REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute merespons langkah KPK yang akan membuka perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perburuan Harun Masiku. IM57+ Institute mendorong KPK meringkus oknum di internalnya sendiri yang diduga merintangi penyidikan.

IM57+ Institute mendukung upaya KPK itu. Tapi IM57+ Institute menekankan bahwa KPK jangan hanya menyasar target politisi saja. "Yang masuk sebagai objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi," kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Praswad memandang sangat pantas sprindik tersebut misalnya ditujukan kepada beberapa nama potensial di internal KPK. Mantan penyidik KPK itu menyentil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah mengumumkan penangkapan Masiku dilakukan dalam waktu sepekan. IM57+ Institute juga menyinggung KPK yang malah memecat pegawainya yang hampir menangkap Masiku lewat cara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Seperti pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku, padahal seharusnya rahasia, serta yang memecat melalui TWK pada saat akan menangkap. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat penghalangan pada saat tanggal 8-9 Januari 2020 di PTIK," ujar Praswad.

Oleh karena itu, IM57+ Institute mengingatkan KPK agar menghentikan segala akrobat dan bargain politik. IM57+ Institute meminta KPK langsung menangkap Masiku tanpa berkoar-koar.

"Saatnya KPK melakukan perbuatan konkret. Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik," ujar Praswad.

Baru-baru ini, KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda, dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Sedangkan Wahyu sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harapan mendorong KPK secepatnya menciduk buronan Harun Masiku. Yudi mengibaratkan KPK dapat menggunakan penangkapan metode makan bubur.

Hal itu dikatakan Yudi menyangkut peluang KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

"KPK memang harus gerak cepat menemukan Harun Masiku dengan cara teknis makan bubur yaitu dari pinggir dulu baru ke tengah," kata Yudi kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Yudi menyebut, menangkap buronan tidak mungkin bisa dilakukan dengan langsung ke Harun Masiku. Tetapi dengan cara mencari pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku, membiayai Harun Masiku atau tahu tempat persembunyian Harun Masiku selama ini.

"Seperti itulah yang saya ibaratkan teknisnya seperti makan bubur dari pinggir dulu," ujar Yudi.

Yudi selama di KPK sudah menangani beberapa kasus obstruction of justice. Ia menegaskan undang-undang tindak pidana korupsi sudah memberikan kewenangan bagi KPK ketika ada pihak yang merintangi penyidikan khususnya sesuai pasal 21 UU Tipikor maka bisa dipidanakan.

"Dalam kasus Harun Masiku ini jelas kok bahwa penyidikan kasus suap komisioner KPU tidak akan tuntas kalau Harun Masiku tidak tertangkap," ucap Yudi.

Yudi juga menyentil KPK mengapa tak dari dulu melakukan hal tersebut. "Oleh karena itu jika KPK punya bukti kuat ada obstruction of justice dalam persembunyian Harun ya tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan terlalu lama," ujar Yudi.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Bahkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.