JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 36 miliar dari Bupati Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Penyitaan itu dilakukan penyidik terkait penanganan perkara dugaan gratifikasi Terbit yang saat ini masih diusut KPK.

“Ada penyitaan uang sebesar Rp 36 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Tessa mengatakan, uang itu tidak hanya diduga menyangkut dugaan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain gratifikasi, KPK juga membuka kemungkinan lain uang itu menyangkut perbuatan dengan sengaja, secara langsung maupun tidak langsung memborong atau turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Delik tersebut tertuang dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini juga diketahui sebagai konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Dalam kasus Terbit, pengadaan tersebut dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat.

“Diduga dilakukan oleh tersangka TRPA yang merupakan Bupati Langkat 2019-2024 bersama-sama dengan tersangka IPA (Iskandar Perangin Angin) dan kawan-kawan,” tutur Tessa.

Adapun Iskandar merupakan kakak kandung dari Terbit. Keduanya saat ini berstatus terpidana kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Sebelum menyita uang Rp 36 miliar ini, penyidik juga menyita uang Rp 22 miliar dari Terbit.

Tessa menyebut, uang itu disita terkait delik yang sama, yakni dugaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Terbit menyimpan uang puluhan miliar itu di rekening bank umum daerah yang telah diblokir penyidik sejak 2022 lalu.

“Uang yang disita jumlahnya Rp 22 miliar,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dari kontraktor Muara Perangin Angin terkait proyek infrastruktur yang menjerat Terbit dan kakaknya.

Kasus suap itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit dan sejumlah pihak lainnya pada Januari 2022.

Dalam perkara suap, Terbit divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Saat ini, ia mendekam di Lapas Kelas I Medan, Sumatra Utara.

Selain kasus suap, Terbit juga menjadi sorotan karena kasus kerangkeng manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.

Diketahui, Terbit dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Provinsi Sumatera Utara dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Bukan banding, tetapi kasasi karena putusan bebas," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Harli menjelaskan Kejaksaan mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP.

Dia menyebut pertimbangan diajukannya kasasi ini karena hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Jaksa juga berpendapat bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau hakim mengadili melampaui batas wewenangnya.

"Jadi nanti JPU dalam memori kasasinya menjelaskan hal2 di atas," tambah dia.

Menurut Harli, JPU juga memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dan mengajukan memori kasasi.

"Ada waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan 14 hari menyusun dan menyerahkan memori kasasi," kata Harli.

Sebelumnya, vonis bebas terhadap Terbit Rencana Perangin-Angin tersebut jauh dari tuntutan JPU yang menuntutnya dalam kasus yang ramai disebut "kerangkeng manusia" selama 14 tahun.

Vonis bebas terhadap terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin dibacakan majelis hakim pada Senin (8/7/2024).

Ketua Majelis Hakim, Andriasyah mengatakan, semua tuntutan jaksa terhadap Terbit yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

Selain itu, dakwaan terhadap Terbit juga tidak memiliki keterikatan dengan tindakan TPPO yang dituduhkan.

Pasca putusan itu, Terbit melakukan bersujud syukur, menangis, dan memeluk keluarga setelah vonis dibacakan.

Ia juga merasa berterima kasih kepada hakim yang menurutnya sudah sesuai dengan fakta persidangan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Stabat yang masih murni menjalankan tugasnya hari ini," ujar Terbit.