JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap buron internasional asal Republik Rakyat China (RRC) berinisial LQ alias JL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Selasa (1/10/2024).

LQ alias JL diterdeteksi dan ditangkap setelah menerima red notice dari Interpol pada 27 September 2024. LQ masuk ke Indonesia menggunakan paspor kebangsaan Turki nomor U23358200.

Dia masuk ke Indonesia menumpangi maskapai Singapore Arlines SQ0944 yang tiba pukul 19.00 pada (26/9/2024).

Terait hal tersebut, pihak imigrasi telah melimpahkan penyidikan kepada Hubinter Interpol pada Kamis (10/10/2024).

"Sekarang ini kami dari Dirjen Imigrasi sudah kami serahkan ke Polri. Lebih lanjut, nanti bisa didapat informasi lebih dalam terkait proses LQ," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

LQ merupakan buronan yang terlibat dalam kasus investasi bodong menggunakan skema Ponzi, dengan nilai yang dikumpulkan mencapai Rp 210 triliun.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishna Murti mengatakan, karena kolaborasi antara Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, subjek yang terdaftar dalam red notice dari pemerintah China berhasil diidentifikasi.

"Kolaborasi ini adalah bagian dari prosedur standar yang mengintegrasikan berbagai lembaga, termasuk dengan jaringan Interpol yang beroperasi 24/7 dan terkoneksi dengan pusat Interpol," kata Khrisna.

Beberapa fakta menarik seputar penangkapan buron asal China di Bandara Ngurah Rai:

1. Masuk ke Indonesia menggunakan paspor dan identitas palsu

LQ diketahui tiba di Indonesia pada 26 September 2024 menggunakan paspor Turki palsu dengan nama Joe Lin, melalui penerbangan Singapore Airlines SQ0944.

Ketika masuk ke Indonesia, pihak imigrasi belum menerima red notice dari pemerintah China, sehingga LQ bisa melewati imigrasi tanpa hambatan menggunakan identitas palsu. LQ menjadikan Bali sebagai tempat transit sementara.

Penangkapan LQ dilakukan usai pihak imigrasi menerapkan identifikasi wajah, dan data melalui sistem autogate di Bandara Ngurah Rai. Lewat sistem tersebut, LQ dikenali sebagai DPO, dan berhasil diamankan.

2. Terdeteksi face recognition

Silmy Karim mengatakan, penangkapan LQ dilakukan pada Selasa, 1 Oktober 2024, setelah terdeteksi melalui sistem auto gate di bandara.

"Petugas kami menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mengonfirmasi bahwa penumpang tersebut menggunakan paspor Turki palsu dengan nama Joe Lin," kata Silmy.

Sebelum penangkapan, Ditjen Imigrasi menerima red notice dari Interpol pada 27 September 2024, yang meminta penangkapan LQ.

Setelah teridentifikasi, LQ langsung dimasukkan ke dalam daftar cegah untuk menghalanginya keluar dari Indonesia. Pada 1 Oktober, LQ mencoba keluar melalui auto gate di Bandara Ngurah Rai, namun tertahan. Pemeriksaan lebih lanjut memastikan Joe Lin adalah buron yang sama dengan LQ.

Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga hari di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, LQ dipindahkan ke Ditjen Imigrasi pada 4 Oktober 2024, dan pada 10 Oktober diserahkan kepada NCB Interpol.

3. Bisnis penipuan investasi kepada 50.000 orang senilai Rp 210 triliun

LQ ditangkap oleh imigrasi Bandara Ngurah Rai usai terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong skema ponzi dengan jumlah uang yang dikumpulkan Rp 210 triliun.

LQ terjerat pidana penipuan lewat penawaran investasi bodong dengan skema Ponzi. Dari situ, LQ mendapat dana secara ilegal lebih dari 100 miliar Yuan China (setara Rp 210 triliun) dari lebih dari 50.000 korban.

"(Di negaranya) LQ terjerat pidana karena mengumpulkan lebih dari 100 miliar Yuan China atau sekitar Rp 210 triliun dari lebih dari 50.000 korban di China dengan janji pengembalian pokok dan bunga yang tinggi, antara 6 persen hingga 10,1 persen," kata Silmy.

4. Upaya ekstradisi

Krishna mengatakan, proses ekstradisi atau deportasi masih butuh proses yang panjang melibatkan Interpol dan Kementerian Luar Negeri. Dia bilang, proses ekstradisi ini akan dilakukan setelah semua verifikasi selesai.

“Kami harus memastikan bahwa ekstradisi ini sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional,” jelas Krishna.

Proses ekstradisinya saat ini menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Ekstradisi LQ ke China akan diputuskan setelah koordinasi antara pihak-pihak terkait, terutama Kemenlu dan Interpol," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengungkapkan rencana penerapan sistem autogate di beberapa bandara besar di Indonesia, yakni Bandara Kualanamu (Medan), Juanda (Surabaya), dan Yogyakarta International Airport (YIA).

Sebab, sistem autogate dengan face recognition ini terbukti ampuh menangkap buronan internasional yang masuk ke Indonesia.

Hal ini berkaca dari ditangkapnya buronan asal China berinisial LQ, yang mencoba masuk Indonesia via Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 1 Oktober lalu.

“Autogate ini terbukti efektif dalam mempercepat proses pemeriksaan imigrasi, sehingga kami akan terus memperluas penggunaannya di bandara-bandara lain yang membutuhkan,” Silmy di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

“Meski autogate memudahkan pelintas karena hanya membutuhkan 15 detik untuk pemeriksaan, aspek keamanan tetap diutamakan. Pelintas yang terdaftar dalam red notice Interpol atau daftar cegah tidak akan bisa melintas,” papar Silmy.

Silmy menjelaskan, seluruh tempat pemeriksaan Imigrasi di Indonesia sudah terintegrasi dengan Interpol Global Police Communication System (IGCS), jaringan komunikasi Interpol yang beroperasi 24 jam setiap hari.

Autogate di sejumlah bandara dan pelabuhan utama di Indonesia juga menggunakan teknologi pengenalan wajah dan Border Control Management (BCM).

Hal ini yang membuat buron Interpol China berinisial LQ bisa terdeteksi di autogate Bandara Ngurah Rai, meski ia menggunakan identitas palsu, sebagai warga Turki.

"Kasus LQ ini membuktikan efektivitas sistem kami," tambah dia.

Dia menegaskan, Ditjen Imigrasi akan terus memperkuat sistem keamanan perlintasan guna meningkatkan pengawasan keimigrasian.

“Indonesia bukan destinasi pelarian buron internasional. Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional untuk memastikan hal tersebut,” tegas Silmy Karim.

Selain standar keamanannya tinggi, sistem otomatis ini juga bisa membuat pemeriksaan keamanan di Bandara Internasional jadi lebih cepat dan efisien.

“Autogate membantu meningkatkan produktivitas. Di bandara yang sibuk seperti Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta (Soetta), kita sudah menerapkannya dan hasilnya lebih cepat,” tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Buronan internasional asal China, LQ alias Joe Lin atau JL, yang ditangkap Imigrasi di Bandara Ngurah Rai, Bali, saat ini tengah diserahkan ke pihak kepolisian.

Adapun proses ekstradisi atau deportasi masih butuh proses yang panjang melibatkan Interpol dan Kementerian Luar Negeri.

Irjen Krishna Murti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, mengatakan bahwa proses ekstradisi ini akan dilakukan setelah semua verifikasi selesai.

“Kami harus memastikan bahwa ekstradisi ini sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional,” jelas Krishna di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, LQ dipindahkan ke Jakarta dan diserahkan kepada NCB Interpol pada 10 Oktober 2024.

Proses ekstradisinya saat ini menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Ekstradisi LQ ke China akan diputuskan setelah koordinasi antara pihak-pihak terkait, terutama Kemenlu dan Interpol," tambah dia.

LQ masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol atas permintaan pemerintah China.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyampaikan bahwa LQ dituduh mengumpulkan dana secara ilegal sebesar 100 miliar Yuan China atau sekitar Rp 210 triliun dari lebih dari 50.000 korban, dengan menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi hingga 10,1 persen per tahun.

“Penipuan ini dilakukan melalui skema ponzi yang mengakibatkan kerugian besar bagi para korbannya,” ujar Silmy.

LQ ditangkap pada 1 Oktober 2024 setelah terdeteksi di autogate Bandara Ngurah Rai ketika mencoba meninggalkan Indonesia.

Sistem pengenalan wajah (facial recognition) mendeteksi bahwa LQ menggunakan identitas palsu dengan paspor Turki atas nama Joe Lin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) menangkap seorang buron internasional asal China yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol.

Buron tersebut, yang dikenal dengan inisial LQ alias JL (Joe Lin), ditangkap berdasarkan red notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security.

"Kami mengamankan Warga Negara China berinisial LQ alias JL (Joe Lin) yang merupakan buronan pemerintah China sesuai red notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Silmy menjelaskan, LQ dituduh secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan China (sekitar Rp 210 triliun) dari lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu mengenai pembayaran pokok dan bunga serta pengembalian tahunan yang tinggi, berkisar antara 6 persen hingga 10,1 persen.

"Yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif dengan menggunakan skema Ponzi yang melibatkan 50.000 korban dengan total kerugian Rp 210 triliun atau dalam mata uang China Rp 100 miliar," tambahnya.

LQ ditangkap pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Bandara Internasional Ngurah Rai setelah terdeteksi cekal dan tertolak saat mencoba melintas melalui autogate, serta berusaha menghindari pemeriksaan petugas.

Sebelumnya, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi menerima red notice dari Interpol pada 27 September 2024 untuk menangkap LQ (39), yang terlibat dalam kasus pidana di China.

LQ diketahui masuk ke Indonesia menggunakan maskapai Singapore Airlines SQ0944 yang tiba pada 26 September 2024 dengan paspor Turki dan identitas palsu bernama Joe Lin.

"Petugas melakukan identifikasi menggunakan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang mengonfirmasi bahwa penumpang tersebut diduga menggunakan paspor Turki dan identitas palsu," jelas Silmy.

Setelah identitas LQ terkonfirmasi, dia langsung dimasukkan ke dalam daftar cegah agar tidak bisa meninggalkan Indonesia.

“Begitu kami dapati identitas LQ identik dengan profil penumpang, kami langsung masukkan dia ke dalam daftar cegah agar lebih mudah kami ringkus,” tegas Silmy.

Pada 1 Oktober 2024, LQ mencoba keluar dari Indonesia melalui autogate di Bandara Ngurah Rai, tetapi tertahan karena namanya sudah masuk dalam Daftar Cegah Ditjen Imigrasi.

"Pemeriksaan lebih lanjut memastikan bahwa Joe Lin adalah LQ, buron Interpol yang sama," tambahnya.

Setelah tiga hari pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, LQ dipindahkan ke Ditjen Imigrasi pada 4 Oktober 2024 dan diserahkan kepada NCB Interpol pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadiv Hub Inter) Irjen Krishna Murti menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan Imigrasi dalam menangani subyek red notice yang dikeluarkan oleh negara lain, termasuk pemerintah China.

"Proses integrasi ini sudah menjadi prosedur standar yang melibatkan berbagai lembaga melalui jaringan Interpol. Jaringan ini beroperasi 24/7 dan terhubung dengan pusat Interpol, termasuk pengawasan di semua titik perlintasan, seperti bandara dan perbatasan," ungkapnya.

Dia menambahkan, jika ada subyek red notice terdeteksi, pihak terkait dapat langsung melakukan tindakan hukum awal sebelum melanjutkan langkah-langkah lainnya.

"Hari ini, kami menerima informasi terkait subyek red notice dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi sesuai dengan prosedur," kata Krishna.

Mengenai ekstradisi, Krishna menjelaskan bahwa pemerintah dapat memerintahkan penahanan atas permintaan negara lain jika situasinya mendesak dan tidak bertentangan dengan hukum setempat.

Setelah verifikasi, langkah-langkah berikut akan diambil, termasuk mempertimbangkan mekanisme ekstradisi yang berlaku, terutama dalam konteks perjanjian resiprokal antara negara-negara.

"Kami akan melakukan tinjauan terhadap buronan tersebut, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut," tegasnya.