Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan kader PDIP Saeful Bahri, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku hari ini, 30 Juli 2024. Penyidik sebelumnya memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas inisial SB,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juli 2024.

Saeful Bahri berstatus serupa dengan Wahyu, yakni pernah menjadi terpidana kasus suap PAW yang menjerat Harun Masiku. Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun, supaya tak pergi ke luar negeri. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.
KPK enggan membeberkan inisial lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

Istri Saeful Bahri, Dona Berisa, pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(ADN)

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini adanya perintangan penyidikan, dalam suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong mengusut perintangan itu.

"ICW meyakini, 100 persen, ada pihak-pihak yang sebenarnya dapat dijerat KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor berkenaan dengan tindakan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku," kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana kepada Medcom.id, Sabtu, 20 Juli 2024.

Menurut Kurnia, mustahil Harun bisa kabur tanpa terendus selama empat tahun lebih. ICW yakin modus penyembunyian tersangka terjadi. Mulai dari tidak melaporkan keberadaan Harun ke KPK, sampai mengatur tempat persembunyian.

"Kami melihat ada beberapa klaster obstruction of justice yang bisa diusut KPK, diantaranya, satu, pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun, namun tidak melaporkan kepada KPK. Dua, pihak-pihak yang mendanai pelarian Harun. Tiga, pihak-pihak yang membantu pelarian Harun, misalnya, mengarahkan tempat persembunyian," ucap Kurnia.
KPK diminta sesegera mungkin membuka penyidikan dugaan perintangan. Pengusutan juga diharapkan tidak pandang bulu.

"Kaitan dengan obstruction of justice, pihak-pihak yang bisa dijerat KPK sudah barang tentu tidak hanya yang melakukan/membantu Harun secara langsung, akan tetapi juga mencakup pihak-pihak yang menyuruh melakukan/membantu," ucap Kurnia.

KPK telah memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa, terkait kasus Harun Masiku, pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung membuka penyidikan perintangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Tapi, Lembaga Antirasuah diminta mengusut tanpa pandang bulu dan menindak semua pihak terlibat.

“Sprindik tersebut sangat kami dukung dengan catatan bahwa yang masuk sebagai objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

IM57+ Institute juga mendorong KPK mengusut kongkalikong penegak hukum yang pernah diisukan melindungi Harun. Kabar pembukaan penyidikan perintangan kasus ini diharap bukan hanya angin berlalu.
“Sudahlah, hentikan segala akrobat politik dan bargain politik. Langsung wujudkan dalam langkah nyata yang tidak tebang pilih dan penuh wacana. Saatnya KPK melakukan perbuatan kongkrit,” ujar Praswad.

KPK juga diminta cepat menindak pelaku pembela Harun. Penetapan tersangka diminta dilangsungkan jika bukti yang dimiliki cukup.

“Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik,” ucap Praswad.

KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(ADN)