rate ke depan tidak hanya akan berpedoman terhadap arah kebijakan The Fed.

BI, sambungnya, tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pertumbuhan ekonomi.

"Arah stance kebijakan moneter tetap. Semula hanya pro-stability, mulai bulan lalu adalah seimbang antara pro-stability dan pro-growth," ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6% akan memberikan tekanan bagi pelaku usaha di beberapa sektor.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menyebutkan keputusan Bank Indonesia akan memicu berbagai tanggapan pelaku usaha, tergantung pada sektor masing-masing.

“Bagi beberapa pelaku usaha, suku bunga tinggi cenderung memberikan tekanan pada biaya pinjaman dan modal kerja. Namun beberapa sektor yang lebih berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah mungkin tidak terlalu berdampak oleh suku bunga tinggi,” kata Anggawira saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Angga menjelaskan lebih lanjut, sektor-sektor seperti UMKM, industri manufaktur, dan properti, yang sangat bergantung pada pendanaan eksternal, kemungkinan akan merasakan dampak dari tingginya biaya pinjaman. Kenaikan suku bunga dapat memperlambat ekspansi bisnis dan mengurangi belanja modal.

Namun, beberapa sektor yang berorientasi ekspor atau memiliki struktur biaya tetap yang lebih rendah, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, dinilai lebih stabil terhadap dampak suku bunga tinggi.

Sektor-sektor ini lebih bergantung pada permintaan global daripada pembiayaan domestik, sehingga relatif lebih tahan terhadap perubahan suku bunga.

Menurutnya, stabilitas suku bunga sangat penting bagi dunia usaha, terutama bagi pengusaha muda yang sedang membangun dan memperluas usaha. Penurunan suku bunga yang lebih rendah dalam jangka menengah diharapkan dapat mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“HIPMI berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga setelah inflasi terkendali, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi suku bunga deposito dan kredit bank terpantau masih tinggi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.

"Likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial [KLM]," katanya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Tercatat, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,75% dan 9,24%.

"Relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya," ucap Perry.

Adapun, suku bunga deposito terpantau menanjak dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,73%. Bunga deposito saat ini juga masih lebih tinggi dibanding Desember 2023 yang mencapai 4,69%

Pada periode yang sama, suku bunga kredit ini juga meningkat dibanding bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2024 mencapai 9,21%. Angka ini makin mendekati level dari akhir Desember 2023 yang sempat mencapai 9,25%.

Sebelumnya, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan bunga acuan pada bulan September 2024 tidak serta merta langsung diikuti penurunan bunga kredit dan bunga deposito.

Pasalnya, bank masih menunggu dampak dari penurunan bunga ini ke penurunan biaya dana alias cost of fund sesuai ekspektasi bank sebelum menyesuaikan bunga.

"Butuh waktu kurang lebih 1—2 bulan sebelum melakukan penyesuaian suku bunga. Kembali lagi, ini tergantung pada evaluasi bank atas biaya dana dan likuiditas bank," ujarnya kepada Bisnis.

Pada laporan yang sama, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,16% pada 15 Oktober 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 11 Oktober 2024 tercatat masing-masing pada level 6,69%, 6,79%, dan 6,84%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing.

Imbal hasil SBN tenor 2 tahun, per 15 Oktober 2024, menurun menjadi 6,31%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat menjadi 6,67% sejalan kenaikan yield UST tenor 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga atau BI Rate pada level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) besok, Rabu (16/10/2024).

Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan bank sentral akan mempertahankan suku bunga, usai memangkas 25 bps pada bulan lalu, karena mempertimbangkan volatilitas dari nilai tukar rupiah.

"[Proyeksi 6%] karena volatilitas nilai tukar terpantau masih tinggi," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Hosianna menuturkan BI perlu menjaga kestabilan nilai tukar karena indikasi leading indikator menunjukkan inflection point ke arah perbaikan.

Secara keseluruhan, Hosianna memandang kecenderungan perlambatan domestik masih dikarenakan faktor eksternal. Ke depan, pihaknya masih melihat ruang berlanjutnya penurunan suku bunga The Fed dan ekonomi China yang dapat perlahan rebound, akan menjadi katalis positif dan spillover ke ekonomi domestik.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan stabilitas rupiah akan menjadi alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 6%.

Menurutnya, kondisi ekonomi dan geopolitik eksternal masih relatif bergejolak. Terlebih, memanasnya konflik di Timur Tengah.

"Terutama geopolitik Timur Tengah dan The Fed kemungkinan juga ke depan masih akan gradual pelonggaran moneternya," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pemangkasan BI Rate sebesar 25 bps pada bulan lalu salah satunya karena telah melihat kejelasan dari arah penurunan suku bunga The Fed, dan sebagai bentuk dukungan untuk mendorong pertumbuhan.

BI juga terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang tetap stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang terus didorong agar lebih tinggi.

Melihat kinerja rupiah hari ini, mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat tipis 0,08% ke Rp15.565,5 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,13% ke 103,02.

Sementara sepekan terakhir. Rupiah berfluktuasi di kisaran Rp15.600-an per dolar AS.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pergadaian swasta PT Indonesia Gadai Oke menyampaikan pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) akan berpengaruh terhadap margin bunga.

Direktur PT Indonesia Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring menyebut jika suku bunga akan ditetapkan menurun, tidak dipungkiri margin yang didapatkan kemungkinan akan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

"Namun, suku bunga rendah akan menarik nasabah dalam meningkatkan transaksi perusahaan," kata Danioko kepada Kontan, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, Danioko menerangkan sampai saat ini perusahaan belum ada rencana untuk menurunkan bunga gadai yang dikenakan. Dia bilang bunga gadai di Indonesia Gadai Oke terdapat 2 pilihan, yaitu bunga 5% untuk tenor 15 hari dan 10% untuk tenor 30 hari.

Sementara itu, Danioko menyampaikan nilai transaksi gadai baru perusahaan sampai September 2024 sebesar Rp 34,25 miliar. Nilai itu menurun 3%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

"Adapun transaksi gadai per September 2023 sebesar Rp 35,38 miliar," ujarnya.

Namun, Danioko menyampaikan penurunan itu tidak serta merta menunjukkan kualitas perusahaan menurun. Sebaliknya, dia menyebut perusahaan terus bertumbuh dan berkembang untuk memberikan pelayanan.

Danioko mengatakan penurunan tersebut kemungkinan karena meningkatnya atau bertambahnya Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) lainnya pada tahun ini, ditambah perusahaan jasa keuangan yang lama membuka cabang baru lainnya. Danioko menyampaikan pihaknya menargetkan transaksi gadai pada tahun ini sebesar Rp 50 miliar.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian sebesar Rp 84,18 triliun per Agustus 2024. Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 25,83%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berencana menerbitkan obligasi baru sebelum 2024 berakhir. Strategi pendanaan ini dilakukan di tengah momentum penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 6% pada September lalu.

Nastantio W. Hadi, Head of Legal and Corporate Secretary IIF mengatakan dengan adanya penurunan BI Rate, salah satu strategi pendanaan yang akan diterapkan pihaknya adalah melakukan penerbitan obligasi baru dengan kupon yang lebih rendah.

"Saat ini, IIF sedang dalam proses penerbitan obligasi baru melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024," kata Hadi kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Hadi menjelaskan, alasan utama penerbitan obligasi ini adalah untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah, serta upaya diversifikasi sumber pendanaan. IIF, kata dia, juga akan terus memantau pasar untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan perkembangan terkini.

Tidak cuma penerbitan obligasi, Hadi menjelaskan pihaknya juga berencana untuk menjajaki alternatif pendanaan lain seperti pinjaman bank dengan suku bunga lebih kompetitif.

"Kami juga mempertimbangkan diversifikasi sumber pendanaan lain untuk mengurangi risiko dan memperkuat posisi keuangan," tandasnya.

Menilik kinerja IIF hingga semester I/2024 ini, IIF mencatatkan laba bersih sebesar Rp67,1 miliar atau tumbuh 75,6% year-on-year (yoy) dibanding semester I/2023 sebesar Rp38,2 miliar. Di akhir 2024 nanti, IIF menargetkan pertumbuhan laba besrih mencapai 14-15% menjadi sekitar Rp120 miliar.

Pencapaian laba bersih Rp67,1 miliar pada paruh pertama 2024 ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih Perseroan pada semester I/2024 yang meningkat 7,5% menjadi Rp192,8 miliar dibanding periode sebelumnya sebesar Rp179,4 miliar.

Sementara itu, aset investasi Perseroan tercatat sebesar Rp13,1 triliun, di mana sektor terbesar adalah sektor energi terbarukan yang porsinya mencapai 24% dari total aset investasi. Kemudian, sektor telekomunikasi & informasi yang porsinya mencapai 22%, dan sektor jalan tol 13%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom ASEAN UOB, Enrico Tanuwidjaja, memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan terus menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) hingga mencapai level 4,75% pada akhir tahun 2025. Menurut Enrico, langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif bank sentral dalam merangsang perekonomian saat terjadi transisi, dengan mempertimbangkan adanya jeda efek kebijakan moneter (lag effect).

"Ketika suku bunga dipotong, ekonomi tidak langsung bereaksi. Ada jeda sekitar 6 hingga 9 bulan sebelum dampaknya dirasakan," ujar Enrico dalam konferensi pers pada Rabu (25/9/2024).

Penurunan suku bunga yang dimulai pada September 2024 ini diperkirakan akan berlanjut hingga kuartal IV 2024. Enrico memperkirakan BI Rate bisa mencapai 4,75% pada akhir 2025, sementara tingkat suku bunga jangka panjang kemungkinan akan berada pada kisaran 4-4,25%. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa target inflasi Indonesia akan berada di kisaran 1,5-3,5%, mencerminkan stabilisasi inflasi oleh kebijakan moneter BI.

Selain itu, Enrico menyebut bahwa Federal Reserve (The Fed) diperkirakan masih akan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali dengan masing-masing penurunan sebesar 25 basis poin hingga akhir 2024. Ia memperkirakan tingkat suku bunga The Fed akan berada di kisaran 4,5% pada akhir tahun ini, dan turun secara bertahap hingga mencapai 3,25% pada awal 2026.

Pada pekan lalu, The Fed dan Bank Indonesia kompak menurunkan suku bunga acuan mereka. The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin, membuat suku bunga acuan AS berada di kisaran 4,75-5%, sementara BI menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6%.

Enrico juga mengaitkan penurunan suku bunga ini dengan peristiwa pada tahun 1995 dan 1998, di mana The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap sebelum menaikkannya kembali, tergantung pada perkembangan ekonomi dan belanja fiskal AS.

“Jika belanja fiskal AS meningkat signifikan karena keputusan presiden terpilih untuk melakukan pengeluaran besar-besaran, The Fed harus mempertimbangkan kembali kebijakan suku bunganya karena pasar keuangan pasti akan bereaksi dalam kondisi tersebut,” tambah Enrico.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memangkas suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 bps telah sesuai harapan.

Dirinya berharap pemangkasan tersebut dapat berdampak pada perekonomian AS dan juga negara lainnya, termasuk Indonesia. FFR yang menuju level 4,75% - 5% tersebut menjadi tanda berakhirnya tren higher for longer.

“Itu suatu langkah yang sudah diantisipasi tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif, baik pada ekonomi AS dan juga kepada seluruh dunia. Jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, kondisi higher for longer menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang.

“Bank sentral mulai menurunkan suku bung dari situasi higher for longer, tapi langkah ke depan masih menantang. Tetap ada potensi volatilitas di pasar keuangan dan arus global yang menciptakan risiko terutama bagi negara emerging,” papar Sri Mulyani.

Sejalan dengan penurunan suku bunga FFR, Bank Indonesia juga telah lebih dahulu melakukan pemangkasan BI Rate sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6% pada Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Sri Mulyani menegaskan APBN dirancang untuk menjaga stablitas, inklusifitas, serta keberlanjutan.

APBN juga dirancang dengan kewaspadaan terhadap berbagai risiko seperti tensi global, perlambatan ekonomi China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, hingga dinamika arah kebijakan AS menjelang dan sesudah pemilu.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan masih akan lemah pada 2024 sebesar 3,2% dan pada tahun depan sebesar 3,3%.

Selain itu, harga komoditas cenderung bergejolak ditengah lesunya kondisi global. Meski demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut dalam 52 bulan terakhir.

“APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktifitas dan daya saing ekonomi Indonesia,” lanjutnya.